JAKARTA (Antara): Koordinator Nasional Koalisi Kerakyatan Jumhur Hidayat mengatakan ancaman keluar dari koalisi Partai Demokrat oleh sejumlah parpol yang kecewa terhadap cawapres Boediono cuma gertak sambal.Elite parpol pendukung koalisi yang dipimpin Partai Demokrat diharapkan bersikap lebih dewasa dalam berpolitik dengan menyadari bahwa penentuan cawapres adalah hak prerogatif capres, apalagi posisi Partai Demokrat, sebagai pimpinan koalisi, ujar Jumhur Hidayat kepada wartawan di Jakarta, hari ini.Dia menanggapi manuver sejumlah elite politik menjelang deklarasi SBY-Boediono di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung besok."Marilah kita semua dewasa dalam berpolitik. Kita ciptakan suasana yang kondusif. Janganlah pragmatisme sesaat yang dikedepankan," katanya.Dia menilai manuver elite parpol yang mengancam keluar dari koalisi Partai Demokrat hanya "gertak sambal". Pada akhirnya mereka akan gabung bersama Partai Demokrat untuk mengusung duet SBY-Boediono."Saya kira di tikungan terakhir, semuanya akan berbalik arah. Kembali gabung dengan Partai Demokrat," katanya.Meski demikian, Jumhur memberi apresiasi kepada Soesilo Bambang Yudhoyono. Sebagai capres, Yudhoyono mampu menunjukkan ketegasan serta `performance` dalam memilih cawapres."Walau banyak badai politik, SBY tetap pada pendirian. Ini bukti bahwa SBY bukan sosok peragu, apalagi penakut," katanya.Dia menjelaskan, pilihan Soesilo Bambang Yudhyono kepada Boediono menunjukkan bahwa dia memprioritaskan pembangunan ekonomi. Figur Boediono memiliki kemampuan untuk mengatasi makro ekonomi."Kalau makro beres, pertumbuhan sektor riil jalan. Artinya, pilihan SBY nggak main-main," katanya.Saat ini, kata dia, kondisi ekonomi Indonesia cukup lumayan di banding negara lain. Angka pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5%. "Sementara Singapura, Eropa banyak yang minus. Saya kira, sukses SBY wajib diteruskan," katanya.Ke depan, kata Jumhur, Koalisi Kerakyatan siap menyukseskan pemenangan Yudhoyono-Boediono. Saat ini, koalisi yang merangkul kalangan LSM, buruh, petani dan nelayan, sudah berdiri di seluruh Indonesia."Kita lebih banyak untuk bergerak di bawah tanah. Yang penting bagaimana Indonesia lebih baik. Nasib buruh, tani, nelayan semakin baik. Termasuk dunia LSM, mampu menjadi mitra strategis dengan pemerintah," katanya.
Kamis, 14 Mei 2009
'Boediono representasi kepentingan asing'
JAKARTA (Antara): Penetapan Boediono sebagai cawapres Susilo Bambang Yudhoyono lebih mencerminkan representasi kepentingan pihak asing terutama penganut paham neoliberasme yang ingin tetap mencengkramkan kukunya di Indonesia."Saya jauh hari sudah tahu dan menulis bahwa SBY tidak akan mencari wakil dari kelompok Islam religius. Ketika berdiskusi dengan teman-teman di Inggris kita sudah bisa menebak keinginan SBY," ujar dosen pascasarjana ilmu politik UPN Bambang Istianto hari ini.Bagi lembaga keuangan asing, Boediono sudah menerapkan kebijakan ekonomi seperti yang mereka inginkan di Indonesia, hingga negara tersebut memiliki ketergantungan besar terhadap utang luar negeri.Cawapres dari partai Islam sulit diterima oleh kepentingan asing, karena lebih berpikiran untuk kemaslahatan umat bukan untuk segelintir orang yang menguasai banyak akses ekonomi. Dipilihnya Boediono terkait dengan masalah keberpihakan saja.Boediono diyakini akan membuat kebijakan yang menguntungkan modal asing, bukan kepentingan umat Islam."Kita tahu umat Islam banyak yang miskin dan berusaha di sektor informal yang justru harus dilindungi dengan kebijakan agar mereka bisa tumbuh," ujarnya.Bambang, yang juga pengurus Muhammadiyah Bekasi itu, menyatakan teori globalisasi, pasar terbuka, pasar bebas serta kapitalisme yang diusung penganut paham ekonomi Barat terbukti gagal dalam membuat masyarakat sejahtera."Kenapa kita masih mengusung orang yang mempertahankan teori ekonomi dengan paham neoliberalisme dan kapitalismenya," katanya.Dia mengatakan tersingkirnya calon dari empat partai Islam yang justru suara totalnya lebih besar dari Partai Demokrat untuk kursi wapres tidak terlepas dari opini yang dibentuk media massa. Yang menguasai media di Indonesia kan kelompok sekuler, lanjutnya.Lebih jauh dia mengatakan kelompok sekuler ingin mengusung paham sekuler diterapkan di Indonesia untuk melemahkan umat dalam melaksanakan syariah agamanya.Dia meminta agar umat Islam instrospeksi diri dengan memilih capres yang nantinya diyakini akan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan tidak tergantung pada pihak asing."Di era Orde Baru umat Islam sudah dimarginalisasikan, sekarang upaya itu terus diupayakan berlanjut hingga umat Islam secara ekonomi dan politik akan jadi permainan dan kepentingan sesaat dari pihak asing," ujarnya.?
Koalisi parpol lebih sebagai persekongkolan
JAKARTA : Koalisi parpol saat ini merupakan sebuah persekongkolan karena tidak memerhatikan sistem dan melupakan rakyat sehingga berjalan dengan liar.Pengamat politik UI Arbi Sanit mengatakan koalisi merupakan konsekuensi dari pemilu dengan multipartai sebagai upaya untuk membangun kekuatan. "Nasib suara rakyat pascapemilu legislatif mempertanyakan landasan koalisi pilpres. Mereka [politisi] seperti orang mabuk karena tidak ada aturan main yang jelas, tidak jelas mau ke mana," ujarnya di Jakarta hari ini.Pemantau dari Lingkar Madani Ray Rangkuti sepakat dan menyayangkan pemilu saat ini dinilai mengalami penurunan. "Tiga kali pemilu, tapi pemainnya itu-itu juga. Tidak ada regenerasi. Saya tidak percaya demokrasi akan lebih baik di tangan mereka," terang Ray. Menurut dia, waktu dua hari yang tersisa untuk melakukan koalisi tidak menutup kemungkinan terhadap hal apapun. Pilihan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Gubernur Bank Indonesia Boediono, dinilai Ray bukan sesuatu yang pasti. Partai politik berlandaskan Islam (PPP, PKS, PKB) mungkin saja membuat poros baru."Banyak yang bisa terjadi. Namun, menurut saya tiga kriteria penting untuk pemimpin bangsa adalah gabungan antara orang tua-orang muda, pemain lama-pemain baru, dan partai-nonpartai. SBY hampir bisa dipastikan oleh survei akan memenangkan pemilu. Pilihan dari nonpartai itu sesuatu yang penting," tuturnya. Arbi menyatakan pilihan SBY merupakan sebuah inovasi. Menurut dia, memilih teknokrat sebagai cawapres bukan sesuatu masalah, SBY bahkan berani untuk melawan koalisinya sendiri. Arbi menambahkan konsep konvensional bahwa militer dipasangkan dengan sipil atau Islam dengan nasionalis akan dipatahkan jika pasangan SBY-Boediono sukses dalam pilpres. (tw)
Penahanan Suu Kyi diduga berlanjut
BANGKOK (Bloomberg): Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi dituduh melanggar ketentuan tahanan rumah, sementara rezim militer ingin ia tetap ditahan.Pengadilan akan dimulai 18 Mei dan pemenang Nobel Perdamaian tersebut menghadapi tuntutan maksimum lima tahun penjara bila terbutki bersalah, kata juru bicara Liga Demokrasi Nasional Nyan Win, via telepon dari bekas ibu kota Yangon."Ini adalah masalah politik, bukan kasus kriminal. Dia tidak melakukan kesalahan apapun," tegas Nyan Win.Tuduhan itu terkait dengan warga AS yang berenang menyeberangi danau untuk mengunjungi Suu Kyi pekan lalu. Hal ini melanggar peraturan bagi Suu Kyi untuk bertemu dengan seseorang tanpa izin. Warga AS tersebut, John Yettaw, hari ini dituduh melanggar UU Keamanan. Suu Kyi, 63, telah menghabiskan 13 dari 20 tahun masa tahanan karena memimpin gerakan prodemokrasi di negara yang sebelumnya dikenal sebagai Burma. Masa tahanan rumahnya akan habis pada akhir bulan ini dan aktivis oposisi mengatakan Junta tengah mencari dalih legal untuk membuatnya tetap ditahan. Yettaw ditahan oleh polisi pekan lalu karena diduga melanggar keamanan di sekitar rumah Suu Kyi dan menetap di sana selama dua hari, menurut media milik negara. Ia mendapat jaminan dari konsulat, ungkap Deplu.Pemerintah Myanmar menggambarkan Yettaw sebagai seorang purnawirawan berusia 53 tahun dari Detroit. Koran milik negara New Light of Myanmar memberitakan ia tiba di Yangoon dengan visa turis pada 2 Mei dan berenang ke halaman rumah Suu Kyi malam berikutnya.Ia ditahan 6 Mei dini hari saat kembali berenang menyusuri danau. Pemerintah menyita paspornya, sebuah tas, obor, tang lipat, kamera, dua bon sebesar US$100 dan beberapa mata uang Myanmar. Mereka tengah menginvestigasi motifnya masuk ke rumah Suu Kyi. Suu Kyi ditahan sejak Mei 2003 dibawah undang-undang yang mengizinkan seseorang yang dianggap mengganggu keamanan nasional untuk ditahan tanpa tuduhan, kata Genser, presiden kelompok Freedom Now yang berbasis di AS. (t03/tw)
Asing dapat manfaatkan insentif PPh 50%
");
JAKARTA (Bisnis.com): Insentif diskon pajak penghasilan (PPh) sebesar 50% dari tarif yang berlaku dapat dimanfaatkan juga oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan badan usaha tetap (BUT).Kasubdit Peraturan PPh Badan Direktorat Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Astera Primanto Bhakti mengatakan perusahaan PMA dan BUT dapat memanfaatkan fasilitas tersebut asalkan memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam UU PPh."Dalam ketentuannya disebutkan untuk wajib pajak dalam negeri. Sedangkan PMA kan masih merupakan perusahaan Indonesia, jadi berhak mendapatkan fasilitas ini," katanya dalam acara seminar perpajakan dengan tema 'Peraturan Pelaksana UU PPh 2008 dan stimulus fiskal' di Jakarta, hari ini.Namun begitu, Prima mengatakan, secara faktual sangat sedikit sekali perusahaan PMA yang peredaran brutonya di bawah Rp50 miliar. "Idealnya sih jarang PMA yang seperti itu," tuturnya.Dalam pasal 31 D UU No.36/2008 tentang PPh disebutkan bahwa bagi WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapatkan fasilitas diskon tarif PPh sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas pengusaha kena pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 triliun. (Bsi)
Kepadatan penduduk tantangan ekonomi China
JAKARTA (bisnis.com): Kepadatan penduduk masih menjadi tantangan bagi Pemerintah China dalam mengembangkan ekonomi yang dapat langsung meningkatkan pendapatan per kapita.Dubes China untuk Indonesia Zhang Qiyue mengatakan meskipun sejak beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi China tercepat di dunia, pendapatan per kapita penduduk di negara itu masih rendah.Tahun lalu, paparnya, pendapatan per kapita penduduk mencapai US$3.000. Kondisi ini menyebabkan China masih tergolong negara berkembang. Padahal Produk Domestik Bruto (PDB) China pada tahun 2007 tumbuh 13% sehingga menggantikan posisi Jerman sebagai negara pemilik PDB terbesar di dunia. "Kami terus berupaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan sehingga kenaikan PDB sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat," ujarnya kepada Bisnis seusai memberikan kuliah umum Universitas Paramadina bertajuk The World Leading Transformers, How They Did and What Next, hari ini.Dia mengatakan salah satu kunci keberhasilan China dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsisten dan fokus menjalankan rencana pemerintah jangka panjang. Sebelum dijalankan, paparanya, pemerintah sudah memastikan kebijakan itu dapat diterima dan dilaksanakan masyarakat. Zhang menambahkan setelah berhasil menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, ke depan, pihaknya juga akan berkonsentrasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lain. Di tempat yang sama, Wijayanto, Wakil Rektor Universitas Paramadina mengemukakan China dan Indonesia memiliki beberapa persamaan di bidang ekonomi dan sosial. (tw)
Bupati Pamekasan minta pinjaman bergulir LPDB
JAKARTA (bisnis.com): Bupati Pamekasan Kholilurrahman mengharapkan LPDB - KUMKM mengucurkan dana bergulir untuk membiayai usaha tani tembakau, yang menjadi sektor unggulan kabupaten di Pulau Madura itu.Bupati Kholilurrahman menyampaikan hal itu saat berkunjung ke kantor LPDB KUMKM di Jl. Gatot Subroto, Jakarta, 13 Mei 2009, dalam rangka pembahasan kedua permohonan pinjaman dana bergulir guna mengembangkan perekonomian di daerahnya."Pamekasan merupakan penghasil tembakau terbaik di Indonesia, sehingga tembakau Pamekasan menjadi komoditas bisnis yang melibatkan perusahaan rokok terkemuka, seperti Sampoerna dan Djarum," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers LPBD KUMKM.Kholilurrahman juga mengharapkan agar dana dari koperasi di Pamekasan dapat membantu pertumbuhan para pengusaha kecil dan menengah, sehingga kabupaten yang dipimpinnya dapat secepatnya menikmati keberhasilan pembangunan.Sementara itu, Direktur Utama LPDB KUMKM Fadjar Sofyar memiliki harapan yang sama dengan mitranya. Dia mengatakan kerja sama dengan pemerintah daerah manapun menjadi harapan utama institusinya."Pembentukan LPDB-KUMKM guna mempermudah para pengusaha kecil untuk mengakses pembiayaan," katanya
Pendanaan asing pilpres sulit dilacak
JAKARTA (bisnis.com): Kendati pendanaan kampanye pilpres oleh negara asing dilarang oleh UU Pemilu, namun intervensi lewat jalur media untuk membentuk opini publik sangat mungkin terjadi.Pengamat politik Bima Arya Sugiarto dari Universitas Paramadina mengakui pendanaan asing terhadap capres sulit untuk dilacak karena mereka menggunakan cara yang halus.Menurut dia, tidak mungkin pihak asing akan memberikan dana langsung kepada capres karena hal itu akan terlacak akibat keterbukaan informasi. Selain itu risikonya juga sangat besar karena bisa berakibat pembatalan kemenangan capres kalau ketahuan."Kalau soal dana pasti alurnya sulit dilacak. Tidak mungkin masuk langsung ke kantong tim sukses, tapi masuk lewat berbagai jalur. Intervensinya masuk pada pembentukan opini publik lewat media," ujar Arya pada diskusi Membedah Testimonial Para Tokoh tentang Kepemimpinan Jusuf Kalla sang Negarawan hari ini.Selain masuk ke orang, lembaga yang dibentuk asing, intervensi asing juga bisa masuk lewat bantuan government to government (G to G) yang disalahgunakan. Intervensi asing, biasa terjadi karena negara tertentu memiliki preferensi terhadap capres tertentu.Ketika ditanya pendapatnya siapa yang mendapat preferensi asing di antara tiga capres yang mengemuka saat ini, Arya mengatakan Amerika Serikat sebagai negara asing akan memilih pejabat incumbent."Saya punya keyakinan AS tidak happy pada Prabowo karena tone-nya jelas mengkritik neoliberal. AS punya kedekatan dengan incumbent dan wakilnya itu jelas," katanya.Untuk pasangan JK-Wiranto, AS tidak terlalu banyak masalah kendati ada ganjalan pada Wiranto. Menurut dia, pasangan JK tersebut masih ada kontroversi soal hak azasi manusia. Namun demikian, Arya mengatakan intervensi asing akan bisa dilawan kalau semangat nasionalisme terus menguat.Sementara itu, Johan O. Silalahi dari Lembaga Riset Informasi (LRI) mengatakan dalam waktu satu bulan ke depan persaingan SBY-Boediono dan JK-Wiranto akan head to head karena naiknya popularitas JK akhir-akhir ini. Gejala itu terlihat sejak beberapa minggu terakhir setelah JK mendeklarasikan capres-cawapres.Namun dia mengakui sampai saat ini SBY masih tetap menempati posisi tertinggi untuk popularitas dan elektabilitas capres. (tw)
Permainan pada menit-menit akhir....
Tiga hari menjelang penutupan pendaftaran pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (16 Mei pukul 24.00 WIB), peta politik di Tanah Air terus bergerak dinamis. Di Blok S, keputusan SBY yang disebut-sebut memilih Boediono sebagai cawapres pasangannya membuat konstelasi parpol pendukung koalisi incumbent tersebut menjadi maju-mundur lagi.
Ancaman menarik dukungan sempat mencuat, meski hingga saat ini belum ada langkah kongkret apa pun yang dihasilkan.
Dari empat parpol pendukung koalisi bersama Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu yang paling keras bereaksi atas penunjukan Boediono. "Sepertinya tidak mungkin kita ikut [koalisi] kalau masih Boediono," ujar Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah.
Sampai tadi malam partai itu belum mengambil keputusan resmi soal posisinya di koalisi parpol pendukung SBY, tetapi kalau melihat arus di dalam partai, Fachri mengatakan kecenderungan untuk menarik diri dari koalisi cukup besar. "Tampaknya kita akan cenderung independen," ujarnya.
Sesuai dengan keputusan Majelis Syuro PKS, partai tersebut telah mengajukan nama cawapres pendamping SBY dalam amplop tertutup. Nama Hidayat Nur Wahid sempat mencuat di bursa cawapres yang akan dipilih SBY, meski kemudian meredup.
Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusulkan nama Hatta Rajasa sebagai pendamping SBY juga belum mengambil keputusan untuk mendukung atau menarik diri dari koalisi parpol pendukung SBY.
Berbeda dengan PKS dan PAN, sejauh ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampak lebih kooperatif untuk tetap mendukung koalisi SBY. Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengungkapkan internal partainya sudah memutuskan untuk konsisten pada keputusan Rapimnas untuk mendukung capres SBY dalam Pilpres 2009.
"Kita tidak memperdebatkan siapa pun cawapres yang akan dipilih, baik dari parpol maupun nonparpol," ujarnya.
Dia menilai perdebatan soal tarik-menarik dukungan yang terjadi di antara parpol koalisi SBY menyusul keputusan capres Partai Demokrat itu yang memilih Boediono sebagai pasangan cawapresnya hanya merupakan manuver sebagian elite.
Bagi PKB, lanjut Marwan, yang lebih penting dibahas saat ini adalah bagaimana menyusun program koalisi agar dapat segera diimplementasikan dalam tema kampanye.
Marwan optimistis konstituen partainya akan dapat memahami dan mendukung keputusan DPP PKB yang tetap berada dalam koalisi pendukung SBY meski cawapres yang diusulkan PKB tidak dipilih. Sebagaimana diketahui, PKB mengusulkan nama ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres pendamping SBY.
Tiga pasangan
Di ruang sebelah, Blok M pun sampai tadi malam masih belum berhasil juga mengambil keputusan. Nama Megawati-Prabowo memang semakin mengerucut, tetapi tarik-menarik dalam penetapan pasangan tersebut dikabarkan masih terus berlangsung seiring dengan meredupnya posisi Sultan Hamengku Buwono X dalam bursa cawapres di PDIP.
Di kubu ini, keputusan tampaknya juga baru akan diambil pada menit-menit terakhir. "Mega dan Prabowo tidak punya pilihan. Kalau tidak bergabung, keduanya akan kehilangan kesempatan," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah.
Kalau berpegangan pada posisi terakhir, berarti tiga pasangan akan maju dalam Pilpres 2009: Jusuf Kalla-Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.
Permainan agaknya memang akan ditentukan dalam injury time. Kubu Jusuf Kalla-Wiranto yang paling awal mendeklarasikan diri sampai kemarin ternyata belum juga mendaftarkan diri ke KPU. Kubu ini tampaknya juga masih menunggu pecahnya koalisi parpol pendukung SBY.
Namun, SBY tampaknya sengaja mengumumkan secara resmi formasi koalisi dan pasangan cawapresnya pada menit-menit akhir untuk mengunci pergerakan parpol-parpol pendukungnya.
Jika tiga pasangan tersebut yang akhirnya benar-benar maju dalam Pilpres 2009, Iberamsjah memperkirakan pemilu akan berlangsung dalam dua putaran. "Suara masyarakat saya kira akan terpecah. Perkiraan saya, tidak ada pasangan yang akan berhasil memperoleh 50% suara."
Meski hanya dalam posisi cawapres Mega, dia menduga Prabowo akan menjadi kuda hitam. Sementara itu, SBY dianggapnya telah berjudi dengan memilih Boediono sebagai pasangannya karena dukungan suara dari parpol otomatis akan melemah.
Bagaimana dengan peruntungan JK-Wiranto? Kalau memperhatikan berbagai hasil survei yang dilakukan selama ini, posisi pasangan ini memang paling lemah. Akan tetapi, dalam pilpres tentu saja strategi kampanye akan memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan menarik suara pemilih.
Ini tentu baru kalkulasi. Formasi pasangan dan koalisi masih mungkin berubah dan permainan akan ditentukan dalam menit-menit terakhir.... (tri.dp@bisnis.co.id)
Ancaman menarik dukungan sempat mencuat, meski hingga saat ini belum ada langkah kongkret apa pun yang dihasilkan.
Dari empat parpol pendukung koalisi bersama Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu yang paling keras bereaksi atas penunjukan Boediono. "Sepertinya tidak mungkin kita ikut [koalisi] kalau masih Boediono," ujar Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah.
Sampai tadi malam partai itu belum mengambil keputusan resmi soal posisinya di koalisi parpol pendukung SBY, tetapi kalau melihat arus di dalam partai, Fachri mengatakan kecenderungan untuk menarik diri dari koalisi cukup besar. "Tampaknya kita akan cenderung independen," ujarnya.
Sesuai dengan keputusan Majelis Syuro PKS, partai tersebut telah mengajukan nama cawapres pendamping SBY dalam amplop tertutup. Nama Hidayat Nur Wahid sempat mencuat di bursa cawapres yang akan dipilih SBY, meski kemudian meredup.
Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusulkan nama Hatta Rajasa sebagai pendamping SBY juga belum mengambil keputusan untuk mendukung atau menarik diri dari koalisi parpol pendukung SBY.
Berbeda dengan PKS dan PAN, sejauh ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampak lebih kooperatif untuk tetap mendukung koalisi SBY. Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengungkapkan internal partainya sudah memutuskan untuk konsisten pada keputusan Rapimnas untuk mendukung capres SBY dalam Pilpres 2009.
"Kita tidak memperdebatkan siapa pun cawapres yang akan dipilih, baik dari parpol maupun nonparpol," ujarnya.
Dia menilai perdebatan soal tarik-menarik dukungan yang terjadi di antara parpol koalisi SBY menyusul keputusan capres Partai Demokrat itu yang memilih Boediono sebagai pasangan cawapresnya hanya merupakan manuver sebagian elite.
Bagi PKB, lanjut Marwan, yang lebih penting dibahas saat ini adalah bagaimana menyusun program koalisi agar dapat segera diimplementasikan dalam tema kampanye.
Marwan optimistis konstituen partainya akan dapat memahami dan mendukung keputusan DPP PKB yang tetap berada dalam koalisi pendukung SBY meski cawapres yang diusulkan PKB tidak dipilih. Sebagaimana diketahui, PKB mengusulkan nama ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres pendamping SBY.
Tiga pasangan
Di ruang sebelah, Blok M pun sampai tadi malam masih belum berhasil juga mengambil keputusan. Nama Megawati-Prabowo memang semakin mengerucut, tetapi tarik-menarik dalam penetapan pasangan tersebut dikabarkan masih terus berlangsung seiring dengan meredupnya posisi Sultan Hamengku Buwono X dalam bursa cawapres di PDIP.
Di kubu ini, keputusan tampaknya juga baru akan diambil pada menit-menit terakhir. "Mega dan Prabowo tidak punya pilihan. Kalau tidak bergabung, keduanya akan kehilangan kesempatan," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah.
Kalau berpegangan pada posisi terakhir, berarti tiga pasangan akan maju dalam Pilpres 2009: Jusuf Kalla-Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.
Permainan agaknya memang akan ditentukan dalam injury time. Kubu Jusuf Kalla-Wiranto yang paling awal mendeklarasikan diri sampai kemarin ternyata belum juga mendaftarkan diri ke KPU. Kubu ini tampaknya juga masih menunggu pecahnya koalisi parpol pendukung SBY.
Namun, SBY tampaknya sengaja mengumumkan secara resmi formasi koalisi dan pasangan cawapresnya pada menit-menit akhir untuk mengunci pergerakan parpol-parpol pendukungnya.
Jika tiga pasangan tersebut yang akhirnya benar-benar maju dalam Pilpres 2009, Iberamsjah memperkirakan pemilu akan berlangsung dalam dua putaran. "Suara masyarakat saya kira akan terpecah. Perkiraan saya, tidak ada pasangan yang akan berhasil memperoleh 50% suara."
Meski hanya dalam posisi cawapres Mega, dia menduga Prabowo akan menjadi kuda hitam. Sementara itu, SBY dianggapnya telah berjudi dengan memilih Boediono sebagai pasangannya karena dukungan suara dari parpol otomatis akan melemah.
Bagaimana dengan peruntungan JK-Wiranto? Kalau memperhatikan berbagai hasil survei yang dilakukan selama ini, posisi pasangan ini memang paling lemah. Akan tetapi, dalam pilpres tentu saja strategi kampanye akan memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan menarik suara pemilih.
Ini tentu baru kalkulasi. Formasi pasangan dan koalisi masih mungkin berubah dan permainan akan ditentukan dalam menit-menit terakhir.... (tri.dp@bisnis.co.id)
Permainan pada menit-menit akhir....
Tiga hari menjelang penutupan pendaftaran pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (16 Mei pukul 24.00 WIB), peta politik di Tanah Air terus bergerak dinamis. Di Blok S, keputusan SBY yang disebut-sebut memilih Boediono sebagai cawapres pasangannya membuat konstelasi parpol pendukung koalisi incumbent tersebut menjadi maju-mundur lagi.
Ancaman menarik dukungan sempat mencuat, meski hingga saat ini belum ada langkah kongkret apa pun yang dihasilkan.
Dari empat parpol pendukung koalisi bersama Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu yang paling keras bereaksi atas penunjukan Boediono. "Sepertinya tidak mungkin kita ikut [koalisi] kalau masih Boediono," ujar Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah.
Sampai tadi malam partai itu belum mengambil keputusan resmi soal posisinya di koalisi parpol pendukung SBY, tetapi kalau melihat arus di dalam partai, Fachri mengatakan kecenderungan untuk menarik diri dari koalisi cukup besar. "Tampaknya kita akan cenderung independen," ujarnya.
Sesuai dengan keputusan Majelis Syuro PKS, partai tersebut telah mengajukan nama cawapres pendamping SBY dalam amplop tertutup. Nama Hidayat Nur Wahid sempat mencuat di bursa cawapres yang akan dipilih SBY, meski kemudian meredup.
Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusulkan nama Hatta Rajasa sebagai pendamping SBY juga belum mengambil keputusan untuk mendukung atau menarik diri dari koalisi parpol pendukung SBY.
Berbeda dengan PKS dan PAN, sejauh ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampak lebih kooperatif untuk tetap mendukung koalisi SBY. Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengungkapkan internal partainya sudah memutuskan untuk konsisten pada keputusan Rapimnas untuk mendukung capres SBY dalam Pilpres 2009.
"Kita tidak memperdebatkan siapa pun cawapres yang akan dipilih, baik dari parpol maupun nonparpol," ujarnya.
Dia menilai perdebatan soal tarik-menarik dukungan yang terjadi di antara parpol koalisi SBY menyusul keputusan capres Partai Demokrat itu yang memilih Boediono sebagai pasangan cawapresnya hanya merupakan manuver sebagian elite.
Bagi PKB, lanjut Marwan, yang lebih penting dibahas saat ini adalah bagaimana menyusun program koalisi agar dapat segera diimplementasikan dalam tema kampanye.
Marwan optimistis konstituen partainya akan dapat memahami dan mendukung keputusan DPP PKB yang tetap berada dalam koalisi pendukung SBY meski cawapres yang diusulkan PKB tidak dipilih. Sebagaimana diketahui, PKB mengusulkan nama ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres pendamping SBY.
Tiga pasangan
Di ruang sebelah, Blok M pun sampai tadi malam masih belum berhasil juga mengambil keputusan. Nama Megawati-Prabowo memang semakin mengerucut, tetapi tarik-menarik dalam penetapan pasangan tersebut dikabarkan masih terus berlangsung seiring dengan meredupnya posisi Sultan Hamengku Buwono X dalam bursa cawapres di PDIP.
Di kubu ini, keputusan tampaknya juga baru akan diambil pada menit-menit terakhir. "Mega dan Prabowo tidak punya pilihan. Kalau tidak bergabung, keduanya akan kehilangan kesempatan," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah.
Kalau berpegangan pada posisi terakhir, berarti tiga pasangan akan maju dalam Pilpres 2009: Jusuf Kalla-Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.
Permainan agaknya memang akan ditentukan dalam injury time. Kubu Jusuf Kalla-Wiranto yang paling awal mendeklarasikan diri sampai kemarin ternyata belum juga mendaftarkan diri ke KPU. Kubu ini tampaknya juga masih menunggu pecahnya koalisi parpol pendukung SBY.
Namun, SBY tampaknya sengaja mengumumkan secara resmi formasi koalisi dan pasangan cawapresnya pada menit-menit akhir untuk mengunci pergerakan parpol-parpol pendukungnya.
Jika tiga pasangan tersebut yang akhirnya benar-benar maju dalam Pilpres 2009, Iberamsjah memperkirakan pemilu akan berlangsung dalam dua putaran. "Suara masyarakat saya kira akan terpecah. Perkiraan saya, tidak ada pasangan yang akan berhasil memperoleh 50% suara."
Meski hanya dalam posisi cawapres Mega, dia menduga Prabowo akan menjadi kuda hitam. Sementara itu, SBY dianggapnya telah berjudi dengan memilih Boediono sebagai pasangannya karena dukungan suara dari parpol otomatis akan melemah.
Bagaimana dengan peruntungan JK-Wiranto? Kalau memperhatikan berbagai hasil survei yang dilakukan selama ini, posisi pasangan ini memang paling lemah. Akan tetapi, dalam pilpres tentu saja strategi kampanye akan memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan menarik suara pemilih.
Ini tentu baru kalkulasi. Formasi pasangan dan koalisi masih mungkin berubah dan permainan akan ditentukan dalam menit-menit terakhir.... (tri.dp@bisnis.co.id)
Ancaman menarik dukungan sempat mencuat, meski hingga saat ini belum ada langkah kongkret apa pun yang dihasilkan.
Dari empat parpol pendukung koalisi bersama Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu yang paling keras bereaksi atas penunjukan Boediono. "Sepertinya tidak mungkin kita ikut [koalisi] kalau masih Boediono," ujar Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah.
Sampai tadi malam partai itu belum mengambil keputusan resmi soal posisinya di koalisi parpol pendukung SBY, tetapi kalau melihat arus di dalam partai, Fachri mengatakan kecenderungan untuk menarik diri dari koalisi cukup besar. "Tampaknya kita akan cenderung independen," ujarnya.
Sesuai dengan keputusan Majelis Syuro PKS, partai tersebut telah mengajukan nama cawapres pendamping SBY dalam amplop tertutup. Nama Hidayat Nur Wahid sempat mencuat di bursa cawapres yang akan dipilih SBY, meski kemudian meredup.
Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusulkan nama Hatta Rajasa sebagai pendamping SBY juga belum mengambil keputusan untuk mendukung atau menarik diri dari koalisi parpol pendukung SBY.
Berbeda dengan PKS dan PAN, sejauh ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampak lebih kooperatif untuk tetap mendukung koalisi SBY. Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengungkapkan internal partainya sudah memutuskan untuk konsisten pada keputusan Rapimnas untuk mendukung capres SBY dalam Pilpres 2009.
"Kita tidak memperdebatkan siapa pun cawapres yang akan dipilih, baik dari parpol maupun nonparpol," ujarnya.
Dia menilai perdebatan soal tarik-menarik dukungan yang terjadi di antara parpol koalisi SBY menyusul keputusan capres Partai Demokrat itu yang memilih Boediono sebagai pasangan cawapresnya hanya merupakan manuver sebagian elite.
Bagi PKB, lanjut Marwan, yang lebih penting dibahas saat ini adalah bagaimana menyusun program koalisi agar dapat segera diimplementasikan dalam tema kampanye.
Marwan optimistis konstituen partainya akan dapat memahami dan mendukung keputusan DPP PKB yang tetap berada dalam koalisi pendukung SBY meski cawapres yang diusulkan PKB tidak dipilih. Sebagaimana diketahui, PKB mengusulkan nama ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapres pendamping SBY.
Tiga pasangan
Di ruang sebelah, Blok M pun sampai tadi malam masih belum berhasil juga mengambil keputusan. Nama Megawati-Prabowo memang semakin mengerucut, tetapi tarik-menarik dalam penetapan pasangan tersebut dikabarkan masih terus berlangsung seiring dengan meredupnya posisi Sultan Hamengku Buwono X dalam bursa cawapres di PDIP.
Di kubu ini, keputusan tampaknya juga baru akan diambil pada menit-menit terakhir. "Mega dan Prabowo tidak punya pilihan. Kalau tidak bergabung, keduanya akan kehilangan kesempatan," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah.
Kalau berpegangan pada posisi terakhir, berarti tiga pasangan akan maju dalam Pilpres 2009: Jusuf Kalla-Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.
Permainan agaknya memang akan ditentukan dalam injury time. Kubu Jusuf Kalla-Wiranto yang paling awal mendeklarasikan diri sampai kemarin ternyata belum juga mendaftarkan diri ke KPU. Kubu ini tampaknya juga masih menunggu pecahnya koalisi parpol pendukung SBY.
Namun, SBY tampaknya sengaja mengumumkan secara resmi formasi koalisi dan pasangan cawapresnya pada menit-menit akhir untuk mengunci pergerakan parpol-parpol pendukungnya.
Jika tiga pasangan tersebut yang akhirnya benar-benar maju dalam Pilpres 2009, Iberamsjah memperkirakan pemilu akan berlangsung dalam dua putaran. "Suara masyarakat saya kira akan terpecah. Perkiraan saya, tidak ada pasangan yang akan berhasil memperoleh 50% suara."
Meski hanya dalam posisi cawapres Mega, dia menduga Prabowo akan menjadi kuda hitam. Sementara itu, SBY dianggapnya telah berjudi dengan memilih Boediono sebagai pasangannya karena dukungan suara dari parpol otomatis akan melemah.
Bagaimana dengan peruntungan JK-Wiranto? Kalau memperhatikan berbagai hasil survei yang dilakukan selama ini, posisi pasangan ini memang paling lemah. Akan tetapi, dalam pilpres tentu saja strategi kampanye akan memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan menarik suara pemilih.
Ini tentu baru kalkulasi. Formasi pasangan dan koalisi masih mungkin berubah dan permainan akan ditentukan dalam menit-menit terakhir.... (tri.dp@bisnis.co.id)
Internet jadi kunci pemasaran
Internet merupakan salah satu media yang paling ampuh untuk menautkan manusia dengan kemampuan menembus sekat ruang dan waktu.
Salah satu fenomena yang menarik akhir-akhir ini adalah demam Facebook, yang melanda semua lapis generasi.
Ibu-ibu di rumah maupun wanita karier bisa saling menemukan 'sahabat yang hilang' berkat situs jejaring sosial tersebut. Tidak mau kalah, anak-anak sekolah pun ikut ber-Facebook ria untuk menemukan komunitasnya sendiri.
Oleh karena itu, tidak salah jika para merchant mulai memanfaatkan Internet sebagai media untuk berpromosi. Bahkan beberapa merchant sudah memanfaatkan Internet untuk transaksi online.
Misalnya saja reservasi tiket pesawat online yang digelar oleh Mandala dan Lion Air. Layanan itu sangat membantu konsumen ketika memesan tiket pesawat secara cepat dan mudah.
Oleh karena itu, membuat tampilan situs yang menarik dan interaktif menajadi keinginan setiap merchant agar mampu berinteraksi 'mesra' dengan pasar.
Keberhasilan pemasaran produk dan jasa saat ini tidak hanya bergantung pada aktivitas konvensional, tetapi juga ditentukan pengelolaan perusahaan atas pemasaran Internet berbasis Web 2.0, mesin pencarian atau search engine, dan komunitas Internet.
Rendy Maulana, CEO Qwords.com, mengungkapkan perangkat pemasaran konvensional seperti halnya di media cetak atau iklan griya luar (bilboard) saat ini harus ditopang pengelolaan perusahaan pada aktivitas pemasaran di Internet.
Alasannya, lanjut praktisi web hosting dan e-commerce ini, keterlibatan masyarakat global dalam berselancar di dunia maya kian tinggi, sehingga pengaruhnya mulai meninggalkan pengaruh perangkat konvensional.
Dia menyebutkan jumlah pengguna Internet di Indonesia yang tahun 2006 saja sudah mencapai 18 juta, atau hampir tiga kali lipat dari total distribusi tahunan koran nasional sekitar 6,5 juta oplah.
Secara keseluruhan, jumlah pengguna Internet dunia per Maret 2008 mencapai 1,4 miliar dengan kontribusi pengguna dari Asia mencapai 530 juta atau tertinggi di seluruh dunia dengan proporsi 37,6%.
Angka ini yang membuat pengaruh media televisi terhadap pemasaran memiliki kisaran efektivitas sekitar 30% sementara pengaruh dari media online dan situs komparasi masing-masing 40% dan 35%.
"Di sisi lain, data terakhir menunjukkan, secara demografi, pengguna Internet di Indonesia tergolong strategis. Sebab 31,5% di antara pengguna adalah mereka yang berpenghasilan Rp5juta-Rp10 juta per bulan," katanya di Bandung, akhir pekan lalu.
Statistik demografi sisanya menunjukkan 10% pengguna adalah yang berpendapatan di atas Rp10 juta setiap bulannya, sementara sisanya (berkisar 51%) adalah yang berpenghasilan kurang dari Rp5 juta sebulan.
Mudah dicari
Dengan demikian, lanjut pengusaha berusia 21 tahun itu, pengelolaan pemasaran di Internet harus dikelola sama baiknya, khususnya pada pemasaran berbasis Web 2.0, mesin pencarian atau search engine, dan komunitas Internet.
Web 2.0 adalah situs interaktif yang menerapkan prinsip words of mouth/WoM di antara penggunanya, mesin pencarian berbasis situs google yang mengedepankan tautan situs, sementara situs komunitas berbasis pertemanan seperti Facebook.
Menurut Rendy, Web 2.0 memiliki peran vital karena rekomendasi WoM yang positif terbukti menghasilkan peningkatan penjualan sebesar 7% sementara rekomendasi negatif menekan angka penjualan sebanyak 1%.
"Demikian pula dengan search engine, situs yang lebih sering muncul di google, misalnya akan menjadi referensi tersendiri bagi pengguna Internet yang akan belanja produk atau menggunakan sebuah jasa layanan."
Oleh karena itu, lanjutnya, perusahaan harus membuat tipikal situs yang disukai mesin pencari. Misalnya membuat situs yang kontennya rajin diperbarui dengan konten gambar yang gampang menarik perhatian.
Sementara itu, situs berbasis pertemanan memiliki prinsip yang hampir sama dengan Web 2.0, di mana keterlibatan produsen terhadap persoalan di komunitas akan menjadi indikator keberhasilan aktivitas pemasaran. (sut) (muhammad.sufyan@bisnis.co.id)
Salah satu fenomena yang menarik akhir-akhir ini adalah demam Facebook, yang melanda semua lapis generasi.
Ibu-ibu di rumah maupun wanita karier bisa saling menemukan 'sahabat yang hilang' berkat situs jejaring sosial tersebut. Tidak mau kalah, anak-anak sekolah pun ikut ber-Facebook ria untuk menemukan komunitasnya sendiri.
Oleh karena itu, tidak salah jika para merchant mulai memanfaatkan Internet sebagai media untuk berpromosi. Bahkan beberapa merchant sudah memanfaatkan Internet untuk transaksi online.
Misalnya saja reservasi tiket pesawat online yang digelar oleh Mandala dan Lion Air. Layanan itu sangat membantu konsumen ketika memesan tiket pesawat secara cepat dan mudah.
Oleh karena itu, membuat tampilan situs yang menarik dan interaktif menajadi keinginan setiap merchant agar mampu berinteraksi 'mesra' dengan pasar.
Keberhasilan pemasaran produk dan jasa saat ini tidak hanya bergantung pada aktivitas konvensional, tetapi juga ditentukan pengelolaan perusahaan atas pemasaran Internet berbasis Web 2.0, mesin pencarian atau search engine, dan komunitas Internet.
Rendy Maulana, CEO Qwords.com, mengungkapkan perangkat pemasaran konvensional seperti halnya di media cetak atau iklan griya luar (bilboard) saat ini harus ditopang pengelolaan perusahaan pada aktivitas pemasaran di Internet.
Alasannya, lanjut praktisi web hosting dan e-commerce ini, keterlibatan masyarakat global dalam berselancar di dunia maya kian tinggi, sehingga pengaruhnya mulai meninggalkan pengaruh perangkat konvensional.
Dia menyebutkan jumlah pengguna Internet di Indonesia yang tahun 2006 saja sudah mencapai 18 juta, atau hampir tiga kali lipat dari total distribusi tahunan koran nasional sekitar 6,5 juta oplah.
Secara keseluruhan, jumlah pengguna Internet dunia per Maret 2008 mencapai 1,4 miliar dengan kontribusi pengguna dari Asia mencapai 530 juta atau tertinggi di seluruh dunia dengan proporsi 37,6%.
Angka ini yang membuat pengaruh media televisi terhadap pemasaran memiliki kisaran efektivitas sekitar 30% sementara pengaruh dari media online dan situs komparasi masing-masing 40% dan 35%.
"Di sisi lain, data terakhir menunjukkan, secara demografi, pengguna Internet di Indonesia tergolong strategis. Sebab 31,5% di antara pengguna adalah mereka yang berpenghasilan Rp5juta-Rp10 juta per bulan," katanya di Bandung, akhir pekan lalu.
Statistik demografi sisanya menunjukkan 10% pengguna adalah yang berpendapatan di atas Rp10 juta setiap bulannya, sementara sisanya (berkisar 51%) adalah yang berpenghasilan kurang dari Rp5 juta sebulan.
Mudah dicari
Dengan demikian, lanjut pengusaha berusia 21 tahun itu, pengelolaan pemasaran di Internet harus dikelola sama baiknya, khususnya pada pemasaran berbasis Web 2.0, mesin pencarian atau search engine, dan komunitas Internet.
Web 2.0 adalah situs interaktif yang menerapkan prinsip words of mouth/WoM di antara penggunanya, mesin pencarian berbasis situs google yang mengedepankan tautan situs, sementara situs komunitas berbasis pertemanan seperti Facebook.
Menurut Rendy, Web 2.0 memiliki peran vital karena rekomendasi WoM yang positif terbukti menghasilkan peningkatan penjualan sebesar 7% sementara rekomendasi negatif menekan angka penjualan sebanyak 1%.
"Demikian pula dengan search engine, situs yang lebih sering muncul di google, misalnya akan menjadi referensi tersendiri bagi pengguna Internet yang akan belanja produk atau menggunakan sebuah jasa layanan."
Oleh karena itu, lanjutnya, perusahaan harus membuat tipikal situs yang disukai mesin pencari. Misalnya membuat situs yang kontennya rajin diperbarui dengan konten gambar yang gampang menarik perhatian.
Sementara itu, situs berbasis pertemanan memiliki prinsip yang hampir sama dengan Web 2.0, di mana keterlibatan produsen terhadap persoalan di komunitas akan menjadi indikator keberhasilan aktivitas pemasaran. (sut) (muhammad.sufyan@bisnis.co.id)
6 Parpol ajukan gugatan ke MK
Senin, 11/05/2009 19:39 WIB
JAKARTA (bisnis.com): Enam parpol dan tiga calon anggota DPD mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan suara setelah penetapan perolehan suara nasional oleh Komisi KPU pada 9 Mei.
Pendaftaran gugatan hingga pkl. 17.00 itu dilakukan terkait adanya perselisihan suara yang mempengaruhi perolehan kursi dibuka oleh MK sejak pukul 22.02 Sabtu lalu. Sesuai dengan pasal 6 Peraturan MK no.16/2009, MK hanya akan membuka pendaftaran selama 3x24 jam sejak KPU menetapkan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Artinya, hari ini pukul 22.02, pendaftaran ditutup.
Enam partai tersebut adalah Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dan Partai Bersatu Atjeh. Gugatan dari calon DPD provinsi Sulawesi Tenggara (a.n. Kamaruddin), Papua (a.n. Elion Numberi), dan Papua Barat (a.n. Abdul Muthalib).
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar mengatakan dari enam parpol tersebut baru PKDI yang sudah terdaftar dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) ditambah DPD dari Sulawesi Tenggara.
"Belum dicatat dalam buku perkara karena berbagai alasan. Dokumen yang belum lengkap, juga partai yang bersangkutan masih menunggu permohonan secara komprehensif oleh DPP parpol masing-masing," tutur Gaffar di Jakarta hari ini.
Golkar menggugat perolehan suara untuk Dapil Kota Batam, Kepulauan Riau atas perolehan untuk calon anggota DPRD provinsi a.n. Nur Syafriadi. Menurut surat yang diajukan, Syafriadi telah dirugikan 27 suara.
PDIP mengajukan gugatan terhadap perselihan suara yang terjadi di Kabupaten Semarang, Ponorogo, dan Barito Timur. PPP menggugat terhadap kekeliruan perhitungan suara di Kabupaten Pekalongan, Jateng. PKDI merasa dirugikan 20 suara di dapil 7 Tanah Toraja. PNBK Indonesia merasa keberatan terhadap hasil perhitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi Bali, untuk Kabupaten Jembrana. PBA merasa dirugikan 161 suara untuk hasil pemilu dapil Kota Lhokseumawe I dan berpengaruh dalam memperebutkan kursi sisa.
Gaffar mengungkapkan ada perbedaan batas waktu pendaftaran untuk partai lokal di provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Karena kendala jarak, parpol lokal Aceh diberikan waktu tambahan (3x24 jam) setelah berakhirnya batas waktu pengajuan permohonan untuk menyerahkan berkas permohonan asli. (tw)
?
JAKARTA (bisnis.com): Enam parpol dan tiga calon anggota DPD mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan suara setelah penetapan perolehan suara nasional oleh Komisi KPU pada 9 Mei.
Pendaftaran gugatan hingga pkl. 17.00 itu dilakukan terkait adanya perselisihan suara yang mempengaruhi perolehan kursi dibuka oleh MK sejak pukul 22.02 Sabtu lalu. Sesuai dengan pasal 6 Peraturan MK no.16/2009, MK hanya akan membuka pendaftaran selama 3x24 jam sejak KPU menetapkan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Artinya, hari ini pukul 22.02, pendaftaran ditutup.
Enam partai tersebut adalah Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dan Partai Bersatu Atjeh. Gugatan dari calon DPD provinsi Sulawesi Tenggara (a.n. Kamaruddin), Papua (a.n. Elion Numberi), dan Papua Barat (a.n. Abdul Muthalib).
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar mengatakan dari enam parpol tersebut baru PKDI yang sudah terdaftar dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) ditambah DPD dari Sulawesi Tenggara.
"Belum dicatat dalam buku perkara karena berbagai alasan. Dokumen yang belum lengkap, juga partai yang bersangkutan masih menunggu permohonan secara komprehensif oleh DPP parpol masing-masing," tutur Gaffar di Jakarta hari ini.
Golkar menggugat perolehan suara untuk Dapil Kota Batam, Kepulauan Riau atas perolehan untuk calon anggota DPRD provinsi a.n. Nur Syafriadi. Menurut surat yang diajukan, Syafriadi telah dirugikan 27 suara.
PDIP mengajukan gugatan terhadap perselihan suara yang terjadi di Kabupaten Semarang, Ponorogo, dan Barito Timur. PPP menggugat terhadap kekeliruan perhitungan suara di Kabupaten Pekalongan, Jateng. PKDI merasa dirugikan 20 suara di dapil 7 Tanah Toraja. PNBK Indonesia merasa keberatan terhadap hasil perhitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi Bali, untuk Kabupaten Jembrana. PBA merasa dirugikan 161 suara untuk hasil pemilu dapil Kota Lhokseumawe I dan berpengaruh dalam memperebutkan kursi sisa.
Gaffar mengungkapkan ada perbedaan batas waktu pendaftaran untuk partai lokal di provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Karena kendala jarak, parpol lokal Aceh diberikan waktu tambahan (3x24 jam) setelah berakhirnya batas waktu pengajuan permohonan untuk menyerahkan berkas permohonan asli. (tw)
?
Potret manajemen keselamatan pelayaran nasionalPenerapan safety of life at sea (SOLAS) masih lemah
Belum lagi kering air mata duka dari wajah-wajah keluarga korban kecelakaan KM Teratai Prima, KM Rimba III dan kapal-kapal lain, kembali sebuah kapal menjemput maut di perairan Dumai, Riau, beberapa waktu lalu.Bertambah lagi bilangan orang yang dirundung nestapa karena kehilangan orang yang mereka kasihi disebabkan oleh buruknya manajemen keselamatan pelayaran di dalam negeri.Untuk mengukur baik-buruknya manajemen keselamatan pelayaran, industri pelayaran mengenal satu parameter yakni Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974. Ketika kita mengatakan bahwa manajemen keselamatan dalam negeri buruk, inilah alat pengukurnya. Pertanyaannya, apakah standar ini sudah diterapkan di Indonesia?Kalau sudah, mengapa dalam berbagai kecelakaan kapal di Tanah Air jumlah korban meninggal relatif tinggi? Kematian memang di tangan Tuhan, tetapi, dari pemberitaan di media massa tentang kecelakaan kapal di Indonesia, korban-korban itu menjemput ajalnya rata-rata diakibatkan oleh minimnya live-saving appliances di atas kapal.KontradiksiSebagai anggota Organisasi Maritim Internasional (IMO), Indonesia tentu mengadopsi SOLAS 1974 dan karenanya boleh dikatakan telah menerapkannya. Namun, jika diteliti lebih dalam, kenyataannya menunjukkan kondisi berbeda. Dalam kalimat lain, Indonesia sebetulnya tidak menerapkan SOLAS 1974.Kalau berbagai kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia, terutama yang terjadi dalam kurun 3 tahun terakhir, tidak mau dijadikan bukti betapa negeri ini tidak menerapkan SOLAS 1974, mungkin pengunduran penerapan electronic position-indicator radio beacon (EPIRB) bisa dikemukakan.Alat ini sangat berguna dalam menentukan posisi kapal sehingga manakala dia mengalami kesulitan, kecelakaan atau tenggelam di lautan kapal penolong akan dengan mudah menemukan posisinya karena terbaca di alat pembaca sinyal yang dipasang di kapal penolong.IMO telah menetapkan bahwa alat itu, yang merupakan sub-sistem dari Global Maritime Distress and Safety System/GMDSS, harus sudah terpasang di kapal-kapal terhitung sejak 1 Februari 1999. Namun, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menunda pelaksanaannya hingga 1 Februari 2009.Ada kontradiksi dalam implementasi EPIRB di Indonesia. Penundaan hanya berlaku untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan domestik sementara untuk kapal-kapal nasional yang berlayar di perairan internasional Ditjen Hubla sangat menganjurkan operatornya agar memasang alat tersebut.Alasannya jelas, kalau tidak dipasang, kapal-kapal itu tidak akan diizinkan masuk pelabuhan di luar negeri. Sampai kini tidak jelas apakah EPIRB sudah diterapkan untuk kapal-kapal rute dalam negeri.Kebijakan penundaan tidak hanya diberlakukan terhadap implementasi EPIRB. Menurut hemat penulis, hampir semua kebijakan IMO untuk memasang alat tertentu pada kapal atau menerapkan manajemen tertentu pada perusahaan pelayaran atau pelabuhan ditunda pemberlakuannya oleh Ditjen Hubla.Kalaupun diterapkan hanya terbatas untuk kapal-kapal yang melayani trayek luar negeri atau pelabuhan-pelabuhan yang melayani kapal-kapal asing. Jadi, SOLAS 1974 hanya diterapkan untuk kapal-kapal trayek luar sementara untuk kapal dalam negeri nanti saja.Lemahnya implementasi SOLAS 1974 bukan hanya disuarakan oleh pengamat pelayaran tetapi juga diakui oleh Departemen Perhubungan. Dalam edisi 1 April, sebuah harian sore Ibu Kota menurunkan berita tentang seorang pejabat eselon satu di Departemen Perhubungan yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan SOLAS 1974 masih belum maksimal.Dia menyebutkan kendalanya terletak pada lemahnya pemahaman SOLAS, peraturan perundangan yang tumpang tindih. Belum lagi masalah pendanaan, dan ketersediaan SDM yang andal.Manajemen keselamatan pelayaran nasional tidak hanya menyangkut karut-marut penerapan SOLAS 1974. Indonesia sampai saat ini juga belum menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan kapal-kapal kayu. SOLAS 1974, dan berbagai standar IMO yang lain, hanya berlaku untuk kapal besi.Mengingat kapal yang celaka di Dumai, Riau, itu merupakan kapal kayu, sudah saatnya pemerintah menetapkan aspek keselamatan kapal-kapal kayu. Kapal kayu merupakan moda transportasi orang-orang kecil yang dipakai untuk mengangkut barang ataupun penumpang. oleh Siswanto RusdiDirektur The National Maritime Institute (Namarin
Kembalikan konsumen tradisional Dikotomi pasar tradisional dan modern harus diakhiri
Wacana dan langkah yang menyuarakan kepentingan pasar-pedagang (ritel) tradisional terus disuarakan berbagai pihak. Bagaimanapun mereka berjasa dan berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sejak lama.Di tengah pasar yang identik 'becek dan kumuh' itu peran perantara bagi tersedianya kebutuhan masyarakat mempunyai sejarah panjang. Nenek dan ibu kita dahulu pun mempunyai jejak kakinya di tengah pasar basah ini. Upaya membela kepentingan pasar-pedagang tradisional terus disuarakan di tengah globalisasi ritel dengan masuknya pasar modern ke tengah masyarakat.Suka atau tidak itulah jalan terpaksa pemerintah untuk membuka diri terhadap liberalisasi pasar sebagai tuntutan globalisasi. Repotnya pasar yang terinspirasi dari luar negeri seperti minimarket, supermarket, hipermarket di negeri asalnya juga menggilas pasar tradisional.Jadi pasar modern merugikan pasar tradisional itu soal bawaan takdir dari sononya. Tumbal tak terelakkan dari perkembangan pasar ritel yang memodern.Beberapa pihak menekankan bahwa kunci mengembalikan pasar tradisional ialah mengkritisi Perpres 112/2007 yang disfungsi. Ideal di pasal-pasal, berbeda dengan realita di lapangan.Jauh sebelum itu gesekan pasar tradisional dan pasar modern muncul berseri. Intinya pasar tradisional dan pedagangnya merosot drastis dalam penjualan dan perkembangannya karena disaingi oleh pasar modern beserta pedagangnya yang bermodal besar, berteknologi modern dan berbendera perusahaan mancanegara.Angka-angka penurunan dan kemerosotan yang menunjukkan hal itu tak bisa dipungkiri. Jalan globalisasi pasar atau liberalisasi ritel yang dijalankan pemerintah memang membawa konsekuensi baru yakni persaingan antara yang modern dan tradisional.Kekalahan pasar tradisional selama ini karena tidak siap bersaing dengan modernisasi pasar ritel. Pasar tradisional bertahan untuk mempertahankan konsumennya dengan keberadaan yang apa adanya, sedangkan pasar modern berupaya keras menarik konsumen untuk berbelanja di situ dengan promosi yang berorientasi pada nilai tambah dan keuntungan konsumen.Upaya memanjakan konsumen pasar modern harus dibalas dengan upaya memanjakan konsumen pasar tradisional, ini jika pasar tradisional tak mau kehilangan konsumennya. Menekan regulasi ritel atau pemerintah untuk melindungi pasar tradisional sering tak bergigi. Mengapa?Oleh karena hal itu sama saja meminta pemerintah berlaku surut terhadap globalisasi pasar dan liberalisasi pasar ritel khususnya. Tidak ada cara lain, pasar tradisional harus memanjakan konsumennya agar tidak lari ke pasar modern atau pasar tradisional berubah secepatnya menjadi pasar modern agar juga mendapat lirikan konsumen.Hal ini karena efisiensi pasar tradisional dan daya saingnya dengan pasar modern terus melemah. Memang bisa saja melawan takdir, tolak globalisasi pasar dan liberalisasi ritel tetapi membawa konsekuensi penolakan yang lain oleh negara-negara proglobalisasi dan liberalisasi. Ekonomi ritel kita memang sudah terperangkap.Jalan satu-satunya ialah bagaimana pasar tradisional menarik konsumennya atau sekalian saja pasar tradisional berubah menjadi pasar modern.Terlepas pasar tradisional mempunyai peran dan jasa yang sangat besar pada masa lalu, ia tidak akan bisa mempertahankan konsumennya yang lari ke pasar modern selama ia kalah bersaing dalam segala-galanya.Upaya mengembalikan pasar tradisional harus pertama-tama dan yang terpenting ialah mengembalikan konsumen tradisionalnya juga. Persoalannya konsumen mau atau tidak?Sayang bahwa uang konsumen selalu mencari nilai tukar yang sepadan, pasar yang nyaman, bersih, diskon, lengkap, bisa dengan kartu kredit atau debit dan ada unsur rekreasi, dibandingkan dengan uang dibelanjakan di pasar yang kumuh.Upaya memenangkan pasar harus berorientasi pada kepentingan konsumen, karena merekalah yang berkuasa atas uang, 'duit-duit gue' mau dikemanakan terserah mereka.Selama pasar tradisional berorientasi pada kepentingannya sendiri untuk survive dengan menekan pemerintah untuk membuat regulasi yang menguntungkan mereka, perbaikan pasar tradisional akan sulit tercapai karena pemerintah juga terikat oleh regulasi global untuk globalisasi ekonomi dan liberalisasi ritel. Proteksi pasar tradisional akan dibalas proteksi yang berbeda oleh negeri lain.DikotomiBagi konsumen tidak peduli apakah ia konsumen tradisional atau modern. Hukum ketertarikan konsumen ialah nilai tambah apa jika ia berbelanja di sebuah pasar. Di tengah krisis seperti ini mungkin saja konsumen berubah menjadi tradisional dan berbelanja di pasar tradisional seperti temuan The Nielsen Indonesia, bahwa akibat krisis konsumen kembali ke pasar tradisional. Namun, itu tidak berarti bahwa konsumen fanatik pada satu pasar, bisa saja ia tiba-tiba beralih pada pasar modern jika mendadak ekonomi pulih.Mestinya pelaku pasar tradisional dan pasar modern mengakhiri dikotomi dan jangan terkecoh lagi oleh pengkutuban tradisional versus modern yang kabur dan tumpang tindih. Baik yang tradisional maupun modern tidak statis dalam sebuah blok yang kaku, tetapi bergerak dinamis.Tradisional dan modern adalah satu garis panjang histori pasar yang sebaiknya tak dipertentangkan, meski mereka dua kutub yang berbeda tapi ada dalam satu rentangan. Yang tradisional harus menjadi modern dan yang modern kelak juga akan ketinggalan zaman lagi oleh perkembangan berikutnya. Apa definisi tradisional dan modern juga selalu berubah.Pasar tradisional yang dimodernkan seperti di Bumi Serpong Damai di Tangerang apakah masuk pasar modern atau tradisional?Begitu juga Fresh Market di Kota Wisata Cibubur apakah masuk kategori tradisional karena berupa los-los penjual atau modern karena diciptakan oleh perumahan mewah.Buat konsumen kedua 'pasar banci' itu, setengah modern-setengah tradisional, berbelanja sekadar gaya hidup model los seperti pasar zaman dulu tapi juga modern.Tuntutan pasar tradisional kepada pemerintah mestinya agar pemerintah membuat regulasi yang mendukung dan membantu pasar tradisional berubah menjadi pasar modern dan bukan mempertahankan apalagi mengembalikannya.Regulasi pemerintah yang mendorong pasar tradisional agar tidak ketinggalan zaman dan tidak ditinggal lari konsumennya dengan membantu pasar tradisional menjadi modern, supermodern, setengah modern atau entah apa pun namanya pokoknya menjadi lebih berorientasi pada kepentingan konsumen dengan satu tolok ukur konsumen mau belanja di situ.Bukan seperti yang sudah-sudah upaya melindungi pasar tradisional berorientasi pada kepentingan pasar dan pedagang tradisional saja tanpa meningkatkan nilai tambah apa bagi konsumen jika berbelanja di situ.Bukankah problemnya konsumen yang lari, ya harus ditarik kembali dengan nilai tambah pasar tradisional yang lebih dari pasar modern. Modern atau tradisional dilihat sebagai kesinambungan pasar yang tak terelakkan.Pasar tradisional boleh dilestarikan karena unik dan sebagai wisata belanja ala masa lalu. Namun, jumlahnya tak banyak. Mayoritas pasar tradisional memang harus dimodernkan. Persaingan lebih fair karena sama-sama modern dan tinggal bagaimana berkompetisi dalam menggaet konsumen.
Potret manajemen keselamatan pelayaran nasionalPenerapan safety of life at sea (SOLAS) masih lemah
Belum lagi kering air mata duka dari wajah-wajah keluarga korban kecelakaan KM Teratai Prima, KM Rimba III dan kapal-kapal lain, kembali sebuah kapal menjemput maut di perairan Dumai, Riau, beberapa waktu lalu.Bertambah lagi bilangan orang yang dirundung nestapa karena kehilangan orang yang mereka kasihi disebabkan oleh buruknya manajemen keselamatan pelayaran di dalam negeri.Untuk mengukur baik-buruknya manajemen keselamatan pelayaran, industri pelayaran mengenal satu parameter yakni Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974. Ketika kita mengatakan bahwa manajemen keselamatan dalam negeri buruk, inilah alat pengukurnya. Pertanyaannya, apakah standar ini sudah diterapkan di Indonesia?Kalau sudah, mengapa dalam berbagai kecelakaan kapal di Tanah Air jumlah korban meninggal relatif tinggi? Kematian memang di tangan Tuhan, tetapi, dari pemberitaan di media massa tentang kecelakaan kapal di Indonesia, korban-korban itu menjemput ajalnya rata-rata diakibatkan oleh minimnya live-saving appliances di atas kapal.KontradiksiSebagai anggota Organisasi Maritim Internasional (IMO), Indonesia tentu mengadopsi SOLAS 1974 dan karenanya boleh dikatakan telah menerapkannya. Namun, jika diteliti lebih dalam, kenyataannya menunjukkan kondisi berbeda. Dalam kalimat lain, Indonesia sebetulnya tidak menerapkan SOLAS 1974.Kalau berbagai kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia, terutama yang terjadi dalam kurun 3 tahun terakhir, tidak mau dijadikan bukti betapa negeri ini tidak menerapkan SOLAS 1974, mungkin pengunduran penerapan electronic position-indicator radio beacon (EPIRB) bisa dikemukakan.Alat ini sangat berguna dalam menentukan posisi kapal sehingga manakala dia mengalami kesulitan, kecelakaan atau tenggelam di lautan kapal penolong akan dengan mudah menemukan posisinya karena terbaca di alat pembaca sinyal yang dipasang di kapal penolong.IMO telah menetapkan bahwa alat itu, yang merupakan sub-sistem dari Global Maritime Distress and Safety System/GMDSS, harus sudah terpasang di kapal-kapal terhitung sejak 1 Februari 1999. Namun, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menunda pelaksanaannya hingga 1 Februari 2009.Ada kontradiksi dalam implementasi EPIRB di Indonesia. Penundaan hanya berlaku untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan domestik sementara untuk kapal-kapal nasional yang berlayar di perairan internasional Ditjen Hubla sangat menganjurkan operatornya agar memasang alat tersebut.Alasannya jelas, kalau tidak dipasang, kapal-kapal itu tidak akan diizinkan masuk pelabuhan di luar negeri. Sampai kini tidak jelas apakah EPIRB sudah diterapkan untuk kapal-kapal rute dalam negeri.Kebijakan penundaan tidak hanya diberlakukan terhadap implementasi EPIRB. Menurut hemat penulis, hampir semua kebijakan IMO untuk memasang alat tertentu pada kapal atau menerapkan manajemen tertentu pada perusahaan pelayaran atau pelabuhan ditunda pemberlakuannya oleh Ditjen Hubla.Kalaupun diterapkan hanya terbatas untuk kapal-kapal yang melayani trayek luar negeri atau pelabuhan-pelabuhan yang melayani kapal-kapal asing. Jadi, SOLAS 1974 hanya diterapkan untuk kapal-kapal trayek luar sementara untuk kapal dalam negeri nanti saja.Lemahnya implementasi SOLAS 1974 bukan hanya disuarakan oleh pengamat pelayaran tetapi juga diakui oleh Departemen Perhubungan. Dalam edisi 1 April, sebuah harian sore Ibu Kota menurunkan berita tentang seorang pejabat eselon satu di Departemen Perhubungan yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan SOLAS 1974 masih belum maksimal.Dia menyebutkan kendalanya terletak pada lemahnya pemahaman SOLAS, peraturan perundangan yang tumpang tindih. Belum lagi masalah pendanaan, dan ketersediaan SDM yang andal.Manajemen keselamatan pelayaran nasional tidak hanya menyangkut karut-marut penerapan SOLAS 1974. Indonesia sampai saat ini juga belum menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan kapal-kapal kayu. SOLAS 1974, dan berbagai standar IMO yang lain, hanya berlaku untuk kapal besi.Mengingat kapal yang celaka di Dumai, Riau, itu merupakan kapal kayu, sudah saatnya pemerintah menetapkan aspek keselamatan kapal-kapal kayu. Kapal kayu merupakan moda transportasi orang-orang kecil yang dipakai untuk mengangkut barang ataupun penumpang. oleh Siswanto RusdiDirektur The National Maritime Institute (Namarin
Perniagaan aset negara Privatisasi BUMN harus tumbuhkan harapan baru
Wajah ekonomi dalam negeri memang belum cukup sumringah, efek krisis global juga masih bergentayangan hampir di semua sektor. Akan tetapi, dari badan usaha negara bidang transportasi mengembuskan kabar gembira.Kinerja Garuda cukup ciamik sehingga mampu menambah pundi keuntungan perusahaan hingga Rp683,6 miliar pada 2008. Perolehan ini jauh lebih besar dari laba bersih 2007 yang 'hanya' Rp258 miliar.Namun, merdunya hasil perusahaan jasa penerbangan ini terasa pilu dengan rencana privatisasi pemerintah, yang mana Garuda termasuk dalam BUMN yang telah disetujui untuk dilego.Tahun kemarin pemerintah telah menetapkan tiga BUMN, yakni Bank Tabungan Negara (BTN), PT Garuda Indonesia, dan PT Krakatau Steel yang akan masuk dalam kerangkeng privatisasi.Bila sampai saat ini niat itu belum terealisasi bukan berarti hasrat untuk menjual telah padam, melainkan karena memang kondisi bursa yang masih belum bugar. Saat ini indeks harga saham Gabungan (IHSG) masih berada pada zona 1.500-1.600.Tentu ketika indeks terus tumbuh hingga mencapai 2.000, gairah privatisasi akan kembali berkobar, seperti yang dialunkan pemerintah lewat Menteri BUMN pertengahan minggu ke-4 bulan lalu.Sebagai kebijakan ekonomi, sampai saat ini privatisasi tidak terlepas dari berbagai kritikan. Negara dituduh sembrono ketika melepas mesin uang negara yang mewujud dalam BUMN.Dan terbangya PT Indosat Tbk lewat jendela privatisasi seolah-olah menjadi salah satu kenangan pahit kebijakan ini.Memang sebagai strategi ekonomi, kebijakan ini cukup jamak diperankan oleh banyak negara. Sejak dekade 1980-an, ramuan privatisasi banyak menjadi resep dan tidak sedikit negara yang menjalankannya, khususnya di negara-negara berkembang.Tercatat pada pertengahan dekade 1970-an sampai akhir dekade 1980-an, nilai privatisasi dunia mencapai US$185 miliar. Pada 1990 pemerintah di seluruh dunia berhasil menjual perusahaan publiknya senilai US$25 miliar, kebijakan ini terus berlanjut hingga dua tahun berikutnya yakni pada 1992 mencapai nilai total US$69 miliar.Dengan demikian hanya dalam kurun waktu tiga tahun yakni dari 1990-1993 angka aset milik beberapa negara yang dipindah tangankan tidak kurang dari US$175 miliar.Bahkan angka fantastis pun untuk perdagangan aset mencapai lebih dari US$600 miliar pada akhir 2000 (Guseh, 2001)Tampaklah bahwa kebijakan ini cukup laris manis, diterbitkan oleh beberapa negara. Dan bila kita bentangkan berbagai tujuan privatisasi akan terdapat berbagai kehendak, mulai dari menambah pendapatan negara, menambal lubang APBN alias defisit, hingga menyehatkan kondisi internal perusahaan milih negara tersebut yang kesemuanya menuju ufuk peningkatan perekonomian nasional secara keseluruhan.Bila kita lihat, salah satu aset negara yang saat ini masuk ko-tak privatisasi adalah Garuda Indonesia, sementara dengan tambunnya keuntungan yang diperoleh, tentu dapat diterjemahkan bahwa perusahaan ini sesungguhnya baik-baik saja dengan prospek pertumbuhan yang sangat meyakinkan.Terasa hambarDi sini argumen bahwa privatisasi akan menyehatkan kondisi badan usaha jasa penerbangan ini akan terasa hambar.Bahkan jika animo kebijakan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan negara terus berkobar menjadi dalih akan sehatnya perekonomian bangsa. Hal inilah yang harus berani kita gugat.Sebab saat ini, kapitalisasi pasar modal Indonesia dikuasai oleh 14 BUMN atau hanya sekitar 5% dari jumlah perusahaan yang listing di bursa.Bahkan kumulatif aset-aset BUMN ini jauh dari aset Holding Temasek Singapura. Artinya, kita punya embrio raksasa bisnis dari penyatuan BUMN-BUMN tersebut.Oleh karena itu holding BUMN, yang diwacanakan sejak kurang lebih empat tahun lalu harus terus didukung oleh semua pihak supaya bangsa ini digdaya pada perekonomian hingga mampu melebarkan sayap bisnisnya ke seluruh dunia.Oleh karena itu, kebijakan mengamputasi kepemilikan pada badan-badan usaha atau privatisasi adalah sebuah kebijakan aborsi raksasa bisnis.Oleh sebab itu kita tetap berharap, ketika ramuan privatisasi diambil terutama pada perusahaan-perusahaan negara yang dapat tumbuh kokoh, haruslah selalu mempertimbangkan cakrawala harapan terhadap pertumbuhan badan usaha tersebut. Janganlah keuntungan sesaat dijadikan sebagai alat ukur agar pada kemudian hari kita tidak tergelincir dalam kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dibetulkan lagi.Ke depan strategi ekonomi pemerintah lewat privatisasi menjadi kebijakan yang benar-benar bisa membantu tercapainya efisiensi perusahaan dari sisi internal dan memperbaiki struktur pasar dari sisi eksternal, sehingga masifnya perekonomian Indonesia menjadi sebuah keniscayaan.Oleh Agus SumanGuru Besar Universitas Brawijaya, Malang
Deflasi dan pendalaman krisisPerforma pasar uang dan saham tidak mengurangi deindustrialisasi di dalam negeri
Pascapemilu legislatif (Pileg) 2009, sejumlah indikator ekonomi tampak membaik. Namun, faktor deflasi per April 2009 lebih menjelaskan esensi persoalan ekonomi nasional.Semua indikator yang tampak baik-baik itu ternyata belum menjanjikan apa pun. Belum ada jaminan kinerja sektor riil akan membaik, bahkan deflasi menjadi pembuktian memburuknya kesejahteraan rakyat.Tujuan utama pembangunan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional yang mumpuni. Sudah barang tentu target kerja keras tidak sekadar mewujudkan indikator-indikator ekonomi yang bagus, tetapi tanpa nilai tambah apa-apa bagi kesejahteraan rakyat.Karena itu, kita tak boleh menjadi amoral dengan menunjuk indikator-indikator untuk mengklaim keberhasilan sebab kita tidak menghamba pada teori ekonomi. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus menjadi junjungan pembangunan nasional.Saat publik meributkan hasil pileg dan menonton proses koalisi partai politik menuju pemilihan presiden (Pilpres) 2009, rupiah memasuki trek penguatan nilai tukar terhadap sejumlah valuta utama dunia.Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) bahkan membuat lompatan yang spektakuler. Arus modal asing yang masuk ke pasar uang dan sistem perbankan memperlihatkan kenaikan tajam. Arus modal asing sepanjang kuartal I/2009 mencapai US$2,8 miliar.Konon, semuanya masuk dalam bentuk investasi langsung. Dari angka itu, US$800 juta berasal dari Qtel, pada saat tender offer ke Indosat. Sisanya, US$2 miliar, dalam bentuk investasi langsung di sektor nonmigas (Foreign Direct Investment/FDI).Bersamaan dengan itu, nilai kapitalisasi BEI ikut menggelembung. Pekan lalu, angka itu mencapai Rp1,453 triliun, naik dari posisi akhir 2008 yang Rp1,065 triliun. IHSG otomatis terdongkrak.Nilai tukar rupiah memang terus mengalami apresiasi sejak Maret. Pekan lalu, nilai tukar rupiah atas dolar AS mencapai level Rp10.385 per dolar. Sebelumnya, rupiah bahkan sempat menguat hingga Rp10.300 per dolar.Tak perlu dibantah kalau kecenderungan itu positif. Namun, kalau kecenderungan itu dimaknai sebagai gejala awal pemulihan ekonomi, belum sepenuhnya benar.Bobot muatan faktor eksternal dalam kecenderungan positif sangat besar alias amat dominan. Kita paham bahwa faktor eksternal itu temporer. Sekali mereka bergerak ke luar, manuver itu menjungkirbalikan keadaan dari positif menjadi negatif.Untuk memahami kecenderungan itu secara utuh, cobalah untuk menggugat penguatan nilai tukar rupiah yang tampak sangat luar biasa itu. Gunakan logika yang sama ketika dolar AS menguat saat krisis finansial memuncak.Waktu itu, kita yakin penguatan nilai tukar dolar AS semu, karena terjadi pada saat kinerja perekonomian AS jatuh ke titik terendah akibat krisis finansial. Saat itu, banyak perusahaan di Amerika Serikat bangkrut dan pengangguran meluas. Rupiah saat itu terdepresiasi cukup dalam yaitu Rp13.000-an per dolar.DeindustrialisasiSebagus apa pun perkembangan di pasar uang dan bursa saham kita, kecenderungan itu belum mampu menghilangkan kesan sedang terjadi proses deindustrialisasi di Indonesia.Jangankan perusahaan di sektor riil, krisis sekarang sudah menelan korban dua bank, Bank Century dan Bank IFI. Di luar sektor keuangan sudah dipastikan banyak perusahaan besar maupun kecil bangkrut, termasuk usaha kecil sektor informal.Kawasan industri sepi dari kegiatan produksi. Jangan heran jika jumlah pengangguran terus bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran resmi 8,5% atau sembilan juta orang. Jumlah riilnya pasti jauh lebih besar. Seorang ekonom pernah membuat perkiraan bahwa jika catatan BPS itu ditambahkan dengan pengangguran terselubung, jumlahnya bisa mencapai 40 juta orang.Agar perkiraan besarnya jumlah pengangguran itu tidak dinilai spekulatif, diperlukan pemahaman tentang peran pekerja dalam struktur industri. Kita yakin, laporan jumlah pekerja yang di-PHK hanya datang dari industri atau perusahaan inti.Pengangguran yang terus meluas tentu saja memperlemah daya konsumsi rumah tangga. Konsumsi swasta dan pemerintah juga melemah. Sebagaimana diakui bahwa selama triwulan I/2009, kinerja motor pertumbuhan melemah.Bank Indonesia dalam laporan kebijakan moneter Triwulan I/2009 pada April menegaskan daya beli masyarakat melemah. Konsumsi rumah tangga selama triwulan I/2009 turun tajam.Demikian pula dengan konsumsi swasta yang diperkirakan ikut melemah seiring dengan turunnya penghasilan masyarakat dan meningkatnya PHK. Pemerintah sendiri memang berniat menjaga kekuatan konsumsi rumah tangga pada kisaran 5,6%, meski asumsi pertumbuhan ekonomi 2009 sudah diturunkan.Namun, upaya itu tidak mudah karena penurunan rasio tabungan masyarakat terhadap produk domestik bruto (PDB).Selain itu, rasio utang kredit konsumsi oleh masyarakat dilaporkan terus membesar. Masalah lain adalah upah riil yang tak kunjung meningkat.Dari kecenderungan itu, konsumsi rumah tangga diperkirakan hanya tumbuh 4,1% sepanjang 2009 ini. Penurunan konsumsi rumah diharapkan bisa sedikit tertahan oleh program bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin, kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri serta belanja pemilu.Namun, keadaan sebenarnya makin diperparah oleh fakta bahwa likuiditas di dalam negeri masih kering akibat suku bunga yang tinggi untuk kredit konsumsi. Itu sebabnya pada April terjadi deflasi. Dalam konteks perekonomian kita terbaru, deflasi lebih menjelaskan keadaan yang cenderung memburuk.Kebalikan dari inflasi, deflasi terjadi karena berkurangnya jumlah uang yang beredar. Sepanjang periode deflasi biasanya terjadi penurunan harga barang dan jasa. Menurut teori, solusinya adalah menurunkan tingkat suku bunga.Dengan demikian, deflasi April 2009 lebih sebagai pembenaran atas berbagai asumsi yang tertuju pada satu kesimpulan, yakni pendalaman krisis masih berproses dan keadaan di Indonesia tidak bertambah baik.Deflasi terjadi lebih karena jumlah warga miskin bertambah, pengangguran meluas, konsumsi rumah tangga turun tajam, stagnasi pembiayaan akibat likuiditas kering dan suku bunga tinggi.Apakah penguatan rupiah, kenaikan IHSG BEI dan meningkatnya arus dana asing bisa memulihkan situasi yang memburuk sekarang ini? Belum tentu, sebab penguatan tiga faktor itu temporer.Transaksi di pasar uang antarbank harus dipulihkan. Keran kredit segera dibuka kembali agar ada jaminan pembiayaan usaha tidak terkendala dan tentu saja menurunkan bunga pinjaman bank.Maka, BI tak berhenti pada penurunan BI Rate. BI harus bisa memobilisasi perbankan lokal untuk mengatasi masalah likuiditas dan menurunkan suku bunga bank. Langkah-langkah inilah yang amat diperlukan untuk menghentikan proses pendalaman krisis.Oleh Bambang SoesatyoKetua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin & Ketua Umum Ardin Indonesia
Pertamina meminta izin ekspor avtur ke Depdag
JAKARTA: PT Pertamina (Persero) meminta izin kepada Ditjen Migas dan Departemen Perdagangan berkaitan dengan rencana ekspor avtur pada awal Juni.BUMN itu kini mengalami kelebihan kebutuhan domestik sebanyak 200.000 barel per bulan.Pjs Kepala Integrated Supply Chain Pertamina Rusnedy mengatakan kebijakan ekspor itu diambil untuk meminimalisasi kelebihan produksi avtur domestik, terkait dengan program konversi minyak tanah ke elpiji."Awal Juni ini rencananya sudah bisa ekspor sekitar 100.000 sampai 200.000 barel per bulannya. Oleh karena itu, kami telah meminta izin ke dua instansi itu untuk keperluan ekspor," ujarnya kemarin.Pertamina selama memproduksi avtur dari kilang domestik mencapai 1,5 juta-1,6 juta barel per bulan. Padahal, kebutuhan avtur domestik saat ini hanya sekitar 1,3 juta-1,4 juta barel per bulan.Dengan demikian, kelebihan pasokan avtur domestik itu rencananya diekspor ke sejumlah negara di Asia, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, dan China. "Mengenai harga jual, nantinya akan disesuaikan dengan harga pasar. Namun, kami tetap masih menunggu rekomendasi dari Ditjen Migas dan izin dari Departemen Perdagangan."Tak lagi imporMenurut Rusnedy, sejak Maret Pertamina] sudah tidak lagi mengimpor avtur karena ketersediaan pasokan cukup memenuhi kebutuhan yang ada.Hanya saja, lanjutnya, program konversi minyak tanah ke elpiji yang mengolah minyak tanah menjadi avtur di kilang Pertamina, ikut memicu terjadinya kelebihan pasokan avtur.Dia menjelaskan sebelum dilakukannnya program konversi minyak tanah ke elpiji, Pertamina terpaksa mengimpor avtur sebesar 300.000 barel per bulan untuk memenuhi kebutuhan domestik.Hal senada juga disampaikan oleh Vice President Komunikasi Pertamina Anang Rizkani Noor. Menurut dia, kemampuan produksi avtur perseroan sudah semakin membaik sehingga bisa memenuhi kebutuhan seluruh pelanggan dan perusahaan penerbangan domestik."Kalau itu [avtur] bisa diekspor, kenapa tidak? Kebijakan ekspor avtur yang diambil oleh Pertamina sudah pasti memperhitungkan kebutuhan dalam negeri," ujarnya.Menurut dia, ekspor avtur oleh Pertamina itu tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan avtur dalam negeri. Selain kemampuan dan keandalan kilang Pertamina untuk memproduksi avtur semakin membaik, lanjutnya, program konversi minyak tanah ke elpiji juga memberikan kontribusi terhadap ketersediaan avtur perseroan.Sementara itu Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan Alberth Yusuf Tobogu mengakui departemen itu sudah menerima permohonan izin ekspor avtur dari Pertamina, tetapi hingga saat ini masih diproses."Saya tidak tahu apakah nantinya izin ekspor itu [avtur] akan tetap dikeluarkan atau tidak. Saat ini masih dievaluasi," ujarnya.Menurut dia, departemennya hanya akan mengeluarkan izin ekspor avtur setelah dikeluarkannya surat rekomendasi ekspor oleh Dirjen Migas. "Yang jelas Departemen Perdagangan tidak menetapkan kuota ekspornya." (12)Bisnis Indonesia
Pertamina meminta izin ekspor avtur ke Depdag
JAKARTA: PT Pertamina (Persero) meminta izin kepada Ditjen Migas dan Departemen Perdagangan berkaitan dengan rencana ekspor avtur pada awal Juni.BUMN itu kini mengalami kelebihan kebutuhan domestik sebanyak 200.000 barel per bulan.Pjs Kepala Integrated Supply Chain Pertamina Rusnedy mengatakan kebijakan ekspor itu diambil untuk meminimalisasi kelebihan produksi avtur domestik, terkait dengan program konversi minyak tanah ke elpiji."Awal Juni ini rencananya sudah bisa ekspor sekitar 100.000 sampai 200.000 barel per bulannya. Oleh karena itu, kami telah meminta izin ke dua instansi itu untuk keperluan ekspor," ujarnya kemarin.Pertamina selama memproduksi avtur dari kilang domestik mencapai 1,5 juta-1,6 juta barel per bulan. Padahal, kebutuhan avtur domestik saat ini hanya sekitar 1,3 juta-1,4 juta barel per bulan.Dengan demikian, kelebihan pasokan avtur domestik itu rencananya diekspor ke sejumlah negara di Asia, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, dan China. "Mengenai harga jual, nantinya akan disesuaikan dengan harga pasar. Namun, kami tetap masih menunggu rekomendasi dari Ditjen Migas dan izin dari Departemen Perdagangan."Tak lagi imporMenurut Rusnedy, sejak Maret Pertamina] sudah tidak lagi mengimpor avtur karena ketersediaan pasokan cukup memenuhi kebutuhan yang ada.Hanya saja, lanjutnya, program konversi minyak tanah ke elpiji yang mengolah minyak tanah menjadi avtur di kilang Pertamina, ikut memicu terjadinya kelebihan pasokan avtur.Dia menjelaskan sebelum dilakukannnya program konversi minyak tanah ke elpiji, Pertamina terpaksa mengimpor avtur sebesar 300.000 barel per bulan untuk memenuhi kebutuhan domestik.Hal senada juga disampaikan oleh Vice President Komunikasi Pertamina Anang Rizkani Noor. Menurut dia, kemampuan produksi avtur perseroan sudah semakin membaik sehingga bisa memenuhi kebutuhan seluruh pelanggan dan perusahaan penerbangan domestik."Kalau itu [avtur] bisa diekspor, kenapa tidak? Kebijakan ekspor avtur yang diambil oleh Pertamina sudah pasti memperhitungkan kebutuhan dalam negeri," ujarnya.Menurut dia, ekspor avtur oleh Pertamina itu tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan avtur dalam negeri. Selain kemampuan dan keandalan kilang Pertamina untuk memproduksi avtur semakin membaik, lanjutnya, program konversi minyak tanah ke elpiji juga memberikan kontribusi terhadap ketersediaan avtur perseroan.Sementara itu Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan Alberth Yusuf Tobogu mengakui departemen itu sudah menerima permohonan izin ekspor avtur dari Pertamina, tetapi hingga saat ini masih diproses."Saya tidak tahu apakah nantinya izin ekspor itu [avtur] akan tetap dikeluarkan atau tidak. Saat ini masih dievaluasi," ujarnya.Menurut dia, departemennya hanya akan mengeluarkan izin ekspor avtur setelah dikeluarkannya surat rekomendasi ekspor oleh Dirjen Migas. "Yang jelas Departemen Perdagangan tidak menetapkan kuota ekspornya." (12)Bisnis Indonesia
Produksi minyak RI 954.000 barelPertamina EP targetkan tingkat pertumbuhan produksi 6,2%
JAKARTA: BP Migas mengakui produksi minyak saat ini baru terealisasi 954.000 barel per hari, atau masih belum mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar 960.000 barel per hari.Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R. Priyono mengatakan realisasi produksi saat ini masih kurang 6.000 barel per hari dari yang ditetapkan dalam APBN 2009. Beberapa penyebab tidak tercapainya target antara lain adanya kompresor yang rusak."Namun, kami optimistis rata-rata produksi minyak sampai akhir tahun 2009 akan melampaui target yang ditetapkan," ujarnya kemarin.Meski produksi turun, tambahnya, pendapatan belum tentu ikut turun karena terdapat cadangan minyak yang tersimpan di dalam tangki sehingga antara penerimaan negara dan produksi tidak ada korelasi secara langsung.Masih berkaitan dengan produksi minyak, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Pertamina EP, mampu memproduksi minyak sebanyak 125.606 barel per hari hingga 10 Mei 2009, lebih tinggi 106 barel dari target yang telah ditetapkan sebesar 125.500 barel per hari.Pencapaian tertinggiMenurut Manager PR Pertamina EP M. Harun, pencapaian ini merupakan pencapaian tertinggi yang pernah dicatat Pertamina EP, sekaligus merupakan bagian dari upaya transformasi Pertamina EP yang terus digulirkan."Produksi itu diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan produksi hingga akhir tahun 2009."Laporan Pertamina EP menjelaskan kontribusi terbesar dari pencapaian angka ini dipasok dari produksi minyak region Jawa yang menembus angka 26.873 barel per hari atau 106% dari target.Setelah itu, Lapangan Sukowati (23.167 barel per hari), region Sumatra (17.050 barel per hari) dan Unit Bisnis Pertamina EP Limau (11.387 barel per hari).Beberapa unit bisnis juga mencatat angka produksi yang mengesankan, seperti Unit Bisnis EP Limau mencatat pencapaian 112%, Unit Bisnis EP Sanga-sanga Tarakan mencapai 107%, dan Unit Bisnis EP Adera mencapai 105% dari target.Produksi Minyak Pertamina EP terus mengalami peningkatan sejak 2003 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata (capital average gross ratio/CAGR) mencapai 3,1% dari level produksi 95.600 barel per hari pada 2003 menjadi 102.200 barel per hari pada 2006.Produksi ini mengalami pertumbuhan 6,7% pada 2007 menjadi 110.300 barel per hari dan diperkirakan kembali naik 7,8% pada 2008.Selama 2008, produksi Pertamina EP mencapai rata-rata 116.600 barel per bari. Pada 2009 Pertamina EP menargetkan tingkat pertumbuhan produksi minyak sebesar 6,2% dengan target produksi 125.500 barel per hari.Selain minyak, Pertamina EP juga merupakan produsen gas terbesar untuk kebutuhan domestik dengan tingkat produksi gas saat ini mencapai 1.040 juta kaki kubik per hari.Dari jumlah tersebut 28% dipasok kepada Perusahaan Gas Negara (PGN), kebutuhan industri (22%), industri pupuk (18%), pembangkit listrik (18%), dan 14% lainnya untuk kebutuhan kilang Pertamina dan pemakaian sendiri. (12) (firman.hidranto@bisnis.co.id)Oleh Firman Hidranto/bisnis indonesia
2009, Tahun konsolidasi bagi sektor pertambangan
Tahun ini disebut-sebut sebagai tahun suram bagi sebagian besar industri, baik secara global maupun nasional.Begitu keras dan kencangnya terpaan krisis keuangan global, membuat pelaku pasar kelimpungan menghadapinya, termasuk industri tambang.Akibatnya, fenomena perilaku yang terjadi adalah investor menarik uang ke negara asalnya. Implikasi lainnya, perusahaan secara otomatis juga mengurangi pembelian raw material.Dari sisi fundamental makroekonomi seperti itu juga tidak didukung dengan pasar yang bersahabat.Sejumlah harga komoditas pertambangan melorot, terutama mineral seperti nikel, bijih besi, dan bauksit yang menukik tajam dibandingkan dengan komoditas lainnya.Yang lebih mengkhawatirkan lagi, karut-marut situasi politik dalam negeri semakin menimbulkan ketidakjelasan berusaha.Teka-teki siapa yang akan menjadi orang nomor satu dan langkah apa yang akan dilakukan untuk membawa negeri ini membuat pengusaha wait and see.Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Priyo Pribadi Sumarno menilai dari sisi produksi tak banyak yang bisa dilakukan pelaku tambang saat ini.Pengusaha tambang harus realistis dengan terjadinya evaluasi program kegiatan produksi akibat penurunan volume penjualan seiring dengan melemahnya permintaan."Tahun ini merupakan masa konsolidasi terhadap perubahan yang terjadi. Turunnya permintaan, anjloknya harga komoditas, pemerintahan baru, dan regulasi baru di sektor tambang membuat pengusaha harus menyesuaikan dulu," ujarnya.Bila ditamsilkan, kondisi pertambangan saat ini laksana orang sakit yang membutuhkan dukungan orang sehat, apakah akan dipulihkan dari sakit atau malah semakin diperburuk.Inilah realitas yang dihadapi industri pertambangan. Khusus industri tambang batu bara, nasibnya masih lebih baik.Industri itu kini masih bisa bertahan karena kebutuhan dunia masih ada.Hanya saja harganya memang harus dikoreksi. Bila dahulu, harga batu bara berkalori 6.500 bisa sampai US$100 per ton, sekarang harganya turun menjadi US$50-an per ton sehingga menyebabkan sejumlah tambang kecil, seperti di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mulai berhenti beroperasi."Sektor pertambangan batu bara masih bisa bertahan sepanjang tahun ini meskipun tidak tumbuh lebih kuat seperti tahun sebelumnya. Hanya saja untuk peningkatan kapasitas produksi memang akan sangat berat," tutur Direktur Indonesian Coal Society Singgih Widagdo.Mirip 2007Menurut dia, kondisi pertambangan saat ini sebenarnya hampir sama dengan periode 2007 dan sebelumnya.Namun, lanjutnya, yang paling berat menimpa perusahaan menengah ke bawah, sedangkan perusahaan besar hanya melakukan konsolidasi.Sebuah lembaga survei, PricewaterhouseCooper Indonesia (PwC) belum lama ini melaporkan kondisi perekonomian dunia telah mendorong jatuhnya harga komoditas pertambangan. Tidak itu saja, laba perusahaan pada 2008, terutama yang tercatat di lantai bursa, harus menerima takdir tergerus.Lembaga itu juga menilai UU UU Minerba No.4/2009 yang baru saja dikeluarkan awal tahun ini diharapkan bisa mendongkrak kelesuan di sektor itu."UU itu cukup memadai bagi investor."Pemerintah juga mengamini kondisi itu. Menurut Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariono, industri pertambangan memang mengalami perlambatan. "Kami akan melihat lagi bagaimana perkembangannya. Namun, bila terjadi koreksi, tidak akan banyak," ujarnya.Berdasarkan laporan IMA, sebagian besar perusahaan tambang saat ini sudah mulai melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah mining operation sehingga bisa menekan production cost. Selain itu, juga dengan meminimalisasi kontrak-kontrak dengan para kontraktor.Bila itu memang benar terjadi, arti lainnya adalah ekspansi pada sektor pertambangan pada tahun ini sudah dipastikan tertunda, meskipun langkah-langkah perundingan masih tetap jalan. Hanya saja, real money tidak akan turun tahun ini.Harapannya, kondisi makro dan mikro di sektor tambang itu bisa pulih kembali pada kuartal ketiga seiring dengan munculnya pemimpin baru negeri ini. (redaksi@bisnis.co.id)Oleh NurbaitiKontributor Bisnis Indonesia
2009, Tahun konsolidasi bagi sektor pertambangan
Tahun ini disebut-sebut sebagai tahun suram bagi sebagian besar industri, baik secara global maupun nasional.Begitu keras dan kencangnya terpaan krisis keuangan global, membuat pelaku pasar kelimpungan menghadapinya, termasuk industri tambang.Akibatnya, fenomena perilaku yang terjadi adalah investor menarik uang ke negara asalnya. Implikasi lainnya, perusahaan secara otomatis juga mengurangi pembelian raw material.Dari sisi fundamental makroekonomi seperti itu juga tidak didukung dengan pasar yang bersahabat.Sejumlah harga komoditas pertambangan melorot, terutama mineral seperti nikel, bijih besi, dan bauksit yang menukik tajam dibandingkan dengan komoditas lainnya.Yang lebih mengkhawatirkan lagi, karut-marut situasi politik dalam negeri semakin menimbulkan ketidakjelasan berusaha.Teka-teki siapa yang akan menjadi orang nomor satu dan langkah apa yang akan dilakukan untuk membawa negeri ini membuat pengusaha wait and see.Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Priyo Pribadi Sumarno menilai dari sisi produksi tak banyak yang bisa dilakukan pelaku tambang saat ini.Pengusaha tambang harus realistis dengan terjadinya evaluasi program kegiatan produksi akibat penurunan volume penjualan seiring dengan melemahnya permintaan."Tahun ini merupakan masa konsolidasi terhadap perubahan yang terjadi. Turunnya permintaan, anjloknya harga komoditas, pemerintahan baru, dan regulasi baru di sektor tambang membuat pengusaha harus menyesuaikan dulu," ujarnya.Bila ditamsilkan, kondisi pertambangan saat ini laksana orang sakit yang membutuhkan dukungan orang sehat, apakah akan dipulihkan dari sakit atau malah semakin diperburuk.Inilah realitas yang dihadapi industri pertambangan. Khusus industri tambang batu bara, nasibnya masih lebih baik.Industri itu kini masih bisa bertahan karena kebutuhan dunia masih ada.Hanya saja harganya memang harus dikoreksi. Bila dahulu, harga batu bara berkalori 6.500 bisa sampai US$100 per ton, sekarang harganya turun menjadi US$50-an per ton sehingga menyebabkan sejumlah tambang kecil, seperti di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mulai berhenti beroperasi."Sektor pertambangan batu bara masih bisa bertahan sepanjang tahun ini meskipun tidak tumbuh lebih kuat seperti tahun sebelumnya. Hanya saja untuk peningkatan kapasitas produksi memang akan sangat berat," tutur Direktur Indonesian Coal Society Singgih Widagdo.Mirip 2007Menurut dia, kondisi pertambangan saat ini sebenarnya hampir sama dengan periode 2007 dan sebelumnya.Namun, lanjutnya, yang paling berat menimpa perusahaan menengah ke bawah, sedangkan perusahaan besar hanya melakukan konsolidasi.Sebuah lembaga survei, PricewaterhouseCooper Indonesia (PwC) belum lama ini melaporkan kondisi perekonomian dunia telah mendorong jatuhnya harga komoditas pertambangan. Tidak itu saja, laba perusahaan pada 2008, terutama yang tercatat di lantai bursa, harus menerima takdir tergerus.Lembaga itu juga menilai UU UU Minerba No.4/2009 yang baru saja dikeluarkan awal tahun ini diharapkan bisa mendongkrak kelesuan di sektor itu."UU itu cukup memadai bagi investor."Pemerintah juga mengamini kondisi itu. Menurut Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariono, industri pertambangan memang mengalami perlambatan. "Kami akan melihat lagi bagaimana perkembangannya. Namun, bila terjadi koreksi, tidak akan banyak," ujarnya.Berdasarkan laporan IMA, sebagian besar perusahaan tambang saat ini sudah mulai melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah mining operation sehingga bisa menekan production cost. Selain itu, juga dengan meminimalisasi kontrak-kontrak dengan para kontraktor.Bila itu memang benar terjadi, arti lainnya adalah ekspansi pada sektor pertambangan pada tahun ini sudah dipastikan tertunda, meskipun langkah-langkah perundingan masih tetap jalan. Hanya saja, real money tidak akan turun tahun ini.Harapannya, kondisi makro dan mikro di sektor tambang itu bisa pulih kembali pada kuartal ketiga seiring dengan munculnya pemimpin baru negeri ini. (redaksi@bisnis.co.id)Oleh NurbaitiKontributor Bisnis Indonesia
Dewan Pers terima pengaduan
JAKARTA: Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara mengatakan pihaknya telah menerima banyak pengaduan masyarakat menyangkut pemberitaan media massa yang dianggap merugikan."Sejauh ini Dewan Pers telah menerima 1.950 pengaduan masyarakat mengenai pemberitaan pers dan berusaha memecahkan persoalan tersebut," kata Batubara saat menerima para wakil unjuk rasa dari kelompok Pos Komunikasi Penyelamat Kehidupan Bangsa (PK-PKB) kemarin.Menurut dia, Dewan Pers selalu menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat dan berupaya menjembatani kepentingan antara masyarakat dan media massa.Wakil dari PK-PKB menemui pimpinan Dewan Pers untuk menyampaikan agar lembaga itu mendesak media massa membantu memecahkan persoalan negara. (ANTARA)
Penggunaan sistem outsourcing akan dibatasi
JAKARTA: Pemerintah akan membatasi penggunaan sistem kerja alih daya (outsourcing), menyusul pembentukan Badan Pekerja pada Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional yang akan menampung aspirasi pekerja dan pengusaha untuk membuat konsep perbaikan sistem tersebut."Kebijakan sistem outsourcing memang harus dihapuskan. Wong bekerja kok ada sistem kontrak. Dulu memang ada masa percobaan, tetapi sesudah 3 bulan harus diangkat sebagai karyawan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno kemarin.Dia menjelaskan LKS Tripartit Nasional sepakat akan membahas masalah pekerja kontrak itu melalui Badan Pekerja agar aspirasi serikat pekerja dan pengusaha dapat disalurkan dalam bentuk sistem baru yang dapat mengatasi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan."Yang menjadi permasalahan, bisa saja saya mengeluarkan kebijakan, tetapi tidak bisa apa-apa jika terbentur dengan undang-undang," ujarnya.Menurut Erman, untuk menghapus kebijakan sistem kerja kontrak akan terbentur UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, karena dalam peraturan tersebut terdapat pasal yang mengatur soal kerja waktu tertentu.Bab IX tentang Hubungan Kerja di antaranya menyebutkan tentang hubungan kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaruan perjanjian itu hanya boleh dilakukan sebanyak satu kali dan paling lama untuk 2 tahun.Menakertrans berharap hasil pembahasan LKS Tripartit Nasional tentang masalah tersebut dapat menampung aspirasi pekerja dan pengusaha, sehingga tidak menimbulkan konflik baru dalam sistem hubungan industrial."Sebagai Menakertrans, saya harus bijak menerima masukan dari pengusaha maupun para serikat pekerja yang tergabung dalam badan tripartit itu," katanya.Namun, Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mathias Tambing menilai pemerintah akan kesulitan untuk mengubah sistem kontrak atau outsourcing, karena peraturan perundangan mendukung hal itu."Masalah outsourcing harus menjadi perhatian pemerintah, karena pekerja sektor itu selalu menjadi prioritas pertama ketika perusahaan dalam kondisi krisis, sehingga posisi pekerja sangat rawan," tukasnya.Menurut data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pekerja outsourcing cukup banyak menanggung dampak krisis ekonomi sekarang ini. Sebanyak 90%-95% dari korban pemutusan hubungan kerja (PHK) diperkirakan pekerja outsourcing.Oleh R. FitrianaBisnis Indonesia
Profesi humas belum miliki standardisasi
JAKARTA: Indonesia belum memiliki standardisasi untuk profesi hubungan masyarakat (humas), yang juga dikenal dengan public relation (PR), sehingga belum dapat diketahui secara jelas kompetensi orang-orang yang berkiprah di bidang tersebut.Elizabeth Goenawan Ananto, President-Elect International Public Relation Association (IPRA), mengatakan Indonesia juga belum memiliki standar gaji yang umum untuk profesi humas."Ada seorang konsultan humas yang dibayar Rp10 juta, tetapi ada pula yang hanya menerima gaji Rp1 juta. Di luar negeri, untuk membuat siaran pers saja seorang humas dibayar US$100, tidak seperti di Indonesia yang memakai sistem borongan," katanya dalam konferensi pers penyelenggaraan Public Relations Week, kemarin.Dia menyebutkan pemerintah sudah dalam tahap finalisasi dalam membuat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk profesi humas.Pada 27 Mei mendatang, IPRA akan melakukan tes potensi kemampuan praktisi profesi kehumasan di Jakarta.Sertifikat tersebut, katanya, akan diakui secara internasional, khususnya oleh 100 negara yang tergabung dalam keanggotaan IPRA. "Ini akan menjadi tiket bagi yang memiliki sertifikat tersebut untuk bekerja di luar negeri," kata Elizabeth.Dalam kesempatan itu, Aselina Trihastuti, anggota Departemen Pengembangan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas), mengkritik fungsi divisi hubungan masyarakat (humas) pada lembaga pemerintahan dinilai belum maksimal.Dia mengatakan sebagian besar divisi humas pada lembaga atau departemen pemerintahan tidak menjalankan fungsi humas sebagaimana mestinya."Selama ini mereka seperti nggak punya kerjaan. Ini merupakan malapraktik terhadap profesi kehumasan," ujarnya.Dia menyebutkan sebagian pekerja humas yang ada pada lembaga pemerintahan hanya mengerjakan tugas-tugas protokoler seperti menyiapkan acara, membuat rilis, dan mengumpulkan wartawan pada saat pelaksanaan konferensi pers.Namun, fungsi utama humas sebagai tempat mencari informasi secara komprehensif justru tidak dijalankan. Hal tersebut, menurut Aselina, juga bisa disebabkan oleh prosedur dan birokrasi yang berlaku pada departemen terkait.Citra positifAselina, yang juga menjabat sebagai Senior Advisor pada perusahaan public relation yang bernama @PR, menyebutkan fungsi humas yang dijalankan dengan benar dan maksimal pada setiap departemen atau lembaga pemerintahan akan memberikan dampak positif bagi citra Indonesia.Orang-orang pada divisi humas seharusnya mampu menjalin koordinasi dengan semua divisi yang ada di setiap organisasi atau institusi mulai dari bagian produksi, sumber daya manusia, manajemen, serta penelitian dan pengembangan, dalam rangka mengumpulkan informasi."Informasi ini nantinya akan dikelola untuk keperluan pencitraan organisasi atau sebagai acuan tindakan dalam menginformasikan kepada relasi atau wartawan, misalnya pada saat organisasi mengalami keadaan krisis," jelasnya. (14)BISNIS INDONESIA
'Jaga kinerja ekonomi hingga 2014'Pemimpin bisa berganti, grand strategy jalan terus
JAKARTA: Kepala Negara meminta pemerintahan terpilih periode 2009-2014 melanjutkan pembangunan dengan mengaitkan rencana dan pencapaian kinerja ekonomi yang telah dihasilkan hingga tahun ini.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pentingnya upaya dalam negeri untuk bersama-sama mengatasi krisis, di samping langkah global dan regional serta melanjutkan manajemen krisis.Dia berharap penyusunan rencana kerja pemerintah, rencana kerja pemerintah daerah, RAPBN, dan RAPBD dilakukan dengan menggunakan pertimbangan tepat."Karena negara kita ini utuh, pemimpin datang dan pergi dalam dunia politik, tetapi master policy, grand strategy, hal-hal yang fundamental terus dilakukan," ujarnya dalam pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional 2009, kemarin.Yudhoyono menilai resesi perekonomian di sejumlah negara maju telah mencapai titik terendah dan bersiap untuk menggeliat kembali. Jika kondisi ini terus membaik, kondisi perekonomian global diharapkan pulih pada 2011.Dalam kesempatan yang sama, Wapres Jusuf Kalla menegaskan dengan konsep pembangunan yang terarah, siapa pun yang memerintah pada masa datang, Indonesia akan memiliki kemampuan fiskal lebih besar dari 5 tahun sebelumnya.Kekuatan fiskal tersebut akan berasal dari penurunan pengeluaran negara yang selama ini menggerogoti APBN. Dia mengatakan selama ini sebelum APBN digunakan, pemerintah sudah harus mengeluarkan 40% dari anggaran untuk membiayai subsidi, bunga utang, dan utang pokok.Menurut Kalla, mulai tahun depan pemerintah sudah tidak lagi mengeluarkan banyak subsidi seperti untuk BBM yang mencapai Rp50 triliun per tahun dan kebutuhan subsidi listrik sebesar Rp75 triliun per tahun."Siapa pun yang memerintah, [mulai] tahun 2010 pemerintah akan punya kemampuan fiskal lebih besar karena kita punya kemampuan dalam menurunkan pengeluaran yang tidak perlu," ujarnya.Selain penambahan fiskal tersebut, pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan karena sejumlah pembangunan infrastruktur sudah selesai pada tahun depan, termasuk program penambahan kapasitas listrik 10.000 MW tahap pertama.Adapun faktor lain yang akan menopang kelanjutan pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya peningkatan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi ke daerah-daerah. Hal itu terjadi setelah diberlakukannya sistem otonomi daerah.Wapres juga menjamin dirinya dan Presiden Yudhoyono akan tetap bersama-sama hingga akhir masa jabatan. Di sisi lain, dia mengaku tidak memiliki niat untuk maju sebagai capres demi bersaing dengan presiden saat ini pada pilpres 2009, namun nasib berkata lain. "Kita bedakan yang mana urusan politik dan mana urusan negara. Sebenarnya tidak ada rencana awal seperti itu, tetapi nasiblah yang menentukan," katanya.Penuhi RPJMNPaskah Suzetta, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mengklaim pemerintah telah berhasil mencapai kemajuan dalam seluruh agenda pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.Seluruh agenda pembangunan yang dimaksud adalah mewujudkan Indonesia yang aman, adil dan damai, mewujudkan RI yang adil dan demokratis, serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kesimpulan itu, ujar Paskah, merupakan hasil evaluasi Bappenas terhadap pelaksanaan RPJMN periode 5 tahun terakhir.Untuk agenda pembangunan yang pertama, pemerintah telah melaksanakannya sehingga kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika masa pemerintahan terbentuk pada 2004.Dia mencontohkan konflik dan ketegangan antarkelompok masyarakat kini makin berkurang. Ketika masa pemerintahan terbentuk, berbagai konflik sempat terjadi di Aceh, Papua, Maluku, Maluku Utara serta Poso.Dalam agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, pemerintah juga dinilai telah mencapai kemajuan berarti. Dia mencontohkan indeks persepsi korupsi makin membaik.Prinsip good governance juga dinilai telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, seiring dengan berkurangnya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan oleh aparatur birokrasi.Khusus agenda pembangunan terakhir, meski juga mengalami kemajuan, dia menilai pemerintah masih perlu meningkatkan pencapaiannya terutama terkait dengan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. (16/dewi astuti) (ratna.ariyanti@bisnis.co.id/john.andhi@bisnis.co.id)Oleh Ratna Ariyanti & John Andhi OktaveriBisnis Indonesia
Pembentukan komite pengawas pajak lamban
JAKARTA: Keterlambatan pembentukan Komite Pengawas Perpajakan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah atas hak wajib pajak (WP), kendati lembaga itu sudah diamanatkan oleh undang-undang.Darussalam, pengamat perpajakan dari Tax Center UI, mengingatkan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menghendaki pembentukan komite itu. Akan tetapi, sudah 1 tahun lebih komite tersebut tidak kunjung terbentuk."Untuk kewajiban WP pemerintah cepat bertindak, tetapi terkait dengan hak WP, pemerintah lamban memenuhinya," katanya, akhir pekan lalu.Dia mengatakan keberadaan Komite Pengawas Perpajakan merupakan salah satu hak WP yang harus diberikan oleh negara. Komite ini merupakan lembaga perwakilan WP yang bertujuan untuk menampung keluhan WP dari administrasi dan kebijakan perpajakan yang sewenang-wenang."Ini sangat mendesak karena menyangkut hak dasar WP yang harus dipenuhi sebagai perwujudan kesetaraan antara WP dan fiskus [petugas pajak]."Amanat pembentukan Komite Pengawas Perpajakan oleh Menteri Keuangantersebut termaktub dalam Pasal 36C UU tentang KUP yang telah berlaku sejak 1 Januari 2008.Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR yang juga merupakan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis telah mendesak pemerintah untuk segera membentuk komite ini.Oleh Achmad ArisBisnis Indonesia
KPP orang kaya telusuri pajak perusahaan besar
JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak akan menelusuri kewajiban pajak perusahaan besar yang memiliki hubungan dengan wajib pajak (WP) melalui kantor pelayanan pajak (KPP) khusus orang kaya.Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menegaskan hanya akan memasukkan kalangan pengusaha dalam 1.200 WP yang dilayani di KPP khusus orang kaya tersebut. Kalangan profesi yang sedianya masuk dalam kantor ini, akan dikeluarkan dari KPP itu."Semua [WP kaya yang berasal dari kalangan] profesi kita drop saja, walau ternyata kekayaannya besar juga. Prioritas kita sekarang adalah pengusaha," katanya kemarin.Darmin menjelaskan upaya memasukkan kalangan pengusaha dalam KPP ini bertujuan agar Ditjen Pajak bisa dengan mudah melacak kewajiban pajak dari kelompok-kelompok usaha besar yang berada di bawah kendali WP pengusaha tersebut."Kita ingin menghubungkan dengan grup bisnisnya, kapan dia bagi dividen dan kapan dia nggak ngaku membagi dividen. Jadi bukan hanya dia sebagai WP OP [orang pribadi] tapi dia sebagai pemilik grup-grup bisnis besar."Periksa silangDengan cara ini, lanjut Darmin, Ditjen Pajak akan melakukan cross check data dari WP dengan data perusahaannya di KPP WP besar.Ketua Komite Tetap Perpajakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sri Wahyuni Sujono berharap Ditjen Pajak tak melanggar prinsip keadilan dalam menjalankan upaya ini."Seharusnya bukan hanya pengusaha saja tapi semua orang kaya yang memenuhi kriteria itu harus masuk juga misalnya profesional dan eks pejabat."Namun begitu, menurutnya, penelusuran yang akan dilakukan Ditjen Pajak itu tidak akan menjadi persoalan bagi perusahaan. Pada dasarnya perusahaan-perusahaan besar sudah tertib dalam melakukan kewajiban pajaknya.Pendirian KPP khusus orang kaya itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan Ditjen Pajak. Dalam KPP khusus itu Ditjen Pajak telah menetapkan 1.200 WP besar orang pribadi.Awalnya, kriteria pemilihan WP Besar Orang Pribadi ditentukan berdasarkan atas tiga kategori yang meliputi, pertama, kriteria pengusaha yaitu WP yang memegang saham perusahaan, saham pengendali/pendiri dan profesional sekaligus pemegang saham.Kedua, kekayaan yaitu WP yang memiliki kekayaan bruto di atas Rp10 miliar yang berasal lebih dari satu jenis harta serta kekayaan berupa financial asset dan property. Ketiga, kriteria penghasilan yaitu WP yang pelaporan penghasilan dalam SPT di atas Rp1 miliar per tahun dan sumber penghasilan di luar gaji.Oleh Achmad ArisBisnis Indonesia
BI: Perbankan Indonesia Cukup Kuat Meredam Tekanan Krisis
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai kondisi perbankan di tanah air saat ini cukup kuat meredam tekanan krisis keuangan dunia. Ini diharapkan bisa menjadi modal penting bagi pemulihan ekonomi nasional.''Ada hasil assessment yang nyata, transparan, dan dikonfirmasi tim asistensi IMF yang menunjukkan bahwa sistem perbankan kita masih sehat, profitable, dan sedikit overliquid,'' kata Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom dalam Kongres Perbanas XVII dan Pembukaan Apconex di Jakarta kemarin (13/5).Menurut dia, salah satu faktor yang menambah daya tahan ekonomi nasional adalah kesehatan sektor keuangan. ''Sektor keuangan mampu menjaga agar badai tidak menghancurkan ekonomi negara secara keseluruhan,'' ujar Miranda. Karakteristik produk perbankan yang cukup konvensional bisa membuat Indonesia terlindung dari badai keuangan dunia.Dia menambahkan, perbankan harus menambah kapasitas dari berbagai segi. ''Ini penting. Untuk menjaga kondisi perbankan, bukan hanya diperlukan penguatan modal, tapi ketahanan infrastrukturnya,'' kata perempuan yang bakal mengakhiri jabatannya di BI bulan depan itu. Untuk ketahanan modal, ke depan bank sentral akan membuat aturan agar modal inti (Tier 1) lebih besar dibandingkan modal tambahan (Tier 2). Sebab, modal Tier 2 tidak bisa langsung digunakan jika dalam posisi mendesak. Modal Tier 2 juga berisiko tinggi sehingga porsinya harus makin dikurangi.Miranda menambah, kondisi ekonomi Indonesia masih relatif baik di tengah tren pertumbuhan minus negara-negara lain. BI juga meramal pertumbuhan ekonomi pada triwulan II masih akan cukup baik meski secara tahunan tidak akan beranjak dari level 3,5-4,5 persen. ''Mungkin memang tak setinggi yang diharapkan. Tapi, masih tinggi,'' katanya.Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono mengakui, sejauh ini industri perbankan nasional masih tetap tumbuh. Dia menyebutkan, pertumbuhan kredit per Maret lalu masih mencapai 26,6 persen atau Rp 1,3 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) rata-rata juga masih 8 persen. ''Kita tetap optimistis karena tahan dari krisis,'' kata Sigit. (sof/dwi)
Penyerapan Produk Lokal Masih Minim
JAKARTA - Sektor industri menjadi penyumbang terbesar PDB (Product Domestic Bruto) dalam perekonomian nasional. Sayangnya, dalam dua dasawarsa terakhir populasinya masih belum merata. Sebanyak 70 persen kegiatan industri masih berada di Jawa, dan hanya 30 persen di luar Jawa. "Salah satu faktor kurang meratanya industri dalam negeri adalah minimnya masyarakat yang menggunakan produksi lokal, baik jasa maupun barang," ujar Menteri Perindustrian, Fahmi Idris kemarin. Menurut dia, banyak kemajuan di sektor industri, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang sudah memberi kontribusi bagi perekonomian di daerah."Karena itu, Kementrian dan Lembaga (K/L) diminta menyerap 471 barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri,'' sambung Sekretaris Jenderal Depperin, Agus Tjahajana Wirakusumah. Permintaan itu sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). "Kita berharap ada alokasi 20-30 persen anggaran belanja untuk membeli produk lokal," cetusnya.Menurut Agus, juknis tersebut mengacu pada Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Inpres No. 2/2009 tentang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Depperin sudah mengategorikan berbagai jenis barang dan jasa yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. "Kita kelompokkan dalam 21 kategori." Pemerintah juga menetapkan preferensi harga, yaitu untuk kategori jasa sekitar 7,5 persen, untuk produk industri 15 persen dan 30 persen, dan untuk produk dengan kandungan lokal rendah diberi batasan hingga 15 persen. "Artinya, kalau harga produk lokal lebih mahal 15 persen dibanding impor, produk itu masih layak memenangkan tender," terangnya. Wakil Ketua Umum Bidang Industri, Riset, dan Teknologi, Kadin, Rachmat Gobel menyerukan kalangan pengusaha, terutama di sektor manufaktur untuk memanfaatkan momentum peringatan hari tertentu buat menggalang masyarakat dalam meningkatkan konsumsi produk lokal. "Contohnya melalui bazar dan program diskon." (wir/bas)
Pertumbuhan Industri di Bawah Laju Ekonomi
JAKARTA - Pemerintah tak mampu mewujudkan target pertumbuhan industri, seperti tercantum dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 sebesar 8,5 persen. Pasalnya, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan industri selalu di kisaran 4-5 persen. ''Memang sulit dicapai karena karena beberapa sektor industri dihantam permasalahan krusial,'' ujar Sekjen Depperin Agus Tjahajana Wirakusumah kemarin (13/5). Pertumbuhan industri selalu berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Bahkan, tahun ini pertumbuhan industri diprediksi hanya 2,5 persen.Beberapa masalah melilit sektor industri di dalam negeri. Misalnya, industri berbasis kayu kesulitan bahan baku karena isu pembalakan liar. Menurut dia, hal seperti itu tidak terjadi pada zaman Orde Baru. ''Dulu industri plywood Indonesia cukup besar. Tapi, sekarang kan sulit berkembang karena krisis bahan baku,'' tuturnya.Tapi, dia berkilah pembangunan industri tak boleh hanya terpaku pada besarnya angka pertumbuhan. Selama lima tahun ini, kata Agus, fokus pemerintah adalah memperkuat struktur manufaktur nasional. Itu terutama dilakukan pada industri berpotensi tinggi. ''Beberapa sektor industri yang tadinya kurang berkembang kini mulai kelihatan geliatnya.'' Dia mencontohkan, industri kendaraan bermotor terus tumbuh signifikan dari 2004 hingga 2009. Hal ini terlihat dari total penjualan motor. Jika pada 2004 hanya 3,8 juta, pada 2008 menembus 6,2 juta unit. Demikian juga penjualan mobil menyentuh 607 ribu unit tahun lalu. ''Itu bukti menjadi industri besar sekarang,'' katanya. (wir/dwi)
Produksi Minyak di Bawah Target
JAKARTA - Sektor migas belum menunjukkan kinerja memuaskan hingga awal bulan ini. Itu terlihat dari melesetnya angka realisasi produksi minyak atau di bawah target.Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BPMigas) R. Priyono mengatakan, realisasi produksi minyak memang di bawah target APBN yang ditetapkan 960.000 barel per hari (BPH). ''Rata-rata produksi saat ini baru 954 ribu barel per hari,'' ujarnya di Departemen ESDM kemarin (12/5).Menurut dia, melesetnya target produksi tersebut disebabkan faktor teknis, seperti rusaknya kompresor di beberapa lapangan minyak hingga hilangnya alat-alat produksi akibat pencurian. Meski begitu, Priyono tetap optimistis kontribusi sektor migas terhadap penerimaan negara akan tetap tercapai. ''Sebab, masih ada minyak yang tersimpan di tanki-tanki yang bisa di-lifting (dijual),'' katanya.Sementara itu, Pertamina EP mempublikasikan pencapaian produksi minyak per 10 Mei lalu yang mencapai 125.606 BPH. Itu berarti sedikit lebih tinggi daripada target sebesar 125.500 BPH. ''Ini pencapaian tertinggi yang pernah diraih,'' ujar Public Relation Manager PT Pertamina EP M. Harun.Menurut Harun, kontribusi terbesar berasal dari produksi minyak dari Region Jawa yang menembus 26.873 BPH atau 106 persen dari target. Produksi tersebut disumbang oleh Lapangan Sukowati sebesar 23.167 BPH, region Sumatera 17.050 BPH, dan Unit Bisnis Pertamina EP Limau sebesar 11.387 BPH.Produksi minyak anak perusahaan Pertamina itu menunjukkan grafik meningkat sejak 2003 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata atau capital average gross ratio (CAGR) 3,1 persen dari level produksi 95,6 ribu BPH pada 2003 menjadi 102,2 ribu BPH pada 2006.Pada 2007, produksi tumbuh 6,7 persen menjadi 110,3 ribu BPH dan kembali naik 7,8 persen pada 2008 dengan produksi rata-rata 116,6 ribu BPH. Pada 2009 Pertamina EP mematok pertumbuhan produksi minyak sebesar 6,2 persen dengan target produksi 125,5 ribu BPH. (owi/dwi)
Kejar Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Tidak Realistis
Pemerintah Jaga Bisa Redam Dampak Krisis JAKARTA - Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dinilai tidak realistis dalam dua tahun ke depan. Saat ini, yang diperlukan adalah menjaga agar dampak krisis ekonomi global bisa diredam dan tidak mengganggu momentum pertumbuhan.Hal itu diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pidato dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin (12/5). Wapres Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga hadir dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 itu.SBY mengatakan, jika tahun ini pertumbuhan bisa dijaga sekitar 4,5 persen, itu cukup bagus. Sebab, banyak negara lain justru mengalami pertumbuhan minus. ''Kalau kita bisa bertahan 4,5 persen saja, itu sudah prestasi yang luar biasa,'' kata presiden.SBY menilai tepat jika RKP 2010 mengambil tema pemulihan ekonomi nasional. ''Kita pulihkan dulu karena kita adalah bagian dari resesi ekonomi global yang dalam,'' tuturnya.Di depan para kepala daerah seluruh Indonesia, presiden kembali menekankan pentingnya stimulus fiskal. ''Jangan sampai ada yang macet di daerah. Stimulus itu bisa menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi,'' kata SBY.Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, RKP 2010 akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru. Paskah mengklaim pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun terakhir relatif berhasil. "Setelah krisis 1998 yang melumpuhkan ekonomi, sudah ada pemulihan secara bertahap,'' katanya. Pada 2007 dan 2008, pertumbuhan ekonomi di atas enam persen. Itu pencapaian tertinggi pasca-krisis 1998. Tapi, pertumbuhan ini melambat setelah kena imbas krisis keuangan dunia. (sof/tom/dwi)
Pemeriksaan Carrefour dilanjutkanKPPU temukan fakta pelanggaran UU Antimonopoli
JAKARTA: KPPU memutuskan untuk melanjutkan proses pemeriksaan terhadap PT Carrefour Indonesia terkait dengan dugaan pelanggaran undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU Antimonopoli).Keputusantersebut ditetapkan dalam rapat majelis Komisi yang dipimpin oleh Dedie S Martadisastra, kemarin. Dengan keputusan itu berarti proses pemeriksaan terhadap perusahaan ritel itu meningkat dari pemeriksaan pendahuluan menjadi pemeriksaan lanjutan.Direktur Komunikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ahmad Junaidi, menyebutkan pemeriksaan lanjutan itu terhitung mulai 14 Mei ini.Lembaga pengawas persaingan usaha itu menduga Carrefour melanggar Pasal 17, 25 (1), 20, dan 28 UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Pada pemeriksaan pendahuluan, kata Junaidi, Carrefour diduga melakukan pelanggaran atas Pasal 17 UU No. 5/1999 yang memuat ketentuan mengenai larangan melakukan penguasaan pasar, serta Pasal 25 (1) UU No.5/1999 tentang posisi dominan.Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan pendahuluan, ujarnya, dugaan pasal yang dilanggar perusahaan itu bertambah, yakni Pasal 20 tentang predatory price, dan Pasal 28 mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan."Lanjut ke pemeriksaan lanjutan dan dugaan pelanggaran Pasal tidak saja Pasal 17 dan Pasal 25 (1), tetapi juga meliputi dugaan Pasal 20 tentang predatory price dan Pasal 28 tentang larangan penggabungan dan pengambilalihan yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat," ujarnya kemarin.Terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 20, dia mengungkapkan pihaknya menemukan fakta dan data yang menguatkan dugaan pelanggaran praktik jual rugi dengan maksud mematikan kompetitor.Sementara itu, sambungnya, dugaan pelanggaran Pasal 28 dikaitkan dengan dugaan praktik persaingan tidak sehat pascaakuisisi Carrefour terhadap PT Alfa Retailindo Tbk, beberapa waktu lalu.Dia menuturkan proses pemeriksaan lanjutan akan terhitung mulai hari ini (14 Mei). Proses ini akan berakhir pada 7 Agustus dengan asumsi pemeriksaan dilaksanakan dalam 60 hari kerja.Jika jangka waktu pemeriksaan ditambah lagi selama 30 hari kerja, katanya, prosesnya akan berakhir pada 24 September.Tolak tuduhan KPPUKetika dikonfirmasi atas putusan KPPU itu, Irawan D. Kadarman, Direktur Corporate Affairs PT Carrefour Indonesia mengatakan sikap Carrefour menolak dugaan lembaga tersebut, termasuk tambahan dua pasal yang dikenakan pada peritel 100% asing tersebut."Usaha di mana pun termasuk di Indonesia, Carrefour selalu mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu kami menolak dugaan KPPU," kata Irawan, kemarin.Carrefour Indonesia, tambahnya, terus melakukan komunikasi dengan pusat ritel itu yang ada di Prancis, dan mengeluhkan adanya ketidakpastian hukum dan iklim investasi di Indonesia.Irawan menegaskan saat masuk ke pasar dalam negeri, Carrefour sudah mengurus izin sesuai dengan aturan. Begitu juga ketika melakukan akuisisi PT Alfa Retailindo Tbk pada awal 2008.Beberapa waktu lalu, KPPU telah menetapkan status Carrefour sebagai terlapor, karena diduga melakukan pelanggaran atas UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.Lembaga persaingan usaha tersebut menyelidiki adanya dugaan monopoli oleh Carrefour dalam memungut harga sewa ruang yang berlebihan dan proses akuisisi terhadap PT Alfa Retailindo Tbk.Sebelumnya, KPPU mengatakan pihaknya menerima laporan dari pemasok tentang dugaan Carrefour menjual dan menyewakan ruang (space) secara mahal serta biaya trading term (syarat perdagangan) yang memberatkan. (Bisnis, 27 Maret 2009)Berdasarkan laporan masyarakat dan inisiatif KPUU, kasus tersebut dipisahkan menjadi dua masalah yakni monopoli penjualan space dan tingginya biaya trading term, dan proses akuisisi perusahaan ritel asal Prancis tersebut terhadap Alfa. (elvani@bisnis.co.id/linda. silitonga@bisnis.co.id)Oleh Elvani Harifaningsih & Linda T. SilitongaBisnis Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)