Menunggu kado akhir tahun BKT Berbagai kendala pembebasan tanah masih mengadang

Harapan sebagian warga Ibu Kota untuk terbebas dari banjir di musim penghujan ini mungkin akan segera terwujud, tetapi bisa juga tidak.

Bagi yang optimistis, harapan itu boleh jadi realistis. Pasalnya, komitmen penyelesaian proyek Banjir Kanal Timur (BKT) pada akhir 2009 yang dicetuskan Departemen Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI sekitar 4 bulan lalu terlihat sudah di depan mata.

Hingga pertengahan Oktober 2009, pembebasan lahan sudah nyaris rampung. Dari dua wilayah yang akan dibebaskan, sisa bidang lahan yang belum dibebaskan saat ini hanya 201 bidang, dengan perincian 19 bidang di Jakarta Timur, dan 182 bidang di Jakarta Utara.

Bahkan, berdasarkan laporan tim pembebasan tanah Jakarta Utara, proses pembebasan lahan kering di Jakut sudah 97% atau 182 bidang. Proses itu pun diyakini tak akan memakan waktu lama, sebab dari 182 bidang lahan itu, 160 bidang di antaranya sudah dalam proses akhir.

Sebab, dengan beroperasinya saluran pemotong lima sungai besar di Jakarta itu, bencana banjir di sebagian wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara niscaya dapat ditekan dengan kapasitas tangkapan air di BKT yang mencakup sekitar 207 km2 atau 20.700 hektare.

Perinciannya, 127 bidang dalam pemberkasan, 23 bidang dalam konsinyasi, dan 10 bidang siap bayar. Sisa 22 bidang lain adalah tanah milik Pemprov DKI, sedangkan pengerjaan lahan basahnya sudah rampung dan pengerukan sudah mencapai laut. (lihat ilustrasi)

Wakil Gubernur DKI Prijanto yang tentu saja masuk dalam barisan yang optimistis menyatakan perkembangan yang menggembirakan juga terlihat di Jakarta Timur. Sampai saat ini, hanya tersisa 19 bidang tanah yang belum dibebaskan di wilayah tersebut.

Satu-satunya kendala yang masih mengganjal, katanya, hanyalah proses pemindahan kompleks makam di Jakarta Timur yakni Pondok Kelapa yang terdiri atas 587 makam dan Cipinang Besar sebanyak 44 makam.

"Untuk pemindahan makam ini, saya janji akan dilakukan secepatnya. Kami juga sudah siapkan dana sebesar Rp560.000 plus Rp400.000 untuk biaya nisan per makam guna biaya memindahkan kompleks makam tersebut," katanya, awal pekan ini.

Sangsi tepat waktu

Pernyataan dan janji bernada optimistis itu boleh saja diucapkan. Masalahnya, pencapaian tersebut masih belum memberikan jaminan pekerjaan pembebasan lahan BKT bisa rampung tapat waktu pada akhir Desember 2009.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jakarta Ubaidillah mengatakan proses pembebasan lahan milik warga masih terhambat masalah teknis yang sulit dituntaskan dalam waktu 2 bulan ini.

"Kami ragu proyek BKT dapat diselesaikan Desember 2009 karena masih banyak lahan milik warga yang belum dibebaskan. Proses pembebasannya menjadi lama karena banyaknya calo yang bermain," ujarnya.

Menurut Ubaidillah, keterlambatan proses pembebasan lahan proyek BKT itu kemungkinan disebabkan adanya oknum tertentu yang terlibat sebagai calo. Akibatnya, warga cenderung bertahan karena haknya tidak diterima penuh 100%.

Untuk mengatasi masalah tersebut, sambungnya, pemprov sebaiknya memanfaatkan calo resmi saja yakni jasa broker, yang cara kerjanya lebih profesional dengan jaminan waktu penyelesaian yang lebih jelas dan terukur.

Menanggapi ini, Wakil Gubernur DKI Prijanto mengakui memang masih ada kendala dalam proses pembebasan lahan. Dia mencontohkan pemindahan pipa kilang minyak PT Pertamina yang terletak di Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Namun, tegasnya, proses pemindahan itu akan segera dirampungkan pada akhir Desember 2009. "Untuk tanah milik warga yang masih dalam sengketa, akan diproses konsinyasi ke pengadilan biar hakim yang menentukan pengklaiman tanah tersebut," katanya.

Mungkin baik kita hormati janji Prijanto. Apalagi, proyek yang dimulai sejak hampir 8 tahun lalu itu akan memakan biaya sekitar Rp4,9 triliun, Rp2,4 triliun dari APBD DKI, dan Rp2,5 triliun dari Departemen Pekerjaan Umum. Bukan janji yang murah ini, Pak Wagub. (Bastanul Siregar/mia chitra D/bisnis.com/s)