[ Senin, 01 Juni 2009 ]
Sungguh mencemaskan cara berpolitik tokoh dan aktivis partai di negeri ini. Selain disetir pragmatisme, simbol-simbol agama masih saja dieksploitasi. Yang terakhir jilbab. Kain penutup kepala perempuan muslim itu masuk panggung politik. Jilbab dikaitkan dengan politik karena dianggapkan bakal menggiring pendukung parpol atau massa Islam untuk mencontreng pasangan calon tertentu dalam pemilihan presiden/wakil presiden. Kendati bukan melekat pada kontestan, jilbab dipandang akan menyetir ke mana arah suara pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memang relatif "fanatis" terhadap simbol-simbol agama. Dan, inilah pernyataan yang mengejutkan itu. "Kalau mau jujur, sebagian kader PKS hatinya masih mengarah pada JK-Wiranto karena alasan istri kedua pasangan ini sangat sederhana dan berjiblab," ujar fungsionaris PKS Zulkieflimansyah.Inilah yang masih kata Zulkieflimansyah -merujuk pada survei internal PKS- membuat tingkat keterpilihan SBY-Boediono dan JK-Wiranto hanya berselisih 10 persen. Dengan kata lain, politikus yang pernah membidik kursi gubernur Banten itu ingin mengatakan di mata pendukung PKS, tingkat keterpilihan SBY menurun dan JK merambat naik. Lebih jauh kolega Zulkieflimansyah, Mahfudz Siddiq, berujar, "Memang (penampilan) istri JK dan Wiranto bagus (baca: menggunakan jilbab). PKS bisa saja menyarankan Ibu Ani dan istri Boediono memakai kerudung," ujarnya seperti dikutip Indo.Pos (27 Mei 2009). Cara ini dinilai akan mengarahkan kader dan simpatisan PKS untuk mencontreng SBY-Boediono, 8 Juli mendatang. ***Saya tak tahu apa kepentingan PKS mewacanakan jilbab menjelang pilpres ini. Publik menerka PKS sedang menghitung ulang dukungannya kepada SBY-Boediono, melakukan bargaining terhadap incumbent atau sekadar meneruskan kegelisahan massa pendukungnya. Yang jelas, ada yang kontradiktif di sini. Pertama, bagi perempuan muslim jilbab adalah hal yang substantif. Ini bentuk ketaatan kepada sang Khalik untuk menjaga kehormatan di muka umum.Kedua, PKS adalah partai berideologi Islam yang seharusnya menjauhi politik citra yang superfisial. Sayangnya, partai tarbiyah ini terperangkap pada simbol. Sangat beralasan jika pihak-pihak yang kritis terhadap PKS menyebut praktik politik ini sebagai upaya PKS memformalkan agama. Dalam kerangka politik modern penggunaan simbol-simbol agama untuk menarik simpati calon pemilih sesungguhnya tidak mencerdaskan. Ini bisa menyeret publik pada stigmatisasi yang tak perlu terhadap pihak-pihak yang jadi korban atau dikorbankan. Seorang perempuan muslim disebut baik atau salehah tak bisa disederhanakan dengan jilbab atau kerudung dalam tradisi muslim moderat ala NU dan Muhammadiyah. Perdebatan soal ini akan sampai pada wilayah teologis, karena umat Islam berbeda pandangan tentang jilbab ini. Sebagian kalangan menyebut jilbab adalah budaya atau merupakan tafsir atas teks Alquran. Tapi, sebagian lagi menerima jilbab sebagai perangkat yang sudah jadi. Artinya, turun dari teks suci dan berlaku wajib bagi perempuan muslim. Bagi perspektif ini tak memakai jilbab (ini pun masih debatable bentuk seperti apa yang diperintahkan teks itu?) berarti melanggar perintah agama. Menurut Nasaruddin Umar (2002), jilbab berasal dari akar kata jalaba, berarti menghimpun dan membawa. Jilbab pada masa Nabi Muhammad SAW ialah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki perempuan dewasa.Jilbab dalam arti penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah, seperti chador di Iran, pardeh di India dan Pakistan, milayat di Libya, abaya di Iraq, charshaf di Turki, hijab di beberapa negara Arab-Afrika seperti di Mesir, Sudan, dan Yaman. Pergeseran makna hijab dari semula berarti tabir, berubah makna menjadi pakaian penutup aurat perempuan semenjak abad ke-4 H. Sebelum fenomena jilbab menyeruak pada 1990-an, perempuan muslim di Indonesia lebih banyak menggunakan kerudung untuk menutupi aurat sebagai tafsir atas perintah Alquran. Berkerudung sudah dianggap cukup bagi kalangan perempuan muslim NU dan Muhammadiyah. Namun, jilbab belakangan kian menggantikan kerudung karena perbedaan tafsir atas apa yang disebut aurat bagi perempuan muslim. Buat saya, sebagai mesin elektoral PKS telah membuktikan sebagai parpol yang menjanjikan. Terbukti raihan suaranya meningkat dari Pemilu 1999 hingga 2009. Tapi, terkait jilbab, saya kira PKS kini "turun pangkat" karena kembali menonjolkan sisi-sisi simbolik agama. Terus terang ini mencemaskan. Seolah-olah poin yang ditonjolkan dalam buku Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia (2009) terkonfirmasi. Dalam buku tersebut diudar misi terselubung partai ini untuk mendirikan negara Islam di tanah air. Ihwal negara Islam segala sesuatunya telah terang. Perdebatan negara Islam tidak relevan lagi, baik dikaitkan dengan NKRI atau tata kelola negara modern. Saya berharap hasrat-hasrat seperti itu dapat digugurkan. Sebab, saya tak pernah bermimpi Indonesia akan menjadi negeri mirip Afghanistan di masa Taliban yang diceritakan Khaled Hosseini dalam The Kite Runner.
Sungguh mencemaskan cara berpolitik tokoh dan aktivis partai di negeri ini. Selain disetir pragmatisme, simbol-simbol agama masih saja dieksploitasi. Yang terakhir jilbab. Kain penutup kepala perempuan muslim itu masuk panggung politik. Jilbab dikaitkan dengan politik karena dianggapkan bakal menggiring pendukung parpol atau massa Islam untuk mencontreng pasangan calon tertentu dalam pemilihan presiden/wakil presiden. Kendati bukan melekat pada kontestan, jilbab dipandang akan menyetir ke mana arah suara pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memang relatif "fanatis" terhadap simbol-simbol agama. Dan, inilah pernyataan yang mengejutkan itu. "Kalau mau jujur, sebagian kader PKS hatinya masih mengarah pada JK-Wiranto karena alasan istri kedua pasangan ini sangat sederhana dan berjiblab," ujar fungsionaris PKS Zulkieflimansyah.Inilah yang masih kata Zulkieflimansyah -merujuk pada survei internal PKS- membuat tingkat keterpilihan SBY-Boediono dan JK-Wiranto hanya berselisih 10 persen. Dengan kata lain, politikus yang pernah membidik kursi gubernur Banten itu ingin mengatakan di mata pendukung PKS, tingkat keterpilihan SBY menurun dan JK merambat naik. Lebih jauh kolega Zulkieflimansyah, Mahfudz Siddiq, berujar, "Memang (penampilan) istri JK dan Wiranto bagus (baca: menggunakan jilbab). PKS bisa saja menyarankan Ibu Ani dan istri Boediono memakai kerudung," ujarnya seperti dikutip Indo.Pos (27 Mei 2009). Cara ini dinilai akan mengarahkan kader dan simpatisan PKS untuk mencontreng SBY-Boediono, 8 Juli mendatang. ***Saya tak tahu apa kepentingan PKS mewacanakan jilbab menjelang pilpres ini. Publik menerka PKS sedang menghitung ulang dukungannya kepada SBY-Boediono, melakukan bargaining terhadap incumbent atau sekadar meneruskan kegelisahan massa pendukungnya. Yang jelas, ada yang kontradiktif di sini. Pertama, bagi perempuan muslim jilbab adalah hal yang substantif. Ini bentuk ketaatan kepada sang Khalik untuk menjaga kehormatan di muka umum.Kedua, PKS adalah partai berideologi Islam yang seharusnya menjauhi politik citra yang superfisial. Sayangnya, partai tarbiyah ini terperangkap pada simbol. Sangat beralasan jika pihak-pihak yang kritis terhadap PKS menyebut praktik politik ini sebagai upaya PKS memformalkan agama. Dalam kerangka politik modern penggunaan simbol-simbol agama untuk menarik simpati calon pemilih sesungguhnya tidak mencerdaskan. Ini bisa menyeret publik pada stigmatisasi yang tak perlu terhadap pihak-pihak yang jadi korban atau dikorbankan. Seorang perempuan muslim disebut baik atau salehah tak bisa disederhanakan dengan jilbab atau kerudung dalam tradisi muslim moderat ala NU dan Muhammadiyah. Perdebatan soal ini akan sampai pada wilayah teologis, karena umat Islam berbeda pandangan tentang jilbab ini. Sebagian kalangan menyebut jilbab adalah budaya atau merupakan tafsir atas teks Alquran. Tapi, sebagian lagi menerima jilbab sebagai perangkat yang sudah jadi. Artinya, turun dari teks suci dan berlaku wajib bagi perempuan muslim. Bagi perspektif ini tak memakai jilbab (ini pun masih debatable bentuk seperti apa yang diperintahkan teks itu?) berarti melanggar perintah agama. Menurut Nasaruddin Umar (2002), jilbab berasal dari akar kata jalaba, berarti menghimpun dan membawa. Jilbab pada masa Nabi Muhammad SAW ialah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki perempuan dewasa.Jilbab dalam arti penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah, seperti chador di Iran, pardeh di India dan Pakistan, milayat di Libya, abaya di Iraq, charshaf di Turki, hijab di beberapa negara Arab-Afrika seperti di Mesir, Sudan, dan Yaman. Pergeseran makna hijab dari semula berarti tabir, berubah makna menjadi pakaian penutup aurat perempuan semenjak abad ke-4 H. Sebelum fenomena jilbab menyeruak pada 1990-an, perempuan muslim di Indonesia lebih banyak menggunakan kerudung untuk menutupi aurat sebagai tafsir atas perintah Alquran. Berkerudung sudah dianggap cukup bagi kalangan perempuan muslim NU dan Muhammadiyah. Namun, jilbab belakangan kian menggantikan kerudung karena perbedaan tafsir atas apa yang disebut aurat bagi perempuan muslim. Buat saya, sebagai mesin elektoral PKS telah membuktikan sebagai parpol yang menjanjikan. Terbukti raihan suaranya meningkat dari Pemilu 1999 hingga 2009. Tapi, terkait jilbab, saya kira PKS kini "turun pangkat" karena kembali menonjolkan sisi-sisi simbolik agama. Terus terang ini mencemaskan. Seolah-olah poin yang ditonjolkan dalam buku Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia (2009) terkonfirmasi. Dalam buku tersebut diudar misi terselubung partai ini untuk mendirikan negara Islam di tanah air. Ihwal negara Islam segala sesuatunya telah terang. Perdebatan negara Islam tidak relevan lagi, baik dikaitkan dengan NKRI atau tata kelola negara modern. Saya berharap hasrat-hasrat seperti itu dapat digugurkan. Sebab, saya tak pernah bermimpi Indonesia akan menjadi negeri mirip Afghanistan di masa Taliban yang diceritakan Khaled Hosseini dalam The Kite Runner.
*). Moh Samsul Arifin, peminat politik, tinggal di Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar