"Pertumbuhan yang cukup tinggi itu didongkrak sebagian besar oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, yakni sebesar 5,54%," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar Muchsin Ayub kemarin.
Tingginya pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel, dan restoran itu antara lain akibat meningkatnya pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran sebesar 5,52%, hotel 3,88%, dan restoran 3,65%. (Antara)
Rabu, 11 November 2009
Ekonomi Sumbar naik 2,8%
PADANG: Ekonomi Sumatra Barat pada triwulan III/ 2009 naik tajam 2,8% dibandingkan dengan triwulan II/ 2009.
National Summit atasi hal sulit & rumit?
“Luar biasa… Baru kali ini bangsa Indonesia melakukan terobosan yang tampaknya dapat menjadi landasan gerak 5 tahun ke depan. Ini hebat, Bang… Belum pernah terjadi yang seperti ini,” kata Subarry Manilauw dengan agak tergopoh-gopoh.”Apaan sih kamu ini, Bar… datang-datang kok nyerocos, kayak abis kesambar petir saja… Apa sebenarnya maksudmu itu, apa yang terjadi…” sergah David Sutorro dalam sebuah perbincangan di kafe langganan tiga sekawan tersebut.
“Itu tuh… Tiga hari terakhir ini sedang diselenggarakan hajatan nasional-National Summit-yang melibatkan pucuk pimpinan organisasi bisnis, organisasi masyarakat, maupun berbagai tokoh dengan pejabat tinggi pemerintahan. Itu memang baru sekali ini sih, tapi saya kira kok biasa-biasa saja ya…” kata Kresno Noyorono sambil tetap mengamati tampilan pada layar perangkat seluler di tangannya.
“Enggak lah, Bang Noy… Gini-gini, saya kan hadir di acara tersebut, mewakili asosiasi usaha saya. Pertemuan itu dinamis sekali dan benar-benar berkualitas. Banyak petinggi perusahaan yang hadir,” Subarry mencoba menjelaskan.
“Bahkan, para menteri terkait ngejogrok di berbagai ruang sidang itu lho, mengikuti langsung diskusi dengan para peserta dialog.”
“Oo gitu… Lah apa hebatnya kalau diskusi dihadiri pejabat tinggi dan menteri… itu kan biasa… Yang penting tuh, materi yang dibahas benar-benar hebat nggak… Dapat menemukan solusi untuk persoalan yang diperbincangkan nggak…” ungkap David masih dengan nada skeptis.
“Wow, tentu saja Bang Suto… Yang mereka bahas ini persoalan bangsa… maju mundurnya bangsa kita lho…” ujar Subarry menegaskan.
“Tumben… Biasanya, menteri-menteri itu kalau sudah membuka seminar ataupun diskusi ini dan itu kan langsung ngacir… Mana pernah mereka mau mendengarkan materi yang dibahas di seminar. Makanya, seminar hebat-hebat di negeri ini jarang menghasilkan manfaat, karena rekomendasinya cuma tersimpan di map peserta, gak sampai ke telinga penguasa,” Kresno menanggapi kekaguman Subarry masih dengan nada datar.
“Saya kira kali ini nggak lho Bang… Para menteri dan pejabat tinggi itu hampir seharian lho di berbagai ruang sidang. Kayaknya sih, mereka ini dipaksa sama Pak Esbeye untuk ngikuti berbagai pembahasan atas masalah-masalah yang sering dihadapi bangsa kita itu,” jawab Subarry sambil mengaduk-aduk gelas minuman favoritnya, Kopi Gayo.
“Ooh, pantesan mereka kerasan nungguin diskusi, wong disuruh bosnya. Kan menteri-menteri sekarang ini akan dievaluasi secara ketat oleh presiden… kalau tidak patuh atau lalai menjalankan tugas dalam 100 hari pertama atau setiap tahun, status mereka akan langsung berubah menjadi mantan menteri, he he he…” kata Kresno.
“Tapi, peserta diskusi pun semangat lho membahas berbagai persoalan bangsa itu dong, Bar… Jadi, ada harapan negeri kita akan dapat mencapai kemajuan dalam waktu dekat ya,” David bertanya sambil penasaran.
“Enggak juga sih, Bang… Karena, banyak juga peserta yang kayaknya kurang serius dan konsentrasi… Mungkin nggak ngeh dengan topik yang dibicarakan… Malah, kelihatannya sih, beberapa peserta yang tampaknya dari daerah lebih milih turun dan belanja. Kebetulan, lokasi acara di sebuah mal mewah di kawasan pusat bisnis…” jawab Subarry.
“Lha, yang gitu itu penyebab nggak kunjung majunya pembangunan di daerah. Seharusnya, gubernur dan bupati atau walikota yang dapet perjalanan dinas ke Jakarta memprioritaskan tugasnya dulu, baru kalau acara udah kelar, bisa belanja. Kalau selama ini kan enggak, dapet tugas ke Jakarta yang di-sempet-sempetin malah belanja, urusan dinas menjadi yang ke sekian…” tutur Kresno bernada mencibir.
“Masalahnya, Barry, jangan-jangan sebagian menteri dan para pejabat daerah itu gak paham dengan persoalan yang dihadapi bangsa ini… Kan banyak di antara mereka itu dapat mencapai posisinya sekarang karena beruntung aja… yang semula, misalnya, cuma tukang ojek, lalu aktif di partai politik, eh… kepilih jadi anggota DPR atau DPRD dan kemudian bisa jadi menteri atau bupati dan sebagainya. Nasib baik dah…” ungkap David.
“Lagian, kalaupun seharian penuh ikut memelototi diskusi tersebut, belum tentu dapat mengatasi persoalan bangsa yang telanjur menggunung… Godaan terlalu banyak bagi para pejabat kita… Apalagi, setiap departemen jalan sendiri-sendiri, susah deh…” Kresno menambahkan.
“Mohon maaf, bapak-bapak… Sekarang sudah last order, karena kitchen kami segera tutup. Apakah masih mau nambah minuman atau makanan… Kalau tidak, kami persiapkan bill-nya deh ya…” ujar Diana, pramusaji yang paling akrab dengan tiga sekawan itu, memotong pembicaraan mereka yang sedang seru itu.
“Diana… sudah berapa kali kubilang, nggak usah ngomong keinggris-inggrisan kenape… Pakai last order, kitchen, bill segala, emang gak ada bahasa Indonesia-nya…” sergah Kresno.
“Maaf, Pak… Udah kebiasaan… Jadi, nggak ada order eh pesanan lagi nih,” kata Diana dengan nada manja.
“Buatkan tagihannya saja deh. Kali ini saya yang nraktir, Bang…” ucap Subarry seakan minta persetujuan. “Lumayan, abis dapet bonus…”
“Ngomong-ngomong, sekarang kok orang-orang pada demen ngomong dicampur bahasa Inggris ya… Kayaknya kurang bangga menggunakan bahasa Indonesia lho. Contohnya itu tadi, si Diana dan banyak temen seprofesinya, yang cenderung keinggris-inggrisan. Padahal, kalau diajak ngobrol lebih lanjut dengan bahasa Inggris juga kagak bisa…” cetus David.
“Betul tuh, Bang… Seharusnya, Oktober ini kan bulan Bahasa ya, seluruh rakyat Indonesia harus merasa bangga dong ngomong dalam bahasa Indonesia… Dari acara berjudul National Summit saja, itu juga keinggris-inggrisan. Udah gitu, ketika menyampaikan sambutan selama 72 menit, Pak Esbeye ngomong di mimbar, setidaknya ada 75 kata sambutannya dalam bahasa Inggris.
“Oh ya… Mungkin ada baiknya mencontoh sikap Bung Hatta, Adam Malik, dan Ali Alatas itu ya… Meskipun pergaulan mereka sangat Barat, mereka itu kalau di dalam negeri tidak pernah bicara kecuali berbahasa Indonesia. Bagi mereka, itulah salah satu kehormatan bangsa yang berdaulat, dan sebagai bangsa kita beruntung lho dapat memiliki bahasa sendiri,” tutur David.
“Iya ya… Seharusnya, siapa pun pejabat kita, hendaknya memelopori penggunaan bahasa Indonesia secara yang baik dan benar ya… Agar masyarakat juga ikut bangga kepada bahasa sendiri, bahasa Indonesia… Lha kalau bukan kita sendiri yang mau menghargainya, siapa lageee…. Apa kita perlu surati Pak Esbeye, supaya mewajibkan juga para pejabat berbahasa yang baik dan benar serta jangan banyak mengutip bahasa asing…” Subarry menambahkan.
“Ah, jangan… jangan… jangan melaporkan kelemahan pejabat kepada Presiden… Entar kita malah dianggap melanggar Undang-Undang Rahasia Negara… ha ha ha…” kata Kresno. “Mau, diciduk seperti pejabat KPK itu…” (sumber : pojok cafe/bisnis.com).
“Itu tuh… Tiga hari terakhir ini sedang diselenggarakan hajatan nasional-National Summit-yang melibatkan pucuk pimpinan organisasi bisnis, organisasi masyarakat, maupun berbagai tokoh dengan pejabat tinggi pemerintahan. Itu memang baru sekali ini sih, tapi saya kira kok biasa-biasa saja ya…” kata Kresno Noyorono sambil tetap mengamati tampilan pada layar perangkat seluler di tangannya.
“Enggak lah, Bang Noy… Gini-gini, saya kan hadir di acara tersebut, mewakili asosiasi usaha saya. Pertemuan itu dinamis sekali dan benar-benar berkualitas. Banyak petinggi perusahaan yang hadir,” Subarry mencoba menjelaskan.
“Bahkan, para menteri terkait ngejogrok di berbagai ruang sidang itu lho, mengikuti langsung diskusi dengan para peserta dialog.”
“Oo gitu… Lah apa hebatnya kalau diskusi dihadiri pejabat tinggi dan menteri… itu kan biasa… Yang penting tuh, materi yang dibahas benar-benar hebat nggak… Dapat menemukan solusi untuk persoalan yang diperbincangkan nggak…” ungkap David masih dengan nada skeptis.
“Wow, tentu saja Bang Suto… Yang mereka bahas ini persoalan bangsa… maju mundurnya bangsa kita lho…” ujar Subarry menegaskan.
“Tumben… Biasanya, menteri-menteri itu kalau sudah membuka seminar ataupun diskusi ini dan itu kan langsung ngacir… Mana pernah mereka mau mendengarkan materi yang dibahas di seminar. Makanya, seminar hebat-hebat di negeri ini jarang menghasilkan manfaat, karena rekomendasinya cuma tersimpan di map peserta, gak sampai ke telinga penguasa,” Kresno menanggapi kekaguman Subarry masih dengan nada datar.
“Saya kira kali ini nggak lho Bang… Para menteri dan pejabat tinggi itu hampir seharian lho di berbagai ruang sidang. Kayaknya sih, mereka ini dipaksa sama Pak Esbeye untuk ngikuti berbagai pembahasan atas masalah-masalah yang sering dihadapi bangsa kita itu,” jawab Subarry sambil mengaduk-aduk gelas minuman favoritnya, Kopi Gayo.
“Ooh, pantesan mereka kerasan nungguin diskusi, wong disuruh bosnya. Kan menteri-menteri sekarang ini akan dievaluasi secara ketat oleh presiden… kalau tidak patuh atau lalai menjalankan tugas dalam 100 hari pertama atau setiap tahun, status mereka akan langsung berubah menjadi mantan menteri, he he he…” kata Kresno.
“Tapi, peserta diskusi pun semangat lho membahas berbagai persoalan bangsa itu dong, Bar… Jadi, ada harapan negeri kita akan dapat mencapai kemajuan dalam waktu dekat ya,” David bertanya sambil penasaran.
“Enggak juga sih, Bang… Karena, banyak juga peserta yang kayaknya kurang serius dan konsentrasi… Mungkin nggak ngeh dengan topik yang dibicarakan… Malah, kelihatannya sih, beberapa peserta yang tampaknya dari daerah lebih milih turun dan belanja. Kebetulan, lokasi acara di sebuah mal mewah di kawasan pusat bisnis…” jawab Subarry.
“Lha, yang gitu itu penyebab nggak kunjung majunya pembangunan di daerah. Seharusnya, gubernur dan bupati atau walikota yang dapet perjalanan dinas ke Jakarta memprioritaskan tugasnya dulu, baru kalau acara udah kelar, bisa belanja. Kalau selama ini kan enggak, dapet tugas ke Jakarta yang di-sempet-sempetin malah belanja, urusan dinas menjadi yang ke sekian…” tutur Kresno bernada mencibir.
“Masalahnya, Barry, jangan-jangan sebagian menteri dan para pejabat daerah itu gak paham dengan persoalan yang dihadapi bangsa ini… Kan banyak di antara mereka itu dapat mencapai posisinya sekarang karena beruntung aja… yang semula, misalnya, cuma tukang ojek, lalu aktif di partai politik, eh… kepilih jadi anggota DPR atau DPRD dan kemudian bisa jadi menteri atau bupati dan sebagainya. Nasib baik dah…” ungkap David.
“Lagian, kalaupun seharian penuh ikut memelototi diskusi tersebut, belum tentu dapat mengatasi persoalan bangsa yang telanjur menggunung… Godaan terlalu banyak bagi para pejabat kita… Apalagi, setiap departemen jalan sendiri-sendiri, susah deh…” Kresno menambahkan.
“Mohon maaf, bapak-bapak… Sekarang sudah last order, karena kitchen kami segera tutup. Apakah masih mau nambah minuman atau makanan… Kalau tidak, kami persiapkan bill-nya deh ya…” ujar Diana, pramusaji yang paling akrab dengan tiga sekawan itu, memotong pembicaraan mereka yang sedang seru itu.
“Diana… sudah berapa kali kubilang, nggak usah ngomong keinggris-inggrisan kenape… Pakai last order, kitchen, bill segala, emang gak ada bahasa Indonesia-nya…” sergah Kresno.
“Maaf, Pak… Udah kebiasaan… Jadi, nggak ada order eh pesanan lagi nih,” kata Diana dengan nada manja.
“Buatkan tagihannya saja deh. Kali ini saya yang nraktir, Bang…” ucap Subarry seakan minta persetujuan. “Lumayan, abis dapet bonus…”
“Ngomong-ngomong, sekarang kok orang-orang pada demen ngomong dicampur bahasa Inggris ya… Kayaknya kurang bangga menggunakan bahasa Indonesia lho. Contohnya itu tadi, si Diana dan banyak temen seprofesinya, yang cenderung keinggris-inggrisan. Padahal, kalau diajak ngobrol lebih lanjut dengan bahasa Inggris juga kagak bisa…” cetus David.
“Betul tuh, Bang… Seharusnya, Oktober ini kan bulan Bahasa ya, seluruh rakyat Indonesia harus merasa bangga dong ngomong dalam bahasa Indonesia… Dari acara berjudul National Summit saja, itu juga keinggris-inggrisan. Udah gitu, ketika menyampaikan sambutan selama 72 menit, Pak Esbeye ngomong di mimbar, setidaknya ada 75 kata sambutannya dalam bahasa Inggris.
“Oh ya… Mungkin ada baiknya mencontoh sikap Bung Hatta, Adam Malik, dan Ali Alatas itu ya… Meskipun pergaulan mereka sangat Barat, mereka itu kalau di dalam negeri tidak pernah bicara kecuali berbahasa Indonesia. Bagi mereka, itulah salah satu kehormatan bangsa yang berdaulat, dan sebagai bangsa kita beruntung lho dapat memiliki bahasa sendiri,” tutur David.
“Iya ya… Seharusnya, siapa pun pejabat kita, hendaknya memelopori penggunaan bahasa Indonesia secara yang baik dan benar ya… Agar masyarakat juga ikut bangga kepada bahasa sendiri, bahasa Indonesia… Lha kalau bukan kita sendiri yang mau menghargainya, siapa lageee…. Apa kita perlu surati Pak Esbeye, supaya mewajibkan juga para pejabat berbahasa yang baik dan benar serta jangan banyak mengutip bahasa asing…” Subarry menambahkan.
“Ah, jangan… jangan… jangan melaporkan kelemahan pejabat kepada Presiden… Entar kita malah dianggap melanggar Undang-Undang Rahasia Negara… ha ha ha…” kata Kresno. “Mau, diciduk seperti pejabat KPK itu…” (sumber : pojok cafe/bisnis.com).
Republik Mafioso
Sabtu 7 November 2009
“Mas…aku hampir dua minggu di luar negeri, tapi ngikutin berita dari Internet….payah…mau pecat pejabat aja kok pakai bentuk tim, dan belum tentu berani mecat…”
Terus terang, saya menikmati kalimat itu. Meski terbiasa berpikir positif, rangkaian peristiwa politik, dan hukum di Tanah Air belakangan ini memang mengusik ketenangan jiwa dan pikiran, sehingga saya menjadi begitu negatif.
Kalimat tersebut sebenarnya adalah curhat seorang kawan, melalui fasilitas messenger di gadget saya. Meski implisit, tertangkap jelas maksud kalimat tersebut, soal leadership, berkaitan dengan kasus “cicak” versus “buaya” yang mengaitkan sejumlah petinggi penegak hukum di negeri ini.
“Cicak” memang dianggap merepresentasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan “buaya” mewakili institusi kepolisian, merujuk istilah yang dipopulerkan petinggi kepolisian, setelah mencuatnya kasus Bibit Samad Rianto dan dan Chandra M. Hamzah.
Tolong, jangan berharap saya memperjelas lebih jauh lagi soal curhat tersebut, karena Anda tahu, hari ini sedang musim tangkap-menangkap dan demam sadap-menyadap. Tentu saya takut kena tangkap, seperti nasib Bibit dan Chandra, dua petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini nonaktif setelah menjadi tersangka kasus penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan polisi.
Apalagi, kini mulai terdengar kabar adanya ancam-mengancam oleh aparat penegak hukum, selain perang urat syaraf kepada pihak-pihak yang dianggap tidak pro-kepada institusi penegak hukum yang kini sedang beperkara.
Ketimbang dihantui perasaan cemas dan takut, kita nikmati saja drama hukum yang kian panas belakangan ini. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi membuka rekaman percakapan berkaitan dengan dugaan rekayasa kasus Bibit-Chandra, yang disiarkan langsung sehari penuh oleh sebuah televisi swasta.
Drama itu memang enak ditonton dan lucu, meskipun sesungguhnya amat memalukan.
Percakapan yang disadap oleh KPK tersebut cetho welo-welo alias terang benderang, mencuatkan persepsi bahwa mafia peradilan ternyata masih eksis, kalau tak boleh dibilang justru merajalela.
Sulit untuk menampik kesan bahwa seorang warga negara biasa begitu mudah mengatur proses hukum yang tengah ditangani aparat penegak hukum, jika menyimak rekaman percakapan yang disiarkan terbuka melalui sidang MK tersebut.
Melegakan ketika kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat mengumumkan program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu-yang tenggelam oleh kasus “cicak” versus “buaya” itu-bertekad mengganyang mafia hukum yang telah merugikan masyarakat secara material.
Kalau boleh menduga-duga, mungkin saja Presiden kesal, karena upaya perang melawan korupsi, seperti menemui jalan buntu tersumbat oleh ulah mafia hukum tersebut. Padahal, seingat saya, saat kampanye pemilu lalu, Presiden SBY-panggilan akrab bagi Yudhoyono-yang berpasangan dengan Boediono, begitu gencar menjual janji pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Presiden, agaknya supaya tidak dituding memihak atau sebaliknya menyudutkan instansi tertentu, mengatakan mafia hukum ada di mana-mana. Bisa di lembaga kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan KPK. Ada pula mafia di departemen-departemen, termasuk yang berkaitan dengan pajak hingga bea cukai, jika merujuk keterangan Kepala Negara itu.
Saya setuju. Apalagi, menonton kembali drama pertarungan KPK dengan kepolisian, yang melatari pernyataan Presiden itu, tak kalah seru dengan menikmati serial bioskop layar lebar The Godfather, sebuah film tentang kisah mafioso Italia yang telah mengendalikan sistem politik dan bisnis di Amerika.
Bahkan bisa jadi kisah mafioso Indonesia lebih seru, karena banyak versi mafioso, termasuk mafioso politik, mafioso ekonomi dan mafioso peradilan. Jalinan antarkelompok mafioso itu, bahkan sudah sedemikian rumit, sehingga upaya perang melawan korupsi seperti menghantam tembok tebal karena terbentur di mana-mana, bahkan oleh institusi penegak hukum itu sendiri.
Tanpa bermaksud memihak Bibit, suka nggak suka, saya harus memercayai pernyataannya, bahwa upaya memberantas korupsi di negeri ini akan sangat sulit sepanjang sistem politik masih menghalalkan money politics.
Menggarisbawahi pernyataan itu, peran mafioso politik di negeri yang tengah membangun demokrasi ini ternyata berada di titik sentral. Dari lingkaran mafioso politik itulah, sesungguhnya hubungan antara hukum, kekuasaan, dan bisnis bertali-temali seperti benang kusut yang benar-benar ruwet.
Tak heran, kasus “cicak” versus “buaya” telah melahirkan banyak spekulasi, termasuk kaitannya dengan kasus Bank Century hingga dana kampanye pada pemilu lalu, meski dalam berbagai kesempatan dicoba dibantah.
Banyak ilustrasi lain soal mafioso politik itu. Anda tentu masih ingat hak angket tentang bahan bakar minyak (BBM) yang dicoba digelar oleh anggota DPR periode 2004-2009 beberapa waktu silam, yang kemudian lenyap begitu saja.
Belakangan, ternyata, muncul pengakuan mantan anggota DPR ke KPK, yang mengaku menerima uang gratifikasi senilai Rp100 juta berkaitan dengan angket tersebut. Tanpa perlu disebut siapa yang memberikan uang, penerima gratifikasi tersebut kabarnya mencapai 39 orang anggota dewan.
Sekadar contoh lain adalah kasus yang dilaporkan Agus Tjondro berkaitan dengan pemilihan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, di mana sejumlah 41 orang anggota dewan disebutkan menerima uang Rp500 juta per orang untuk memuluskan calon tertentu.
Seorang Bupati yang ditangkap KPK, contoh lainnya, membuat surat keputusan untuk dirinya sendiri, yang menetapkan anggaran rumah tangga pribadi sebesar Rp50 juta sebulan, karena gaji bupati hanya sekitar Rp5 juta sebulan. Silakan diteruskan sendiri, karena daftarnya akan sangat panjang.
Terlalu naïf jika kondisi itu dianggap sebagai “ongkos” untuk membangun demokrasi, karena semestinya ekses buruk semacam itu dapat dihindarkan. Apalagi banyak pejabat, termasuk Presiden, mengatakan negeri ini tengah bergerak menuju reformasi yang semakin kokoh, termasuk reformasi birokrasi dan reformasi institusi penegak hukum.
Tentu senang mendengar retorika semacam itu, tetapi sungguh sedih melihat kenyataan yang terjadi sesungguhnya. Apalagi setelah rekaman pembicaraan para sirkus alias “opsir markus”, kalau boleh meminjam istilah Bibit, disiarkan luas oleh televisi ke seluruh penjuru negeri. Istilah markus belakangan dipakai sebagai akronim makelar kasus.
Banyak orang gondok dan marah. Sebuah koran ternama di Ibu Kota menulis, nama baik Presiden dipertaruhkan akibat kasus ini. Dan di facebook, sejumlah orang menulis statusnya dengan aneka istilah, dari revolusi hingga ‘people power’.
Akan tetapi, waspada dan hati-hatilah menulis status di facebook. Kalau tidak waspada atau salah tulis, Anda bisa ditangkap dengan tuduhan memprovokasi ‘people power’. Waladalah! (Sumber: pojok cafe/bisnis.com).
Selasa, 10 November 2009
National Summit dan masa depan RISemua tidak akan berjalan jika tidak ada komitmen dari seluruh stakeholder
Beberapa hari ini, bangsa Indonesia mempunyai hajat besar, Forum Pertemuan Nasional (National Summit). Sebanyak 1.424 stakeholders, mulai dari pejabat pemerintah, Kadin, DPR, DPRD, korporasi, akademisi, hingga LSM berkumpul untuk merumuskan agenda pembangunan 5 tahun ke depan.Forum akbar bertema "Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil, dan Demokratis" ini digelar di Menara Bidakara Jakarta pada 29-30 Oktober 2009. Kali ini, bukan hanya masalah ekonomi saja yang dibicarakan, melainkan juga mencakup kesejahteraan sosial sampai pertahanan keamanan.Mampukah National Summit 2009 menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara ini?Pada awal pemerintahan SBY yang kedua, tantangan yang dihadapi cukup besar. Selain kondisi ekonomi yang tidak menentu, terutama infrastruktur dan energi, kondisi masyarakat Indonesia juga belum bisa dikatakan sejahtera. Tingkat kemiskinan masih tinggi, hampir 35 juta jiwa (15%), begitu juga pengangguran, yang mencapai 10 juta (9%).Selain itu kondisi politik, hukum, dan keamanan juga belum stabil. Struktur lembaga negara masih rancu, otonomi daerah masih amburadul, korupsi banyak, sampai kondisi keamanan yang masih rawan. Belum lagi upaya menjaga kedaulatan negara yang belum dilakukan secara maksimal.Di sisi lain, tantangan global juga semakin besar. Dunia masih belum lepas dari krisis ekonomi global. Belum lagi permasalahan perubahan iklim yang kompleks, membuat banyak negara berharap penuh kepada Indonesia untuk menjadi yang terdepan dalam memerangi pemanasan global.Dengan kondisi seperti itu, cukup tepat kiranya pemerintah mengadakan National Summit, agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, tidak miskin, aman, dan bisa menjadi pemimpin dunia.Dalam National Summit 2009, ada beberapa agenda yang dibahas. Pertama, bidang ekonomi. Pembahasan akan difokuskan pada enam sektor, yaitu persoalan pembangunan infrastruktur, energi, transportasi, pangan, industri, dan jasa lainnya. Bidang kedua adalah kesejahteraan masyarakat. Agenda yang dibicarakan adalah permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perubahan iklim, dan keagamaan.Adapun, di bidang politik, hukum dan keamanan, akan memfokuskan diri pada pemantapan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi, terorisme; serta reformasi hukum.Semua agenda itu akan dibawa oleh pemerintah pusat untuk dibahas bersama pemerintah daerah, LSM, serikat pekerja, media, dan dunia usaha."Sedikit" Perbaikan Pemerintah sebagai penyelenggara harus bisa memaparkan program kerjanya selama 100 hari, 1 tahun, sampai 5 tahun ke depan dengan baik. Kita akan melihat, seperti apa kemampuan pemerintah baru ini melalui rumusan program kerjanya. Harapannya, program yang sudah berjalan dengan baik, dilanjutkan. Sementara program yang gagal bisa diperbaiki, dan yang paling penting lagi, menciptakan program-program baru yang inovatif dan realistis.Sebagai contoh, di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro sudah lumayan meskipun jauh dari target awal pemerintah 5 tahun yang lalu. Lewat triple track strategy, pemerintah saat itu menargetkan pertumbuhan rerata 6,6% (2004-2009), penurunan pengangguran dari 9,5% ke 5,1% dan kemiskinan dari 16,6% ke 8,2%. Namun, target itu jauh dari tercapai, karena lemahnya implementasi dan koordinasi. Kualitas pertumbuhan rendah, penyerapan tenaga kerja minim, dan ketimpangan kian lebar. Penyerapan kerja kian didominasi sektor informal, sejalan dengan deindustrialisasi di sektor industri.Oleh karena itu, yang harus dilakukan saat ini adalah menggerakkan ekonomi riil melalui penurunan suku bunga bank, pemberian kredit lunak bagi UKM, sampai pemberian insentif khusus bagi industri tertentu, terutama yang padat karya.Selain itu, regulasi juga harus diperbaiki misalnya dengan program one window yang akan diimplementasikan tahun depan.Persoalan energiYang tidak kalah pentingnya adalah masalah infrastruktur, terutama penyediaan energi baik listrik maupun bahan bakar. Kondisi listrik yang byar pet merupakan kelemahan mencolok pemerintah periode lalu. Sejumlah perbaikan harus dilakukan, misalnya peninjauan ulang blue print energi, termasuk proyek pembangkit listrik 10 MW, harus tepat sasaran. Begitu juga penyediaan bahan bakar yang merupakan salah satu elemen penting dalam menggerakkan sektor riil. Pemerintah harus bisa menggenjot produksi BBM agar tidak impor, termasuk mengoptimalkan pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, air, surya, angin, gelombang, bahkan biomassa. Jika itu bisa dilakukan, suplai energi akan terjamin.Sementara itu, di bidang kesra, diperlukan upaya maksimal untuk mengatasi kemiskinan. Program-program yang sudah teruji seperti PNPM, KUR, Jamkesmas dan PKH harus lebih dioptimalkan. Adapun, program yang tidak jelas seperti BLT, harus ditinjau ulang karena memanjakan masyarakat dan menyedot APBN yang besar. Perlu ada program pengganti yang lebih mendidik lagi.Fokus lain adalah permasalahan perubahan iklim. Mengingat besarnya dampak yang akan menimpa bangsa ini akibat pemanasan global, upaya-upaya komprehensif harus segera dilaksanakan. Misalnya, menghentikan sekarang juga pembakaran dan perusakan hutan, terumbu karang, dan illegal fishing, sampai mengupayakan aplikasi teknologi ramah lingkungan, seperti pemanfaatan sampah untuk energi. Jika bisa dilakukan, kita akan menjadi leader dalam upaya perang melawan pemanasan global.Bidang polhukam juga tidak boleh diabaikan. Kestabilan politik adalah kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, akan meningkatkan kepercayaan diri dan dunia internasional, bahwa ternyata bangsa Indonesia adalah bangsa yang jujur, beradab, dan bermartabat.Hal lain yang harus diperhatikan adalah jaminan keamanan bagi seluruh elemen, baik WNI maupun WNA. Karena semakin aman suatu bangsa, semakin banyak orang yang berinvestasi dan berwisata, yang secara otomatis meningkatkan devisa negara. Termasuk yang paling penting adalah menunjukkan kedaulatan negara, misalnya menjaga keutuhan pulau-pulau terluar, memberantas gerakan-gerakan separatis, dan berperan aktif dalam forum internasional. Ini semua akan menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, berdaulat, dan tidak mau diobok-obok bangsa lain.Beberapa hal di atas merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam National Summit 2009. Jika semua bisa dilaksanakan dengan baik, saya yakin tujuan pembangunan ini akan tercapai.Namun, semua tidak akan berjalan jika tidak ada komitmen dari seluruh stakeholder. Oleh karena itu, pemerintah harus merangkul semua pihak, dan menampung seluruh masukan yang muncul dalam forum tersebut. Tentunya implementasi dari forum tersebut diharapkan bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh kalangan dunia usaha, LSM, pekerja, media massa, sampai kalangan rakyat kecil yang akan merasakan dampaknya.Semoga impian menjadi negeri yang besar dan bermartabat bisa terwujud!Oleh M.Sigit CahyonoDirektur Operasional MST Preneurs UGM Yogyakarta, dan Kandidat Doktor di Universiti Teknologi Petronas Malaysia. (Bisnis.com)
Mengatasi ketidakadilan energiAda asumsi pembangkit energi tenaga surya tidak memenuhi syarat keekonomian
Pada awal masa periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden, satu tradisi baru yang tidak pernah ada sebelumnya yaitu Temu Nasional (National Summit) yang digelar 2 hari pada 29-30 Oktober di The Ritz-Carlton, Jakarta.Acara itu dirancang untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum dan reformasi birokrasi. Harapannya, program yang diformulasikan untuk 5 tahun mendatang bisa menjadi milik bersama agar komitmen untuk dikerjakan bersama-sama juga dapat terwujud.Hasil Temu Nasional kemudian telah ditegaskan oleh Presiden dalam sidang kabinet paripurna pada 5 November. Salah satu yang menjadi rumusan adalah masalah kelistrikan yang masuk dalam prioritas di bidang perekonomian.Fokusnya tentu saja pada bagaimana mengatasi krisis energi nasional. Strategi yang jitu harus dilakukan dengan diversifikasi sumber energi sesuai potensi yang dimiliki. Potensi tersebut bersumber dari energi primer dan terbarukan.Selama ini tendensi penggunaan energi masih cenderung bergantung pada sumber primer. Namun, ternyata ini tidak menjamin ketahanan energi nasional pada masa depan. Hal yang ini pun telah sangat disadari oleh negara-negara maju di dunia, khususnya Eropa yang kemudian berlomba-lomba membangun energi terbarukan.Apalagi, sehebat apa pun pengembangan energi primer selama ini, sudah dipastikan sekitar 35% penduduk kita tidak akan menikmatinya. Bahkan bisa dibilang ada ketidakadilan parmanen, kecuali dibuat kebijakan terobosan.Masyarakat seperti apa yang masuk dalam kategori korban ketidakadilan energi ini? Mereka adalah warga negara Indonesia yang tersebar di pulau-pulau kecil yang terpencil, pedalaman dan perbatasan darat maupun laut, termasuk pulau-pulau terluar.Wilayah yang dibicarakan ini merupakan kantong-kantong kemiskinan karena mereka memiliki posisi tawar yang lemah baik secara nasional maupun lokal. Akibatnya, mereka hidup dalam keterbatasan pangan, transportasi, air bersih, pasokan energi (listrik) dan sarana serta prasarana lainnya.Padahal, apa pun yang terjadi dengan mereka, masyarakat terpencil itu juga adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga upaya haruslah dilakukan untuk menyejahterakannya.Sebagai contoh nyata, mereka yang berdiam di pulau-pulau kecil terluar seperti Pulau Miangas yang berada di perbatasan Indonesia-Filipina, utara Sulawesi, yang dihuni oleh 600 penduduk yang mungkin tidak akan dilirik PLN karena tidak ada orientasi profit.Dari sisi jumlah penduduk dan pendapatan, memang benar adanya. Karena masyarakat ini tidak memiliki pendapatan yang pasti. Di samping itu, tingkat isolasi antarpulau cukup tinggi dan jumlah desa hanya satu atau dua setiap pulau yang membuatnya tidak layak disentuh oleh PLN.Penduduk seperti ini tersebar pada ribuan pulau di negara kita mulai dari Pulau Rondo, yang berada di wilayah paling barat, sampai Merauke serta dari Pulau Miangas yang paling utara, hingga Pulau Ndana, yang paling selatan NKRI.Ini serupa dengan wilayah perbatasan darat di pulau besar seperti di Kalimantan dan Papua yang juga bernasib sama karena belum ada infrastruktur jalan dari pusat-pusat pertumbuhan ke sana sehingga PLN pun tidak mungkin masuk. Kalaupun ada upaya pembangunan, dibutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk mewujudkannya.Dengan situasi rumit itu, harus ada solusi penting tanpa mengandalkan energi primer yang tidak mencukupi kebutuhan seluruh warga Indonesia.Energi suryaNegara ini harus menyadari keberadaannya yang terlahir sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di garis khatulistiwa, sehingga dikategorikan sebagai negara tropis. Maka, sudah dipastikan intensitas cahaya matahari yang diperoleh lebih tinggi. Matahari sebagai energi terbarukan menjadi suatu keunggulan.Konon, sumber energi ini memiliki kapasitas terrawatt dibandingkan dengan PLN yang hanya berkapasitas gigawatt. Diperkirakan rerata radiasi harian matahari mencapai sekitar 4,8 kWh per meter2.Ini cukup beralasan jika sumber energi ini perlu dipertimbangkan agar menjadi fokus pembangunan energi kita ke depan. Sumber seperti ini sangat cocok untuk masyarakat di pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik, pabrik es mini, penerangan jalan, penyimpanan vaksin di puskesmas, pompa air, televisi dan lain-lain.Di kota-kota besar, energi ini pun dapat digunakan untuk penerangan di jalan dan lapangan parkir seperti yang dilakukan PT LEN di Bandung yang menggunakan energi surya untuk pabrik solar modul.Dari langkah ini saja akan terjadi penghematan energi dari bahan bakar minyak. Satu mega-watt energi matahari bisa mengurangi konsumsi bahan bakar minyak sebanyak kurang lebih 500 kiloliter per tahun.Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan dengan perangkat teknisnya, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sejak 2003--2009 telah berupaya memberikan bantuan listrik tenaga surya (LTS) dengan tiga sistem yaitu solar home system (SHS), hybrid system dan sistem terpusat (stand alone). Total bantuan listrik tenaga surya berupa unit SHS telah diberikan kepada 3.931 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 64 pulau, 16 provinsi dan 26 kabupaten/kota.Hybrid system dialokasikan untuk 890 KK yang tersebar di empat provinsi, sembilan kabupaten/kota dan enam pulau. Sementara sistem terpusat akan melayani 1.200 KK yang tersebar di lima provinsi, enam kabupaten/kota dan lima pulau.Sekarang, pulau-pulau yang telah memperoleh bantuan ini dapat menikmati listrik yang tidak pernah padam meskipun listrik di Ibu Kota justru kerap mati bergiliran. Sialnya, tidak bisa semua pulau dilayani sehingga timbul kecemburuan di masyarakat pulau tetangganya.Yang menjadi persoalan, adanya semacam asumsi bahwa membangun pembangkit energi tenaga surya (PLTS) dianggap tidak memenuhi syarat keekonomian alias tidak feasible bahkan dihakimi sebagai barang mewah.Bagaimana mungkin kita berpikir seperti ini sementara negara maju berpikir sebaliknya. Kita tidak bisa tenggelam dengan pemikiran seperti ini. Harus ada upaya untuk menuju keekonomian karena negara maju pasti telah membuat hitungan yang matang dalam jangka panjang.Memang, initial cost pembangunan PLTS pada awal lebih mahal. Namun, operational cost selanjutnya hampir tidak ada. Lagi pula, komponen pembangkit ini diklaim memiliki life time yang panjang.Untuk solar modul misalnya life time bisa mencapai 25 tahun. Sebaliknya PLTD mutlak membutuhkan operational cost di samping komponennya memiliki life time yang pendek. Selain itu, ketergantungan pada bahan bakar minyak pun besar sekali.Ada tiga solusi yang bisa menguatkan terobosan ini. Pertama, diperlukan kebijakan makro ke arah perwujudannya. Kedua, kebijakan di atas kemudian mendasari dibangunnya pabrik sel di Indonesia sedemikian rupa sehingga mengurangi impor sekaligus menghemat devisa.Ketiga, diperlukan kebijakan perbankan kita yang diarahkan pada interest rate yang merangsang investasi di bidang ini.
Menakar retorika ganyang mafiaKalau slogan tidak menyentuh emosi, rakyat tak begitu menggubris
Pemberantasan mafia hukum merupakan bidang nomor satu yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam program 100 hari kerja kabinetnya.Yudhoyono menyerukan kepada seluruh rakyat yang menjadi korban mafia hukum supaya berkirim surat kepadanya melalui PO BOX 9949 Jakarta 10000 dengan kode GM, yang merupakan singkatan Ganyang Mafia.Ketika Yudhoyono mengemukakan slogan Ganyang Mafia, maka retorika pemberantasan korupsi secara total sedang digulirkannya. Retorika tersebut menampakkan keseriusannya karena Ganyang Mafia diletakkan pada urutan teratas dari 15 program yang ditetapkannya.Dalam domain ini, retorika tidak hanya dipahami sebagai seni berbicara di depan khalayak. Biasanya, retorika memang sengaja diciptakan untuk membuat rakyat terpukau dengan gaya pidato pemimpin negara. Retorika tidak pula sebentuk estetika merangkai kata-kata yang sedemikian berbunga-bunga, tapi kosong makna.Retorika, ungkap Kenneth Burke (1897-1993), adalah penggunaan kata-kata oleh manusia untuk membentuk sikap-sikap dan mendorong tindakan-tindakan kepada manusia lainnya. Dalam perspektif Burkian, retorika merupakan kekuatan untuk melakukan persuasi karena pemakaian bahasa diarahkan pada jalinan kerja sama.Ironisnya, retorika Ganyang Mafia tidak atau belum mendapatkan respons yang berarti dari masyarakat. Setelah Yudhoyono mengungkapkannya, media massa justru masih disibukkan dengan pemberitaan konflik antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Retorika Ganyang Mafia tertelan dalam keriuhan kerja Tim Delapan (Tim Pencari Fakta) dan ketidakpuasan rakyat terhadap sikap Komisi III DPR yang menjalin kemesraan dengan pihak kepolisian. Retorika Ganyang Mafia sebagai daya persuasif belum terbukti keampuhannya.Kemungkinan lain adalah media memandang retorika Ganyang Mafia tidak cukup menarik diberitakan secara besar-besaran. Memang, ada slogan provokatif yang sengaja diungkapkan Yudhoyono untuk menarik perhatian.Ganyang mudah dirujuk pada bahasa ideologis yang terjadi pada era kepemimpinan Soekarno. Di situ muncul ungkapan yang sampai saat ini masih populer, yakni Ganyang Malaysia. Ganyang berarti menghabisi pihak lain sampai tuntas. Ganyang bermakna pelenyapan. Ganyang Mafia berarti memberantas pelaku kejahatan, terutama koruptor, sampai tandas.Mafia merupakan organisasi kejahatan bersifat rahasia yang dalam beroperasi melibatkan aparat negara. Para penegak hukum, dari kepolisian, kejaksaan, sampai advokat dikerahkan dalam berbagai aksi kriminalitas mereka, supaya hasil kerjanya meyakinkan secara legal.Mafia, yang selama ini dikenal dalam dunia fiksi, ternyata memang ada dalam semesta fakta. Dugaan itu dapat dirujuk pada ucapan Anggodo Widjojo yang terkesan mudah mengatur pihak-pihak lain dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan kakaknya, Anggoro Widjojo.Seharusnya, retorika Ganyang Mafia menarik diberitakan media dan mendapat tanggapan yang cepat dari masyarakat. Namun, kalau harapan itu tidak terjadi, sangatlah mungkin jika retorika itu dianggap hanya mendompleng popularitas pertikaian Cicak versus Buaya.Ganyang Mafia sekadar menjadi retorika yang berada di luar domain konflik di antara penegak hukum. Buktinya ialah sekalipun nama Yudhoyono dicatut dalam percakapan via telepon yang disadap KPK, mengapa Yudhoyono tidak segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian?Bukankah ini dapat dijadikan bukti di hadapan rakyat bahwa gerakan Ganyang Mafia sedang dimulai?Namun, apa pun yang terjadi, jika Ganyang Mafia telah dijelmakan sebagai retorika, ada tiga takaran yang dapat digunakan untuk membuktikan kesungguhannya. Merujuk pemikiran Aristoteles (384-322 SM), tiga takaran itu adalah: pertama, ethos yang berarti karakter dan kredibilitas pengucap retorika mampu mempengaruhi rakyat untuk memertimbangkan ucapan-ucapannya karena sang pengucap retorika memang pantas dipercaya.Dalam hal ethos, Yudhoyono memiliki kredibilitas itu. Hal itu bisa dibuktikan meski ada familinya yang terlibat korupsi, Yudhoyono tetap menghormati proses hukum yang telah dilakukan. Selain itu, Yudhoyono dalam berbagai kampanye pemilihan presiden selalu memamerkan prestasinya dalam memberantas korupsi.Kedua, logos yang bermakna pemakaian penalaran untuk mengonstruksikan aneka argumentasi yang dikemukakan sang pengucap retorika. Misalnya, pengerahan angka statistik kejahatan korupsi, rakyat yang mengalami pemiskinan akibat uang negara dijarah, dan contoh konkret korupsi yang menghambat investasi.Di sisi ini, Yudhoyono menyatakan secara transparan bahwa mafia hukum, selain merusak rasa keadilan, juga menimbulkan kerugian material bagi korban. Mafia hukum itu, tegas Yudhoyono, bisa berlangsung pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, departemen-departemen, sektor pajak, bea cukai, dan sebagainya.Bentuk mafia itu berupa makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jualbeli perkara, mengancam saksi, pungutan tidak semestinya, dan sebagainya.Ketiga, pathos yang berarti penggunaan kekuatan emosional untuk menarik perhatian masyarakat. Bahasa provokatif yang dimaksudkan memancing emosi massa sengajah dikerahkan.Ganyang Mafia memenuhi kriteria itu. Bahkan, slogan yang menggunakan kekuatan emosional itu sengaja diandalkan. Akan tetapi, kalau slogan itu tidak menyentuh aspek emosional massa berarti rakyat tak begitu menggubrisnya. Retorika Ganyang Mafia majal karena pemberantasan korupsi belum dilakukan maksimal.Bertindak koruptifAda sisi lain retorika yang patut diperhatikan, yaitu retorika itu sendiri punya kemungkinan bertindak koruptif. Korupsi dalam hal ini dimaknai secara luas sebagai kecurangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lainnya.Retorika bisa membuahkan korupsi karena-sebagaimana dikemukakan Alpaslan, Green, dan Mitroff (2008)-melibatkan peran pemakaian bahasa dalam membuat keputusan etis. Dalam perspektif retorika, ucapan yang dikemukakan seseorang mengonstruksikan dan membentuk identitas diri, sedangkan identitas diri dipengaruhi oleh interaksi-interaksi sosial. Dengan demikian, retorika juga menunjukkan perkembangan moral.Jika pathos mendominasi retorika, kekuatan logos dan ethos lemah. Jika ethos mendominasi, kekuatan pathos secara moderat kuat, logos lemah tetapi sedang meraih kekuatannya. Dan, jika logos mendominasi, kekuatan pathos dan ethos secara moderat kuat.Jenis takaran mana yang mendominasi retorika Ganyang Mafia? Apakah pathos, ethos, atau logos? Semoga saja bukan kekuatan pathos yang mendominasi retorika itu. Daya tarik emosional sengaja ditonjolkan, sedangkan daya penalaran dan kekuatan personal sang pengucap hanya tenggelam di dalamnya.Pada situasi ini, retorika Ganyang Mafia sekadar menjadi untaian bunga-bunga kata, tetapi kosong makna, karena tidak mampu mendorong rakyat mengambil aksi-aksi nyata.
Oleh Triyono LukmantoroDosen FISIP Universitas Diponegoro Semarang
'Program 100 hari KIB II ambisius'
JAKARTA: Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang fokus dan terlalu ambisius dilihat dari target yang ingin diraih dalam kurun waktu tersebut.Penilaian itu disampaikan Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mengomentari 15 program pemerintah yang dianggap mendesak untuk direalisasikan dalam 100 hari pertama masa kerja KIB II."Jangan lupa, program-program tersebut dilakukan tidak dalam vakum peristiwa, tetapi di tengah-tengah terjadinya peristiwa yang mengitarinya seperti saat ini terjadinya kasus perseteruan KPK vs Polri," kata Muhadjir kemarin.Karena tidak dalam vakum peristiwa, lanjut pakar politik tersebut, maka dampaknya konsentrasi dan energi pemerintah terpecah. Di satu sisi pemerintah harus menjalankan program-programnya, tetapi di sisi lain harus memperhatikan kasus yang terjadi saat ini, seperti adanya gempa dan lainnya.Dengan adanya 15 program yang telah dicanangkan, menurutnya, pemerintah terkesan ingin menangani banyak hal dalam waktu yang pendek."Menurut saya, program superprioritas itu adalah membangkitkan ekonomi sektor riil."Sebelumnya, Presiden SBY mengumumkan 15 program prioritas 100 hari pertama KIB II, antara lain pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, pasokan listrik, serta peningkatan produksi dan ketahanan pangan.Dalam perkembangan lain, pelantikan sejumlah wakil menteri dijadwalkan akan dilakukan besok (Rabu). Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian apakah para wakil menteri tersebut akan dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."Pelantikannya bisa Presiden, bisa didelegasikan, meski belum ada kepastian Presiden yang melantik. Akan tetapi, untuk yang pertama kali mestinya Presiden."Dia menambahkan kewenangan para wakil menteri akan tertuang dalam Keputusan Presiden, yang juga akan diteken Presiden dalam waktu dekat.Wakil menteriSudi menuturkan Presiden akan melantik sekitar enam atau tujuh wakil menteri. Pos-pos yang akan ditempati adalah menteri keuangan, menteri perindustrian, menteri perhubungan, menteri pertahanan, dan menteri pertanian. Dia memastikan pejabatnya adalah pegawai negeri sipil.Sementara itu, pelantikan Kepala BKPM terpilih Gita Wirjawan yang semula dijadwalkan kemarin urung dilakukan, kendati Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Gita telah diteken pekan lalu.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa pekan lalu menyebutkan dia akan melantik Gita di kantornya, Senin.Hatta mengatakan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Gita telah diteken pekan lalu sehingga pejabat tersebut sudah dapat bekerja dan tidak perlu menunggu pelantikan."Banyak sekali pelantikan itu 3 bulan kemudian [setelah Keppres diteken]. Tapi kalau Keppres itu sudah turun, sudah harus bekerja," ujarnya. (k24/ Ratna Ariyanti)
'Kasus Bibit & Chandra tak cukup bukti'SBY: Polri & Kejaksaan agar respons laporan Tim Delapan
JAKARTA: Kepolisian dinilai tidak memiliki cukup bukti untuk menjerat dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah dalam kasus dugaan penyuapan atau pemerasan.Penegasan itu disampaikan Ketua Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit dan Chandra atau Tim Delapan, Adnan Buyung Nasution, dalam keterangan pers di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, kemarin.Setelah sepekan meminta keterangan dan klarifikasi sejumlah pihak, termasuk Kapolri dan Jaksa Agung, Tim Delapan kemarin sore mengirimkan laporan sementara kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto."Setelah melakukan gelar perkara [dengan] polisi dan kejaksaan, kepolisian dinilai memiliki bukti yang tidak cukup dalam perkara ini. Presiden akan mengambil langkah selanjutnya setelah adanya rekomendasi ini," kata Buyung.Jika pun ada indikasi pidana suap, sambungnya, aliran dana itu hanya sebatas dari Direktur PT Masaro Radiokom Anggodo Widjojo ke Ary Muladi atau Yulianto.Ary Muladi kemarin tidak memenuhi panggilan Mabes Polri untuk diperiksa karena belum mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.Tim Delapan juga menemukan bukti kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bibit dan Chandra sangat lemah. "Andaikata pun kasus ini dipaksakan, saya ulangi dipaksakan, untuk diajukan ke pengadilan dengan dakwaan penyalahgunaan wewenang, kasus itu pun lemah karena menggunakan pasal karet."Terlebih lagi, ungkap Buyung, tindakan Bibit dan Chandra yang disangkakan ternyata adalah prosedur lazim yang juga dilakukan oleh pimpinan KPK periode sebelumnya.Tim Delapan hari ini masih akan memanggil Deputi Penindakan KPK Ade Raharja dan mantan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, serta Eddie Sumarsono.Diminta meresponsSementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri untuk merespons laporan perkembangan Tim Delapan.Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto seusai rapat terbatas di Istana Negara, kemarin malam. Tampak hadir pula Menko Perekonomian Hatta Rajasa.Presiden segera menggelar rapat setelah Djoko menyampaikan laporan Tim Delapan tersebut.Rapat dimulai sekitar pukul 21.00 WIB dan rampung menjelang tengah malam. "Kesimpulan dari surat disampaikan Tim Delapan kemudian Presiden sampaikan surat itu untuk jadi bahan pertimbangan dan masukan," ujar Djoko.Dia menambahkan terdapat dua substansi dari laporan perkembangan Tim Delapan, yaitu bukti yang dimiliki penyidik dinilai belum cukup dan adanya mata rantai yang hilang dalam aliran dana dari Anggodo Widjojo.Presiden, lanjut Djoko, tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses hukum.Pada pertengahan September 2009, Bibit dan Chandra ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena dituduh menyalahgunakan wewenang dengan menetapkan status cegah terhadap Anggoro Widjojo-bos PT Masaro Radiokom yang kini buron-serta menetapkan/mencabut status cegah atas diri Djoko S. Tjandra, pemilik PT Era Giat Prima, yang kini buron terkait kasus cessie Bank Bali. Setelah itu, keduanya juga dituding menerima suap atau melakukan pemerasan.Sementara itu, seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR, kemarin, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan sudah memiliki bukti atas kasus yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra."Memang tidak ada bukti aliran dana, tetapi kita punya alat bukti lainnya yang bisa disimpulkan oleh Jampidsus [Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus]. Ada bukti kuat," katanya.Dalam raker tersebut, Hendarman mengatakan siap mengundurkan diri kalau memang dirinya bersalah dan diminta oleh Presiden untuk mundur karena dianggap tidak mampu mengemban tugas."Seandainya Presiden meminta saya mundur saya siap kapan pun. Pertama saya tidak melihat diri saya terlibat dan secara jantan tanpa diminta saya siap [mundur]," katanya.Namun, mengutip pepatah Jawa, Hendarman menegaskan dirinya tidak mau tinggal gelanggang calong playu yang artinya meninggalkan tanggung jawab atau lari dari permasalahan.Hendarman juga merasa sama sekali tidak terkait dengan kasus itu. "Kalau saya terlibat, secara jantan akan mengundurkan diri. Tidak usah diperintah, mundur saya," tandasnya.Kasus Bank CenturyJuru Bicara Tim Delapan Anies Baswedan menambahkan pihaknya memiliki penilaian bahwa kasus Bank Century merupakan latar belakang munculnya kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra, dan persoalan itu kemungkinan akan dimasukkan dalam laporan final tim tersebut."Kami melakukan assesment dan menemukan keterkaitan [dengan kasus Bank Century] itu terlihat."Anies menuturkan rekomendasi dalam laporan final nanti antara lain berupa permintaan mengusut perkara dugaan korupsi bank yang kini berganti nama menjadi PT Bank Mutiara itu. (M02) (anugerah. perkasa@ bisnis.co.id/ratna.ariyanti@bisnis.co.id/john. andhi@bisnis.co.id)Oleh Anugerah Perkasa, Ratna Ariyanti & John Andhi OktaveriBisnis Indonesia
Kasus Bibit & Chandra dibawa ke forum globalPolri siapkan tujuh sangkaan untuk Anggodo Widjojo
JAKARTA: Upaya mengkriminalkan terhadap dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah dilaporkan ke forum antikorupsi internasional atau global di Doha, Qatar, oleh koalisi LSM di Tanah Air.Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan kampanye tentang upaya mengkriminalkan dua pimpinan KPK sangat penting bagi gerakan global pemberantasan korupsi."Tekanan internasional sangat penting artinya bagi usaha mempertahankan KPK sebagai lembaga yang independen di Indonesia," ujar Danang melalui surat elektroniknya dari Doha kemarin.Menurut dia, gerakan antikorupsi sudah menjadi bagian dari gerakan internasional.Forum antikorupsi internasional itu adalah Konferensi UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) ke-III yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 9-13 November 2009. Hajatan ini diikuti negara-negara yang meratifikasi konvensi antikorupsi serta 50 perwakilan LSM, di antaranya adalah koalisi LSM di Indonesia.Menurut Danang, dukungan politik oleh Presiden sendiri sangat lemah dengan tidak adanya tindakan penting untuk menyelamatkan kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra.Sementara itu, Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit dan Chandra atau Tim Delapan kemarin meminta keterangan I Ketut Sudiharsa, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama 1,5 jam terkait dengan adanya percakapan per telepon antara dirinya dan Anggodo Widjojo, adik bos PT Masaro Radiokom.Seusai dimintai keterangan, kepada pers Ketut mengatakan pihaknya akan melindungi siapa pun yang membeberkan sebuah tindak pidana. Dia juga mengaku tahu bahwa Anggoro adalah buronan KPK dalam kasus dugaan suap Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan."Kalau pun teroris yang datang, pasti saya lindungi untuk membongkar seluruh jaringannya. Jadi yang saya lakukan ini hanyalah proses, belum ada apa-apa," ujarnya.Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution sebelumnya menegaskan penyidik kepolisian tidak memiliki cukup bukti untuk menjerat Bibit dan Chandra. Jika ada indikasi pidana suap, katanya, aliran dana itu hanya sebatas dari Direktur PT Masaro Radiokom Anggodo Widjojo ke Ary Muladi atau Yulianto.Dalam perkembangan lain, penyidik Bareskrim Polri menyiapkan tujuh sangkaan yang akan dikenakan kepada Anggodo Widjojo menyusul diperdengarkannya rekaman pembicaraan di MK soal dugaan rekayasa terhadap pimpinan nonaktif KPK."Penyidik sedang mengupayakan enam pasal untuk mencoba menjaring dia. Bahkan, nanti bisa saja menjadi tujuh pasal," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Nanan Soekarna, kemarin, tulis Antara.Pasal yang dimaksud Nanan adalah pasal dalam KUHP dan pasal dalam UU yang berlaku. Kendati telah menyiapkan sederetan jeratan, tetapi penyidik Polri hingga kini belum menetapkan sebagai tersangka dengan alasan belum memiliki cukup alat bukti permulaan yang cukup.Kendati telah diperiksa secara maraton, Anggodo belum dijadikan tersangka dalam kasus apa pun. Anggodo kini sedang beristirahat di salah satu rumah kerabat dekatnya di Jakarta.Sebelumnya, Polri telah memanggil pengusaha asal Surabaya, Ary Muladi, sebagai saksi untuk kasus yang diduga melibatkan Anggodo. Namun, Ary meminta pemeriksaan ditunda karena dirinya masih akan mengajukan perlindungan ke LPSK.Merasa terancamPengacara Ary, Petrus Selestinus, mengatakan selama ini Ary mengaku merasa terancam karena menerima SMS dan telepon gelap yang memintanya tetap mengaku menyuap Bibit dan Chandra.Terkait dengan pengembalian berkas Chandra Hamzah ke Mabes Polri, Nanan Soekarna mengatakan Kejaksaan Agung meminta tambahan saksi. Namun dia tidak menyebutkan siapa saksi yang dimaksud.Menurut dia, penyidik Polri akan memenuhi permintaan jaksa dan berharap agar berkas segera dapat diserahkan kembali ke Kejagung. (anugerah.perkasa@bisnis.co.id)Oleh Anugerah PerkasaBisnis Indonesia
Reformasi Kejagung Rp10 triliun'
JAKARTA: Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) membutuhkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk reformasi birokrasi sehingga menjadi lembaga hukum yang independen dan profesional."Tim di Kejaksaan Agung telah melakukan penelitian, hasilnya menyimpulkan dibutuhkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk melakukan reformasi birokrasi agar Kejaksaan Agung menjadi lembaga profesional dan independen," katanya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, kemarin.Dengan anggaran Rp10 triliun, katanya, gaji pokok jaksa sekitar Rp3 juta dan jaksa yang memiliki kinerja baik, maka take home pay (penghasilan totalnya) bisa mencapai Rp11 juta per bulan. (Antara/Bisnis/jao)
KPK Periksa Sekjen DPR
JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh dalam kasus dugaan suap terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004 yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom.Nining diperiksa sejak pukul 10.00 dan baru keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.30. Ketika meninggalkan gedung KPK, Nining tidak memberikan keterangan panjang lebar kepada para wartawan."Saya diperiksa sebagai saksi," katanya sambil melangkah meninggalkan kerumunan wartawan.Nining mengatakan dirinya akan menjelaskan semua yang dia ketahui tentang kasus itu ketika perkara tersebut dibuka di pengadilan.Sebelumnya KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, yaitu Dudhie Makmun Murod (Fraksi PDIP), Endin A.J. Soefihara (Fraksi PPP), Hamka Yandhu (Fraksi Partai Golkar) dan Udju Djuhaeri (Fraksi TNI/Polri). (Antara/Bisnis/ts)
Williardi: Kasus Antasari rekayasa
JAKARTA: Mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol. Williardi Wizard menyatakan kasus Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai tersangka pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen merupakan rekayasa."Pada jam 12.00 [pemeriksaan dirinya di Polda Metro Jaya], didatangi Direskrim dan Wadireskrim Polda Metro Jaya serta kasat-kasat [Kepala Satuan] menyatakan sasaran kita hanya Antasari Azhar," katanya saat menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Antasari Azhar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kemarin.Kombes Pol. Williardi Wizard sendiri menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan itu, bersama-sama dengan Sigit Haryo Wibisono, Jerry Hermawan Lo (disidang di PN Jaksel) serta lima eksekutor lainnya, yang disidang terpisah di PN Tangerang.Dengan suara bergetar menahan emosi, Williardi menyatakan dirinya seusai didatangi Direskrim Polda Metro Jaya lalu dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sigit Haryo Wibisono."Direskrim menyatakan samakan saja BAP-nya [Wiliardi Wizard] dengan Sigit Haryo Wibisono," katanya.Kemudian, sambungnya, BAP dirinya itu ditayangkan di stasiun televisi swasta sehingga dirinya mempertanyakan kepada Direskrim Polda Metro Jaya melalui pesan singkat (SMS) yang memprotes isi BAP tersebut."Karena saya tidak pernah memberikan keterangan seperti itu kepada Direskrim," jelasnya. "Ini perintah atasan," katanya.Mengadu Komnas HAMSehubungan dengan kesaksian Williardi yang menyebut kasus Antasari adalah rekayasa, salah satu kuasa hukum mantan jaksa itu, Hotma Sitompul, menyatakan akan mengadukan hal itu ke Komnas HAM.Pada bagian lain, Williardi mengaku dirinya menyatakan pada pukul 10.00, bertempat di tahanan Mabes Polri, didatangi Wakabareskrim Irjen Pol. Hadiatmoko (kini staf ahli Kapolri)."Irjen Hadiatmoko meminta untuk mengikuti saja [dirinya mengaku sebagai pembunuh Nasrudin] penyidik agar bisa menaikkan berkas menjadi P21," katanya.Williardi menegaskan Hadiatmoko berbicara sesuai keinginan pimpinan di Mabes Polri. "Saya [Hadiatmoko] minta kamu ngomong saja. Kamu dijamin pimpinan, kamu tidak akan ditahan."(Antara)
2014 Bisa terjadi krisis jumlah guru
JAKARTA: Departemen Pendidikan Nasional mengungkapkan Indonesia akan mengalami krisis jumlah guru pada 2014 jika minat generasi muda untuk menekuni profesi ini masih tetap rendah.Menurut Dodi Nandika, Sekjen Depdiknas, diperlukan terobosan untuk menjaring minat masyarakat menjadi guru dan hal itu menjadi salah satu program 100 hari Mendiknas."Terobosannya dengan mempercepat proses pengangkatan CPNS [calon pegawai negeri sipil] dan tersedia beasiswa bagi calon guru. Kami mengakui dan menyadari rendahnya minat generasi muda untuk menjadi guru maka dengan beasiswa masyarakat berminat untuk berprofesi sebagai guru," ungkapnya, pekan lalu.Dodi menuturkan lebih dari 700.000 guru akan memasuki masa pensiun karena mereka sudah berusia 48 tahun-50 tahun, sehingga harus diantisipasi sejak dini agar Indonesia terhindar dari krisis tenaga pendidik dalam jangka 5 tahun ke depan.Apalagi selain minat untuk menjadi guru rendah, kata dia, sarjana yang memilih profesi guru itu mayoritas bukan yang terbaik di bidangnya. Oleh karena itu Depdiknas menyediakan beasiswa bagi calon guru.Depdiknas juga bakal membangun asrama untuk pendidikan guru guna membentuk karakter guru seperti membangun moralitas dan berbudaya santun."Seorang pendidik harus memiliki nilai lebih, sehingga dapat mentransfer ilmu dengan baik kepada anak didiknya,'' jelasnya.Bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, tambah Dodi, pemerintah bakal menaikkan insentif. Penambahan insentif itu di luar tunjangan profesi maupun tunjangan khusus, sehingga kesejahteraan mereka benar-benar terjamin.Tahun depan, Depdiknas menargetkan 100.000 guru untuk mengisi kekosongan dari mereka yang sudah pensiun dan secara bertahap, penambahan guru bakal dilakukan."Peluang ini tak hanya terbuka buat guru PNS, juga guru lain. Dengan demikian, dalam waktu 5 tahun ke depan, kekosongan itu dapat terisi. Jangan sampai zero growth."Dia menuturkan sampai dengan saat ini, baru 50,77% guru yang berpendidikan S1 atau D4 dan dari jumlah tersebut hanya 23,08% yang bersertifikat dan baru 14,92% dosen yang memiliki sertifikat.Mengenai rasio jumlah guru yang ada saat ini sudah lebih dari cukup. Bahkan rasio guru dan siswa SMP saja saat ini sudah 1:15. Ini lebih besar dari rasio guru dan siswa di Jepang dan Korea Selatan yang hanya 1:20.Oleh Hilda Sabri SulistyoBisnis Indonesia
Daerah perlu genjot layanan pariwisata
JAKARTA: Pemerintah mendorong daerah dan industri pariwisata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hingga dapat merealisasikan target 7 juta orang wisatawan mancanegara (wisman) pada 2010."Banyak cara yang dapat dipergunakan pemerintah daerah dan industri pariwisata untuk membantu pemerintah pusat mendapatkan wisatawan sebanyak mungkin dan melayani masyarakat," ujar Direktur Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) Sapta Nirwandar, akhir pekan lalu.Pada tahun depan, lanjutnya, Indonesia akan menaikkan target kunjungan wisman menjadi sekitar 7 juta orang atau sekaligus sebagai target optimistis pada 2010 dengan target moderat 6,7 juta orang dan target pesimistis 6,4 juta orang.Menurut Sapta, Indonesia merupakan satu dari sebagian kecil negara di kawasan Asia Pasifik yang sektor pariwisatanya tumbuh positif seperti halnya Malaysia dan Korea.Di tengah lesunya pertumbuhan pariwisata Asia Pasifik, tercatat pada Januari-Agustus 2009, sektor pariwisata Indonesia tumbuh 1,38% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi sekaligus Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa, Polandia Timoer Poerwonggo menilai Indonesia perlu menyadari potensi pariwisatanya karena merupakan industri terbesar di dunia.Pasalnya, melibatkan berbagai macam sektor perekonomian di suatu negara, tetapi pengelolaannya kurang memadai.Dia mencontohkan pariwisata Polandia yang begitu tertata rapi, di mana di setiap daerah di satu kota saja, wisatawan akan menemukan pusat kebudayaan masing-masing daerah.Misalnya di Gdansk, sebuah kota yang memiliki sejarah besar bagi Polandia dan bisa dibilang sebagai Kota Pahlawan seperti Surabaya di Indonesia.Wisatawan yang datang ke kota tersebut, ujar Poerwonggo mencapai 17 juta orang per tahun. Jumlah itu sudah melebihi jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia yang hanya mencapai 7 juta orang.Industri pariwisata di Indonesia sendiri, dinilai kurang dalam hal promosi."Promosi pariwisata itu seharusnya dilakukan oleh orang atau badan yang benar-benar tahu mengenai bisnis, karena pariwisata sendiri adalah industri yang besar," ungkapnya kepada Bisnis di Surabaya akhir pekan lalu, saat mendampingi kunjungan 24 orang pengusaha Polandia. (k4)Oleh R. FitrianaBisnis Indonesia
'Pembiayaan kesehatan harus direformasi'
JAKARTA: Pemerintah harus segera mereformasi pembiayaan pelayanan kesehatan untuk angkatan kerja yang mencapai lebih dari 160 juta orang plus anggota keluarga mereka, sejalan dengan perluasan cakupan akses pelayanan kesehatan.Odang Muchtar, praktisi jaminan sosial dan asuransi jiwa, menyebutkan reformasi pembiayaan pelayanan kesehatan sangat diperlukan, karena hanya ada tiga pilihan bagi penduduk yang tidak mempunyai penghasilan saat berhenti bekerja (pensiun).Pilihannya adalah dibiayai langsung oleh kerabat yang masih memiliki penghasilan, mengumpulkan tabungan atau asuransi sejak masih bekerja, atau dibiayai oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)."Jika alternatif model jamkesmas [jaminan kesehatan masyarakat] yang ditempuh untuk membiayai jaminan pelayanan kesehatan mereka pada usia lanjut, pada 2030 pemerintah harus menyisihkan anggaran bantuan iuran untuk lebih dari 61 juta orang penduduk usia lanjut yang tidak memiliki penghasilan alias miskin," katanya kemarin.Odang menjelaskan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan perubahan metode pembiayaan pemeliharaan kesehatan penduduk dari kantong sendiri menjadi membayar iuran melalui kepesertaan pada program jaminan kesehatan SJSN."Namun, perubahan metode pembiayaan kesehatan ini merupakan kerja besar yang membutuhkan tekad kuat dengan kepemimpinan yang kokoh untuk menyatukan langkah seluruh komponen pemangku kepentingan," tuturnya.Saat ini, akses pelayanan kesehatan baru mencapai sekitar 9,7 juta orang pekerja formal, ditambah dengan sebagian kecil pekerja informal yang mendapatkan kepesertaan asuransi kesehatan (Askes), jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek dan asuransi kesehatan swasta.Menurut Odang, pekerja formal yang menggunakan sistem pembayaran langsung (out of pocket) pada saat mendapatkan layanan kesehatan mencapai 20 juta orang pekerja."Sesudah Askeskin [asuransi kesehatan masyarakat miskin], kini Jamkesmas, mereka yang mendapatkan layanan asuransi inilah yang berhak didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan SJSN seperti amanat Pasal 13 UU SJSN," katanya.Oleh R. FitrianaBisnis Indonesia
Biaya produksi manufaktur bisa melonjak 20%
JAKARTA: Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 15%-20% pada tahun depan diperkirakan mendongkrak biaya produksi di industri manufaktur hingga di atas 20%.Terkait dengan rencana tersebut, mayoritas pelaku usaha di sektor riil menyatakan keberatan, mengingat kenaikan TDL kontraproduktif terhadap upaya memacu kinerja industri nasional.Mayoritas para pelaku usaha menolak rencana PLN itu, sebab kenaikan TDL di tengah kondisi krisis ini sangat tidak tepat. Pada saat yang sama kualitas pasokan listrik dan layanan PLN masih sangat buruk," kata Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Agro dan Kimia Achmad Widjaya, kemarin.Menurut dia, pemadaman bergilir yang diberlakukan PLN hingga Desember menyebabkan sektor industri kimia di sejumlah kawasan industri di Tangerang mengalami kerugian cukup besar.Padahal, di kawasan itu beroperasi ratusan perusahaan padat modal seperti pabrik besi dan baja, industri hulu pertekstilan berbasis serat sintetis (polyester staple fibre), otomotif, dan petrokimia yang membutuhkan pasokan daya listrik ratusan megawatt.Terlebih, sebagian besar industri yang beroperasi di wilayah itu bergantung besar terhadap pasokan PLN dari gardu induk Cawang yang sampai saat ini belum selesai diperbaiki."Kalau biaya produksi manufaktur rerata naik 20%, produsen akan sulit menentukan kenaikan harga jual karena pada saat bersamaan daya beli masyarakat masih lemah," katanya.Kinerja eksporDia menambahkan ekspansi ke pasar ekspor pada tahun depan juga semakin sulit dilakukan karena produk domestik menjadi tidak kompetitif. Keadaan itu bisa memperburuk kinerja industri secara umum.Widjaya yang juga menjabat ketua umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan realisasi ekspor keramik nasional sepanjang Januari-Oktober 2009 anjlok 75% menjadi hanya sekitar US$30 juta dibandingkan dengan kondisi pada periode yang sama 2008 yang sebesar US$120 juta.Penurunan ekspor besar-besaran itu terjadi karena imbas krisis ekonomi global yang memperlemah daya beli global.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman menilai rencana kenaikan TDL bertentangan dengan komitmen bersama antara pemerintah dan pengusaha yang dicetuskan pada National Summit 2009."Kalau pemerintah masih bertahan dengan upaya-upaya lama menekan industri dengan berbagai kebijakan yang tidak proindustri, percuma saja forum tersebut diadakan. Industri membutuhkan kepastian usaha di antaranya pasokan listrik yang memadai," katanya.Dia mengatakan kenaikan TDL berpotensi meningkatkan kerugian industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengingat PLN juga mengenakan pajak penerangan jalan umum (PPJU) di daerah."Kebijaan ini merupakan cermin dari kegagalan pelayanan publik oleh pemerintah. Ironisnya, kami yang harus menanggung semua beban itu," terangnya.Saat ini, kata Ade Sudrajat, biaya listrik per kWh di Indonesia merupakan yang terbesar di Asean. "Kalau terjadi kenaikan TDL lagi, industri TPT yang menjadi andalan ekspor akan hidup terpasung."Oleh Yusuf Waluyo JatiBisnis Indonesia
Target kemiskinan 9% di 2014
BOGOR: Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan masing-masing sebesar 5%-6% dan 8%-9% pada 2014.Menteri Negara PPN dan Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan untuk mencapai target tersebut maka tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahunnya harus minimal di level 7%."Penting sekali prakondisi dan prasyarat untuk mencapai itu dan tidak cukup hanya debottlenecking [penghapusan sumbatan ekonomi], sehingga perlu investasi karena APBN terbatas," katanya di Bogor, akhir pekan lalu.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2009 menyentuh 32,52 juta jiwa atau setara 14,15% dari total penduduk. (Bisnis/aca)
Pemda jarang manfaatkan riset
SEMARANG: Kalangan peneliti mengeluhkan minimnya penggunaan hasil survei tata kelola ekonomi daerah untuk dijadikan acuan reformasi oleh pemda, seperti yang terjadi di Jawa Tengah.Direktur Eksekutif Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pambudhi mengakui hasil survei yang dilakukan lembaganya baru sebatas dijadikan referensi."Survei yang kami lakukan memang bersifat nasional, 16 provinsi dengan 243 kabupaten/kota sehingga tidak terfokus pada Jateng. Di beberapa daerah lain muncul permintaan untuk diseminasi hasil survei," jelasnya kemarin. (Bisnis/k44)
Peran Bappenas diminta lebih
JAKARTA: Komisi XI DPR meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di bawah kepemimpinan Armida Salsiah Alisjahbana bisa lebih dominan dalam perencanaan pembangunan nasional dibandingkan peran penganggaran dari Departemen Keuangan.Ketua Komisi XI Emir Moeis menilai peran Bappenas selama ini kalah dibandingkan dengan peran Departemen Keuangan. Akibatnya, rencana-rencana yang telah disusun dengan baik oleh Bappenas tidak bisa dieksekusi semuanya karena persoalan anggaran."Selama 5 tahun terakhir fungsi Bappenas lebih luntur tapi lebih berperan fungsi Depkeu. Saya ingin ke depan rencana-rencana Bappenas bisa lebih terealisasi," tuturnya, kemarin. (Bisnis/aca)
Senin, 09 November 2009
Hipmi pesimistis ekonomi tumbuh melebihi 6%
JAKARTA (bisnis.com): Hipmi pesimistis pertumbuhan ekonomi Tanah Air melebihi 6% bila pemerintah masih mengandalkan kekuatan domestik.
Ketua II Hipmi Silmy Karim menilai kalau perekonomian Tanah Air hanya mengandalkan pada kekuatan domestik, maka pertumbuhannya tidak akan signifikan. Karenanya harus juga memerhatikan aktivitas perekonomian yang terkait faktor global, seperti investasi dan ekspor.
"Jadi kalau hanya mengandalkan kekuatan domestik, akan sulit menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 6%," jelasnya kepada Bisnis hari ini.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7% pada 2014 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun berkisar 6,3%-6,8% untuk lima tahun ke depan. Selain masih akan mengandalkan konsumsi domestik, pemerintah juga akan mendorong investasi sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi dengan menghapus berbagai hal yang menghambat.
Terkait hal tersebut, Silmy mengatakan kendati investasi digenjot hingga rata-rata Rp2.100 triliun per tahun, tetapi harus juga diperhatikan adalah pemasaran dari hasil produksi. Artinya, ekspor juga harus jadi perhatian, tidak hanya terfokus pada menarik investor masuk.
"Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang akan menyerap output dari pada investasi. Artinya kan harus ada orientasi ekspor."
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 4,3% pada tahun ini harus dicermati mendalam dari segala aspek. Penurunan ekspor yang cukup dalam pada tahun ini harusnya menjadi titik balik bagi pemerintah guna menyeimbangkan peran eksternal dari perekonomian. "Bayangkan Malaysia saja (ekspor) 120% dari PDB, sedangkan kita hanya 28%."
Lebih lanjut Silmy mengungkapkan hasil tesisnya terkait investasi Tanah Air pada 2007 yang mencapai Rp2.060 triliun guna mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3%. Apabila untuk lima tahun ke depan rata-rata per tahun hanya Rp2.100 triliun, maka pertumbuhan investasi yang ditargetkan pemerintah terlalu rendah. (tw)
Intinya, lanjut dia, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, maka ada sejumlah hal yang menjadi pekerjaan rumah yang sifatnya mendesak bagi pemerintah di bidang investasi. Tugas mendesak tersebut a.l. meningkatkan belanja negara atau meningkatkan porsi swasta dalam proyek pemerintah melalui skema Public Private Patnership (PPP), membenahi regulasi dan infrastruktur yang selama ini menghambat, dan mengupayakan pendanaan. (tw)
Ketua II Hipmi Silmy Karim menilai kalau perekonomian Tanah Air hanya mengandalkan pada kekuatan domestik, maka pertumbuhannya tidak akan signifikan. Karenanya harus juga memerhatikan aktivitas perekonomian yang terkait faktor global, seperti investasi dan ekspor.
"Jadi kalau hanya mengandalkan kekuatan domestik, akan sulit menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 6%," jelasnya kepada Bisnis hari ini.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7% pada 2014 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun berkisar 6,3%-6,8% untuk lima tahun ke depan. Selain masih akan mengandalkan konsumsi domestik, pemerintah juga akan mendorong investasi sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi dengan menghapus berbagai hal yang menghambat.
Terkait hal tersebut, Silmy mengatakan kendati investasi digenjot hingga rata-rata Rp2.100 triliun per tahun, tetapi harus juga diperhatikan adalah pemasaran dari hasil produksi. Artinya, ekspor juga harus jadi perhatian, tidak hanya terfokus pada menarik investor masuk.
"Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang akan menyerap output dari pada investasi. Artinya kan harus ada orientasi ekspor."
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 4,3% pada tahun ini harus dicermati mendalam dari segala aspek. Penurunan ekspor yang cukup dalam pada tahun ini harusnya menjadi titik balik bagi pemerintah guna menyeimbangkan peran eksternal dari perekonomian. "Bayangkan Malaysia saja (ekspor) 120% dari PDB, sedangkan kita hanya 28%."
Lebih lanjut Silmy mengungkapkan hasil tesisnya terkait investasi Tanah Air pada 2007 yang mencapai Rp2.060 triliun guna mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3%. Apabila untuk lima tahun ke depan rata-rata per tahun hanya Rp2.100 triliun, maka pertumbuhan investasi yang ditargetkan pemerintah terlalu rendah. (tw)
Intinya, lanjut dia, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, maka ada sejumlah hal yang menjadi pekerjaan rumah yang sifatnya mendesak bagi pemerintah di bidang investasi. Tugas mendesak tersebut a.l. meningkatkan belanja negara atau meningkatkan porsi swasta dalam proyek pemerintah melalui skema Public Private Patnership (PPP), membenahi regulasi dan infrastruktur yang selama ini menghambat, dan mengupayakan pendanaan. (tw)
Revisi Keppres soal procurement harus transparan
"Jangan sampai karena mereka dikejar target harus selesai dalam 100 hari, lalu mengabaikan transparansi dalam penyusunannya," katanya di Jakarta hari ini.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan revisi Keppres itu harus selesai dibahas sebelum 1 Februari 2010. Menurut Silmy, hasil revisi dua peraturan tersebut harus mampu memberikan win-win solution atas persoalan yang terjadi selama ini baik bagi pemerintah maupun dunia usaha.
"Kami dan berbagai kalangan lain memang menunggu revisi peraturan pengadaan ini karena itu akan menjadi landasan hukum yang bisa memberikan kepastian kami dalam mengikuti proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah," tuturnya.
Keppres No.80/2003, sejak disahkan 6 tahun yang lalu, sebelumnya telah mengalami perubahan sebanyak tujuh kali walaupun perubahannya tidak substansial karena sifatnya hanya menyesuaikan diri dengan dinamika dan tuntutan spesifik yang berkembang selama kurun 2003-2007.
Salah satu klausul dalam revisi komprehensif Keppres No. 80/2003 akan turut disesuaikan dengan kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri dalam Paris Declaration 2005 dan Jakarta Commitment 2009. Merujuk dua deklarasi itu, pengadaan yang berasal dari pinjaman maupun hibah luar negeri dilaksanakan dengan aturan negara setempat. (tw)
Bappenas siapkan 3 asumsi makro ekonomi
Hal ini diungkapkan Menneg PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di sela-sela rapat kerja penyusunan RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (K/L) 2010--2014, hari ini.
"Asumsi makro ada tiga skenario yang disiapkan Bappenas. Low [rendah], menengah, dan tinggi. Ada perhitungannya masing-masing, tapi kisarannya saya lupa," jelas dia.
Untuk pertumbuhan ekonomi, lanjut Armida, Bappenas lebih optimistis dibandingkan janji kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono yang hanya mematok pada kisaran 6%--6,5% rata-rata per tahun selama 5 tahun. Sedangkan Bappenas melihat potensi yang lebih tinggi, yakni berkisar antara 6,3%--6,8% per tahun hingga 2014.
"Minimal growth-nya 7% pada 2014 karena ada faktor eksternal dengan tanda-tanda lebih optimistis. Pemulihan ekonomi dunia mulai [terjadi], ekspor mulai positif dan ada prioritas dari National Summit terkait debotlenecking," paparnya.
Dari sisi belanja, Armida menuturkan kebutuhan anggaran akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Artinya, bila tahun ini anggaran belanjanya sebesar Rp1.000,8 triliun dan Rp1.048,6 triliun pada 2010, maka dipastikan anggarannya akan di atas nominal tersebut di 3 tahun berikutnya.(er)
Bappenas prioritaskan revisi Perpres & Keppres
JAKARTA (Bisnis.com): Bappenas memprioritaskan revisi Perpres No.67/2005 tentang Public Private Pathnership (PPP) dan Keppres No.80/2003 tentang Pengadaan Barang sebagai program kerja 100 hari.
Hal tersebut diungkapkan Menneg PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di sela-sela Rapat Kerja Penyusunan RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010--2014, hari ini.
"Itu dalam 100 hari harus selesai. Deadline-nya 1 Februari. Semua yang masuk program kerja 100 hari deadline-nya sama," tuturnya, hari ini.
Sebelumnya, Bappenas menyoroti permasalahan pengalihan saham dari perusahaan pemenang tender suatu proyek infrastruktur ke perusahaan lain. Dalam revisi Perpres No.67/2005 hal tersebut dimungkinkan
kendati idealnya tidak diperbolehkan. Pengalihan saham yang dimaksud bukanlah pengalihan secara mayoritas, tetapi hanya sebagian.
"Suatu saat nanti memang idealnya tidak boleh, tapi sekarang ini proyek infrastruktur dengan pola PPP masih jarang sekali, bahkan belum ada. Yang penting sekarang adalah bagaimana supaya proyek infrastruktur menarik bagi investor," ujar Deputi Menneg PPN bidang Sarana dan Prasarana Dedy S Priatna belum lama ini.(er)
Penyusunan RPJMN ditargetkan selesai Januari
"Insya Allah awal Januari [2010] sudah selesai, karena itu yang menjadi induk pembangunan nasional," kata Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana kepada pers di sela-sela rapat kerja penyusunan RPJMN dan Renstra K/L 2010-2014 di Gedung Bappenas, hari ini.
Dia menuturkan dalam raker kali ini dihadiri oleh semua kementerian/lembaga (K/L) guna menyinkronkan antara program pembangunan nasional 5 tahun mendatang dengan kecukupan anggaran dalam periode yang sama.
Armida berharap sebelum musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) yang dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan kepala daerah digelar pada pertengahan Desember 2009, penyusunan RPJMN tersebut telah selesai dilakukan.
"Dalam Musrenbangnas nanti penjelasan draf RPJMN sudah ada, kita sinkronkan dengan daerah," katanya.
Dokumen RPJMN 2009--2014 rencananya akan disusun dalam tiga buku. Buku I memuat rencana aksi yang menjadi prioritas pembangunan 5 tahun ke depan, buku II memuat kegiatan prioritas masing-masing bidang pembangunan, dan buku III memuat arah pembangunan kewilayahan.(er)
Kebutuhan belanja RI 2014 diduga Rp1.700 triliun
JAKARTA (Bisnis.com): Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kebutuhan belanja negara akan mencapai Rp1.700 triliun pada 2014.
Sesmenneg PPN/Setama Bappenas Syahrial Loetan mengatakan bila memperhatikan besaran belanja negara pada 2010 yang sekitar Rp1.000 triliun, maka pada 2014 akan meningkat menjadi Rp1.700 triliun.
“Katakanlah kalau pertumbuhan belanja 7% paling tidak kan berkorelasi dengan nilai itu. Jadi pada akhir tahun RPJMN [2014] mungkin belanja negara kita sudah mencapai Rp1.700 triliun,” katanya di sela-sela acara rapat kerja penyusunan RPJMN 2010--2014 di Gedung Bappenas, hari ini.
Sebelumnya, Menneg PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan pemerintah telah menyiapkan tiga skenario asumsi makro ekonomi sebagai acuan pembangunan jangka menengah hingga 2014.
"Asumsi makro ada tiga skenario yang disiapkan Bappenas. Low [rendah], menengah, dan tinggi. Ada perhitungannya masing-masing, tapi kisarannya saya lupa," jelasnya.
Untuk pertumbuhan ekonomi, kata Armida, Bappenas lebih optimistis dibandingkan janji kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono yang hanya mematok pada kisaran 6%--6,5% rata-rata per tahun selama 5 tahun. Sedangkan Bappenas melihat potensi yang lebih tinggi, yakni berkisar antara 6,3%--6,8% per tahun hingga 2014.
"Minimal growth-nya 7% pada 2014 karena ada faktor eksternal dengan tanda-tanda lebih optimistis. Pemulihan ekonomi dunia mulai [terjadi], ekspor mulai positif dan ada prioritas dari National Summit terkait debotlenecking," paparnya.
Dari sisi belanja, Armida menuturkan kebutuhan anggaran akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Artinya, bila tahun ini anggaran belanjanya sebesar Rp1.000,8 triliun dan Rp1.048,6 triliun pada 2010, maka dipastikan anggarannya akan di atas nominal tersebut di 3 tahun berikutnya.(er)
DPR minta Bappenas lebih realistis susun RPJMN
JAKARTA (BIsnis.com): Komisi XI DPR meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk lebih realistis dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010--2014.
Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis mengatakan DPR sangat berharap banyak dari Bappenas untuk dapat mengawal pembangunan 5 tahun ke depan agar betul-betul bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
"Karena berdasarkan pengalaman lima tahun kemarin, RPJMN yang disusun tampak bagus tapi selalu meleset dari rencana sehingga terkesan mengawang-awang," katanya dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Bappenas, hari ini.
Menurutnya, dalam masa terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini pemerintah tidak perlu takut untuk mengambil kebijakan yang tidak populis asalkan hal itu dilakukan demi kesejahteraan rakyat secara luas.
"Ini adalah masa terakhir pemerintahan SBY, jadi masalah pencitraan harus disingkirkan, kalau memang harus nggak populis nggak apa-apa" tegasnya.(er)
Bappenas diharap lebih dominan dari Depkeu
JAKARTA (Bisnis.com): Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di bawah kepemimpinan Menneg PPN/Kepala Bappenas Armida Sasliah Alisjahbana bisa lebih dominan dalam perencanaan pembangunan nasional dibandingkan peran Departemen Keuangan.
Ketua Komisi XI DPR dari FPDIP Emir Moeis mengatakan selama ini peran Bappenas kalah dibandingkan dengan peran Departemen Keuangan sehingga rencana-rencana yang telah disusun oleh Bappenas tidak bisa dieksekusi karena persoalan anggaran.
"Lima tahun terakhir fungsi Bappenas lebih luntur tapi lebih berperan fungsi Depkeu. Saya ingin ke depan rencana-rencana Bappenas lebih terealisir," katanya dalam raker antara Komisi XI DPR dengan Bappenas di Jakarta, hari ini.
Dia mengakui memang eksekusi program perencanaan pembangunan nasional merupakan hak dari Presiden. Tetapi, lanjutnya, seharusnya arahan yang diberikan Bappenas diperhatikan juga.
"Kalau bisa arahan Bappenas tidak hanya sampai Komisi XI DPR tapi juga di Panitia Anggaran harus kelihatan. Saya percaya Ibu Menteri ke depan bisa lebih keras gregetnya."(er/ bisnis.com)
HMI Bandung demo tolak kapitalisasi ekonomi
BANDUNG (bisnis.com): Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bandung memperingati Hari Pahlawan dengan menggelar aksi unjuk rasa menolak kapitalisasi ekonomi.
Juru bicara mahasiswa Pratiwa menilai cita-cita para pahlawan yang ingin memerdekakan Bangsa Indonesia harus kandas dengan masuknya intervensi asing yang masuk pada sendi-sendi perekonomian Bangsa Indonesia.
Dia mencontohkan sumber daya alam Indonesia yang terus menerus dikuasai pihak asing, padahal Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alam sendiri.
"Hal ini juga berkaitan dengan berbagai regulasi yang memihak kepada asing atau Pemerintah Indonesia yang tidak memiliki posisi tawar yang kuat," katanya hari ini.
Bahkan mahasiswa menilai ada campur tangan asing pada penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu. Selain itu, mahasiswa juga menyayangkan ketidakberdayaan Indonesia untuk menjaga warisan kebudayaan. "Ini adalah bentuk penjajahan asing baru terhadap Bangsa Indonesia," tegasnya.
Mahasiswa juga menyayangkan sistem pendidikan Indonesia yang tidak lepas dari paham kapitalis. Mahasiswa meminta agar Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali Undang-undang Badan Hukum Pendidikan.
Aksi unjuk rasa mahasiswa berlangsung di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. Pada aksinya, mahasiswa menggelar aksi orasi, poster, dan membakar ban bekas di depan DPRD Jabar. Aksi mahasiswa berjalan tertib dan dikawal aparat Polri.(tw)
bisnis.com
Langganan:
Postingan (Atom)