Selasa, 10/03/2009 16:09 WIB
oleh : Anugerah Perkasa
JAKARTA (Bisnis.com): Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menuding utang luar negeri dikelola secara tak transparan hingga harus diselidiki. Partai itu juga menawarkan penjadwalan utang sebagai salah satu solusi pembangunan.Ketua Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan selama ini pengelolaan utang luar negeri dikelola secara tidak transparan. Oleh karena itu, lanjutnya, harus diselidiki oleh instansi yang berwenang.“Jumlahnya ini harus diselidiki karena saya melihatnya tidak transparan,” ujar Prabowo dalam pemaparan Membangun Kembali Indonesia Raya dengan Program Aksi, hari ini. Gerindra juga mengampanyekan soal penjadwalan kembali utang luar negeri.Selain itu, Prabowo menuturkan pihaknya lebih menyetujui pembayaran utang diganti dengan penyertaan saham sang kreditor dalam proyek tertentu, atau dikenal dengan istilah debt to equity swap. Dia mencontohkan pembangunan proyek infrastruktur seperti pembangkit listrik dapat menyertakan peranan negara pemberi utang.Gerindra menilai Indonesia setiap tahunnya terbebani untuk membayar utang berupa cicilan pokok plus bunganya sebesar Rp100 triliun. Prabowo mengusulkan agar penjadwalan kembali dapat dilakukan dari 10 hingga 20 tahun mendatang.“Dengan penjadwalan utang, dana yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dalam rangka menambah devisa. Tiap tahunnya Indonesia juga dapat berhemat,” tutur Prabowo.Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari utang luar negeri karena tak digunakan secara efektif oleh Kementerian dan sejumlah BUMN. Data ini diperoleh sebelumnya dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(er)
oleh : Anugerah Perkasa
JAKARTA (Bisnis.com): Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menuding utang luar negeri dikelola secara tak transparan hingga harus diselidiki. Partai itu juga menawarkan penjadwalan utang sebagai salah satu solusi pembangunan.Ketua Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan selama ini pengelolaan utang luar negeri dikelola secara tidak transparan. Oleh karena itu, lanjutnya, harus diselidiki oleh instansi yang berwenang.“Jumlahnya ini harus diselidiki karena saya melihatnya tidak transparan,” ujar Prabowo dalam pemaparan Membangun Kembali Indonesia Raya dengan Program Aksi, hari ini. Gerindra juga mengampanyekan soal penjadwalan kembali utang luar negeri.Selain itu, Prabowo menuturkan pihaknya lebih menyetujui pembayaran utang diganti dengan penyertaan saham sang kreditor dalam proyek tertentu, atau dikenal dengan istilah debt to equity swap. Dia mencontohkan pembangunan proyek infrastruktur seperti pembangkit listrik dapat menyertakan peranan negara pemberi utang.Gerindra menilai Indonesia setiap tahunnya terbebani untuk membayar utang berupa cicilan pokok plus bunganya sebesar Rp100 triliun. Prabowo mengusulkan agar penjadwalan kembali dapat dilakukan dari 10 hingga 20 tahun mendatang.“Dengan penjadwalan utang, dana yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dalam rangka menambah devisa. Tiap tahunnya Indonesia juga dapat berhemat,” tutur Prabowo.Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari utang luar negeri karena tak digunakan secara efektif oleh Kementerian dan sejumlah BUMN. Data ini diperoleh sebelumnya dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(er)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar