JAKARTA - Tiga capres yang akan bertarung pada pemilu presiden (pilpres) menargetkan pertumbuhan ekonomi berbeda. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mematok angka 7 persen, Jusuf Kalla (JK) optimistis 8 persen, dan Megawati Soekarnoputri sangat optimistis dengan target minimal 10 persen. Tapi, ekonom menilai dobel digit tidak realistis.''Pertumbuhan dobel digit itu tidak realistis, di zaman Orde Baru saja tidak pernah sekali pun mencapai pertumbuhan setinggi itu,'' kata ekonom Universitas Brawijaya (Unibraw) Dr Erani Yustika MA kemarin (24/5). Situasi ekonomi dua tahun mendatang, lanjut dia, tidak bisa diharapkan menjadi penopang ekonomi.Erani memperkirakan, tahun ini pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 4-4,5 persen dan pada 2010 menembus 5,5 persen. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 6 persen. Namun, dengan kerja keras dan pembangunan ekonomi lebih cepat, target 7-8 persen masih bisa dicapai. ''Saya kira target 8 persen lebih realistis dan optimistis," lanjutnya.Target yang diusung SBY sebesar 7 persen dinilai konservatif. Erani menyebut, presiden pada lima tahun mendatang harus sesuai dengan kebutuhan zaman. Saat krisis ekonomi dan persaingan ketat, presiden yang terpilih harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat sekaligus punya terobosan baru dan berani mengambil risiko. ''Pengusaha tentu wajar memilih presiden yang probisnis,'' ungkapnya.Erani mengakui, program ekonomi kerakyatan memang menjadi komoditas capres. Namun, isu tersebut tidak bisa dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi. Parameter keberhasilan ekonomi kerakyatan, lanjut Erani, adalah pemerataan aset dan partisipasi rakyat dalam ekonomi. ''Tidak diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Itu kan terbalik,'' tuturnya. Menurut dia, presiden mendatang juga harus mengutamakan pemerataan ekonomi Jawa-luar Jawa. Sebab, ketimpangan Jawa-luar Jawa tetap terlihat. Misalnya, infrastruktur jalan, pertanian, dan industri. ''Itu isu sensitif. Kalau tidak segera diatasi, itu bisa menjadi dalih separatis yang bisa meledak sewaktu-waktu. Jadi, harus ada keseimbangan Jawa-luar Jawa," tambahnya. Pengamat ekonomi politik Universitas Airlangga (Unair) Haryadi MA menambahkan, Indonesia memerlukan pemimpin yang mampu meratakan kesejahteraan antara Jawa dan luar Jawa. Sebab, selama ini daerah luar Jawa tertinggal sangat jauh jika dibandingkan dengan Jawa. "Solusinya sudah ada, seperti di Aceh, hasil migas 70 persen untuk darah penghasil dan 30 persen untuk pusat," tambahnya. Banyak sumber daya ekonomi di luar Jawa, khususnya di sektor energi, yang memicu munculnya gerakan separatisme. Misalnya, rebutan pengelolaan sumber migas di Arun Lhokseumawe dan tambang emas di Papua. ''Luar Jawa selalu cenderung iri melihat perkembangan di Jawa. Luar Jawa merasa sebagai daerah yang memiliki banyak sumber alam tetapi hasil yang dinikmatinya tidaklah sepadan. Ini yang harus diperbaiki," katanya.Menurut dia, bukan hanya pembagian seperti itu yang perlu diperjuangkan. Daerah luar Jawa juga perlu mendapat perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi nasional juga ditopang dari luar Jawa. (wir/agm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar