JAKARTA - Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tampaknya, gerah atas wacana yang mengaitkan Boediono sebagai representasi partai berlogo banteng moncong putih tersebut. Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa bakal cawapres untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tidak pernah menjadi anggota partainya. Karena itu, gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut bukan hasil koalisi PDIP dengan Partai Demokrat.''Dia (Boediono) bukan anggota PDIP. Kalau ada yang mau mengambil Boediono sebagai cawapres, silakan saja,'' tegasnya di kediaman pribadi Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, kemarin (13/5).Menurut dia, bila SBY atau Demokrat berminat menjadikan Boediono sebagai cawapres, itu murni hak yang bersangkutan. Tidak perlu dikomunikasikan, apalagi dikompromikan, dengan PDIP. ''Kami menghargai saja,'' ujarnya. Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengaku, secara personal, Boediono memang memiliki kedekatan dengan PDIP, terutama Megawati. Sebab, saat Megawati menjadi presiden, untuk kali pertama Boediono ditarik duduk di kabinet sebagai menteri keuangan.Meski pemerintahan berganti dan Boediono tetap duduk di kabinet bentukan SBY sebagai Menko Ekuin, hubungan Megawati dengan Boediono tetap terjaga. Tapi, Boediono tidak pernah menjadi kader PDIP. ''Kalau Boediono di sana ditunjuk sebagai cawapres, bagi kami itu hal yang lumrah. Sebab, dalam sistem presidensial itu, yang menentukan adalah presiden. Intinya, Boediono bukan representasi PDIP,'' tegasnya. Pram -sapaan Pramono Anung- sekaligus membantah adanya deal kursi antara PDIP dan Demokrat. ''Tapi, sekarang ini komunikasi Demokrat dan PDIP memang sudah terbangun dengan baik,'' ungkapnya.Ketua DPP Bidang Pemuda, Mahasiswa, dan Olahraga Maruarar Sirait juga menyatakan, posisi Boediono yang pernah masuk kabinet Megawati tidak perlu dimaknai secara berlebihan. ''Sebab, SBY dan Jusuf Kalla juga pernah menjadi menteri saat Megawati berkuasa,'' katanya. (pri/agm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar