Ada hal menarik yang membedakan Pemilu 2009 dengan Pemilu 2004. Salah satunya adalah mencuatnya perang mazhab ekonomi antarpasangan capres-cawapres. Tiba-tiba saja neoliberalisme menjadi istilah top yang sering diperbincangkan dalam berbagai forum pertemuan politik.
Tulisan ini tidak sedang membahas topik neoliberalisme yang dalam teori ekonomi politik biasanya satu paket dengan teori ekonomi klasik, Keynesian, merkantilisme, sosialisme, hingga mazhab Frankfurt.
Entah karena kebetulan salah satu cawapresnya berlatar belakang ekonom atau sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk dijadikan tema kampanye, istilah neoliberalisme mendadak populer.
Sekadar menyegarkan ingatkan, tudingan soal betapa neolibnya Boediono tampaknya belum terlalu mengemuka ketika dosen UGM yang terkenal irit bicara itu bolak-balik masuk ke jajaran kabinet, setidaknya tidak secara luas menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat.
Begitu pula ketika Boediono mulus melenggang pada fit and proper test Gubernur BI di Komisi XI DPR.
Kalau dirunut sedikit ke belakang, kalau tidak salah Rizal Ramli adalah yang agak lebih awal mengusung wacana antineoliberalisme saat dia masih mencoba-coba masuk ke bursa capres. Namun, suaranya saat itu tidak terlalu bergaung di masyarakat luas.
Kampanye Jusuf Kalla kebetulan juga cukup gencar mengusung gagasan ekonomi kerakyatan. "Indeks pasar Tanah Abang harus lebih diperhatikan daripada indeks pasar modal," ujarnya ketika berbicara di forum Kadin, beberapa waktu lalu.
JK tentulah ingin menyampaikan pesan bahwa jika terpilih dirinya akan lebih memperhatikan pelaku ekonomi tradisional daripada investor besar di bursa efek yang merupakan representasi kapitalisme.
Gagasan lain yang diusung JK adalah ekonomi kemandirian. Kebijakan di sektor energi misalnya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri lebih dulu. Kalau sudah kelebihan baru boleh diekspor.
Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto sejak awal juga sudah mengusung wacana ekonomi ke dalam. Posisi itu tentu saja diambil karena basis massa kedua sosok tersebut memang berada di segmen buruh, petani, nelayan.
Secara lebih ekstrem sosok Prabowo bahkan dikait-kaitkan dengan neososialisme-aliran ekonomi politik yang menjadi tren di negara-negara Amerika Latin yang dengan berani menasionalisasi aset-aset mereka dari tangan kapitalis, terutama Amerika Serikat.
Boediono sendiri tampak cukup gerah dengan tudingan soal 'neolib' itu. Dalam pidato deklarasi SBY-Boediono di Sabuga, Bandung, yang dikabarkan menyihir banyak audien itu, dia mencoba menjawab dengan memaparkan gagasannya bahwa negara tidak boleh tidur, tetapi ruang kreativitas harus tetap dibuka bagi pelaku ekonomi.
Milik ekonom?
Sementara ini sebagian panggung politik menjadi milik para ekonom, seperti Dradjad Wibowo, Hendri Saparini, M. Chatib Basri, hingga Revrisond Baswir. Ekonom senior Kwik Kian Gie bahkan kembali turun gunung dan siap menantang Boediono untuk berdebat soal neoliberalisme. Dia meyakini Boediono adalah seorang neolib.
"Ini sudah beyond politics," ujar Dradjad ketika berbicara di forum diskusi yang mengangkat tema ekonomi kemandirian vs ekonomi neoliberalisme, beberapa waktu silam.
Sepakat dengan Dradjad, bagi Saparini hal yang dilakukannya dengan menabuh genderang perang terhadap neoliberalisme sudah menjadi perjuangan ideologi.
Sampai mendekati 8 Juli mendatang, isu neolib, ekonomi kemandirian, ekonomi kerakyatan boleh jadi masih akan menjadi tema utama kampanye.
Yang ingin kita tunggu adalah bagaimana tiap-tiap kubu membawa isu mazhab ekonomi ketika menggelar kampanye terbuka.
Kalau ini benar-benar terjadi, kampanye Pilpres 2009 tentu saja mengalami kemajuan pesat, tidak lagi sekadar mengacung-acungkan telunjuk di atas panggung sambil bergoyang dangdut.
Cuma risikonya mungkin arena kampanye akan sepi ditinggalkan massa begitu sang jurkam sudah bicara soal neoliberalisme, kapitalisme, merkantilisme. Wong di dalam kelas saja bikin ngantuk. Itu juga kalau jurkamnya betul-betul paham....
Tulisan ini tidak sedang membahas topik neoliberalisme yang dalam teori ekonomi politik biasanya satu paket dengan teori ekonomi klasik, Keynesian, merkantilisme, sosialisme, hingga mazhab Frankfurt.
Entah karena kebetulan salah satu cawapresnya berlatar belakang ekonom atau sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk dijadikan tema kampanye, istilah neoliberalisme mendadak populer.
Sekadar menyegarkan ingatkan, tudingan soal betapa neolibnya Boediono tampaknya belum terlalu mengemuka ketika dosen UGM yang terkenal irit bicara itu bolak-balik masuk ke jajaran kabinet, setidaknya tidak secara luas menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat.
Begitu pula ketika Boediono mulus melenggang pada fit and proper test Gubernur BI di Komisi XI DPR.
Kalau dirunut sedikit ke belakang, kalau tidak salah Rizal Ramli adalah yang agak lebih awal mengusung wacana antineoliberalisme saat dia masih mencoba-coba masuk ke bursa capres. Namun, suaranya saat itu tidak terlalu bergaung di masyarakat luas.
Kampanye Jusuf Kalla kebetulan juga cukup gencar mengusung gagasan ekonomi kerakyatan. "Indeks pasar Tanah Abang harus lebih diperhatikan daripada indeks pasar modal," ujarnya ketika berbicara di forum Kadin, beberapa waktu lalu.
JK tentulah ingin menyampaikan pesan bahwa jika terpilih dirinya akan lebih memperhatikan pelaku ekonomi tradisional daripada investor besar di bursa efek yang merupakan representasi kapitalisme.
Gagasan lain yang diusung JK adalah ekonomi kemandirian. Kebijakan di sektor energi misalnya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri lebih dulu. Kalau sudah kelebihan baru boleh diekspor.
Pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto sejak awal juga sudah mengusung wacana ekonomi ke dalam. Posisi itu tentu saja diambil karena basis massa kedua sosok tersebut memang berada di segmen buruh, petani, nelayan.
Secara lebih ekstrem sosok Prabowo bahkan dikait-kaitkan dengan neososialisme-aliran ekonomi politik yang menjadi tren di negara-negara Amerika Latin yang dengan berani menasionalisasi aset-aset mereka dari tangan kapitalis, terutama Amerika Serikat.
Boediono sendiri tampak cukup gerah dengan tudingan soal 'neolib' itu. Dalam pidato deklarasi SBY-Boediono di Sabuga, Bandung, yang dikabarkan menyihir banyak audien itu, dia mencoba menjawab dengan memaparkan gagasannya bahwa negara tidak boleh tidur, tetapi ruang kreativitas harus tetap dibuka bagi pelaku ekonomi.
Milik ekonom?
Sementara ini sebagian panggung politik menjadi milik para ekonom, seperti Dradjad Wibowo, Hendri Saparini, M. Chatib Basri, hingga Revrisond Baswir. Ekonom senior Kwik Kian Gie bahkan kembali turun gunung dan siap menantang Boediono untuk berdebat soal neoliberalisme. Dia meyakini Boediono adalah seorang neolib.
"Ini sudah beyond politics," ujar Dradjad ketika berbicara di forum diskusi yang mengangkat tema ekonomi kemandirian vs ekonomi neoliberalisme, beberapa waktu silam.
Sepakat dengan Dradjad, bagi Saparini hal yang dilakukannya dengan menabuh genderang perang terhadap neoliberalisme sudah menjadi perjuangan ideologi.
Sampai mendekati 8 Juli mendatang, isu neolib, ekonomi kemandirian, ekonomi kerakyatan boleh jadi masih akan menjadi tema utama kampanye.
Yang ingin kita tunggu adalah bagaimana tiap-tiap kubu membawa isu mazhab ekonomi ketika menggelar kampanye terbuka.
Kalau ini benar-benar terjadi, kampanye Pilpres 2009 tentu saja mengalami kemajuan pesat, tidak lagi sekadar mengacung-acungkan telunjuk di atas panggung sambil bergoyang dangdut.
Cuma risikonya mungkin arena kampanye akan sepi ditinggalkan massa begitu sang jurkam sudah bicara soal neoliberalisme, kapitalisme, merkantilisme. Wong di dalam kelas saja bikin ngantuk. Itu juga kalau jurkamnya betul-betul paham....
oleh : Tri D.
Bisnis Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar