Jauh sebelum pengundian nomor urut peserta pemilihan presiden minggu lalu, tiga pasang capres dan cawapres secara berkala menyampaikan visi-misi pembangunan ekonominya.
Telah cukup banyak analis yang secara panjang lebar membahas platform atau tepatnya mazhab pembangunan ekonomi para calon presiden dengan kosa kata 'kerakyatan', 'neoliberal', dan 'kemandirian'.
Ketiganya sering dicoba dipertentangkan walaupun mengarah pada tujuan yang sangat catchy secara politik, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apakah masyarakat tercerahkan dengan perbedaan ketiganya, tampaknya tim kampanye masing-masing calon presiden masih perlu bekerja keras.
Hal itu untuk memberikan penjelasan yang lebih baik, lebih rasional, mudah dicerna dan terasakan manfaatnya.
Ketiga pasang capres menempatkan pembangunan pertanian sebagai bagian atau elemen dari pembangunan ekonominya. Dengan platform ekonomi kerakyatan, capres Megawati-Prabowo secara terbuka menyampaikan kemampuan sektor pertanian menyerap dan menciptakan lapangan kerja.
Setiap 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi Rp50 triliun yang akan menghasilkan 400.000 lapangan kerja baru. Mereka berargumen seandainya investasi sebesar Rp50 triliun itu dialokasikan pada sektor agroindustri, setiap pertumbuhan ekonomi 1% akan menyerap 6 juta tenaga kerja.
Logikanya, investasi tersebut akan mampu membuka 1 juta hektare atau ekuivalen dengan 6 juta tenaga kerja, sehingga daya beli akan naik 15 kali lipat (Bisnis Indonesia 28 Mei).
Walaupun pada tataran kampanye dan retorika politik, angka-angka tersebut seakan amat fantastis, masyarakat masih menunggu rincian tentang bagaimana mewujudkan jargon-jargon yang konon bernuansa ekonomi kerakyatan tersebut.
Bagi kalangan terdidik atau bagi pekerja sektor pertanian, Megawati-Prabowo masih perlu memperjelas tentang jenis pertanian atau agroindustri yang akan dijadikan prioritas, dimensi pembangunan wilayah dan tata ruang yang pasti berhubungan dengan komposisi angkatan kerja serta strategi merebut dan menguasai pangsa pasar domestik dan pasar ekspor yang sampai sekarang menjadi kendala amat serius.
Tunggu komitmen
Masyarakat sebenarnya menunggu komitmen dan rencana besar tentang perlindungan bagi petani dan sektor pertanian dari 'keganasan' pelaku ekonomi lain, dengan skala usaha yang demikian berbeda, atau dari keliaran negara asing dan atau lembaga internasional yang sering tidak berpihak kepada petani dan pertanian Indonesia.
Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono belum pernah secara terbuka menyampaikan platform tentang pembangunan pertanian. Apabila semboyan Mari Lanjutkan benar-benar direalisasikan, pasangan ini kemungkinan besar akan melanjutkan strategi revitalisasi pertanian yang pernah disampaikan SBY 4 tahun lalu di Bendungan Jatiluhur.
Kedua calon yang memiliki gelar doktor di bidang ekonomi tersebut seharusnya tidak memiliki kendala substantif dan psikologis untuk menyampaikan betapa strategisnya peran sektor pertanian pengganda pendapatan dan pengganda tenaga kerja, sebagaimana dijelaskan dalam buku teks ekonomi pembangunan.
Istilah pengganda pendapatan maksudnya adalah bahwa sektor pertanian menghasilkan tambahan pendapatan bagi aktivitas ekonomi yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian, seperti agroindustri dan off-farm lainnya.
Dalam hal pengganda tenaga kerja, sektor pertanian mampu menciptakan lapangan kerja baru di luar sektor pertanian, terutama karena begitu tingginya keterkaitan sektor pertanian dengan industri pengolahan hasil pertanian yang mampu menciptakan nilai tambah (forward linkages) dan meningkatkan sarana produksi dan infrastruktur ekonomi lainnya (backward linkages).
Menurut aliran pemikiran ini, pemerintah wajib menyediakan langkah stimulasi ekonomi dengan program pembangunan infrastruktur besar-besaran, plus program-program 'hiburan' berupa subsidi pangan, subsidi benih, subsidi pupuk, walaupun harus diserahkan kepada industri pupuk, bukan kepada petani.
Kelemahan utama dalam pemikiran ini umumnya tidak terlalu menempatkan sektor pertanian landasan bagi pembangunan ekonomi tetapi sebagai salah satu sektor ekonomi saja yang tidak terlalu berbeda dengan sektor-sektor lainnya. Akibatnya, sektor pertanian tidak akan dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya hanya dari sektor pertanian.
Petani masih harus mencari tambahan penghasilan dari luar sektor pertanian apabila masih ingin bertahan hidup, karena penghasilan dari sektor pertanian tidak akan cukup untuk menanggung tambahan biaya hidup yang semakin tidak terjangkau.
Sebagai calon yang juga sedang berkuasa (incumbent), tidak terlalu salah apabila masyarakat menagih beberapa janji yang belum terealisasikan secara nyata, misalnya program reformasi agraria, sebagaimana disampaikan dalam pidato politik SBY pada 31 Januari 2007.
Duet Jusuf Kalla (JK)-Wiranto yang mengusung kemandirian ekonomi, secara terus terang menyampaikan rencana atau janji politiknya untuk memperhatikan bibit (benih), irigasi, dan pupuk.
Kurangi ketergantungan
Argumen yang berhubungan dengan upaya-upaya membenahi faktor produksi atau sarana produksi pertanian dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pangan impor. Sebagai calon yang saat ini juga berada dalam pemerintahan, JK atau Kantor Wakil Presiden tampak cukup bersemangat dan sering berada di belakang program peningkatan produksi beras nasional (P2BN).
Namun, masyarakat juga masih menunggu realisasi program-program strategis seperti stimulasi ekonomi perdesaan berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan produksi, jalan desa, saluran irigasi dan drainase dikhawatirkan hanya menjadi retorika kebijakan.
Benar bahwa dampak langsung berupa peningkatan kesejahteraan petani dari investasi publik seperti itu memang tidak akan terlihat dalam waktu 1-2 tahun atau bahkan satu periode pemerintahan. Investasi publik seperti itu baru akan menuai hasil pada jangka menengah panjang, bersamaan dengan upaya konsisten peningkatan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian umumnya.
Argumen logis lainnya adalah dengan infrastruktur desa atau prasarana pertanian yang lebih baik, biaya per satuan luas akan dapat ditekan, sehingga daya saing produk atau sektor pertanian Indonesia akan meningkat secara signifikan.
Sebagai penutup, sampai pada minggu pertama Juni ini belum tampak suatu platform pembangunan ketiga capres yang spektakuler, sangat menjanjikan dan dapat dicerna dengan mudah oleh masyarakat luas.
Platform yang 'datar-datar saja' seperti itu pasti tidak akan mampu menjawab tantangan sektor pertanian (dan pangan) ke depan yang jauh lebih kompleks.
Tim kampanye ketiga capres perlu bekerja keras lagi untuk secara cerdas memilih materi kampanye, strategi komunikasi politik, dan kelengkapan atau kepiawaian menyampaikan tema pembangunan pertanian, terutama jika sedang berhadapan dengan petani, pelaku usaha pertanian, dan akademisi.
Telah cukup banyak analis yang secara panjang lebar membahas platform atau tepatnya mazhab pembangunan ekonomi para calon presiden dengan kosa kata 'kerakyatan', 'neoliberal', dan 'kemandirian'.
Ketiganya sering dicoba dipertentangkan walaupun mengarah pada tujuan yang sangat catchy secara politik, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apakah masyarakat tercerahkan dengan perbedaan ketiganya, tampaknya tim kampanye masing-masing calon presiden masih perlu bekerja keras.
Hal itu untuk memberikan penjelasan yang lebih baik, lebih rasional, mudah dicerna dan terasakan manfaatnya.
Ketiga pasang capres menempatkan pembangunan pertanian sebagai bagian atau elemen dari pembangunan ekonominya. Dengan platform ekonomi kerakyatan, capres Megawati-Prabowo secara terbuka menyampaikan kemampuan sektor pertanian menyerap dan menciptakan lapangan kerja.
Setiap 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi Rp50 triliun yang akan menghasilkan 400.000 lapangan kerja baru. Mereka berargumen seandainya investasi sebesar Rp50 triliun itu dialokasikan pada sektor agroindustri, setiap pertumbuhan ekonomi 1% akan menyerap 6 juta tenaga kerja.
Logikanya, investasi tersebut akan mampu membuka 1 juta hektare atau ekuivalen dengan 6 juta tenaga kerja, sehingga daya beli akan naik 15 kali lipat (Bisnis Indonesia 28 Mei).
Walaupun pada tataran kampanye dan retorika politik, angka-angka tersebut seakan amat fantastis, masyarakat masih menunggu rincian tentang bagaimana mewujudkan jargon-jargon yang konon bernuansa ekonomi kerakyatan tersebut.
Bagi kalangan terdidik atau bagi pekerja sektor pertanian, Megawati-Prabowo masih perlu memperjelas tentang jenis pertanian atau agroindustri yang akan dijadikan prioritas, dimensi pembangunan wilayah dan tata ruang yang pasti berhubungan dengan komposisi angkatan kerja serta strategi merebut dan menguasai pangsa pasar domestik dan pasar ekspor yang sampai sekarang menjadi kendala amat serius.
Tunggu komitmen
Masyarakat sebenarnya menunggu komitmen dan rencana besar tentang perlindungan bagi petani dan sektor pertanian dari 'keganasan' pelaku ekonomi lain, dengan skala usaha yang demikian berbeda, atau dari keliaran negara asing dan atau lembaga internasional yang sering tidak berpihak kepada petani dan pertanian Indonesia.
Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono belum pernah secara terbuka menyampaikan platform tentang pembangunan pertanian. Apabila semboyan Mari Lanjutkan benar-benar direalisasikan, pasangan ini kemungkinan besar akan melanjutkan strategi revitalisasi pertanian yang pernah disampaikan SBY 4 tahun lalu di Bendungan Jatiluhur.
Kedua calon yang memiliki gelar doktor di bidang ekonomi tersebut seharusnya tidak memiliki kendala substantif dan psikologis untuk menyampaikan betapa strategisnya peran sektor pertanian pengganda pendapatan dan pengganda tenaga kerja, sebagaimana dijelaskan dalam buku teks ekonomi pembangunan.
Istilah pengganda pendapatan maksudnya adalah bahwa sektor pertanian menghasilkan tambahan pendapatan bagi aktivitas ekonomi yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian, seperti agroindustri dan off-farm lainnya.
Dalam hal pengganda tenaga kerja, sektor pertanian mampu menciptakan lapangan kerja baru di luar sektor pertanian, terutama karena begitu tingginya keterkaitan sektor pertanian dengan industri pengolahan hasil pertanian yang mampu menciptakan nilai tambah (forward linkages) dan meningkatkan sarana produksi dan infrastruktur ekonomi lainnya (backward linkages).
Menurut aliran pemikiran ini, pemerintah wajib menyediakan langkah stimulasi ekonomi dengan program pembangunan infrastruktur besar-besaran, plus program-program 'hiburan' berupa subsidi pangan, subsidi benih, subsidi pupuk, walaupun harus diserahkan kepada industri pupuk, bukan kepada petani.
Kelemahan utama dalam pemikiran ini umumnya tidak terlalu menempatkan sektor pertanian landasan bagi pembangunan ekonomi tetapi sebagai salah satu sektor ekonomi saja yang tidak terlalu berbeda dengan sektor-sektor lainnya. Akibatnya, sektor pertanian tidak akan dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya hanya dari sektor pertanian.
Petani masih harus mencari tambahan penghasilan dari luar sektor pertanian apabila masih ingin bertahan hidup, karena penghasilan dari sektor pertanian tidak akan cukup untuk menanggung tambahan biaya hidup yang semakin tidak terjangkau.
Sebagai calon yang juga sedang berkuasa (incumbent), tidak terlalu salah apabila masyarakat menagih beberapa janji yang belum terealisasikan secara nyata, misalnya program reformasi agraria, sebagaimana disampaikan dalam pidato politik SBY pada 31 Januari 2007.
Duet Jusuf Kalla (JK)-Wiranto yang mengusung kemandirian ekonomi, secara terus terang menyampaikan rencana atau janji politiknya untuk memperhatikan bibit (benih), irigasi, dan pupuk.
Kurangi ketergantungan
Argumen yang berhubungan dengan upaya-upaya membenahi faktor produksi atau sarana produksi pertanian dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pangan impor. Sebagai calon yang saat ini juga berada dalam pemerintahan, JK atau Kantor Wakil Presiden tampak cukup bersemangat dan sering berada di belakang program peningkatan produksi beras nasional (P2BN).
Namun, masyarakat juga masih menunggu realisasi program-program strategis seperti stimulasi ekonomi perdesaan berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan produksi, jalan desa, saluran irigasi dan drainase dikhawatirkan hanya menjadi retorika kebijakan.
Benar bahwa dampak langsung berupa peningkatan kesejahteraan petani dari investasi publik seperti itu memang tidak akan terlihat dalam waktu 1-2 tahun atau bahkan satu periode pemerintahan. Investasi publik seperti itu baru akan menuai hasil pada jangka menengah panjang, bersamaan dengan upaya konsisten peningkatan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian umumnya.
Argumen logis lainnya adalah dengan infrastruktur desa atau prasarana pertanian yang lebih baik, biaya per satuan luas akan dapat ditekan, sehingga daya saing produk atau sektor pertanian Indonesia akan meningkat secara signifikan.
Sebagai penutup, sampai pada minggu pertama Juni ini belum tampak suatu platform pembangunan ketiga capres yang spektakuler, sangat menjanjikan dan dapat dicerna dengan mudah oleh masyarakat luas.
Platform yang 'datar-datar saja' seperti itu pasti tidak akan mampu menjawab tantangan sektor pertanian (dan pangan) ke depan yang jauh lebih kompleks.
Tim kampanye ketiga capres perlu bekerja keras lagi untuk secara cerdas memilih materi kampanye, strategi komunikasi politik, dan kelengkapan atau kepiawaian menyampaikan tema pembangunan pertanian, terutama jika sedang berhadapan dengan petani, pelaku usaha pertanian, dan akademisi.
Oleh Bustanul ArifinGuru Besar Ekonomi Pertanian Unila, Professorial Fellow MB-IPB.
Bisnis Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar