JAKARTA: Pemerintah baru menuntaskan inventarisasi dan penilaian aset kementerian dan lembaga sebesar 60% dari total 21.430 satuan kerja yang harus diperiksa karena banyak menemui kendala.Direktur Hukum dan Evaluasi Ditjen Kekayaan Negara Depkeu Bambang Santoso Marsoem menuturkan kendala yang dihadapi di bidang kebijakan, a.l. minimnya koordinasi K/L terhadap para satkernya, dan kewajiban terhadap sistem manajemen akuntansi (Simak) barang milik negara (BMN) pada satker banyak yang belum ditindaklanjuti oleh K/L pusat.Selain itu, perlu pengaturan khusus terhadap pencatatan aset Departemen Pekerjaan Umum dan benda seni yang jumlahnya banyak dan tersebar."Biasanya ada di PU aset jalan raya, bendungan, juga ada yang di dalam tanah. Ada beberapa penilaian menghadapi hambatan. Memang target akhir 2009 bisa kelar, tapi posisi sekarang ini baru 60%," jelasnya kepada wartawan, kemarin.Menurut dia, dari total 74 K/L yang sudah 100% ditertibkan ada 37 K/L, sementara yang prosesnya sudah sekitar 90-99,9% sebanyak 15 K/L, yang prosesnya antara 50-89,9% sebanyak 7 K/L, dan yang di bawah 50% masih 15 K/L."Yang baru 50-89% adalah Dephut, LIPI,KPU, Dephub, Departemen Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Polri," katanya.Sementara itu yang di bawah 50% realisasi penertiban asetnya, a.l. Departemen Perindustrian, Kementerian ESDM, Depnakertrans, Departemen Sosial, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Perpustakaan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Dalam Negeri, Badan Tenaga Atom Nasional, Departemen Pertanian, BPPTKI dan Departemen Pertahanan.Untuk Departemen Pertahanan dan TNI juga mengalami kesulitan karena struktur pengelolaan aset dan satker berbeda dengan yang lain baik dari sisi inventarisasi dan penilaiannya.Pemerintah sebelumnya menargetkan akan menyelesaikan penertiban seluruh aset K/L pada Desember tahun lalu, tetapi kemudian diundur menjadi 31 Maret 2010.Dia mengatakan dari saldo awal sebesar Rp139,47 triliun, setelah dikoreksi saat ini menjadi Rp307,49 triliun sehingga ada penambahan sekitar Rp168,01 triliun, sementara revaluasi dari 17 kantor wilayah hampir 100% sudah diselesaikan dengan rata-rata pelaksanaan sudah hampir 90%.
Sabtu, 23/05/2009
Bisnis Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar