Selasa, 10/03/2009 15:22 WIB
oleh : M. Yunan Hilmi
JAKARTA (Bisnis.com): PDI Perjuangan menerapkan tiga kesatuan pada kebijakan politik ekonomi yang ditandai dengan kedaulatan di sektor pangan dan energi, pertahanan dan keamanan, serta kemandirian infrastruktur.Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Pembangunan Hasto Kristiyanto mengatakan skala prioritas kebijakan ekonomi pada sektor pertanian dan kelautan yang memang mempunyai resources sangat besar. "Meski begitu, kita tidak anti kepada globalisasi yang memang menjadi bagian dari dunia dan dikelilingi oleh korporasi besar. Sehingga perlu performa dalam sistem ekonomi kita yang memungkinkan dalam bekerja itu tidak ada hambatan regulasi," katanya kepada Bisnis.com hari ini.Dia menambahkan dalam sektor pertanian dan energi terdapat peluang ekonomi yang sangat besar. Selama ini, lanjutnya, besarnya impor sektor pertanian mencapai US$20 miliar dan pangan mencapai US$5 miliar per tahun. "Ada peluang yang sanga besar di sini. Selama ini potensi itu tidak mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Pemerintah terlalu terlena dalam mengembangkan sektor perdagangan yang pada dasarnya membuka pasar kita bagi pihak asing misalnya dengan menurunkan bea masuk. Termasuk pada sejumlah sektor strategis seperti gandum," tuturnya.Terkait dengan krisis ekonomi saat ini, Hasto menilai hal iti merupakan lumpuhnya sisi sistem kapitalisme yang semata berorientasi modal. Padahal, lanjutnya, modal ini begitu gampang untuk digelembungkan."Dengan menatap krisis ekonomi itu, merupakan kesempatan bagi kita untuk meluruskan kembali paradigma bahwa kepentingan domestik itu lebih diutamakan. Resources base sumber daya alam dijadikan andalan utama. Kita tidak perlu mimpi membuat pesawat terbang sementara potensi agraris dan maritim terabaikan. Kita bisa menggunakan kedua sektor itu sebagai keunggulan kompetisi dari negara lain. Apalagi, sektor seperti itu banyak menyerap tenaga kerja. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kapabilitas produksi," paparnya.Hasto menilai perlunya legalisasi aset-aset sektor usaha kecil sebagai salah satu bentuk dari keberpihakan kepada rakyat kecil. Selain itu, lanjutnya, mengurangi intervensi pemerintah berupa penerapan regulasi pada sektor wong cilik ini. "Hal ini bisa dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan dan legalisasi aset bagi masyarakat kecil. Apalagi selama ini sektor ini telah menyerap sebanyak 69 juta pekerja. Sekarang perlu mensinergikan ekonomi kerakyatan dengan perbankan modern dengan jalan melegalkan usaha kecil tadi."Sektor perbankan, lanjutnya, selama ini lebih banyak menyalurkan pembiayaan ke sektor korporasi dibandingkan dengan yang mikro kecil. UU Resi Gudang yang sudah disahkan pada 2006, lanjutnya, sampai saat ini tidak berjalan dengan baik. Padahal, jaminan komoditas yang dimiliki petani itu berisiko rendah. Menurut dia, terdapat persoalan struktural di sektor perbankan termasuk dari sisi besarnya dana SBI dan kredit. Hal ini, tegasnya, menjadi tanggungjawab Bank Indonesia yang harus mampu menstabilkan bukan semata-mata bidang moneter, tetapi juga efisiensi sistem perbankan. Selain itu, perlu juga diperbesar fungsi intermediasi perbankan.(yn)
oleh : M. Yunan Hilmi
JAKARTA (Bisnis.com): PDI Perjuangan menerapkan tiga kesatuan pada kebijakan politik ekonomi yang ditandai dengan kedaulatan di sektor pangan dan energi, pertahanan dan keamanan, serta kemandirian infrastruktur.Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Pembangunan Hasto Kristiyanto mengatakan skala prioritas kebijakan ekonomi pada sektor pertanian dan kelautan yang memang mempunyai resources sangat besar. "Meski begitu, kita tidak anti kepada globalisasi yang memang menjadi bagian dari dunia dan dikelilingi oleh korporasi besar. Sehingga perlu performa dalam sistem ekonomi kita yang memungkinkan dalam bekerja itu tidak ada hambatan regulasi," katanya kepada Bisnis.com hari ini.Dia menambahkan dalam sektor pertanian dan energi terdapat peluang ekonomi yang sangat besar. Selama ini, lanjutnya, besarnya impor sektor pertanian mencapai US$20 miliar dan pangan mencapai US$5 miliar per tahun. "Ada peluang yang sanga besar di sini. Selama ini potensi itu tidak mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Pemerintah terlalu terlena dalam mengembangkan sektor perdagangan yang pada dasarnya membuka pasar kita bagi pihak asing misalnya dengan menurunkan bea masuk. Termasuk pada sejumlah sektor strategis seperti gandum," tuturnya.Terkait dengan krisis ekonomi saat ini, Hasto menilai hal iti merupakan lumpuhnya sisi sistem kapitalisme yang semata berorientasi modal. Padahal, lanjutnya, modal ini begitu gampang untuk digelembungkan."Dengan menatap krisis ekonomi itu, merupakan kesempatan bagi kita untuk meluruskan kembali paradigma bahwa kepentingan domestik itu lebih diutamakan. Resources base sumber daya alam dijadikan andalan utama. Kita tidak perlu mimpi membuat pesawat terbang sementara potensi agraris dan maritim terabaikan. Kita bisa menggunakan kedua sektor itu sebagai keunggulan kompetisi dari negara lain. Apalagi, sektor seperti itu banyak menyerap tenaga kerja. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kapabilitas produksi," paparnya.Hasto menilai perlunya legalisasi aset-aset sektor usaha kecil sebagai salah satu bentuk dari keberpihakan kepada rakyat kecil. Selain itu, lanjutnya, mengurangi intervensi pemerintah berupa penerapan regulasi pada sektor wong cilik ini. "Hal ini bisa dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan dan legalisasi aset bagi masyarakat kecil. Apalagi selama ini sektor ini telah menyerap sebanyak 69 juta pekerja. Sekarang perlu mensinergikan ekonomi kerakyatan dengan perbankan modern dengan jalan melegalkan usaha kecil tadi."Sektor perbankan, lanjutnya, selama ini lebih banyak menyalurkan pembiayaan ke sektor korporasi dibandingkan dengan yang mikro kecil. UU Resi Gudang yang sudah disahkan pada 2006, lanjutnya, sampai saat ini tidak berjalan dengan baik. Padahal, jaminan komoditas yang dimiliki petani itu berisiko rendah. Menurut dia, terdapat persoalan struktural di sektor perbankan termasuk dari sisi besarnya dana SBI dan kredit. Hal ini, tegasnya, menjadi tanggungjawab Bank Indonesia yang harus mampu menstabilkan bukan semata-mata bidang moneter, tetapi juga efisiensi sistem perbankan. Selain itu, perlu juga diperbesar fungsi intermediasi perbankan.(yn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar