JAKARTA - Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie menilai, Jusuf Kalla adalah satu-satunya calon presiden yang mampu menolak intervensi asing yang merugikan kepentingan nasional. Salah satu buktinya, kata Kwik, Jusuf Kalla (JK) adalah menteri utama di kabinet Megawati yang memelopori penolakan penjualan saham BCA meski ditekan IMF.''Sehari sebelum penjualan saham BCA yang dikuasai pemerintah ke Farallon, Pak Jusuf Kalla yang ketika itu menjabat Menko Kesra mengumpulkan menteri-menteri di Kantor Departemen Kesehatan. Pak JK meminta seluruh menteri menolak penjualan BCA karena merugikan kepentingan nasional. Lokasinya di Depkes agar lolos dari pengamatan wartawan,'' ujar Kwik dalam peluncuran buku Indonesia Menggugat II di Jakarta kemarin (4/6).Dalam rapat tersebut, kata Kwik, JK mengatakan bahwa penjualan saham BCA sekitar Rp 10 triliun sangat merugikan pemerintah. Pasalnya, akibat tekanan IMF, pemerintah telah mengeluarkan obligasi rekapitalisasi perbankan senilai Rp 60 triliun. ''Artinya, penjualan saham BCA itu merugikan pemerintah Rp 50 triliun yang bunganya akan dibayar hingga puluhan tahun ke depan,'' kata Kwik.Kwik menegaskan, desakan JK itu tidak direspons Menko Ekuin Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan Menkeu Bambang Sudibyo. Keduanya tetap bersikeras menghadap Presiden Megawati untuk melaporkan kesepakatan penjualan saham BCA keesokan harinya. ''Artinya, Pak Jusuf Kalla tidak diam saja ketika di dalam pemerintah seperti tuduhan orang selama ini,'' tandasnya.Kwik menulis buku Indonesia Menggugat II khusus menanggapi pidato Boediono dalam deklarasi pasangan SBY-Boediono di Sasana Budaya Ganesha Bandung. Yang dipertanyakan Kwik adalah bagian ketika Boediono menyebut akan menggugat penjajahan oleh kekuatan dari luar dan dalam. (noe/tof)
sumber: jawapos.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar