Sabtu, 30 Mei 2009 ]
Kehadiran sejumlah mantan petinggi TNI dan Polri dalam tim sukses capres-cawapres pada pemilihan presiden kali ini begitu terasa. Mereka aktif terlibat dalam mesin politik untuk memenangkan capres-cawapres yang mereka dukung. Banyak di antara mereka yang kini menjadi aktor dalam tim sukses para capres-cawapres. Dibandingkan dengan Pilpres 2004, keterlibatan para purnawirawan dalam Pilpres 2009 saat ini jauh lebih atraktif. Mereka melakukan show of force, misalnya, dengan membentuk tim khusus. Jadi, bukan sekadar menjadi penasihat tim sukses, tapi mereka terlibat langsung dalam tim khusus. Di kubu SBY-Boediono, misalnya, ada tim khusus yang dipimpin mantan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Di kubu JK-Win, ada Tim Garuda yang dipimpin Marsekal Madya Basri S. Di kubu JK-Win juga ada mantan KSAD Soebagyo H.S. Bahkan, Kamis lalu, Soebagyo bersama puluhan mantan perwira tinggi bertemu Wiranto.Dengan hehadiran para jenderal itu, pilpres kali ini menjadi arena perang bintang antartim sukses. Selain di kubu SBY-Boediono dan JK-Win, di kubu Mega-Prabowo pun berdiri puluhan pensiunan militer, termasuk Jenderal (pur) Hendropriyono, mantan kepala Bakin, yang tentu sangat mengetahui seluk beluk dunia intelijen. Perang bintang jelas tak bisa terhindarkan. Apalagi di ketiga paket capres-cawapres itu ada jenderal. Seorang jadi capres, yakni mantan Kaster Jenderal (pur) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan dua lainnya menjadi cawapres, yakni mantan Panglima ABRI Jenderal (pur) Wiranto dan mantan Pangkostrad Letjen (pur) Prabowo Subianto. Pengamat politik Dr Tjipta Lesmana melihat, dunia militer sangat menghargai senioritas. Semangat itu sudah menjadi darah daging dalam sosok seorang prajurit. Apalagi kepada senior yang pernah menjadi komandan langsung mereka. Mantan Gubernur Lemhanas Agum Gumelar mengakui bahwa para pensiunan jenderal itu masih punya pengaruh di institusi TNI. Agum pun meminta para jenderal tersebut tidak memanfaatkan institusi TNI. Karena itu, sangat wajar kalau kini muncul kekhawatiran jangan-jangan TNI tak netral.Seorang capres -bila mampu mengendalikan militer- akan mendapat keuntungan luar biasa. Sebab, TNI-Polri masih mempunyai pengaruh kuat dalam dinamika masyarakat. TNI-Polri merupakan institusi yang memiliki jaringan sangat terstruktur dan sistematis dari pusat hingga daerah. Bukan hanya menguasai teritorial, TNI juga sangat jago dalam intelijen. Secara institusi, TNI sudah berikrar untuk bersikap netral. Sudah tak terhitung, para komandan TNI, baik di level mabes, kodam, korem, maupun kodim, meminta anak buahnya bersikap netral. Bahkan, mereka mengeluarkan buku saku yang menjadi pegangan dan panduan bagi prajurit untuk bersikap tidak memihak.Tapi, kalau kita melihat budaya senioritas, mungkin saja, tetap muncul upaya-upaya menyeret TNI yang seharusnya menjadi alat negara itu menjadi alat politik. Sebab, benteng netralitas TNI itu tak hanya ditentukan para jenderal yang kini masih aktif, tapi juga seberapa jauh para jenderal purnawirawan itu bisa menahan diri.Tak salah bila publik sangat berharap para purnawirawan yang terlibat dalam tim sukses capres-cawapres tidak menyeret institusi TNI ke dalam kancah politik. Kita tidak ingin militer yang seharusnya menjaga keutuhan negara harus mengabdi kepada seorang senior yang kini terlibat dalam politik praktis. Siapa pun yang mencintai demokrasi, tentu tak ingin TNI terseret ke dalam perang bintang. (*)
Kehadiran sejumlah mantan petinggi TNI dan Polri dalam tim sukses capres-cawapres pada pemilihan presiden kali ini begitu terasa. Mereka aktif terlibat dalam mesin politik untuk memenangkan capres-cawapres yang mereka dukung. Banyak di antara mereka yang kini menjadi aktor dalam tim sukses para capres-cawapres. Dibandingkan dengan Pilpres 2004, keterlibatan para purnawirawan dalam Pilpres 2009 saat ini jauh lebih atraktif. Mereka melakukan show of force, misalnya, dengan membentuk tim khusus. Jadi, bukan sekadar menjadi penasihat tim sukses, tapi mereka terlibat langsung dalam tim khusus. Di kubu SBY-Boediono, misalnya, ada tim khusus yang dipimpin mantan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Di kubu JK-Win, ada Tim Garuda yang dipimpin Marsekal Madya Basri S. Di kubu JK-Win juga ada mantan KSAD Soebagyo H.S. Bahkan, Kamis lalu, Soebagyo bersama puluhan mantan perwira tinggi bertemu Wiranto.Dengan hehadiran para jenderal itu, pilpres kali ini menjadi arena perang bintang antartim sukses. Selain di kubu SBY-Boediono dan JK-Win, di kubu Mega-Prabowo pun berdiri puluhan pensiunan militer, termasuk Jenderal (pur) Hendropriyono, mantan kepala Bakin, yang tentu sangat mengetahui seluk beluk dunia intelijen. Perang bintang jelas tak bisa terhindarkan. Apalagi di ketiga paket capres-cawapres itu ada jenderal. Seorang jadi capres, yakni mantan Kaster Jenderal (pur) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan dua lainnya menjadi cawapres, yakni mantan Panglima ABRI Jenderal (pur) Wiranto dan mantan Pangkostrad Letjen (pur) Prabowo Subianto. Pengamat politik Dr Tjipta Lesmana melihat, dunia militer sangat menghargai senioritas. Semangat itu sudah menjadi darah daging dalam sosok seorang prajurit. Apalagi kepada senior yang pernah menjadi komandan langsung mereka. Mantan Gubernur Lemhanas Agum Gumelar mengakui bahwa para pensiunan jenderal itu masih punya pengaruh di institusi TNI. Agum pun meminta para jenderal tersebut tidak memanfaatkan institusi TNI. Karena itu, sangat wajar kalau kini muncul kekhawatiran jangan-jangan TNI tak netral.Seorang capres -bila mampu mengendalikan militer- akan mendapat keuntungan luar biasa. Sebab, TNI-Polri masih mempunyai pengaruh kuat dalam dinamika masyarakat. TNI-Polri merupakan institusi yang memiliki jaringan sangat terstruktur dan sistematis dari pusat hingga daerah. Bukan hanya menguasai teritorial, TNI juga sangat jago dalam intelijen. Secara institusi, TNI sudah berikrar untuk bersikap netral. Sudah tak terhitung, para komandan TNI, baik di level mabes, kodam, korem, maupun kodim, meminta anak buahnya bersikap netral. Bahkan, mereka mengeluarkan buku saku yang menjadi pegangan dan panduan bagi prajurit untuk bersikap tidak memihak.Tapi, kalau kita melihat budaya senioritas, mungkin saja, tetap muncul upaya-upaya menyeret TNI yang seharusnya menjadi alat negara itu menjadi alat politik. Sebab, benteng netralitas TNI itu tak hanya ditentukan para jenderal yang kini masih aktif, tapi juga seberapa jauh para jenderal purnawirawan itu bisa menahan diri.Tak salah bila publik sangat berharap para purnawirawan yang terlibat dalam tim sukses capres-cawapres tidak menyeret institusi TNI ke dalam kancah politik. Kita tidak ingin militer yang seharusnya menjaga keutuhan negara harus mengabdi kepada seorang senior yang kini terlibat dalam politik praktis. Siapa pun yang mencintai demokrasi, tentu tak ingin TNI terseret ke dalam perang bintang. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar