Selasa, 02 Juni 2009 ]
Kampanye Habis Rp 450 Juta, Sempat Dikhawatirkan Stres Mantan Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Saifullah Ma'shum termasuk yang ikut terpental dari Senayan. Apa yang dia lakukan setelah meninggalkan gedung rakyat? Priyo Handoko, Jakarta ---POSISI matahari mulai merangkak ke puncak. Hampir tengah hari saat sidang paripurna DPR, Selasa (26/5), memulai agenda kedua. Setelah mengesahkan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sidang paripurna mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi mengenai usul penggunaan hak angket terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih. Di kalangan media dan publik lebih populer dengan sebutan hak angket DPT (daftar pemilih tetap).Di antara puluhan wakil rakyat itu, seorang pria paro baya dengan langkah tergesa tampak menaiki anak tangga menuju pintu ruang sidang. Dialah anggota Komisi II DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Saifullah Ma'shum.Kepada Jawa Pos yang mencegat, ayah empat anak kelahiran Malang, 25 November 1960, tersebut menegaskan bahwa dirinya menolak penggunaan hak angket. Bukannya tidak peduli terhadap banyaknya hak memilih rakyat yang tidak terakomodasi. Namun, dia berpandangan tidak tepat melayangkan hak angket kepada pemerintah. Sebab, domain penyusunan DPT berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).''Kalau ini lolos, berarti kita mengakui pemerintah punya domain. Padahal, tidak sama sekali,'' ujarnya sedikit gusar. Opini Ma'shum memang layak didengar. Sebab, bagaimanapun, dia adalah mantan ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu yang menjadi landasan bagi pembentukan KPU dan Bawaslu.Setelah melalui voting, hak angket DPT akhirnya lolos. Sementara itu, sikap FKB terbelah tiga. Di antara 18 anggota yang hadir, 16 orang ikut mendukung, termasuk Ketua FKB Effendy Choirie. Ketua DPP PKB yang menjadi pimpinan sidang, Muhaimin Iskandar, memilih abstain. Hanya Saifullah Ma'shum yang bersikukuh tidak setuju.Ma'shum merupakan salah seorang kader terbaik yang dimiliki PKB di DPR. Pada Pemilu 2009, dia maju kembali dari dapil Jatim V -meliputi Kabupaten dan Kota Malang serta Kota Batu- dengan nomor urut paling buncit, yakni nomor delapan. Sayangnya, mantan ketua PP GP Ansor periode 1995-1999 tersebut tidak bisa mempertahankan kursinya di DPR.Di antara delapan kursi yang diperebutkan di Jatim V, PKB hanya memenangi satu kursi. Itu menjadi hak Ali Maschan Moesa, caleg PKB bernomor urut satu yang memperoleh suara terbanyak, yakni 37.730. ''Nomor urut kecil secara psikologis ternyata masih menentukan,'' tutur Ma'shum yang pernah menjadi wartawan itu.Selain nomor urut, dia mengaku mendapat hambatan untuk menjajakan diri. Menurut dia, ada pola kampanye di mana caleg bernomor urut sama di level DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota saling bekerja sama. ''Di dapil saya, ternyata caleg yang maju di DPRD tidak sampai delapan. Jadi, saya tidak punya mitra,'' ungkapnya.Siti Masrifah, istri tercinta Ma'shum yang menjadi caleg PKB di dapil Jatim XI (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep), juga gagal. ''Kami menyikapi secara wajar-wajar saja,'' ujarnya. Dia mengaku, dana kampanye mereka berdua yang hanya sekitar Rp 450 juta memang tidak cukup untuk ''menarik perhatian'' para pemilih.''Trennya memang pragmatisme. Rakyat melihat yang nyata, bukan kiprah di DPR dan pembinaan saya selama lima tahun ini. Tapi, mana yang bisa menyejahterakan mereka dengan materi secara langsung,'' ujarnya lantas tersenyum kecut.Hari-hari awal setelah KPU menghitung perolehan suara dan kursi yang dimenangi parpol, Ma'shum mengaku keempat anaknya sempat khawatir dirinya stres. Sebab, banyak pemberitaan di televisi dan koran yang mengungkap kisah mengenai para caleg yang mendadak gila karena gagal menjadi wakil rakyat.''Mereka sampai bilang agar saya tidak berbuat macam-macam. Sebab, ada keluarga yang mendukung. Bahkan, saya pernah sampai dilarang bawa mobil sendiri dari Malang ke Jakarta. Padahal, sebelumnya saya biasa begitu,'' ungkapnya.Meski gagal kembali duduk di Senayan, Ma'shum menyatakan sudah memiliki kepuasan. Salah satunya, dirinya terlibat penuh dalam penyusunan RUU Penyelenggara Pemilu, RUU Pemilu Legislatif, dan RUU Pilpres. ''Walaupun tidak sepenuhnya ideal, kami yang terlibat merasa sudah berbuat maksimal menata sistem demokrasi,'' katanya.Ke depan, Ma'shum berencana kembali ke ''dunia lama''. Sebelum berpolitik, dia memang tercatat sebagai dosen di sejumlah kampus. Di antaranya, Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta dan Institut Ilmu Alquran (IIQ) Jakarta. ''Saya juga akan me-launching buku mengenai pengalaman ikut membangun demokrasi di DPR,'' kata putra kesembilan di antara 12 bersaudara pasangan KH Mas'shum Ali dan Hj Muniroh itu. (*/tof)
Kampanye Habis Rp 450 Juta, Sempat Dikhawatirkan Stres Mantan Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Saifullah Ma'shum termasuk yang ikut terpental dari Senayan. Apa yang dia lakukan setelah meninggalkan gedung rakyat? Priyo Handoko, Jakarta ---POSISI matahari mulai merangkak ke puncak. Hampir tengah hari saat sidang paripurna DPR, Selasa (26/5), memulai agenda kedua. Setelah mengesahkan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sidang paripurna mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi mengenai usul penggunaan hak angket terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih. Di kalangan media dan publik lebih populer dengan sebutan hak angket DPT (daftar pemilih tetap).Di antara puluhan wakil rakyat itu, seorang pria paro baya dengan langkah tergesa tampak menaiki anak tangga menuju pintu ruang sidang. Dialah anggota Komisi II DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Saifullah Ma'shum.Kepada Jawa Pos yang mencegat, ayah empat anak kelahiran Malang, 25 November 1960, tersebut menegaskan bahwa dirinya menolak penggunaan hak angket. Bukannya tidak peduli terhadap banyaknya hak memilih rakyat yang tidak terakomodasi. Namun, dia berpandangan tidak tepat melayangkan hak angket kepada pemerintah. Sebab, domain penyusunan DPT berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).''Kalau ini lolos, berarti kita mengakui pemerintah punya domain. Padahal, tidak sama sekali,'' ujarnya sedikit gusar. Opini Ma'shum memang layak didengar. Sebab, bagaimanapun, dia adalah mantan ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu yang menjadi landasan bagi pembentukan KPU dan Bawaslu.Setelah melalui voting, hak angket DPT akhirnya lolos. Sementara itu, sikap FKB terbelah tiga. Di antara 18 anggota yang hadir, 16 orang ikut mendukung, termasuk Ketua FKB Effendy Choirie. Ketua DPP PKB yang menjadi pimpinan sidang, Muhaimin Iskandar, memilih abstain. Hanya Saifullah Ma'shum yang bersikukuh tidak setuju.Ma'shum merupakan salah seorang kader terbaik yang dimiliki PKB di DPR. Pada Pemilu 2009, dia maju kembali dari dapil Jatim V -meliputi Kabupaten dan Kota Malang serta Kota Batu- dengan nomor urut paling buncit, yakni nomor delapan. Sayangnya, mantan ketua PP GP Ansor periode 1995-1999 tersebut tidak bisa mempertahankan kursinya di DPR.Di antara delapan kursi yang diperebutkan di Jatim V, PKB hanya memenangi satu kursi. Itu menjadi hak Ali Maschan Moesa, caleg PKB bernomor urut satu yang memperoleh suara terbanyak, yakni 37.730. ''Nomor urut kecil secara psikologis ternyata masih menentukan,'' tutur Ma'shum yang pernah menjadi wartawan itu.Selain nomor urut, dia mengaku mendapat hambatan untuk menjajakan diri. Menurut dia, ada pola kampanye di mana caleg bernomor urut sama di level DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota saling bekerja sama. ''Di dapil saya, ternyata caleg yang maju di DPRD tidak sampai delapan. Jadi, saya tidak punya mitra,'' ungkapnya.Siti Masrifah, istri tercinta Ma'shum yang menjadi caleg PKB di dapil Jatim XI (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep), juga gagal. ''Kami menyikapi secara wajar-wajar saja,'' ujarnya. Dia mengaku, dana kampanye mereka berdua yang hanya sekitar Rp 450 juta memang tidak cukup untuk ''menarik perhatian'' para pemilih.''Trennya memang pragmatisme. Rakyat melihat yang nyata, bukan kiprah di DPR dan pembinaan saya selama lima tahun ini. Tapi, mana yang bisa menyejahterakan mereka dengan materi secara langsung,'' ujarnya lantas tersenyum kecut.Hari-hari awal setelah KPU menghitung perolehan suara dan kursi yang dimenangi parpol, Ma'shum mengaku keempat anaknya sempat khawatir dirinya stres. Sebab, banyak pemberitaan di televisi dan koran yang mengungkap kisah mengenai para caleg yang mendadak gila karena gagal menjadi wakil rakyat.''Mereka sampai bilang agar saya tidak berbuat macam-macam. Sebab, ada keluarga yang mendukung. Bahkan, saya pernah sampai dilarang bawa mobil sendiri dari Malang ke Jakarta. Padahal, sebelumnya saya biasa begitu,'' ungkapnya.Meski gagal kembali duduk di Senayan, Ma'shum menyatakan sudah memiliki kepuasan. Salah satunya, dirinya terlibat penuh dalam penyusunan RUU Penyelenggara Pemilu, RUU Pemilu Legislatif, dan RUU Pilpres. ''Walaupun tidak sepenuhnya ideal, kami yang terlibat merasa sudah berbuat maksimal menata sistem demokrasi,'' katanya.Ke depan, Ma'shum berencana kembali ke ''dunia lama''. Sebelum berpolitik, dia memang tercatat sebagai dosen di sejumlah kampus. Di antaranya, Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta dan Institut Ilmu Alquran (IIQ) Jakarta. ''Saya juga akan me-launching buku mengenai pengalaman ikut membangun demokrasi di DPR,'' kata putra kesembilan di antara 12 bersaudara pasangan KH Mas'shum Ali dan Hj Muniroh itu. (*/tof)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar