Jusuf Kalla tawarkan kemandirian ekonomi

JAKARTA : Jusuf Kalla akan menawarkan kemandirian ekonomi dalam kampanyenya sebagai calon presiden 2009-2014, berpasangan dengan Wiranto.Bagi M. Jusuf Kalla, kelahiran Watampone 15 Mei 1942, motto "Lebih cepat lebih baik" yang digunakannya dalam pemilu presiden 2009 merupakan gambaran karakter dirinya.Dalam perjalanan hidup dan karirnya, Jusuf Kalla mengambil keputusan dengan cepat. Latar belakangnya sebagai pengusaha terasa kental. Di awal menjabat wapres, banyak pihak meragukan kemampuannya. Namun hal itu dibantahnya lewat kinerja."Sekarang ini banyak pejabat yang berlatar belakang pengusaha. Itu akibat undang-undang melarang PNS maupun TNI/Polri," katanya. Karena itu, lanjutnya, sumber calon pemimpin parpol dan pejabat negara tinggal dari swasta yang di antaranya pengusaha.Kalla menapaki karir panjang dan berliku, dari seorang pengusaha hingga wakil presiden, semua dilaluinya secara berjenjang. "Dalam karir saya baik di pemerintahan maupun usaha dan lainnya saya lalui setahap demi setahap. Saya bukan pemimpin karbitan."Sebagai pengusaha, dia melaluinya dari jenjang terendah hingga sampai direktur utama dan komisaris utama. Begitu pula di bidang birokrasi, dimulai sebagai Menperindag/Kabulog hingga Menko Kesra dan Wakil Presiden.Berbekal pengalaman itu, Kalla merasa mampu memimpin bangsa ini. Keyakinannya itu didasarkan pada pengalaman dan perjalanan karirnya. Ekonomi kerakyatan, modalnya dari jabatannya sebagai Wapres selama ini, membuatnya percaya diri untuk maju sebagai capres."Bangsa ini memiliki semua potensi untuk maju. Yang diperlukan hanya semangat dan kerja keras," katanya. Di saat negara lain mengalami kemerosotan ekonomi akibat krisis global, Indonesia tidak terlalu terpengaruh. Hanya sedikit mengalami kemunduran.Dengan seluruh potensi tersebut, Kalla yakin Indonesia akan menjadi negara yang besar jika dikelola oleh orang yang tepat.Pada saat deklarasi pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto, konsep ekonomi yang ditawarkan adalah membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kemandirian bangsa. "Rakyat harus terlibat penuh dalam perekonomian. Pasar-pasar tradisional harus dipelihara, diperbanyak dan digunakan sebagai penyangga perekonomian nasional," katanya.Menurut Kalla ekonomi rakyat harus dijalankan untuk kemajuan bangsa. Pengalaman krisis ekonomi beberapa tahun lalu menunjukkan ekonomi kerakyatan yang justru menyokong dan menyelamatkan bangsa.Sementara di bidang keamanan, Kalla juga mengandalkan peran aktif masyarakat. Wilayah Indonesia yang begitu luas dinilainya tak mungkin hanya mengandalkan tentara."Rakyat sangat berperan dalam bidang keamanan. Bahkan dalam perang kemerdekaan, rakyatlah yang berada di barisan terdepan. Rakyat adalah soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara presiden dan wakil presiden adalah orang-orang biasa," kata Kalla.Dia mengatakan presiden dan wapres tidak bisa menjalankan semua program jika hanya berdua saja, tanpa rakyat. Dukungan rakyat menjadi mutlak.

Sumber : Bisnis Indonesia

Kadin butuh penjelasan visi ekonomi capres

JAKARTA : Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar acara dialog ekonomi dengan pasangan capres dan cawapres pemilu presiden 2009.Wakil Ketua Umum Kadin Anindya N. Bakrie, yang bertindak sebagai panitia penyelenggara dialog, mengatakan tujuan diadakan acara tersebut adalah agar dunia usaha Indonesia mengetahui secara langsung dari para capres dan cawapres mengenai gagasan, konsepsi arah kebijakan serta prioritas pembangunan perekonomian Indonesia khususnya mengenai pengembangan usaha dalam lima tahun mendatang."Seperti halnya ketika Kadin menyelenggarakan dialog ekonomi dengan partai politik peserta pemilu beberapa saat lalu, kami juga ingin berdiskusi dengan mereka tentang pandangan-pandangan mereka soal ekonomi bangsa dan pengaruh krisis global yang banyak mempengaruhi kondisi ekonomi berbagai negara di dunia," katanya dalam siaran pers di Jakarta, hari ini.Menurutnya, dunia usaha Indonesia memandang pemilu 2009 sebagai suatu peristiwa yang sangat penting. Ada berbagai harapan yang bertumpu pada hasil pemilihan presiden mendatang. "Harapan akan terwujudnya peningkatan iklam usaha dan investasi yang semakin kondusif sehingga tingkat kepastian berusaha semakin baik. Di samping itu terdapat pula harapan akan kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang membawa bangsa Indonesia pada kemakmuran dan kesejahteraan," jelasnya.Namun, lanjutnya, Kadin juga melihat terdapat beberapa persoalan ekonomi yang butuh penjelasan. Di antaranya meliputi penciptaan iklim usaha yang sehat, strategi pemerintah menghadapi dampak krisis finansial global dan persoalan stimulus ekonomi yang mengahdapi beberapa kendala dalam implementasinya serta suku bunga bank yang belum memberikan dampak positif terhadap bergeraknya sektor riil. (ln)

Sumber : Bisnis Indonesia

PERMOHONAN BANTUAN GURU NGAJI DI SUMENEP SANGAT MINIM

News Room, Senin ( 18/05 )Pemerintah Kabupaten Sumenep menghimbau lapisan masyarakat ikut mensosialisasikan pada guru ngaji di wilayahnya, untuk mendapatkan bantuan keuangan bidang keagamaan.Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Abdurahman, SH, MM menyatakan, pihaknya berkeinginan para elemen masyarakat mensosialisasikan bantuan bidang keagamaan, alasannya, sampai saat ini masih banyak guru ngaji di Desa-desa yang belum mengetahui program tersebut. Akibat minimnya pengetahuan guru ngaji terhadap program pemerintah tersebut, ternyata pemohon bantuan sangat sedikit, jika dibandingakn dengan pemohon bantuan lainnya, seperti Pondok Pesantren, Mushalla, Masjid dan organisasi keagamaan.”Dengan penyebaran informasi itu, kita harapkan tahun mendatang banyak guru ngaji pemohon baru, sebab data pemohon bantuan yang masuk, mereka yang telah menerima bantuan tahun sebelumnya. Padahal sesuai ketentuan, guru ngaji yang sudah menerima bantuan tahun sebelumnya, tidak boleh mangajukan dan bisa mengajukan bantuan lagi setelah 2 tahun berikutnya,”tegasnya. Abdurahman menyatakan, besaran keuangan guru ngaji dalam APBD 2009 bertambah dari sebesar Rp. 350.000,00 menjadi sebesar Rp. 500.000,00 setiap guru ngaji penerima, sedangkan jumlah guru ngaji penerima saat ini berkurang dari tahun sebelumnya, dari semula sebanyak 900 menjadi sebanyak 630 orang guru ngaji. Pihaknya harus mengurangi jumlah guru ngaji, sebab meski besarannya bertambah, namun pagu anggaran dana pada APBD tahun 2009 ini tidak ada penambahan, atau sama dengan tahun sebelumnya. ( Yasik, Esha )

CAMAT GAYAM TEKANKAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Senin, 18 Mei News Room, Senin ( 18/05 )Aparatur pemerintah hendaknya senantiasa harus menjadi panutan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu juga perlu meningkatkan disiplin dan kinerjanya yang baik, dengan memahami bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga program yang telah direncanakan dengan matang dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna.Hal itu ditegaskan Camat Gayam, Drs. Ishak Iskandar ketika mempimpin rapat koordinasi di Pendopo Kecamatan setempat, kemarin yang dihadiri Muspika, Kepala UPTD, Dinas Sektoral, Kepala Desa beserta perangkatnya, dan BPD Rapat koordinasi tersebut selain menekankan pada pelunasan PBB, juga membahas masalah pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyaluran raskin, pemantapan Kamtibmas menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang. ( JuP-31, Esha )

JK-Win dapat giliran pertama sampaikan visi & misi

JAKARTA Pasangan capres dan cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Win) mendapat giliran pertama kali untuk menyampaikan visi dan misinya dalam acara dialog ekonomi yang diadakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.Acara tersebut dilangsungkan di Gedung Djakarta Theatre, hari ini. Sementara untuk giliran pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (SBY-Boediono) mendapat giliran pada Rabu, 20 Mei 2009. Sedangkan untuk pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (Mega-Pro), panitia dialog ekonomi Kadin mengaku belum mendapatkan konfirmasi kesediaan dari kubu Mega-Pro.Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Anindya N. Bakrie, yang bertindak sebagai panitia penyelenggara dialog, mengatakan tujuan diadakannya acara itu adalah agar dunia usaha Indonesia mengetahui secara langsung dari para capres dan cawapres, mengenai gagasan, konsepsi arah kebijakan serta prioritas pembangunan perekonomian Indonesia, khususnya terkait pengembangan usaha 5 tahun mendatang."Seperti halnya ketika Kadin menyelenggarakan dialog ekonomi dengan partai politik peserta pemilu beberapa saat lalu, kami juga ingin berdiskusi dengan mereka tentang pandangannya soal ekonomi bangsa dan pengaruh krisis global yang banyak mempengaruhi kondisi ekonomi berbagai negara di dunia," katanya dalam siaran pers di Jakarta, hari ini.Menurut dia, dunia usaha Indonesia memandang pemilu 2009 sebagai suatu peristiwa yang sangat penting. Ada berbagai harapan yang bertumpu pada hasil pemilihan presiden mendatang."Harapannya adalah akan terwujudnya peningkatan iklam usaha dan investasi yang semakin kondusif sehingga tingkat kepastian berusaha semakin baik. Di samping itu terdapat pula harapan akan kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang membawa bangsa Indonesia pada kemakmuran dan kesejahteraan," jelasnya.(er)

Sumber : Bisnis Indonesia

Pemekaran Bikin DPR Kewalahan, Otonomi Jalan di Tempat

Jakarta, Usul pemekaran daerah membuat Dewan Perwakilan Rakyat resah dan kewalahan karena arus aspirasinya tidak bisa dihentikan. Padahal, diperlukan strategi besar untuk pemekaran daerah sehingga perlu ada moratorium untuk menghentikan dahulu arus pemekaran itu.
Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR, Chozin Chumaidy, dalam diskusi 10 Tahun Otonomi Daerah: Restrukturisasi Pembangunan Daerah, yang diadakan Harian Kompas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nations Development Programme (UNDP) di Hotel Santika, Jakarta, Kamis (7/5).
Chozin pun menyesalkan kajian terhadap usulan pemekaran daerah bisa berbeda-beda hasilnya. Jika ada moratorium menghentikan usulan pemekaran daerah dahulu, Departemen Dalam Negeri dapat membuat kriteria yang jelas terkait dengan usulan pemekaran daerah.
Anggota Komisi II DPR yang lain, Ferry Mursyidan Baldan, dalam diskusi itu, mengakui usulan pemekaran daerah adalah fait accompli politik terhadap DPR. Namun, harus diakui, tidak seluruh daerah hasil pemekaran berkembang sesuai harapan. Meskipun, tak sedikit pula yang berkembang dan sesuai dengan harapan masyarakat, seperti Provinsi Bangka Belitung yang semula menjadi bagian dari Sumatera Selatan.
Ketergantungan daerah
Sebelumnya, Herry Seldadyo dari tim peneliti UNDP memaparkan, banyak daerah memanfaatkan momen desentralisasi dengan memekarkan daerahnya. Namun, ternyata pemekaran tak memperbaiki keadaan. Pemekaran juga bukan jalan yang efektif ke arah kesejahteraan rakyat.
Bahkan, setelah 10 tahun otonomi daerah dikembangkan, formasi geografis ekonomi di negeri ini terkesan jalan di tempat. Tak ada bukti bahwa desentralisasi, yang salah satu fenomenanya adalah pemekaran daerah, menciptakan pusat aktivitas industri baru.
Ahli otonomi daerah dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Pratikno, menambahkan, pemekaran daerah terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik daerah. Selama ini tuntutan pemekaran daerah lebih banyak terjadi di daerah yang secara ekonomi memiliki ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, bukan kepada daerah yang telah mengandalkan sumber daya pasar untuk pertumbuhannya.
Daerah yang state driven economy, lanjut dia, mengandalkan pembiayaan pembangunan daerahnya, bahkan penyediaan peluang kerja dan mobilitas elite daerahnya, dari alokasi negara, terutama alokasi fiskal. Kian banyak daerah dimekarkan, makin banyak dana ke daerah. (tra)

Sumber : Kompas, 8 Mei 2009

47 Perda Hambat Koperasi dibatalkan

Jakarta - Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah mendapat persetujuan dari Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan 47 dari 142 peraturan daerah (perda) yang selama ini menghambat pertumbuhan koperasi. Rudy Faisal, Asisten Deputi Bidang Organisasi dan Hukum Kementerian Negara Koperasi dan UKM, menjelaskan dengan persetujuan tersebut saat ini tersisa sekitar 95 Perda dalam proses pembatalan."Pada periode 2005-2008 sejumlah 240 Perda tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (KUMKM) berhasil dievaluasi. 142 Perda dinilai menghambat perkembangan hingga diusulkan dibatalkan," kata Rudy pekan lalu.Departemen Dalam Negeri adalah instansi terkait yang mengeluarkan Perda. Setiap Perda yang telah disetujui dicabut, diteruskan kesetiap daerah untuk segera disosialisasikan agar pertumbuhan koperasi bisa berlanjut.
Perda yang dievaluasi terdiri dari retribusi pengesahan, pengubahan anggaran dasar koperasi, retribusi izin pembukaan kantor cabang koperasi, retribusi pendaftaran ulang anggaran dasar koperasi, retribusi izin usaha, dan retribusi permohonan kredit.Perda lain yang ikut dievaluasi, tentang pembatasan masa berlaku surat izin tempat usaha, pembatasan masa berlaku surat izin usaha perdagangan, pendaftaran ulang anggaran dasar koperasi, dan pengaturan pembagian sisa hasil usaha koperasi.Menurut Rudy, saat ini dari 140.000 koperasi di Indonesia, terdapat sejumlah 30% yang tidak aktif. Kementerian Koperasi terus berkoordinasi dengan dinas terkait dengan daerah untuk melakukan pembinaan."Kami masih menunggu laporan apakah yang tidak aktif masih bisa dibina, atau tidak diperlukan oleh pengurusnya. Jika masih memungkinkan dibina, akan kami bina. Jika tidak, bisa dibubarkan melalui rapat anggota ataupun pemerintah."Pembubaran koperasiPembubaran selama ini lebih banyak dilakukan pemerintah karena tidak mudah melaksanakannya. Pembubaran koperasi mempunyai keterkaitan dengan pihak seperti bank atau lembaga keuangan lain yang menyertakan dana pada koperasi itu.Untuk mendukung program pertumbuhan 70.000 koperasi berkualitas pada 2009, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM memiliki beberapa agenda penting.Agenda tersebut terutama bagi penciptaan iklim usaha, pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.Ketiga unsur ini jadi bagian penting karena mencakup penataan perundang-undangan di bidang UMKM, baik di bidang koperasi maupun peraturan perundang-undangan tentang koperasi dan UMKM.Dari sisi pemberdayaan akan dilakukan melalui duta koperasi dan kelompok strategis, pemeringkatan koperasi, penilaian kinerja koperasi melalui penilaian koperasi berprestasi.Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dilaksanakan melalui keterlibatan aparat provinsi/kabupaten/kota, koordinasi pelaksanaan progam serta monitoring dan evaluasi program.Selain pemeringkatan koperasi melalui Kementerian Koperasi sejumlah 42.267, pemerintah kabupaten/kota juga melakukan tugas sama dengan dana APBD.Pada periode 2006-2008 pemeringkatan telah mencapai 435 koperasi sehingga totalnya 42.702. (mg)

Sumber : Bisnis Indonesia, 18 Mei 2009

26% Daerah Belum Revisi Tata Ruang & Wilayah

Jakarta - Departemen Pekerjaan Umum mengungkapkan dari 530 wilayah provinsi, kabupaten, maupun kota sebanyak 139 wilayah atau 26% di antaranya belum melakukan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagaimana diamanatkan UU No. 26/ 2009 tentang Penataan Ruang.Padahal dalam Pasal 78 dinyatakan peraturan daerah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat pada 2009 dan untuk kabupaten/kota pada 2010.Data Ditjen Penataan Ruang menunjukkan dari total 33 provinsi, 14 provinsi sedang melakukan revisi RTRW dan 19 provinsi sedang melalui tahapan persetujuan substansi.
Dari 19 provinsi tersebut, dua di antaranya yakni Provinsi Maluku dan Maluku Utara telah mendapatkan persetujuan dan 17 provinsi lainnya masih dalam proses pembahasan.
Di tingkat kabupaten, dari total 399 kabupaten yang ada di Indonesia, 262 kabupaten telah melakukan revisi, 18 kabupaten dalam tahap persetujuan substansi, di mana lima di antaranya telah disetujui substansinya. Lima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bandung, Bogor, Temanggung, Sidoarjo, dan Flores Timur. Masih terdapat 119 kabupaten yang belum melakukan revisi.Sementara itu di tingkat kota, dari 98 kota di Indonesia sebanyak 76 kota tengah melakukan revisi terhadap RTRW, empat kota tengah dalam proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan substansi, dan 18 kota lainnya belum melakukan revisi perda RTRW-nya.Menurut Dirjen Penataan Ruang Departemen PU Imam S. Ernawi, masalah prioritas menjadi kendala pertama dari masih banyaknya daerah yang belum melakukan revisi RTRW."Kami dorong ini menjadi prioritas, paling tidak dalam APBD Perubahan tahun ini sudah dimasukkan anggarannya," katanya seperti dikutip dari situs departemen PU, kemarin.(Z)

Sumber : Bisnis Indonesia, 18 Mei 2009

Bintang dan Shio Anda

VIRGO (23 Agustus-22 September) Anda harus memulai dengan rencana baru yang lebih punya strategis mengacu ke masa depan. Mumpung saat ini rezeki sedang bagus. Keuangan tak banyak masalah. Kesehatan lakukan olah raga supaya tubuh jadi bagus kembali. Asmara, sikap mudah cemburu justru menjadi masalah. Hari baik Sabtu. Angka bahagia 8-2

Naga (1952, 1964, 1976, 2000) Kondisi baik. Babak baru menanti di depan Anda. Hal yang selama ini Anda cita-citakan, bakal tercapai. Uang yang sudah lama dipinjam orang, minggu ini akan dikembalikan. Cinta memang sudah melekat, tak ada godaan sanggup merusaknya.

Sumber: Jawa Pos , 17 Mei 2009

Bunga Perbankan Tinggi, Kredit Tidak Terpakai Naik

SURABAYA - Bunga kredit perbankan yang belum kunjung turun, mulai berdampak pada rencana bisnis pengusaha. Mereka menunda merealisasikan kredit yang mereka dapat dari bank sampai iklim bisnis kondusif. Akibatnya, angka undisbursed loan atau kredit yang sudah disetujui bank tapi tak direalisasikan pengusaha naik.Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Surabaya, dari pengajuan kredit oleh pengusaha sebesar Rp 145,4 triliun di Jatim sampai triwulan I 2009, jumlah yang tidak direalisasikan pengusaha mencapai 16,14 persen atau senilai Rp 23,4 triliun. Padahal posisi undisbursed loan pada akhir 2008 baru sekitar 15 persen atau sebesar Rp 22,13 triliun dari kredit yang disediakan Rp 144,1 triliun. Deputi pemimpin Bank Indonesia (BI) Surabaya bidang perbankan Wiyoto menyatakan, peningkatan posisi undisbursed loan pada masa krisis global ini wajar terjadi. ''Banyak pertimbangan yang membuat para debitor menunda pencairan kredit yang telah disetujui bank. Salah satunya karena penundaan realisasi rencana investasi dan ekspansinya,'' katanya kemarin (17/5).Wiyoto mengungkapkan, walau relatif masih tinggi, tetapi tren angka kredit yang belum cair itu terus menurun. Sebab, pada Januari mencapai 16,73 persen atau sebesar Rp 24,2 triliun. Sementara pada Februari senilai Rp 24 triliun, sekitar 16,61 persen. ''Kami akan berusaha menjaga angka kelonggaran tark perbankan Jatim agar selalu di bawah 17 persen,'' tuturnya.Wiyoto mengakui, nasabah juga menunda atau membatalkan pencairan kredit karena bunga dari bank yang masih relatif tinggi. ''Banyak dari mereka kini memilih wait and see menunggu sampai stabilitas politik benar-benar terjamin,'' ujarnya. Selain itu, bank yang juga makin berhati-hati (prudent), sehingga akan melakukan pembicaraan ulang dengan para debitor tentang nilai dari pencairan kredit yang kemungkinan nilainya akan dikurangi dari kesepakatan awal. ''Bank kini masih mencari aman dan tidak terlalu ekspansif. Mereka baru merealisasikan seluruh rencana bisnisnya pada semester II,'' imbuhnya.Selain itu, undisbursed loan muncul karena kebiasaan debitor yang mengajukan kredit di beberapa bank sekaligus. Jika permohonan kredit di salah satu bank tidak disetujui, masih ada peluang pengajuan disetujui bank lainnya. ''Hal itu kemungkinan makin meningkat saat ini. Sebab, banyak juga di antara para debitor yang mempersepsikan jika mencari kredit di bank saat ini tidak mudah,'' terang Wiyoto.Sementara ketua Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Jatim Herman Halim mengatakan, jika BI seharusnya memiliki kebijakan untuk mencegah berkembangnya undisbursed loan. Salah satunya dengan melonggarkan aturan tentang kredit yang dikategorikan bermasalah. (luq/kim)

Sumber : Jawa Pos

Pacu Investasi Migas, BKPM Minta Pembebasan PPh

Dapat Tambah Laba JAKARTA - Tiga opsi insentif proyek kilang minyak (refinery) yang dimatangkan Ditjen Migas Departemen ESDM dinilai masih kurang. Untuk itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta agar insentif ditambah.Kepala BKPM Muhammad Lutfi mengatakan, kebutuhan pengembangan kapasitas kilang dalam negeri dan kecilnya margin keuntungan pengembang kilang, membuat pemerintah harus memberikan iklim investasi yang menarik. ''Karena itu, selain tiga insentif yang dimatangkan Departemen ESDM, perlu ditambah lagi dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh, Red),'' ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (17/5).Saat ini, Departemen ESDM memang tengah mematangkan tiga opsi insentif tambahan untuk mendorong proyek kilang atau sektor hilir migas. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Ditjen Migas ESDM Saryono Hadiwidjoyo memaparkan, tiga opsi tersebut adalah pembebasan bea masuk atas impor barang modal, jaminan pinjaman dari pemerintah, dan penjualan produk kilang dalam negeri dengan harga pasar. ''Ini yang bisa direalisasikan dalam waktu dekat,'' katanya.Sementara beberapa opsi insentif lain seperti pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) hilir migas, serta usulan pembebasan pajak atas deviden dan insentif pajak seperti PP No 62 Tahun 2008 selama 20 tahun, sulit diwujudkan dalam waktu dekat. ''Sebab, jika dikabulkan harus mengubah undang-undang terlebih dahulu yang notabene memakan waktu lama,'' terangnya.PP No 62 Tahun 2008 memberikan fasilitas PPh berupa pengurangan pajak penghasilan netto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5 persen per tahun, penyusutan dan amortisasi dipercepat, pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10 persen, dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Sebelumnya, Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo mengakui, insentif yang ada dalam PP No 62 Tahun 2008 masih dianggap belum cukup oleh pengusaha. ''Karena itu, memang perlu insentif tambahan. Ini juga penting untuk mendorong investasi hilir migas,'' katanya. Lutfi menambahkan, pengembangan indsutri kilang merupakan keharusan bagi Indonesia. Saat ini, kapasitas kilang dalam negeri memang belum mampu mencukupi kebutuhan BBM domestik baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi. Data Pertamina menyebut, kapasitas total 6 kilang sebesar 830.862 barel per hari (BPH) sedangkan kebutuhan BBM dalam negari mencapai 1.214.000 BPH. Sehingga, kekurangannya harus diimpor. Biasanya dari Singapura.''Jadi, bagi pemerintah, pilihannya apakah kita mau orang Indonesia kerja atau orang Singapura yg kerja. Kita mau bayar pajak di Indonesia, atau bayar pajak di Singapura. Masak kita malah memajukan Singapura?'' tanyanya. ''Karena itu, insentif kilang ini harus terealisasi secepatnya,'' ujar Lutfi. (owi/kim)

Sumber: Jawa Pos

Mengembalikan Roh Pendidikan

SEKARANG ini, pemerintah sedang gencar menyosialisasikan pendidikan gratis, sampai-sampai Bambang Sudibjo selaku menteri pendidikan harus terjun langsung. Program ini banyak membantu masyarakat, terutama kelompok miskin, namun ternyata ada "hantu besar" di balik itu. Program ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan. Padahal, kualitas pendidikan kita sampai sekarang masih belum mapan.Pada 27 Januari 2009, ketika Centro de Información y Documentación mengumumkan 1.000 perguruan tinggi terbaik dunia, Top 1.000 World Universities Ranking on the Web 2009, masyarakat kita ''geger". Mengapa? Sebab, di antara 1.000 perguruan tinggi tersebut, hanya tiga yang berasal dari Indonesia. Itu pun di ranking bawah: UGM Jogjakarta di ranking ke-623, ITB Bandung ke-676, dan UI Jakarta ke-906. Masyarakat tidak percaya, di antara 2.700-an PTN dan PTS yang bertebaran di wilayah Nusantara, ternyata hanya tiga ''gelintir" yang mampu menembus persaingan dunia.Tiga bulan sebelumnya, masyarakat kita juga ''geger". Ketika Times mengumumkan 400 perguruan tinggi dunia dalam Top 400 Universities: World University Rankings 2008 (17 Oktober 2008), hanya tiga PT Indonesia yang berada di dalamnya. Yaitu, UI Jakarta di ranking ke-287, ITB Bandung ke-315, dan UGM Jogjakarta di ranking ke-316.Terjebak Teori Barat Membandingkan mutu dengan sistem perankingan memang positif, asalkan kita tidak terhipnotis olehnya. Sistem ranking itu adalah Teori Barat yang belum tentu cocok untuk budaya Indonesia. Teorinya masuk akal; kalau posisinya di atas, orang puas atas usaha yang dilakukan; kalau posisinya di bawah, orang akan berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan ranking.Menurut publikasi Times, National University of Singapore berada di ranking ke-30. Menurut Teori Barat, mestinya civitas UI, ITB, dan UGM bekerja keras untuk memperpendek jarak dengan kedua universitas tersebut. Apakah itu terjadi? Tidak! Mengapa? Banyak bukti menunjukkan sistem perankingan tak selalu cocok untuk budaya kita. Siswa SD yang rankingnya berada di bawah banyak yang tidak termotivasi menaikkan prestasi, tetapi justru nglokro alias menyerah sebelum bertanding. Di Jawa Timur pernah diuji-coba memberikan hadiah kepada guru terbaik di SD supaya guru-guru yang lain termotivasi bekerja keras meningkatkan prestasi. Ternyata bukan itu yang terjadi, melainkan, kalau ada pekerjaan bersama selalu diserahkan kepada guru terbaik tersebut karena pernah menerima hadiah, sementara guru lain enggan membantu.Masyarakat Tiongkok bersikap tegas terhadap Teori Barat tersebut; yaitu menggunakannya secara selektif dan hanya yang benar-benar teruji kecocokannya dengan budaya mereka. Dalam hal perankingan, misalnya, kalau pun di Tiongkok ada beberapa perguruan tinggi yang mengikuti perankingan ala CINDOC dan Times, jumlahnya relatif sedikit, sedangkan mayoritas mengesampingkannya. Di sekolah juga demikian, sistem perankingan prestasi akademik sebagaimana yang dilakukan banyak sekolah kita tidak pernah dilakukan mayoritas sekolah di Tiongkok.Kembali ke Konsep Indonesia Kalau kita mengadakan introspeksi, memang ada sesuatu yang janggal. Kita suka geger kalau ranking mutu perguruan tinggi kita rendah. Kita ribut kalau siswa SMA, SMP, dan SD kita gagal di forum olimpiade. Tetapi, kita tidak pernah ribut kalau siswa kita suka mencontek, guru tidak mengajar dengan kasih sayang, atau dosen kita tidak mendidik secara ikhlas, dsb.Saatnya kita kembali ke pendidikan Indonesia, pendidikan konsepsi Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan itu harus berlangsung dalam suasana keluarga dengan pendidik sebagai orang tua dan anak didik sebagai anak. Pendidikan itu dilakukan dengan rasa kasih sayang (love), keikhlasan (sincerely), kejujuran (honesty), keagamaan (spiritual), dan suasana kekeluargaan (family atmosphere). Moral pendidik bukanlah pegawai pemerintah atau yayasan, tetapi orang tua yang mengasuh anaknya.Rasa kasih sayang, keikhlasan, kejujuran, keagamaan, serta suasana kekeluargaan itulah yang mestinya kita gegerkan atau kita ributkan karena saat ini sudah mulai menghilang.Menurut Ki Hadjar, pendidikan yang dilaksanakan dengan penuh rasa kasih sayang, keikhlasan, kejujuran, keagamaan, dan suasana kekeluargaan itu disebut dengan sistem among. Selanjutnya, para pendidik yang bisa memerankan fungsinya secara baik disebut dengan pamong.Guru dan dosen tidak dibatasi waktu dan tempat dalam mendidik siswa sebagaimana orang tua mendidik anaknya. Pagi hari, siang hari, sore hari, petang hari, bahkan malam hari pun, seorang guru dan dosen harus ikhlas memberikan bimbingan kepada siswa. Demikian pula, tempat pendidikannya tidak dibatasi di ruang-ruang kelas, tetapi di mana saja seorang guru harus sanggup berperan. Hal-hal seperti inilah yang menghilang dari sistem pendidikan nasional kita.Menerapkan sistem perankingan perguruan tinggi dan sekolah menurut Teori Barat kiranya penting, namun kasih sayang, keikhlasan, kejujuran, keagamaan, dan suasana kekeluargaan dalam pendidikan kiranya jauh lebih penting.Sudah saatnya kita kembali ke pendidikan Indonesia!

(*)Prof Dr Ki Supriyoko SDU, MPd adalah pamong Tamansiswa; wakil presiden Pan-Pacific Association of Private Education (PAPE); serta mantan sekretaris Komnas Pendidikan Indonesia

Sumber : Jawa Pos

Wakil yang Tidak Penting

DALAM model pemilihan langsung di negara kita, peran seorang wakil (presiden, gubernur, maupun bupati/wali kota) sangat penting. Maka, tak heran jika para calon presiden atau kepala daerah sangat jeli dan hati-hati dalam memilih seorang wakil untuk mendapatkan dukungan yang signifikan.Ironisnya, pasca pemilihan banyak sekali terjadi ketidakharmonisan di antara mereka. Akibatnya, jabatan seorang wakil tidak begitu berfungsi karena hanya menjadi pelengkap. Karena itu, perlu dikaji ulang perlu-tidaknya seorang wakil, khususnya untuk kepala daerah.

Handaya SE, Jl Lawu, Tawangmangu, Solo

Sumber : Jawa Pos

Menanti Presiden Pro-TKI

Pemilu presiden (pilpres) sebentar lagi digelar. Partai yang memiliki suara signifikan menyiapkan berbagai strategi dalam menyusun barisan koalisi untuk memperoleh kemenangan. Bagi para kandidat capres-cawapres, banyak isu global yang layak disoroti masyarakat, seperti konsep ekonomi, gaya kepemimpinan, konsep pembangunan, dan yang tak kalah populis adalah isu mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.Mengapa keberpihakan terhadap TKI menjadi isu yang perlu diperhatikan? Sebab, saat ini sekitar 6 juta TKI bekerja di luar negeri. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), ratusan triliun rupiah dikirimkan TKI ke kampung halamannya setiap tahun. Itu merupakan pendapatan terbesar kedua negara setelah migas.Selama memimpin, SBY-JK mulai memberikan perhatian serius kepada TKI dengan mengesahkan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI serta BNP2TKI. Sayang, perhatian tersebut lebih terfokus pada penempatan yang berorientasi bisnis dan mengurangi angka pengangguran secara instan. Sistem perlindungan TKI di luar negeri masih terabaikan.Bahkan, kewenangan berlebihan yang diberikan kepada swasta dalam menempatkan TKI di luar negeri menyebabkan penempatan TKI tidak terkontrol dan mendatangkan banyak masalah. Penyalahgunaan kewenangan dilakukan para oknum PJTKI untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.Departemen Luar Negeri yang seharusnya menjadi ujung tombak perlindungan di luar negeri hanya bisa menjadi ''pemadam kebakaran'' dalam menangani kasus-kasus yang ada. Atase ketenagakerjaan yang ditugasi Depnakertrans dan BNP2TKI memberikan perlindungan TKI di luar negeri sering terjebak pada kerja-kerja administratif dalam penempatan TKI.Nasib TKI di Luar Negeri Di Arab Saudi, menurut data KJRI Jedah, sekitar 1 juta TKI bekerja di berbagai sektor pekerjaan, seperti perawat, sopir pribadi, dan pembantu rumah tangga. Banyak di antara mereka, khususnya pembantu rumah tangga, yang melarikan diri dari majikannya. Perlakuan buruk serta penipuan para agen menyebabkan mereka lebih memilih lari dari majikan dan hidup secara ilegal.Lebih ironis lagi, sebagian di antara mereka, terutama TKW, terjerat dalam jaringan prostitusi dan pergaulan yang menganut seks bebas. Kekerasan seksual dan fisik merupakan kejadian yang sering menimpa TKI yang bekerja sebagai PRT di Arab Saudi. Hal serupa juga banyak menimpa TKI di Jordania dan Syria. Di Brunei Darussalam, sekitar 30 ribu TKI mengadu nasib. Di sana, sebagian besar TKI bekerja di sektor PRT. Masalah yang mereka hadapi adalah tidak adanya waktu libur bagi TKI dan gaji yang sangat minim jika dibandingkan dengan pekerja migran dari negara lain. Di negara kaya itu, TKI ibarat hidup di dalam jeruji besi. Walaupun hidup di rumah mewah, mereka merasa hampa dan kosong karena tidak adanya waktu libur.Di Hongkong dan Singapura, kehidupan TKI agak lebih baik. Bahkan, di Hongkong, sebagian besar mereka mendapatkan waktu yang cukup untuk libur dan berorganisasi. Namun, masalah yang mereka hadapi adalah banyaknya kasus pemotongan dari pihak agensi. Di Malaysia, persoalan malah lebih kompleks lagi, dari banyaknya TKI yang bekerja secara ilegal hingga permasalahan hubungan antara agensi dan majikan. Menurut data Imigrasi Malaysia, hampir setiap tahun sekitar 30 ribu TKI lari dari majikannya dan hanya sebagian kecil yang ditampung perwakilan Indonesia (KBRI/KJRI) di Malaysia.TKI di Malaysia menghadapi banyak kasus gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual, penipuan oleh agen, kekerasan fisik, hingga korban perdagangan manusia. Di Malaysia, masalah TKI ilegal menjadi isu yang tidak pernah berhenti dan sulit diatasi. Sebab, di sana banyak majikan ilegal yang mempekerjakan TKI ilegal karena upahnya murah.Bagaimana Mengatasinya? Niat baik untuk memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan yang telah dijalankan pada masa pemerintahan SBY-JK jelas tidak cukup. Ke depan, pemerintah harus punya keseriusan, bahkan kalau perlu menggunakan ''tangan besi'' untuk menyingkirkan tikus-tikus yang selalu mengeksploitasi TKI untuk kepentingan bisnis semata. Dalam menata sistem penempatan dan perlindungan TKI, pemerintah harus menetapkan sistem penempatan dan perlindungan dengan satu pintu. Sistem itu harus cepat, murah, dan aman. BNP2TKI yang sudah dibentuk seharusnya menjadi satu-satunya badan pemerintah yang menjalankan regulasi TKI dan memiliki perwakilan di daerah. BNP2TKI harus direkrut dari orang-orang profesional yang memiliki idealisme dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada TKI. Perebutan wewenang antara Depnakertrans dan BNP2TKI yang terjadi saat ini harus segera dituntaskan. Presiden mendatang harus tegas menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan ada pihak ketiga yang berusaha memperkeruh suasana dengan harapan bisa terus leluasa mengeksploitasi TKI.Bila perlu, presiden mendatang meningkatkan status BNP2TKI menjadi Kementerian Negara. Lembaga ini harus memiliki akses dan kewenangan di luar negeri dalam memperjuangkan hak-hak TKI.Sistem jaminan asuransi yang diterapkan saat ini juga harus dihapuskan. Sebab, sistem itu jelas-jelas ''mengisap darah'' TKI. Menurut data Departemen Luar Negeri, setiap tahun hanya 3-5 persen TKI yang bisa mengklaim asuransinya. Padahal, setiap TKI yang berangkat dikenakan Rp 400.000 dan itu dibebankan kepada TKI melalui potongan gaji 5-6 bulan. Sistem ini seharusnya diubah ke konsep perlindungan yang lebih progresif dan holistik. Uang asuransi TKI seharusnya bisa digunakan secara komprehensif dan bukan hanya bersifat santunan, namun bersifat jaminan sosial perlindungan. Sebab, TKI yang umumnya bekerja sebagai PRT relatif minim mengalami kecelakaan kerja. Sebaliknya, mereka justru sering mengalami penipuan dan perlakuan semena-mena. Dengan sistem jaminan perlindungan itu, uang yang dikumpulkan tersebut bisa digunakan membuat berbagai program perlindungan dan pemberdayaan TKI di luar negeri. Bahkan, bisa menjadi paket perlidungan transportasi kepulangan hingga ke kampung halaman secara gratis.Demikian juga halnya dengan advokasi hukum dan pembiayaan penampungan sementara TKI bermasalah di kantor perwakilan RI di luar negeri. Semua bisa dibantu dengan sistem tersebut.

(*)*). Muhammad Iqbal, president Union Migrant (UNIMIG) Indonesia, kandidat doktor Universiti Kebangsaan Malaysia

Sumber : Jawa Pos

Semoga Benar-Benar Berbudi

Pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (SBY Berboedi) Jumat malam lalu (15/5) dideklarasikan. Menyimak pidato keduanya, semua serbabaik dan ideal. Semua prorakyat. Apalagi, Boediono berpidato dengan tenang tapi cerdas penuh makna. Tidak sekadar nggedabrus seperti jurkam lainnya. Sebagai rakyat, kita tentu berharap jika pasangan ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, mereka dapat bekerja sesuai dengan yang dikatakan dalam pidatonya. Di antaranya, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas KKN. Termasuk, tidak mencampuradukkan bisnis keluarga dengan kekuasaan. Semoga saja pasangan ini benar-benar berbudi seperti jargonnya.

ARIF RIYANTO, alumnus FH Universitas Jember

Sumber : Jawa Pos

Menakar Peluang Tiga Pasangan

Tiga pasangan bakal bertarung pada Pilpres 8 Juli 2009. Majunya tiga pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2009 itu semakin menambah pilihan publik terhadap alternatif calon pemimpin bangsa. Dengan demikian, publik juga dapat membedakan satu kandidat dengan kandidat lain, baik dari kualitas, kapabilitas, dan integritas pasangan masing-masing. Ada duet Jusuf Kalla-Wiranto, SBY-Boediono, dan Megawati-Prabowo. Ketiga pasangan capres-cawapres tersebut sama-sama dari latar belakang nasionalis-sekuler, meski sipil-militer masih berlaku di tiga kandidat.Boediono, gubernur Bank Indonesia -yang juga dikenal sebagai ahli ekonomi- ternyata lebih menarik perhatian SBY daripada Hatta Rajasa. Tidak dipilihnya Hatta sebagai wakil oleh SBY, selain akan memunculkan friksi di antara peserta koalisi, juga menimbulkan kesan SBY bisa didikte Amien Rais. Memilih Boediono jelas telah dipertimbangkan secara matang oleh SBY dan Partai Demokrat. Meski, faktanya, jatuhnya pilihan cawapres SBY kepada Boediono mengagetkan banyak pihak, terutama pihak yang terlibat dalam koalisi mendukung SBY. Boediono yang pernah menjabat menteri keuangan di era Megawati itu dikenal sebagai motor privatisasi perusahaan nasional. Bahkan, Boediono dinilai sebagai simbol neoliberalisme yang membawa keterpurukan ekonomi bangsa. Banyak pengamat mengatakan, pilihan SBY kepada Boediono lebih karena "selera internasional''. Namun, benar atau tidaknya, yang jelas bahwa isyarat awal ketidaknyamanan tersebut terbukti dengan protesnya partai peserta koalisi, seperti PKS, PAN, dan PPP. Proses jatuhnya pilihan SBY kepada Boediono dinilai tanpa komunikasi sama sekali dengan parta-partai yang berada dalam koalisi.Belum lagi jika dikaitkan mitos Jawa-luar Jawa, pasangan SBY-Boediono tidak terlalu diminati karena sama-sama dari Jawa. Untuk masalah yang satu ini, SBY tidak sejeli Jusuf Kalla (JK). JK memikirkan mitos yang diyakini orang Jawa sudah mendarah daging ini. Karena itu, JK memilih Wiranto, yang notabene orang Jawa, sebagai cawapres pendampingnya. Memang dari segi elektabilitas, SBY lebih baik daripada JK dilihat dari popularitas selama menjabat presiden. Namun, peluang JK-Win tidak tertutup sama sekali, sekalipun yang dihadapi adalah capres incumbent. Di sini usaha keras adalah kuncinya.Lalu bagaimana pasangan Megawati-Prabowo? Saya kira, ini pilihan politik yang cukup mengejutkan. Prabowo yang semula bersikukuh ingin menjadi capres Partai Gerindra dan berharap diusung partai koalisi, justru menurunkan tawaran politiknya dengan hanya menjadi cawapres Megawati. Mungkin, bagi Prabowo ini pilihan sulit, sekaligus pilihan yang memungkinkan, dengan harapan 2014 bisa melambungkan citra politiknya untuk mencalonkan diri sebagai capres. Munculnya Prabowo sebagai pendatang baru dalam kontestasi Pemilu 2009, membuat banyak kejutan. Melalui Partai Gerindra, kendaraan politiknya dalam pemilu legislatif berhasil memperoleh suara 5,36 persen suara, menggeser partai-partai lama, semisal PBR atau PBB. Bahkan, Gerindra masuk dalam urutan sepuluh besar. Demikian juga dalam survei beberapa lembaga, Prabowo mengalami kenaikan popularitas dan elektabilitas yang signifikan. Bahkan, menurut hasil survei Prof Dr Iberamsjah, direktur operasional Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia, tingkat elektabilitas SBY bulan ini 31 persen, menurun dari periode sebelumnya yang mencapai 51 persen. Sementara elektabilitas Prabowo menanjak mencapai 23,95 persen dan Megawati masih stagnan pada 15,8 persen. Lalu JK mencapai 13,85 persen dan Wiranto 8,1 persen. Namun, popularitas Prabowo bisa saja menurun drastis, mengingat perannya yang hanya sebagai cawapres Megawati, yang notabene tokoh lama. Megawati bukanlah tipe orator yang mampu memengaruhi psikologi massa, terlebih program-program politiknya tidak berdampak pada masyarakat bawah. Bisa diduga pasangan Megawati-Prabowo sulit mendongkrak suara pemilih. Tetapi, ibarat bola yang menggelinding tak tentu arah, peta perpolitikan kita saat ini bagaikan bola liar. Politik bisa merajut ketidakmungkinan menjadi mungkin. Saya kira di sini semuanya sangat bergantung pada manuver Megawati-Prabowo sendiri. Namun, karakteristik basis massa Megawati-Prabowo masih lebih baik dibanding JK-Win. Megawati memiliki basis pendukung yang loyal. Sedangakn karakter basis massa belum terlihat pada JK-Win. Tanpa karakter massa yang kuat, ada problem JK-Win dalam mengelola massa pada saat pemilih presiden nanti. Sebab, yang dihadapi adalah pasangan kuat seperti SBY dan Megawati. Jika Megawati-Prabowo pandai memainkan isu politik dan meyakinkan masyarakat pemilih, tidak mustahil keduanya lebih unggul daripada JK-Win. Dengan demikian, peluang Mega-Prabowo maju ke putaran kedua akan lebih besar dibanding pasangan JK-Win. Dengan demikian, pertemuan SBY-Boediono dengan Mega-Prabowo di putaran kedua menjadi sangat mungkin. Memang, tidaklah bisa dimungkiri bahwa masyarakat pemilih di Indonesia masih sangat bergantung pada figur (baca: performance) calon presiden. Kebijakan adalah urutan selanjutnya. Meski begitu, bukan berarti pengalaman Indonesia yang sudah berganti presiden beberapa kali, dengan berbagai pola kebijakan yang menyertainya, masyarakat tidak menilainya sama sekali. Program pemerintahan incumbent tentang BLT dan penurunan harga BBM, misalnya, dinilai masyarakat sangat menguntungkan. Bahasa masyarakat jauh lebih tajam daripada bahasa politik. Karena itu, jika pasangan capres-cawapres tidak jeli mengamati ini, sangat mungkin SBY-Boediono masih mengungguli lawan-lawannya. Bahkan, kemungkinan mereka menang dalam sekali putaran sangat besar.Pada akhirnya, siapakah di antara ketiga pasangan capres-cawapres yang akan menjadi "jawara"? Kita lihat saja. (*) *).

Moh. Shofan, Peneliti Yayasan Paramadina Jakarta

Sumber : Jawa Pos

Koalisi, Parpol Lupa DPS

JAKARTA - Kisruh daftar pemilih tetap (DPT), tampaknya, bakal terulang pada pemilu presiden (pilpres). Sebab, padatnya kesibukan elite partai politik (parpol) dalam koalisi penentuan capres-cawapres membuat mereka mengabaikan pengawasan terhadap pendataan ulang para pemilih. ''Sejumlah parpol saat ini masih sibuk membentuk koalisi-koalisi dan mencari-cari nama capres. Padahal, justru sekarang waktunya untuk mencermati DPS,'' kata Daniel Zuchron, koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Jakarta kemarin (15/5). JPPR merupakan salah satu pemantau yang ditetapkan KPU untuk Pilpres 2009.Menurut Daniel, konsentrasi parpol untuk menetapkan pasangan capres dan cawapres berlebihan. Substansi yang diambil jauh dari kepentingan publik. Padahal, sudah menjadi fakta bahwa daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU diprotes dan terbukti bermasalah.Perbaikan DPS dibuka KPU hingga 17 Mei besok. Berdasar pemantauan JPPR, ditemukan 198 masalah DPS di 121 kecamatan. (bay/agm)

Sumber : Jawa Pos

JK dan SBY Diprediksi Menembus Putaran Kedua Pilpres

Prediksi Lembaga Survei Nasional JAKARTA - Dua bakal capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono diprediksi menembus putaran kedua pada pemilu presiden (pilpres). Dua pasangan itu akan meninggalkan capres-cawapres PDIP-Partai Gerindra Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro).''Pilpres kali ini sepertinya akan berlangsung dalam dua putaran. Akan sangat berat bagi SBY-Boediono untuk langsung menang di satu putaran. Mereka akan mendapat tantangan serius dari JK-Win,'' kata Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar Bakry dalam diskusi di gedung DPR kemarin (15/5). Umar mengatakan, JK tak bisa diremehkan. Sebab, JK merupakan antitesis semua kelemahan SBY yang dicitrakan kepadanya. Mulai lamban mengambil sikap, sok jaga image, dan elitis. Itu, lanjut Umar, bisa dilihat pada beberapa kebijakan JK seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan keberhasilan menyelesaikan konflik Aceh dan Poso. ''Yang perlu dilakukan JK-Win adalah mengatakan kepada rakyat bahwa semua kesuksesan itu adalah upaya JK, bukan SBY,'' tuturnya.Umar yakin apabila JK-Win pro aktif melakukan itu, bukan tidak mungkin massa pendukung SBY akan berpindah ke JK-Win. ''Pemilih Indonesia tidak ada yang fanatik. Semuanya adalah swing voters yang memilih berdasar persepsinya,'' jelasnya.Apalagi, kata Umar, pemilih dari Indonesia Timur bisa jadi akan solid mendukung JK. Ini tak lepas dari sentimen masyarakat tersebut yang bangga apabila warga mereka tampil di pentas nasional. ''Pemilu 2004 menunjukkan, yang dicoblos masyarakat Indonesia Timur bukan gambar SBY. Sebagian besar mencoblos gambar JK,'' ungkapnya.Wiranto pun bisa menyumbang suara. Menurut Umar, pada Pilpres 2004, mantan panglima ABRI itu mampu meraup 26 juta suara. ''Hanya selisih tipis dari Megawati yang lolos ke putaran kedua,'' katanya.Megawati, menurut Umar, tak mudah lolos ke putaran kedua. Sebab, dia sudah menjadi kartu mati. Apa pun yang dia lakukan untuk meningkatkan elektabilitasnya tak akan berhasil. ''Pemerintahan Megawati sudah dirasakan masyarakat. Berat bagi PDIP menaikannya (lagi). Dia bukan tokoh yang benar-benar baru bagi masyarakat,'' terangnya.Sementara itu, Boni Hargens mengatakan, duet Megawati-Prabowo bisa menjadi kuda hitam bila posisinya dibalik. Prabowo sebagai capres dan Megawati sebagai cawapres. ''Itu akan membuat perhitungannya menjadi lain,'''ujarnya.SBY, kata Boni, sebenarnya tidak terlalu kuat. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, menurut dia, hanya menang pencitraan. (aga/agm)

Sumber : Jawa Pos

Kandidat Capres-Cawapres Mulai Perang Jargon

Duet Mega-Prabowo dan JK-Wiranto Tak Akan Saling Serang JAKARTA - Genderang perang di antara capres-cawapres mulai ditabuh. Sesaat setelah tiga pasangan mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), perang opini makin tajam. Misalnya, capres-cawapres PDIP dan Partai Gerindra Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang berancang-ancang mengusung jargon Mega-Pro Rakyat.''Sementara masih dipikirkan Mega Pro Rakyat. Tapi, itu belum diputuskan resmi,'' kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Menteng, kemarin (16/5).Dia juga mengatakan, model kampanye Mega-Prabowo lebih banyak memanfaatkan media cetak dan elektronik daripada pengerahan massa. ''Jadi, nanti lebih banyak strong point, tagline, dan soundbite,'' ungkapnya.Pram lantas menjelaskan tema jargon Mega Pro Rakyat. Dia menegaskan, karakter Mega-Prabowo yang berkomitmen membangun ekonomi kerakyatan itu yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. ''Supaya dilihat sebagai kontradiktif dengan pasangan yang lain,'' ujarnya.Selaras dengan itu, deklarasi resmi duet Mega-Prabowo rencananya diadakan di kawasan kumuh di Jakarta Utara pekan mendatang. ''Deklarasinya sederhana saja di daerah yang kumuh,'' kata Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta kemarin. Itu jelas kontras dengan deklarasi pasangan Poros Cikeas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono di Bandung.''Sengatan'' pertama kubu Mega-Prabowo itu direspons santai oleh kubu SBY-Boediono. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengklaim, lima tahun pemerintahan SBY terbukti menjalankan kebijakan yang prorakyat. Baik itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. ''Waktu itu modal politik SBY masih belum kukuh. Sekarang SBY Berboedi (SBY-Boediono) berangkat dengan modal politik yang kuat. Karena itu, kebijakan, langkah, dan program-program prorakyat akan semakin jelas dan berjalan baik,'' bebernya.Dengan nada menyindir, Anas mempertanyakan balik janji prorakyat pasangan Megawati-Prabowo. Sebab, dalam kampanye pemilu legislatif lalu, Megawati dan Prabowo jelas-jelas menentang keras Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). ''Padahal, ini salah satu program yang jelas prorakyat. Rakyat pasti mencatat,'' kata mantan Ketum PB HMI itu.Secara terpisah, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi mengatakan, publik segera disuguhi perang citra antarkandidat. Dia mencontohkan, pasangan JK-Wiranto yang sudah mulai menebar tagline Lebih Cepat, Lebih Baik. ''Tagline ini ingin menegaskan diferensiasi dengan karakter SBY yang dicitrakan lamban, ragu-ragu, dan indecisive (tidak tegas, Red),'' katanya.Dari sisi yang lain, Mega-Prabowo juga memunculkan tagline Mega Pro Rakyat. Bukan hanya itu, pilihan perkampungan kumuh sebagai tempat deklarasinya merupakan kontras dari acara deklarasi SBY-Boediono yang digambarkan mewah dan bercitarasa Amerika. ''Jadi, Mega-Prabowo ini seolah ingin menyindir SBY-Boediono yang lebih cenderung neolib, mengedepankan sistem free market, dan tak merakyat,'' ujarnya.Meskipun tensi kontestasi di antara pasangan itu terus meningkat, Burhan meyakini bahwa duet JK-Wiranto dan duet Mega-Prabowo tidak akan saling menyerang. ''Diam-diam mereka bersepakat menjadikan SBY-Boediono sebagai common enemy alias musuh bersama,'' kata alumnus Australian National University (ANU) itu. (pri/agm)

Sumber : Jawa Pos

Koalisi SBY Sepakat Bikin Sekber di DPR

JAKARTA - Sebelum bersama-sama mengantarkan pasangan SBY-Boediono mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), para anggota koalisi menandatangani kontrak politik di Kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor. Total ada 23 parpol yang bergabung di blok incumbent itu. Disaksikan SBY secara langsung, penandatanganan itu diwakili ketua umum dan Sekjen masing-masing parpol. Apa saja poin inti yang disetujui? ''Kami sepakat berkoalisi di parlemen dan mendukung pemerintah sejak ditandatangani sampai lima tahun ke depan,'' kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Jakarta kemarin (16/5).Bukan hanya itu. Menurut Syarief, koalisi tersebut juga terbuka untuk dikembangkan di level DPRD, mulai DPRD provinsi sampai DPRD kabupaten dan kota. Komitmen itu, lanjut Syarief, didasari pertimbangan untuk menjaga efektivitas pemerintahan yang dibentuk nanti.''Kami banyak belajar dari pengalaman pemerintahan SBY lima tahun yang lalu,'' ujarnya lantas tertawa.Untuk membangun komunikasi politik yang lebih efektif antarmitra koalisi, juga disepakati pembentukan sekretariat bersama di DPR. ''Dengan begini, setiap kebijakan pemerintah bisa dikomunikasikan secara terpadu ke semua anggota koalisi,'' cetus Syarief yang saat ini menjadi'ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR itu.Selain itu, tuntutan parpol-parpol agar ada komunikasi rutin turut diloloskan. Menurut Syarief, opsi itu sangat positif demi terwujudnya koalisi yang permanen. ''Kalau ada sesuatu, harus dibicarakan bersama.'' Meski begitu, Syarief mengakui bahwa pada akhirnya semua kembali kepada konsistensi masing-masing parpol. Sebab, kontrak politik itu tidak mematok sanksi apa pun kalau ada yang berbalik arah di tengah jalan. ''Hanya moral obligation,'' tandasnya.Sekjen PKS Anis Matta menuturkan, masing-masing parpol sebenarnya memiliki kesepakatan bilateral dengan SBY dan Demokrat. PKS sendiri mengajukan sepuluh agenda prioritas pembangunan, mulai yang bersifat internal, regional, sampai internasional.Untuk mengawalnya, PKS memang meminta manajemen koalisi yang jelas. ''Kami siap mendukung pemerintah dalam konteks pemerintah menjalankan sepuluh agenda itu,'' katanya.Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menegaskan, PKS akhirnya luluh dan bergabung ke Partai Demokrat setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersedia menandatangani isi kontrak politik yang disodorkan PKS.''Kader PKS itu tidak bisa disuruh-suruh saja, mereka harus tahu alasannya kenapa PKS mendukung SBY yang menggandeng Boediono. Dukungan koalisi ini akhirnya diberikan kepada SBY-Boediono setelah Pak SBY menandatangani kontrak politik dengan PKS," beber Tifatul di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.Menurut dia, sebenarnya Tim 5 PKS dan Tim 9 Partai Demokrat sudah melaksanakan komunikasi politik sejak sebulan lalu. "Sejak sebulan lalu, rencana koalisi ini sudah digodok, tapi kesempatan bertemunya baru kemarin (Jumat, 15/5). Saya juga sudah bertemu langsung dengan Pak Boediono. Penolakan terhadap dirinya selama ini karena beliau dikatakan seperti itu (penganut neoliberalisme). Ternyata, itu sama sekali tidak betul," terangnya. (pri/gus/jpnn/nw/agm)

Sumber : Jawa Pos

JK-Wiranto Target Raih Dukungan 90 Persen di Sulsel

PKNU Sisir Jatim MAKASSAR - Tim pemenangan capres-cawapres Partai Golkar dan Hanura Jusuf Kalla (JK)-Wiranto optimistis mendulang perolehan suara mayoritas di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada pemilu presiden (pilpres). Mereka menargetkan dapat meraih dukungan 90 persen pada pemungutan suara 8 Juli mendatang.Pada Pilpres 2004, saat JK menjadi cawapres untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), duet tersebut unggul telak di Sulsel. Kemenangan SBY-JK di Sulsel saat itu mencapai 87 persen.Ketua DPD Partai Hanura Sulsel Dewie Aryaliniza Yasin Limpo mengatakan, status JK sebagai capres diyakini mampu mendongkrak suara jika dibandingkan dengan saat Pemilu 2004. "Tidak ada alasan bagi warga Sulsel untuk tidak mendukung JK-Wiranto. Inilah kesempatan terbaik untuk menjadikan warga Sulsel sebagai presiden. Saya yakin kita bisa menang minimal 90 persen," teriak Dewie saat berorasi dalam acara deklarasi Koalisi Rakyat di gedung CCC, Makassar, kemarin (17/5). Selain Dewie, hadir pula Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arif Sirajuddin dan Ketua DPP PBB Ali Mochtar Ngabalin.Menurut saudara kandung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo itu, JK bukan hanya didukung masyarakat Sulsel. Warga se-Sulawesi pun seharusnya memberikan dukungan kepada putra terbaik Sulsel tersebut agar bisa menang di pilpres.Sementara itu, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) juga siap menggerakkan mesin partai di Jawa Timur bagi pasangan JK-Wiranto. Partai yang didirikan para kiai sepuh itu akan mengajak warga NU untuk memilih kandidat dari Partai Golkar dan Hanura tersebut.Wakil Sekjen DPP PKNU Abdullah Mufied Mubarok mengatakan, PKNU segera berkonsolidasi untuk menghadapi Pilpres 2009. ''Saya rasa, warga NU akan mendukung JK-Wiranto karena JK menyelamatkan politik NU,'' kata Abdullah Mufied Mubarok di Kantor DPP PKNU kemarin.Menurut Mufied, di antara tiga pasangan capres/cawapres, hanya JK yang merupakan warga NU. Munculnya JK sebagai calon presiden menyelamatkan wajah politik NU. Sebelum ini sempat ada kekhawatiran tidak ada warga NU yang tampil dalam perebutan kepemimpinan nasional.Selain itu, lanjut Mufied, dukungan PKNU terhadap pasangan JK-WIN didasari banyak pertimbangan. Terutama adalah nasihat para kiai yang duduk di jajaran Dewan Mustasyar DPP PKNU, seperti KH Abdullah Faqih (Langitan), KH Ma'ruf Amin (Banten), dan KH Abdurrochman Chudlori (Magelang). (tom/sap/jpnn/agm).

Sumber : Jawa Pos

Kadin Undang Capres Debat Ekonomi

[ Senin, 18 Mei 2009 ]
SBY dan JK Siap JAKARTA - Kalangan pengusaha dan pelaku ekonomi tak ingin ketinggalan dalam perhelatan Pemilihan Presiden 2009. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap capres yang terpilih memiliki implementasi program yang jelas di bidang ekonomi. Terutama terkait dengan upaya melepaskan kesulitan ekonomi bangsa dalam krisis global saat ini.Karena itu, hari ini Kadin berinisiatif mengundang tiga pasangan capres-cawapres yang bakal bertarung. Tujuannya, mendengarkan visi-misi mereka di bidang ekonomi. "Kami berharap visi-misi ekonomi yang disampaikan nanti bukan hanya wacana, melainkan implementasi yang strategis dan konkret," kata Ketua Panitia Dialog Capres-Cawapres Anindya Bakrie di Menara Kadin, Jakarta, kemarin (17/5). Menurut dia, ada tiga hal pokok yang akan digali dari tiga pasangan tersebut. Yakni, cara meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, strategi dalam melakukan reformasi birokrasi, serta upaya membentuk kerja sama yang baik antara pemerintah dan pengusaha."Paparan mereka sangat penting sebagai referensi untuk publik dalam mencari kandidat terbaik," ujar Anindya.Kenapa dikhususkan soal ekonomi? Menurut dia, ekonomi masih menjadi tulang punggung pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Bukan berarti hal lainnya tidak penting. Tapi, ekonomi adalah yang utama, setidaknya bagi kami," tambahnya. Dia mengungkap, dua di antara tiga pasangan capres dan cawapres yang diundang tersebut sudah mengonfirmasi akan hadir. Melalui tim sukses masing-masing, pasangan SBY-Boediono serta Jusuf Kalla-Wiranto sudah menyatakan siap datang. Untuk pasangan Megawati-Prabowo, hingga kemarin petang Kadin masih menunggu konfirmasi.Dalam acara yang direncanakan berlangsung dua hari tersebut, 350 penonton yang hadir dapat mengajukan pertanyaan sekaligus. Sedangkan panelis, berasal dari anggota Kadin pusat dan daerah, kalangan dunia usaha kecil dan mengengah serta berbagai asosiasi yang berhimpun. (dyn/tof)

Sumber : Jawa Pos

Tidak Netral, NU Makin Babak Belur

JAKARTA - Desakan agar Nahdlatul Ulama (NU) berposisi netral dalam politik praktis kembali terlontar. Kali ini disuarakan mantan Ketua Pengurus Besar NU Salahuddin Wahid. Tokoh yang akrab disapa Gus Solah itu mengharapkan NU sebagai institusi tetap netral dalam pemilihan presiden (pilpres). Para pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut diharapkan mampu membawa diri.Dia mengkhawatirkan, NU makin terseok-seok apabila memihak capres tertentu. ''Pasca pelaksanaan pilgub Jatim, NU sudah babak belur, jangan sampai ditambah dengan mengulang lagi untuk pilpres nanti," ujar Gus Solah yang saat dihubungi kemarin (16/5) sedang berada di Jombang.Pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang, itu mengatakan, NU seharusnya mengayomi seluruh pasangan yang ada. Sebab, bisa jadi, aspirasi politik warga nahdliyin juga tersebar ke masing-masing capres. "Harus terbuka dan tetap netral," pesannya.Dalam beberapa waktu terakhir, di sejumlah televisi, didapati iklan salah seorang calon presiden (JK) yang mengikutsertakan Ketua Umum Dewan Tanfidziah PB NU Hasyim Muzadi. Meski sama sekali tidak menyinggung soal ajakan memilih, di iklan tersebut, Hasyim menyebut sosok yang bersangkutan sebagai figur ideal pemimpin. "Saya tidak bisa komentar banyak soal itu, barangkali Pak Hasyim punya perhitungan sendiri," kata Gus Solah. Dia menyatakan belum mengamati secara detail keberadaan Hasyim di iklan tersebut. "Saya juga belum tahu, apakah di iklan itu sebagai pribadi atau ketua umum PB NU," tambah adik kandung Gus Dur itu. Namun, lanjut dia, sebagai figur sentral di NU saat ini, Hasyim seharusnya lebih berhati-hati. Sebab, banyak pihak, terutama massa di bawah, yang akan kesulitan memisahkan Hasyim sebagai pribadi dan ketua umum PB NU. "Sepertinya sih memang cukup susah dipisahkan," katanya.Gus Solah lantas menceritakan alasannya mundur sebagai ketua PB NU saat memutuskan maju sebagai cawapres pada 2004. Pada saat yang sama, Hasyim yang juga turut berlaga sebagai cawapres saat itu hanya memilih nonaktif sebagai ketua umum PB NU. (dyn/agm)

Sumber : Jawa Pos

Theo Syafei Ketua Tim Sukses Mega-Prabowo

Deklarasi di Tempat Kumuh JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra tak mau kehilangan start dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto yang sudah memiliki tim pemenangan pilpres. Hari ini nama-nama yang mengisi struktur tim sukses Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto itu akan difinalisasi.''Theo Syafei akan menjadi ketua Badan Pemenangan Presiden (BP-Presiden) Mega-Prabowo,'' kata Ketua DPP PDIP Gayus Lumbuun di Jakarta kemarin (17/5). Menurut dia, Theo Syafei menjadi prioritas karena sejak jauh hari sudah menjadi ketua Badan Pemenangan Pilpres PDIP.Untuk mengimbangi posisi ketua, akan ada posisi wakil ketua. Nah, posisi ini rencananya diisi tokoh Gerindra. ''Nama Fadli Zon sempat disebut. Tapi, saya belum tahu pastinya siapa,'' kata Gayus yang juga wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPR.Secara terpisah, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (BP Pilpres) PDIP Hasto Kristianto mengatakan, penyusunan tim pemenangan itu dikerjakan tim gabungan PDIP-Gerindra. ''Mereka ini semacam steering committee (SC),'' jelasnya.Hasil dari pembahasan itu baru Senin ini dilaporkan kepada Megawati dan Prabowo untuk diputuskan. ''Jadi, pasangan calon yang menetapkan. Intinya, kami ingin mencari simbiosis yang terbaik,'' tutur anggota DPR itu.Sementara itu, Panitia Persiapan Deklarasi Mega-Prabowo Aria Bima menjelaskan, acara deklarasi rencananya digelar di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 24 Mei. Sebelumnya memang ada pemikiran untuk melaksanakan deklarasi di Muara Angke atau Cilincing. Keduanya masuk wilayah Jakarta Barat.Tapi, karena rencananya deklarasi ini menghadirkan 10 ribu simpatisan, Bantar Gebang menjadi prioritas. ''Intinya, kami mencari tempat yang bisa menampung massa sebanyak itu,'' jelasnya.Pada 10 Mei lalu, Golkar dan Hanura meresmikan tim sukses pasangan JK-Wiranto. Fahmi Idris ditunjuk menjadi ketua Tim Pemenangan Nasional JK-Win, yang anggota intinya mencakup 680 kader Partai Golkar dan Hanura di seluruh Indonesia.Sementara itu, SBY-Boediono malah siap sejak jauh-jauh hari dengan sejumlah simpul tim sukses. Paling tidak, ada sembilan unit yang siap memenangkan duet incumbent tersebut.Sebagian merupakan recycle tim sukses SBY dalam Pilpres 2004. Mereka, di antaranya, Tim Echo yang dipimpin mantan Panglima TNI Marsekal (pur) Djoko Suyanto, Tim Romeo pimpinan Sardan Marbun, dan Tim Delta yang dikomandani mantan Asisten Logistik Panglima TNI Mayjen (pur) Abikusno.Sedangkan yang termasuk generasi baru adalah Bravo Media Center (BMC) asuhan Direktur Utama Fox Indonesia Choel Mallarangeng, Barisan Indonesia (Barindo) pimpinan Muchayat, Jaringan Nusantara yang dimotori Andi Arief, dan Gerakan Pro SBY yang dipimpin Suratto Siswodihardjo. (pri/agm)

Sumber : Jawa Pos

Pengembangan Kawasan Prioritaskan Sisi Madura

KRITIK tentang lambannya pengembangan kawasan Suramadu mulai direspons. Pemprov Jatim berencana membahas pembangunan kawasan di kaki-kaki Jembatan Suramadu bersama delapan menteri terkait. Yang sudah dipastikan, pengembangan kaki sisi Madura lebih diprioritaskan daripada Surabaya.Rombongan Pemprov Jatim akan dipimpin langsung oleh Gubernur Soekarwo. "Kami berharap bisa menemukan solusi tepat dalam memanfaatkan lahan di kaki Suramadu. Kami bakal melibatkan pemerintah daerah setempat," kata Soekarwo di gedung Grahadi kemarin (16/5).Dia menambahkan, kawasan pembangunan kaki Suramadu sisi Madura bakal lebih luas daripada rencana semula. Jika sebelumnya hanya disiapkan lahan seluas 600 hektare, kini kebutuhannya meningkat dua kali lipat, menjadi 1.200 hektare. Rinciannya, di sekitar kaki jembatan disediakan 600 hektare untuk sektor industri, perdagangan, dan perkantoran. Sedangkan 600 hektare lain disiapkan di kawasan Tanjung Bumi, Bangkalan. Kawasan itu bakal disulap menjadi pelabuhan yang mampu menampung kapal-kapal besar sehingga bisa menopang roda perindustrian lokal. Pengembangan kawasan Suramadu memang sering menuai kritik, terutama dari anggota DPRD Jatim. Sebab, Jembatan Suramadu yang menghabiskan dana lebih dari Rp 4 triliun tersebut sudah hampir beroperasi. Bahkan, pemerintah berencana meresmikan jembatan itu pada 10 Juni mendatang. Anehnya, pengembangan kawasan sama sekali belum dilaksanakan. Menurut Soekarwo, dalam pembahasan kawasan Suramadu, para menteri diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Enam di antara delapan menteri yang dijadwalkan ikut dalam pembahasan tersebut adalah Menko Perekonomian, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri ESDM, menteri perhubungan, dan menteri keuangan. Selain dibahas dengan para menteri, pembangunan kawasan Suramadu akan dikuatkan dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). Hal tersebut berkaitan dengan pengadaan barang. Sehingga, Pemprov Jatim harus membuat aturan dan alokasi pendanaan sesuai dengan PP 8 Tahun 2008.Selain industri dan perdagangan, pemprov bakal mengembangkan sektor perekonomian lain di kawasan Madura. Gubernur menyebut sektor peternakan cocok dikembangkan di Madura. Ke depan, diharapkan pulau garam itu menjadi penyuplai daging sapi di Jatim.Untuk mengembangkan sektor itu, gubernur berjanji memfasilitasi para peternak bersama perbankan. "Pembicaraan dengan sejumlah bank sudah dilakukan. Tinggal menunggu realisasinya," ujarnya. (fid/fat)

KPU Surabaya Tetapkan Hasil Pileg

SURABAYA - Partai Demokrat benar-benar mendominasi gedung DPRD Surabaya periode 2009-2014. Sesuai hasil penetapan pemilihan legislatif (pileg) yang dilakukan KPU Surabaya kemarin (17/5), mereka berhasil mendapatkan 16 kursi di antara total 50 kursi dewan. Perolehan kursi Demokrat itu berbeda dengan hitung-hitungan mayoritas parpol. Sebelumnya, Demokrat diprediksi hanya meraih 15 kursi. Rinciannya, di dapil (daerah pemilihan) I, II, dan V, masing-masing mendapatkan tiga kursi. Sedangkan di dapil III, Demokrat mendapatkan dua kursi dan dapil IV empat kursi. Dalam penetapan KPU kemarin, Demokrat mendapatkan tambahan satu kursi dari dapil III. Kini, kursi ''empuk'' itu diduduki oleh Ivy Juana.Mengapa terjadi pergeseran jumlah kursi? Ketua Pokja Kampanye dan Logistik KPU Surabaya Fordinal Sihombing mengatakan, pergeseran tersebut disebabkan oleh kekhilafan yang dilakukan KPU Surabaya. Menurut dia, berdasar pasal 41 Peraturan KPU No 3 Tahun 2009, suara untuk parpol yang tidak memiliki caleg seharusnya dihitung ke dalam suara tidak sah. Di Surabaya, terdapat dua parpol yang tidak memiliki caleg, yaitu Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Barisan Nasional. PPIB tidak memiliki caleg di seluruh dapil, sedangkan Partai Barisan Nasional hanya memiliki caleg di dapil II dan V. Dengan dikeluarkannya suara PPIB dan Partai Barnas dari jumlah suara sah, otomatis bilangan pembagi pemilih (BPP) juga bergeser. Akibatnya, alokasi kursi untuk parpol berubah. Namun, proses revisi tersebut dilakukan oleh KPU pusat di Jakarta. Hal itu juga ditegaskan Ketua Pokja Sosialisasi KPU Surabaya Eko Samito. Menurut dia, revisi tersebut dilakukan atas sepengetahuan saksi parpol di tingkat pusat. Berbeda dengan Demokrat, revisi itu justru menjadi ''bencana'' bagi PAN. Caleg di dapil III, Dewi Sutjahyani, harus rela menyerahkan kursinya kepada caleg Demokrat Ivy Juana. Kini, PAN hanya memiliki dua kursi yang diduduki oleh Sudirjo dari dapil I dan incumbent Hafid Su'aidi dari dapil V. Di Surabaya, suara PAN memang jeblok. Padahal, pada Pemilu 2004 mereka meraih lima kursi hingga mampu membentuk fraksi sendiri. Perolehan PAN itu kalah jika dibandingkan dengan Partai Gerindra. Partai bernomor urut lima tersebut memang masih baru. Tetapi, pada Pemilu 2009 ini, Gerindra berhasil meraih tiga kursi. Penetapan nama caleg terpilih dari parpol lain tidak berbeda dengan prediksi Jawa Pos sebelumnya. PDIP meraih delapan kursi. PKS, PKB, dan Partai Golkar masing-masing meraih lima kursi. PDS mendapatkan empat kursi. Sisa dua kursi masing-masing ditempati oleh caleg PPP dan PKNU. Rapat Pleno Terbuka Penuh Interupsi Sejak dibuka oleh Ketua KPU Surabaya Eko Waluyo, suasana penetapan alokasi kursi dan nama caleg terpilih berlangsung panas. Saksi parpol tidak henti-hentinya menginterupsi. Mereka meminta KPU Surabaya tidak memaksakan diri untuk menetapkan hasil Pemilu 2009 saat itu juga karena masih menyisakan bermacam persoalan. Saksi PAN yang dirugikan karena kursinya melayang di dapil III terus-menerus melancarkan interupsi. Dia mempertanyakan pergeseran BPP (bilangan pembagi pemilih) dan alokasi kursi PAN di dapil III. Saksi tersebut meminta KPU menjelaskan dasar hukum penghapusan perolehan suara sah untuk parpol yang tidak bercaleg. Saksi Partai Patriot Rahmatullah Al Amin mengatakan, KPU Surabaya masih berutang penjelasan kepada parpol. Saat rapat pleno terbuka pada 28 April lalu, KPU berjanji untuk merevisi hasil penghitungan di beberapa PPK. Di antaranya, Semampir, Gubeng, dan Sukomanunggal. ''Tetapi, sampai saat ini, janji tersebut belum dipenuhi. Artinya, hasil penghitungan ilegal karena masih terjadi kekeliruan," terang dia. Rahmatullah menambahkan, KPU Surabaya juga belum membagikan sertifikat penghitungan suara yang antara lain berisi informasi mengenai jumlah suara sah dan jumlah pemilih. "Bagaimana kami bisa menghitung jumlah BPP jika informasi itu tidak ada," ujarnya.Saksi Partai Buruh Joko Surono bahkan membanting kertas berisi kopian hasil penetapan Pemilu 2009. Joko marah karena merasa hasil penetapan berbeda dengan rekapitulasi pada 28 April lalu. Dia juga meminta KPU menskors rapat pleno untuk memberikan kesempatan kepada saksi parpol membandingkan hasil penetapan dengan rekapitulasi 28 April.Namun, permintaan itu tidak digubris oleh KPU Surabaya. Ketua KPU tetap meneruskan pembacaan. Meski demikian, akhirnya, KPU mengalah dan membacakan hasil rekapitulasi pada 28 April lalu untuk dicocokkan oleh saksi parpol dengan kopian hasil penetapan.Di akhir rapat pleno, hanya ada enam saksi parpol, yaitu Partai Golkar, PKS, PKB, PDS, Partai Demokrat, dan PKNU, yang menandatangani berita acara penetapan. Partai lainnya menyatakan tidak bersedia.Salah seorang saksi parpol yang tidak menandatangani berita acara adalah PDIP. Saksi PDIP Sukandar mengatakan, hasil penghitungan Pemilu 2009 yang dilakukan KPU Surabaya cacat hukum. Menurut dia, PDIP menemukan kejanggalan penghitungan di PPK Sukomanunggal. "Terjadi selisih suara sah dengan jumlah pemilih. Akibatnya, BPP bergeser dan kami kehilangan satu kursi di dapil V," jelas dia. Saat ini, DPC PDIP Surabaya melalui DPP-nya melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu tersebut. (uri/oni)