DPRD siap naikkan modal usaha kelurahan

JAKARTA: Dalam upaya memberdayakan sektor usaha kecil mikro di DKI, kalangan DPRD DKI berencana menaikkan anggaran program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) dalam APBD tahun depan.

Selama ini anggaran PPMK merupakan salah satu penunjang utama kegiatan usaha kecil warga Jakarta.

Rencananya kenaikan anggaran akan diterapkan masing-masing Rp1 miliar untuk setiap satu koperasi di kelurahan. Usulan itu terungkap dalam diskusi temu masyarakat dan anggota dewan di Gelanggang Remaja, Jakarta Timur pekan lalu.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Thamrin (F-PAN) mengatakan langkah tersebut dimungkinkan mengingat dampak positif yang dihasilkan program tersebut dalam mendorong perekonomian masyarakat.

Apalagi, katanya, saat ini Pemprov DKI berupaya memprioritaskan sektor UKM sebagai salah satu penggerak ekonomi warga.

"Perekonomian suatu negara dapat maju jika UKM yang ada berjalan secara simultan dan berkembang," ujar Thamrin.

Selain usulan penambahan permodalan lunak itu, Thamrin menegaskan dalam pengembangan UKM juga harus diikuti dengan pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Karena tanpa ada binaan dan dukungan akses, maka modal itu tidak akan berguna.

Dia menjelaskan kota di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China, usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi salah satu motor penggerak perekonomian, tidak terkecuali di Jakarta.

Namun sayangnya pemberdayaan kelompok usaha ini dinilai belum maksimal dilakukan Pemprov DKI, karena minimnya permodalan.

267 Kelurahan

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Prijanto mengatakan tahun ini Pemprov DKI mengalokasikan dana PPMK sebesar Rp83,3 miliar untuk 267 kelurahan yang ada di Jakarta.

Rencananya 30 kelurahan menjadi proyek percontohan karena kesiapan koperasi pengelolanya, sedangkan sisanya akan menyusul.

Pada akhir Oktober 2009, Pemprov akan mengucurkan dana PPMK pada 14 kelurahan yang dinilai produktif masing-masing Rp540 juta. Dana itu dapat dipinjamkan kepada warga yang memiliki kegiatan bisnis sebagai tambahan modal usaha.

Diharapkan, koperasi penerima dana PPMK itu akan melayani sedikitnya 3.332 pemanfaat dana pinjaman secara perorangan. Total dana yang akan digulirkan mencapai Rp9,4 miliar.

Sementara itu, Kasudin Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perdagangan Jakarta Timur Sri Indrastuti, menjabarkan saat ini di wilayahnya terdapat 59 titik lokasi binaan (lokbin) yang tersebar di 10 kecamatan.

Jumlah tersebut berkurang 11 unit lantaran pemenuhan kebutuhan tata ruang wilayah. Sedangkan dari data yang ada di Jakarta Timur terdapat 178.813 UMKM dan 2.830 pedagang kaki lima (PKL).

Distribusi dana PPMK belum bisa dikucurkan ke seluruh kelurahan di Jakarta, dikarenakan hasil audit yang dilakukan terhadap unit pengelola keuangan (UPK) PPMK di setiap kelurahan belum tuntas. ( Oleh Mia Chitra Dinisari/ Bisnis Indonesia/s)