Ego hambat penanganan Lapindo

SURABAYA: Tim Pemantau Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (P2LS) DPR menyatakan ego sektoral antarinstitusi pemerintah menjadi penghambat utama upaya memaksimalkan proses penanganan bencana lumpur yang kini telah berlangsung selama 3 tahun.Di sisi lain, DPR memberikan peringatan kepada pemerintah untuk serius selama waktu 3 bulan ini (Juni-Agustus 2009) dalam proses penanganan luapan lumpur Sidoarjo, bila tidak institusi legislatif tersebut akan kembali menggunakan hak interpelasi dalam menyoroti kinerja pemerintah untuk kasus tersebut.Ketua Tim P2LS DPR Priyo Budi Santoso melontarkan rasa kekecewaannya terhadap progres penanganan semburan lum pur di Sidoarjo yang telah berjalan 3 tahun (2006-2009).“DPR RI memberikan warning serius kepada pemerintah agar segera memberikan perhatian serius terhadap semua aspek penanganan semburan lumpur di Sidoarjo,” kata Priyo kepada Bisnis, seusai rapat koordinasi Penanggulangan Semburan Lumpur di Surabaya, kemarin.Penanganan dilakukan baik pada aspek teknis mengatasi semburan lumpur, aspek sosial kemasyarakatan maupun aspek penanganan infrastruktur terdampak.“Semua itu progresnya masih belum maksimal sehingga perlu diseriusi lagi.”Dalam rapat itu melibatkan semua unsur yang menangani semburan lumpur mulai Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.Anggota Tim P2LS yang juga anggota Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan sikap ego sektoral dinilainya menjadi penyebab proses penanganan semburan lumpur tidak maksimal. (k21)Bisnis Indonesia