JAKARTA: Pebisnis sektor pertanian menilai program yang ditawarkan oleh ketiga pasangan capres-cawapres tidak jelas. Selain tidak detail, program itu bersifat retorika dan belum dianggap penting atau prioritas.Hal itu terungkap dari pernyataan para pemangku kepentingan sektor pertanian di Jakarta, pekan lalu. Mereka adalah Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perunggasan Indonesia (Gappi) Anton J. Supit, Sekjen Federasi Serikat Petani Indonesai (FSPI) Henry Saragih, Ketua Harian Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini, dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo.Mereka berbicara terkait dengan tawaran yang diajukan oleh para calon presiden khususnya untuk sektor pertanian. Pasangan itu yakni Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono), Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win), dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro).Menurut Saragih, program Prabowo berupa pembukaan lahan pertanian seluas 2 juta hektare untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang, belum jelas. "Gimana pengadaannya? Siapa yang berhak dapat lahan, bagaimana prosedurnya, belum jelas. Jangan-jangan pengusaha lagi yang dapat."Bahkan, katanya, belum ada yang menyentuh yang paling dituntut petani yakni land reform. Begitu pun rencana untuk membuka 2 juta ha-4 juta ha hutan aren. "Itu untuk siapa? Siapa yang dapat? Metodenya gimana? Belum jelas, tidak lengkap."SBY dan JK juga berjanji melakukan reformasi agraria. Namun, dia berpendapat itu retorika politik saja. "Sebab tidak mau pilih dengan bahasa yang tegas. Megawati pun, kenapa tidak berani untuk menjanjikan land reform?"Saragih menambahkan SBY juga pernah menjanjikan membuka lahan 9 juta ha untuk food estate. Namun, program itu akhirnya tidak jelas. Dia berpandangan JK berpotensi memajukan pertanian, tetapi parsial. "JK hanya memilih mana yang disukainya. Misalnya memilih perbenihan saja sebab ada aspek bisnisnya."Benny menilai JK mengaku memperjuangkan ekonomi rakyat, tetapi dalam visi, misi terutama di depan para pengurus Kadin, tidak satu pun kata-kata petani, pedesaan, atau pembangunan desa berbasiskan pertanian dinyatakan.Tentang SBY, dia mengakui bahwa kata pertanian sempat disebut saat berdiskusi dengan Kadin Indonesia. "Tetapi lihat, bagaimana implementasinya pada pemerintahan saat ini? Begitu juga Mega-Pro. Lihat saat Mega berkuasa. Prabowo jelas dalam visi misinya khususnya untuk sektor pertanian dan desa, tetapi bagaimana pelakasanaan nanti?" papar Benny melalui pesan singkat.Teguh melihat selama masa pemerintahan Megawati yang berpasangan dengan Hamzah Haz, peternakan di dalam negeri belum mendapat perhatian maksimal. "Padahal, Megawati memiliki pendidikan di pertanian, begitu pula dengan SBY."Dia menduga Mega-Pro lebih terbuka. Meski demikian, latar belakang calon pemimpin itu di sektor pertanian dan peternakan tidak berhubungan langsung dengan program yang akan diimplementasikan.Teguh mencontohkan seperti SBY-JK saat ini, meski memiliki latar belakang pertanian, kebijakan di sektor tersebut, utamanya peternakan, baru didorong kemajuannya pada saat menjelang Pemilu. "Dari sisi peternakan, beberapa kebijakan untuk peternak baru saja dikeluarkan, setelah PPSKI berupaya melakukan sosialisasi atas apa yang terjadi dengan peternak."Untuk JK-Win, Teguh menilai akan melihat sektor peternakan dari untung dan rugi. Teguh mengakui sektor peternakan tidak dapat disamakan dengan sektor jasa yang perputaran modalnya cepat. Namun, dari sisi politik, dia menyatakan bisa saja pasangan JK-Win akan menilai pertanian dan peternakan sebagai isu strategis, karena menyangkut banyak orang.Supit juga berpendapat program pembangunan pertanian yang ditawarkan capres-cawapres belum terlihat jelas. Padahal, ke depan, presiden terpilih a.l. harus punya menteri pertanian yang berwawasan luas.Para capres, katanya, harus menilai penting pertanian, sebab 42% angkatan kerja berada di sektor ini. Indonesia, ujarnya, harus mencontoh China yang menjadikan petani aset negara.Dia melihat titik terang ada pada JK terutama berdasarkan pengalaman selama ini. Supit menceritakan saat Dewan Jagung berdialog tentang pertanian dengan Wapres JK, langsung muncul keputusan penyiapan kredit Rp10 triliun, hanya follow up dari menteri teknis tidak jelas.Sementara itu, Herwindo menilai visi dan misi ekonomi para capres-cawapres dapat diterima pengusaha perikanan, karena semua berorientasi mendorong para pengusaha untuk maju. "Pengusaha sebenarnya lebih bersikap oportunis, mengikut sistem ekonomi pada rezim yang berkuasa." (diena.lestari@bisnis.co.id/martin. sihombing@bisnis.co.id)Oleh Diena Lestari & Martin SihombingBisnis Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar