Ibas -panggilan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono- menjelaskan, pemerintah masih me-review perlu tidaknya kenaikan gaji untuk pejabat-pejabat negara. Dia berharap persoalan itu tidak sampai menimbulkan gap antara pemerintah dan rakyat.
''Kita harus melihat secara klir. Apakah benar-benar ini sudah sangat diperlukan,'' kata Ibas yang lolos ke Senayan lewat dapil Jatim VII itu di gedung DPR kemarin.
Putra kedua SBY tersebut mengatakan, bila ada dana yang disiapkan untuk kenaikan gaji, seharusnya dilihat sebagai poin perbaikan juga. Dalam hal ini, perbaikan kesejahteraan para pimpinan dan pejabat negara. ''(Yang penting, Red) tidak melukai dan tidak mengurangi rencana ke depan untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat,'' tandasnya.
Bila Ibas terkesan memilih jalan tengah, Ketua DPR Marzuki Alie yang juga berasal dari Partai Demokrat justru memberikan dukungan penuh atas rencana kenaikan gaji menteri. Dia beralasan sudah lima tahun tidak ada penyesuaian terhadap gaji para pembantu presiden di kabinet tersebut. Karena itu, tidak ada masalah kalau gaji menteri sekarang dinaikkan.
''Ekonomi saja sudah tumbuh, inflasi jalan terus, masak gaji nggak boleh naik -naik,'' kata Marzuki di gedung DPR kemarin (26/11). Sekjen DPP Partai Demokrat itu membandingkannya dengan pegawai negeri sipil (PNS). ''PNS saja kalau gajinya nggak naik-naik bisa marah. Ini karena (menteri, Red) jumlahnya sedikit nggak bisa ngamuk,'' katanya, lantas tertawa.
Marzuki berpandangan, kenaikan gaji menteri harus dipisahkan dari persoalan kinerja. Dia menyebut kenaikan gaji kali ini lebih berdasarkan asas kepantasan dan kepatutan. Dengan diberi renumerasi yang baik, para menteri akan lebih terfokus dan bekerja keras mememenuhi kontrak kinerjanya.
''Makanya, biar klir dulu, jangan dulu suuzon (berprasangka negatif, Red). Berpikir positif, pejabat negara perlu tampilan baik kalau dilihat orang dan hidupnya layak biar bisa bekerja dengan baik juga,'' kata Marzuki. Dia berharap semua pihak menunggu perhitungan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan. ''Dulu berapa, sekarang jadinya berapa, pantas nggak,'' tandasnya.
Suara berbeda datang dari Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Pram yang juga Sekjen PDIP itu menyayangkan berkembangnya polemik kenaikan gaji menteri. Sebab, para menteri belum menunjukkan kinerjanya. Selain itu, kondisi masyarakat dan ekonomi negara sedang dalam proses recovery sehingga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
Pram yang juga Sekjen DPP PDIP tersebut memastikan, Fraksi PDIP di DPR akan menolak kalau kenaikan gaji menteri itu nekat dilakukan sekarang. ''Ini suatu langkah awal pemerintahan yang betul-betul kontraproduktif,'' katanya.
Dia juga mengingatkan adanya tantangan ekonomi yang tidak ringan seiring dengan tren harga minyak dunia yang merangkak naik. Pram menyebut sekarang saja sudah melampaui 15-18 USD/barel dari asumsi di APBN sekitar 60-63 USD/barel.
''Kalau tahun depan tembus 90-100 USD/barel, kenaikan gaji ini akan menjadi beban bagi APBN,'' tegasnya. Penegasan Pram itu sekaligus membantah asumsi pemerintah yang melihat adanya peluang dalam APBN untuk menaikkan gaji pejabat, seperti presiden, menteri, dan pejabat tinggi lainnya. (pri/bay/tof/jp.com/sfl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar