[ Senin, 25 Mei 2009 ]
PKNU Resmi Dukung JK-Wiranto
JAKARTA - Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) secara resmi mendukung pasangan calon presiden Jusuf Kalla-Wiranto. Dukungan diberikan sesuai aspirasi DPW-DPW PKNU dalam Musyawarah Pimpinan Nasional PKNU di Jakarta yang berakhir kemarin (24/5).''Muspimnas PKNU merekomendasikan kepada DPP PKNU agar mengarahkan dan memperjuangkan pilihan serta memberikan dukungan secara formal kepada H M. Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan H Wiranto sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden 8 Juli 2009,'' ujar Ketua DPW PKNU Jawa Timur Arif Junaidy membacakan keputusan Muspimnas PKNU. Dukungan tersebut diberikan karena PKNU menilai Jusuf Kalla dan Wiranto memiliki kedekatan nilai dan kultural dengan partai yang didirikan para kiai khos Nahdlatul Ulama itu. Sebagai mustasyar NU di wilayah Sulawesi Selatan, Jusuf Kalla memiliki kedekatan nilai dan kultural dengan PKNU. Sedangkan Wiranto adalah tentara yang menganut paham ahli sunah waljamaah. ''Apalagi, (dia) adalah satu-satunya calon presiden dari Nahdlatul Ulama,'' tandas Arif Junaidy. (noe/dyn)
Senin, 25 Mei 2009 ]
Tepis Isu Percepat Munaslub
SURABAYA - Tingginya suhu politik menjelang pemilu presiden (pilpres) ikut memengaruhi internal DPP Partai Golkar. Sejumlah pengurus DPD II Partai Golkar Jawa Timur menggelar pertemuan di Hotel Shangri-La, Surabaya, pada Rabu (20/5), yang rumornya mengagendakan percepatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar. Wakil Ketua DPD Golkar Jatim Sabron Djamil Pasaribu mengakui adanya pertemuan tersebut. Namun, dia menegaskan, itu tidak terkait munaslub, apalagi menggembosi penggalangan suara untuk pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto. ''Itu hanya gerakan tokoh Golkar yang ingin menggalang dukungan menjadi ketua umum DPP Partai Golkar dalam munas (musyawarah nasional) nanti,'' tegas Sabron saat dikonfirmasi kemarin.Ketua Komisi A DPRD Jatim itu mengatakan, dalam perkembangannya ada kegiatan tokoh Golkar menggalang dukungan capres di luar Partai Golkar. Gerakan itu, kata Sabron, tak hanya terjadi pada akhir-akhir ini. Namun, itu sudah tercium sebelum pasangan JK-Wiranto maju dalam Pilpres 2009. Sabron meyakinkan, gerakan tersebut murni penggalangan dukungan untuk maju dalam munas.Sejak JK-Wiranto dideklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Golkar bersama Partai Hanura, seluruh jajaran partai, mulai tingkat bawah hingga DPP, satu suara. Bahkan, DPD-DPD II menyatakan siap mengantarkan JK-Wiranto menduduki kursi RI 1 dan RI 2.Dia menepis isu bahwa Golkar pecah dalam mendukung JK-Wiranto. Alasannya, internal partai sangat solid. ''DPD-DPD tetap solid memenangkan pasangan JK-Wiranto,'' ujar Sabron. Bila terjadi penggembosan, lanjut dia, gerakan itu bukan berasal dari internal partai. Tapi, itu bisa juga sengaja dilakukan riva-rival JK-Wiranto. ''Bisa dari Demokrat, atau rival lain yang ingin memecah belah Golkar,'' sambung Sabron. Untuk mengoptimalkan konsolidasi di daerah, lanjut dia, pihaknya menerbitkan surat edaran kepada seluruh DPD II di Jatim. ''Kami perintahkan agar DPD-DPD II fokus pada pilpres terlebih dahulu,'' imbuh Sabron. (sep/agm)
Tepis Isu Percepat Munaslub
SURABAYA - Tingginya suhu politik menjelang pemilu presiden (pilpres) ikut memengaruhi internal DPP Partai Golkar. Sejumlah pengurus DPD II Partai Golkar Jawa Timur menggelar pertemuan di Hotel Shangri-La, Surabaya, pada Rabu (20/5), yang rumornya mengagendakan percepatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar. Wakil Ketua DPD Golkar Jatim Sabron Djamil Pasaribu mengakui adanya pertemuan tersebut. Namun, dia menegaskan, itu tidak terkait munaslub, apalagi menggembosi penggalangan suara untuk pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto. ''Itu hanya gerakan tokoh Golkar yang ingin menggalang dukungan menjadi ketua umum DPP Partai Golkar dalam munas (musyawarah nasional) nanti,'' tegas Sabron saat dikonfirmasi kemarin.Ketua Komisi A DPRD Jatim itu mengatakan, dalam perkembangannya ada kegiatan tokoh Golkar menggalang dukungan capres di luar Partai Golkar. Gerakan itu, kata Sabron, tak hanya terjadi pada akhir-akhir ini. Namun, itu sudah tercium sebelum pasangan JK-Wiranto maju dalam Pilpres 2009. Sabron meyakinkan, gerakan tersebut murni penggalangan dukungan untuk maju dalam munas.Sejak JK-Wiranto dideklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Golkar bersama Partai Hanura, seluruh jajaran partai, mulai tingkat bawah hingga DPP, satu suara. Bahkan, DPD-DPD II menyatakan siap mengantarkan JK-Wiranto menduduki kursi RI 1 dan RI 2.Dia menepis isu bahwa Golkar pecah dalam mendukung JK-Wiranto. Alasannya, internal partai sangat solid. ''DPD-DPD tetap solid memenangkan pasangan JK-Wiranto,'' ujar Sabron. Bila terjadi penggembosan, lanjut dia, gerakan itu bukan berasal dari internal partai. Tapi, itu bisa juga sengaja dilakukan riva-rival JK-Wiranto. ''Bisa dari Demokrat, atau rival lain yang ingin memecah belah Golkar,'' sambung Sabron. Untuk mengoptimalkan konsolidasi di daerah, lanjut dia, pihaknya menerbitkan surat edaran kepada seluruh DPD II di Jatim. ''Kami perintahkan agar DPD-DPD II fokus pada pilpres terlebih dahulu,'' imbuh Sabron. (sep/agm)
Minggu, 24 Mei 2009 ]
SBY-Boediono Kembali Dipojokkan dengan Neolib
JAKARTA - Isu neolib masih menjadi isu sentral menjelang pemilihan presiden. Para pendukung JK-Win dan kubu Mega-Prabowo memanfaatkan isu tersebut untuk menyudutkan kubu SBY-Boediono. ''Itu sudah jelas. Sri Mulyani dan Boediono beberapa bulan terakhir bahkan tak pernah mengajak Pak JK berdialog. Mereka memang ingin melancarkan agenda-agenda neolib. Kalau dengan Pak JK, agenda mereka jelas terhalang,'' kata Juru Bicara JK-Win Fuad Bawazier dalam diskusi bertema Ekonomi Neolib Melawan Ekonomi Kerakyatan di Warung Daun, Jakarta, kemarin (23/5).Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPP Partai Gerindra Sjukrianto Yulia, pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung Kodrat Wibowo, dan Jafar Hapsah dari tim sukses SBY-Boediono.Fuad yang juga mantan menteri keuangan itu mengatakan, selama ini kebijakan ekonomi pemerintah cenderung berpihak kepada pengusaha, bukan rakyat. Itu, antara lain, kebijakan BLBI, devisa bebas, penyerahan sumber daya alam ke asing, dan privatisasi BUMN. ''Yang diuntungkan jelas hanya pengusaha yang hanya segelintir orang,'' katanya.Yang paling kentara, kata Fuad, adalah pembelaan Boediono kepada Bank Century. Bank Indonesia, kata dia, memberikan suntikan dana Rp 7 triliun kepada bank tersebut. ''Coba bandingkan dengan anggaran pertahanan yang hanya Rp 3,5 triliun. Hanya separo. Itulah betapa pintarnya neolib,'' tegasnya. Sifat khas para pemikir neolib, kata Fuad, adalah mengandalkan kekuatan pasar untuk mengejar keuntungan. Semua mekanisme diserahkan kepada pasar. Negara tak boleh mencampuri kendati itu menyangkut urusan hajat hidup orang banyak.Hal senada juga diungkapkan Sjukrianto. Indikasinya, kata dia, pemerintah berencana melakukan privatisasi sejumlah BUMN. ''Itu jelas upaya untuk menswastakan perusahaan pemerintah,'' katanya. Bukankah penjualan Indosat dulu terjadi pada masa Megawati? Sjukrianto mengakui itu. Namun, kata dia, itu tak lepas dari peran teknokrat ekonomi saat itu. Yakni, Boediono yang saat itu menjabat menteri keuangan dan Laksamana Sukardi sebagai menteri BUMN. ''Memang, keputusan ada di tangan presiden. Tapi, itu kan berdasarkan pertimbangan mereka,'' katanya. Jafar Hapsah dengan tegas menampik tuduhan itu. Dia mengatakan, kesejahteraan masyarakat juga menjadi tujuan program pemerintahan SBY-Boediono. ''Cap itu tidak betul. Kita justru terus berusaha menyejahterakan rakyat,'' katanya. (aga/tof)
SBY-Boediono Kembali Dipojokkan dengan Neolib
JAKARTA - Isu neolib masih menjadi isu sentral menjelang pemilihan presiden. Para pendukung JK-Win dan kubu Mega-Prabowo memanfaatkan isu tersebut untuk menyudutkan kubu SBY-Boediono. ''Itu sudah jelas. Sri Mulyani dan Boediono beberapa bulan terakhir bahkan tak pernah mengajak Pak JK berdialog. Mereka memang ingin melancarkan agenda-agenda neolib. Kalau dengan Pak JK, agenda mereka jelas terhalang,'' kata Juru Bicara JK-Win Fuad Bawazier dalam diskusi bertema Ekonomi Neolib Melawan Ekonomi Kerakyatan di Warung Daun, Jakarta, kemarin (23/5).Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPP Partai Gerindra Sjukrianto Yulia, pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung Kodrat Wibowo, dan Jafar Hapsah dari tim sukses SBY-Boediono.Fuad yang juga mantan menteri keuangan itu mengatakan, selama ini kebijakan ekonomi pemerintah cenderung berpihak kepada pengusaha, bukan rakyat. Itu, antara lain, kebijakan BLBI, devisa bebas, penyerahan sumber daya alam ke asing, dan privatisasi BUMN. ''Yang diuntungkan jelas hanya pengusaha yang hanya segelintir orang,'' katanya.Yang paling kentara, kata Fuad, adalah pembelaan Boediono kepada Bank Century. Bank Indonesia, kata dia, memberikan suntikan dana Rp 7 triliun kepada bank tersebut. ''Coba bandingkan dengan anggaran pertahanan yang hanya Rp 3,5 triliun. Hanya separo. Itulah betapa pintarnya neolib,'' tegasnya. Sifat khas para pemikir neolib, kata Fuad, adalah mengandalkan kekuatan pasar untuk mengejar keuntungan. Semua mekanisme diserahkan kepada pasar. Negara tak boleh mencampuri kendati itu menyangkut urusan hajat hidup orang banyak.Hal senada juga diungkapkan Sjukrianto. Indikasinya, kata dia, pemerintah berencana melakukan privatisasi sejumlah BUMN. ''Itu jelas upaya untuk menswastakan perusahaan pemerintah,'' katanya. Bukankah penjualan Indosat dulu terjadi pada masa Megawati? Sjukrianto mengakui itu. Namun, kata dia, itu tak lepas dari peran teknokrat ekonomi saat itu. Yakni, Boediono yang saat itu menjabat menteri keuangan dan Laksamana Sukardi sebagai menteri BUMN. ''Memang, keputusan ada di tangan presiden. Tapi, itu kan berdasarkan pertimbangan mereka,'' katanya. Jafar Hapsah dengan tegas menampik tuduhan itu. Dia mengatakan, kesejahteraan masyarakat juga menjadi tujuan program pemerintahan SBY-Boediono. ''Cap itu tidak betul. Kita justru terus berusaha menyejahterakan rakyat,'' katanya. (aga/tof)
Minggu, 24 Mei 2009 ]
JK Tak Mau Disebut Curi Start Kampanye
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah berkunjung ke sejumlah daerah untuk mencuri start kampanye pemilu presiden yang berlangsung Juni mendatang. Menurut dia, bertemu ulama dan mendatangi pasar tradisional adalah bagian dari tugasnya sebagai wakil presiden yang bertanggung jawab soal perekonomian rakyat.''Saya kan wakil presiden, harus sering bertemu rakyat. Masak wakil presiden tidak boleh ke mana-mana,'' ujar JK yang menanggapi pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu kemarin (23/5).JK menegaskan, pasar tradisional adalah objek yang mampu menjadi indikator kesehatan dan pertumbuhan perekonomian sebuah bangsa. Karena itu, dia selalu berdialog dengan pedagang untuk menyerap aspirasi tentang permasalahan dan harapan pedagang pasar tradisional. ''Pasar tradisional adalah pasar yang riil, bukan pasar saham,'' tegasnya.Dengan kewenangannya sebagai wakil presiden, JK juga bisa memerintah pemda dan perbankan nasional untuk mengatasi keluhan pedagang. Contohnya, ketika pedagang Pasar Johar di Semarang mengeluhkan kesulitan mengakses kredit usaha, JK langsung memerintah Pemkot Semarang membentuk koperasi pedagang. Wapres juga menelepon direktur utama Bank BRI untuk membantu koperasi pedagang membuat proposal kredit sehingga layak dibiayai perbankan. Penegasan serupa disampaikan JK ketika bertemu dengan ribuan perempuan anggota Badan Kontak Majelis Taklim di kediaman Tuty Alawiah di Jati Bening, Pondok Gede, Jakarta Timur, kemarin. Menurut dia, pertemuannya dengan ulama, tokoh pesantren, dan jamaah majelis taklim tidak salah. (noe/tof)
JK Tak Mau Disebut Curi Start Kampanye
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah berkunjung ke sejumlah daerah untuk mencuri start kampanye pemilu presiden yang berlangsung Juni mendatang. Menurut dia, bertemu ulama dan mendatangi pasar tradisional adalah bagian dari tugasnya sebagai wakil presiden yang bertanggung jawab soal perekonomian rakyat.''Saya kan wakil presiden, harus sering bertemu rakyat. Masak wakil presiden tidak boleh ke mana-mana,'' ujar JK yang menanggapi pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu kemarin (23/5).JK menegaskan, pasar tradisional adalah objek yang mampu menjadi indikator kesehatan dan pertumbuhan perekonomian sebuah bangsa. Karena itu, dia selalu berdialog dengan pedagang untuk menyerap aspirasi tentang permasalahan dan harapan pedagang pasar tradisional. ''Pasar tradisional adalah pasar yang riil, bukan pasar saham,'' tegasnya.Dengan kewenangannya sebagai wakil presiden, JK juga bisa memerintah pemda dan perbankan nasional untuk mengatasi keluhan pedagang. Contohnya, ketika pedagang Pasar Johar di Semarang mengeluhkan kesulitan mengakses kredit usaha, JK langsung memerintah Pemkot Semarang membentuk koperasi pedagang. Wapres juga menelepon direktur utama Bank BRI untuk membantu koperasi pedagang membuat proposal kredit sehingga layak dibiayai perbankan. Penegasan serupa disampaikan JK ketika bertemu dengan ribuan perempuan anggota Badan Kontak Majelis Taklim di kediaman Tuty Alawiah di Jati Bening, Pondok Gede, Jakarta Timur, kemarin. Menurut dia, pertemuannya dengan ulama, tokoh pesantren, dan jamaah majelis taklim tidak salah. (noe/tof)
Minggu, 24 Mei 2009 ]
Kubu SBY Klaim Raih Dukungan 450 Kiai di Jatim
SURABAYA - Kompetisi meraih dukungan kiai dalam pemilu presiden (pilpres) makin seru. Kubu Jusuf Kalla (JK)-Wiranto rajin mendekati sejumlah tokoh NU Jatim. Namun, tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono justru mengklaim mendapatkan dukungan 450 kiai di Jatim.Salah seorang tokoh kiai yang disebut-sebut mendukung capres incumbent adalah KH Aziz Mansyur, ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim. Dia bahkan datang dalam deklarasi Indonesia Bisa, organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan SBY-Boediono.Setelah mendatangi deklarasi, KH Aziz bertemu langsung dengan SBY di sela-sela kunjungan ke Surabaya Kamis malam (21/5). Dalam pertemuan tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Paculgowang, Jombang, itu membawa delapan orang kiai sepuh. ''Kemungkinan untuk mendukung SBY sekitar 90 persen,'' ujarnya.Selain KH Aziz, delapan kiai yang bertemu dengan SBY di Hotel Shangri-La, antara lain, KH Idris Marzuki (Kediri), KH Idris Hamid (Pasuruan), KH Mas Subadar (Pasuruan), KH Zainudin Jazuli (Pasuruan), KH Nurul Huda (Kediri), dan KH Anwar Iskandar (Kediri).Menurut KH Aziz, banyak persoalan yang dibicarakan dalam pertemuan dengan presiden. Di antaranya, meminta SBY lebih perhatian pada pendidikan di pondok pesantren. Sebab, pendidikan agama bisa menjadi filter bagi ancaman kerusakan perilaku masyarakat. ''Pondok pesantren memiliki peran mendidik generasi muda agar ber-akhlakul karimah,'' ucapnya. Dalam pertemuan tersebut, lanjut KH Aziz, SBY meluruskan kabar miring terhadap dirinya dan cawapres Boediono. Kabar yang beredar itu menyebutkan bahwa SBY terlalu memihak negara asing. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Indonesia Bisa Jawa Timur Bagus Haryo Suseno mengatakan, pihaknya sengaja merangkul kiai berpengaruh di Jawa Timur. Alasannya, sebagian besar masyarakat Jatim merupakan warga nahdliyin yang menghormati para kiai.Dia mengklaim sudah berhasil mendapatkan dukungan luar biasa untuk SBY dalam pilpres mendatang. Bagus menyebutkan, ada sekitar 400 hingga 450 kiai yang berada di dalam barisannya. ''Mulai dari Matraman, Tapal Kuda, hingga Madura,'' kata Bagus. (fid/agm)
Kubu SBY Klaim Raih Dukungan 450 Kiai di Jatim
SURABAYA - Kompetisi meraih dukungan kiai dalam pemilu presiden (pilpres) makin seru. Kubu Jusuf Kalla (JK)-Wiranto rajin mendekati sejumlah tokoh NU Jatim. Namun, tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono justru mengklaim mendapatkan dukungan 450 kiai di Jatim.Salah seorang tokoh kiai yang disebut-sebut mendukung capres incumbent adalah KH Aziz Mansyur, ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim. Dia bahkan datang dalam deklarasi Indonesia Bisa, organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan SBY-Boediono.Setelah mendatangi deklarasi, KH Aziz bertemu langsung dengan SBY di sela-sela kunjungan ke Surabaya Kamis malam (21/5). Dalam pertemuan tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Paculgowang, Jombang, itu membawa delapan orang kiai sepuh. ''Kemungkinan untuk mendukung SBY sekitar 90 persen,'' ujarnya.Selain KH Aziz, delapan kiai yang bertemu dengan SBY di Hotel Shangri-La, antara lain, KH Idris Marzuki (Kediri), KH Idris Hamid (Pasuruan), KH Mas Subadar (Pasuruan), KH Zainudin Jazuli (Pasuruan), KH Nurul Huda (Kediri), dan KH Anwar Iskandar (Kediri).Menurut KH Aziz, banyak persoalan yang dibicarakan dalam pertemuan dengan presiden. Di antaranya, meminta SBY lebih perhatian pada pendidikan di pondok pesantren. Sebab, pendidikan agama bisa menjadi filter bagi ancaman kerusakan perilaku masyarakat. ''Pondok pesantren memiliki peran mendidik generasi muda agar ber-akhlakul karimah,'' ucapnya. Dalam pertemuan tersebut, lanjut KH Aziz, SBY meluruskan kabar miring terhadap dirinya dan cawapres Boediono. Kabar yang beredar itu menyebutkan bahwa SBY terlalu memihak negara asing. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Indonesia Bisa Jawa Timur Bagus Haryo Suseno mengatakan, pihaknya sengaja merangkul kiai berpengaruh di Jawa Timur. Alasannya, sebagian besar masyarakat Jatim merupakan warga nahdliyin yang menghormati para kiai.Dia mengklaim sudah berhasil mendapatkan dukungan luar biasa untuk SBY dalam pilpres mendatang. Bagus menyebutkan, ada sekitar 400 hingga 450 kiai yang berada di dalam barisannya. ''Mulai dari Matraman, Tapal Kuda, hingga Madura,'' kata Bagus. (fid/agm)
[ Minggu, 24 Mei 2009 ]
Gerindra Dapat Sepuluh Menteri
Kompensasi Mega di Posisi Capres JAKARTA - Perjodohan Prabowo Subianto sebagai cawapres untuk Megawati Soekarnoputri harus ditutupi dengan kompensasi besar dari kubu PDIP ke Partai Gerindra. Terutama soal rencana sharing power dalam penentuan komposisi kabinet apabila pasangan itu memenangkan pemilu presiden (pilpres).Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi mengakui, ada sepuluh pos menteri yang positif diberikan PDIP kepada partainya. ''Sepuluh menteri itu ditentukan sendiri oleh Pak Prabowo. Selanjutnya, (menteri) yang lain akan ditentukan bersama Mega,'' kata Suhardi setelah pembukaan Rakernas Gerindra di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, kemarin (23/5).Suhardi lantas membeberkan sepuluh menteri tersebut. Di antaranya, Menko Perekonomian, menteri keuangan, menteri kehutanan, dan menteri pertanian. ''Intinya yang langsung berhubungan dengan perekonomian,'' jelasnya. Dengan begitu, bisa ditebak, pos kementerian lain adalah menteri kelautan, menteri perdagangan, Men BUMN, menteri perindustrian, serta menteri tenaga kerja dan transmigrasi. ''Termasuk juga menteri pertahanan,'' kata Suhardi melengkapi sepuluh pos menteri yang disebutnya.Menurut Suhardi, Mega dan PDIP telah ikhlas memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Prabowo di bidang perekonomian. Karena itu, diberikanlah kewenangan lebih kepada Gerindra untuk menentukan menteri-menteri yang berhubungan langsung dengan program aksi Gerindra di bidang ekonomi kerakyatan. ''Diserahkan kepada Prabowo yang jelas-jelas bukan neolib. Tapi, ekonomi kerakyatan,'' ujar guru besar Fakultas Kehutanan UGM yang pernah menjadi Dirjen Kehutanan di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati itu.Dia menyebut, Prabowo sudah memiliki nama-nama kandidat menteri yang diproyeksikan mengisi sepuluh pos kementerian jatah Gerindra itu. Begitu juga Megawati untuk pos kementerian yang lain. ''Tapi, terserah kepada keduanya (akan diumumkan kapan, Red),'' katanya.Suhardi memastikan, para parpol mitra koalisi, seperti PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Partai Kedaulatan, PPPI, Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), PSI, Partai Barnas, dan Partai Merdeka, tidak mendapatkan jatah kursi menteri. ''Parpol pendukung mendukung untuk pencapaian ide. Mereka bergabung dengan ketulusan karena visi-misi yang sama,'' ungkapnya. (pri/agm)
Gerindra Dapat Sepuluh Menteri
Kompensasi Mega di Posisi Capres JAKARTA - Perjodohan Prabowo Subianto sebagai cawapres untuk Megawati Soekarnoputri harus ditutupi dengan kompensasi besar dari kubu PDIP ke Partai Gerindra. Terutama soal rencana sharing power dalam penentuan komposisi kabinet apabila pasangan itu memenangkan pemilu presiden (pilpres).Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi mengakui, ada sepuluh pos menteri yang positif diberikan PDIP kepada partainya. ''Sepuluh menteri itu ditentukan sendiri oleh Pak Prabowo. Selanjutnya, (menteri) yang lain akan ditentukan bersama Mega,'' kata Suhardi setelah pembukaan Rakernas Gerindra di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, kemarin (23/5).Suhardi lantas membeberkan sepuluh menteri tersebut. Di antaranya, Menko Perekonomian, menteri keuangan, menteri kehutanan, dan menteri pertanian. ''Intinya yang langsung berhubungan dengan perekonomian,'' jelasnya. Dengan begitu, bisa ditebak, pos kementerian lain adalah menteri kelautan, menteri perdagangan, Men BUMN, menteri perindustrian, serta menteri tenaga kerja dan transmigrasi. ''Termasuk juga menteri pertahanan,'' kata Suhardi melengkapi sepuluh pos menteri yang disebutnya.Menurut Suhardi, Mega dan PDIP telah ikhlas memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Prabowo di bidang perekonomian. Karena itu, diberikanlah kewenangan lebih kepada Gerindra untuk menentukan menteri-menteri yang berhubungan langsung dengan program aksi Gerindra di bidang ekonomi kerakyatan. ''Diserahkan kepada Prabowo yang jelas-jelas bukan neolib. Tapi, ekonomi kerakyatan,'' ujar guru besar Fakultas Kehutanan UGM yang pernah menjadi Dirjen Kehutanan di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati itu.Dia menyebut, Prabowo sudah memiliki nama-nama kandidat menteri yang diproyeksikan mengisi sepuluh pos kementerian jatah Gerindra itu. Begitu juga Megawati untuk pos kementerian yang lain. ''Tapi, terserah kepada keduanya (akan diumumkan kapan, Red),'' katanya.Suhardi memastikan, para parpol mitra koalisi, seperti PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Partai Kedaulatan, PPPI, Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), PSI, Partai Barnas, dan Partai Merdeka, tidak mendapatkan jatah kursi menteri. ''Parpol pendukung mendukung untuk pencapaian ide. Mereka bergabung dengan ketulusan karena visi-misi yang sama,'' ungkapnya. (pri/agm)
[ Sabtu, 23 Mei 2009 ]
Mega Berani Target Pertumbuhan Ekonomi 10 Persen
Lebih Optimistis Dibanding JK dan SBY JAKARTA - Megawati Soekarnoputri tak mau kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla. Capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)-Gerindra itu mematok target pertumbuhan dua digit pada 2013 atau lebih tinggi daripada capres lain.''Saya sudah tanya ke Mas Bowo (Prabowo Subianto). Dia bilang dua digit. Kami menyebutnya itu bukan target, kalau semua program bisa kami laksanakan. Dan, kami yakin dua digit bukan hal yang mustahil,'' ujar Mega -sapaan Megawati- setelah dialog bertema Pilihan Presiden Bersama Kalangan Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Hotel Shangri-La, Jakarta, kemarin.Selama dialog, Mega tampak santai. Meski datang bersama cawapresnya, Prabowo, Mega tampil sendirian menjawab pertanyaan pengusaha. Mega juga memanfaatkan acara itu untuk menjelaskan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep itu adalah keinginan mengangkat potensi rakyat kecil sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. "Saya melihat kadang-kadang saya sebagai ibu rumah tangga suka kesel. Kenapa sekrup sekecil ini buatan Tiongkok, bukan Indonesia. Kita harusnya malu, kita punya anak-anak yang menang di olimpiade fisika," lanjutnya.Dia juga menyorot tindakan represif aparat pemda yang main paksa dalam menggusur PKL (pedagang kali lima) di beberapa tempat, termasuk di Surabaya. Dia mengaku kurang sreg dengan tindakan seperti itu. "Kok nggak bisa seperti di Singapura, dibuatkan tempat yang rapi dan baik bagi PKL. Toh perputaran bisnis mereka cepat,'' kata Mega.Seusai acara, Prabowo menambahkan, apabila kelak terpilih, dirinya tidak akan membuat target 100 hari pertama pemerintahan. Sebab, pemerintah bekerja selama lima tahun. Target 100 hari itu sekadar pencitraan. Soal target pertumbuhan ekonomi dua digit, Prabowo optimistis terwujud. ''Minimal 10 persen, saya perkirakan itu tercapai setelah empat tahun (2013). Tim ekonomi sudah kita siapkan,'' tutur ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.Di tempat sama, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa meragukan target pertumbuhan ekonomi dua digit yang diusung Mega-Prabowo. Menurut dia, target tersebut amat sulit tercapai dalam waktu dekat. ''Yang penting adalah implementasinya ke depan bagaimana? Kalau efisiensi bisa dilakukan, subsidi bisa dikurangi, kemudian dialihkan ke hal produktif, hal itu bisa saja tercapai," katanya.Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sutrisno Iwantono menambahkan, tema ekonomi kerakyatan yang diusung capres-cawapres belum rinci. ''Bagi saya, ekonomi kerakyatan itu riilnya mengangkat kesejahteraan pengusaha UMKM dan petani. Karena itu, diperlukan program konkret untuk UKM dan kaum tani," ujarnya.Sementara itu, dari kediaman Mega dilaporkan, tim sukses terus berkoordinasi menyiapkan deklarasi pencapresan di Bantar Gebang pada 24 Mei mendatang. Salah satunya, menyiapkan isu penyusunan APBN tandingan yang lebih memihak kepada petani, nelayan, dan buruh. ''Soal ekonomi kerakyatan adalah gabungan dari program PDIP dan Gerindra. Kami ini kan koalisi prinsip, bukan bagi-bagi kekuasaan. Karena itu, kami akan membuat APBN yang berpihak kepada petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil lain,'' kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui sebelum rapat kemarin. Beberapa pejabat teras kedua partai itu turut hadir. Dari PDIP, antara lain, Sekjen Pramono Anung, Wakil Sekretaris I Tim Kampanye Nasional Hasto Kristianto, Ketua DPP Puan Maharani. Sedangkan dari Gerindra ada Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto, Halida Hatta, dan Moerdiono. Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat Mochtar Pakpahan juga ikut hadir.Komitmen APBN yang pro wong cilik juga disuarakan Hasto Kristianto. Dia menegaskan, ekonomi kerakyatan tidak sekadar jargon. Tapi, program-program yang dibuat harus mampu mewujudkan perubahan bagi rakyat banyak. ''APBN kami akan sangat berbeda dengan yang dibuat SBY-JK selama ini. Kami lebih pro rakyat,'' katanya. Hasto menambahkan, tagline yang diusung pada deklarasi di Bantar Gebang, Bekasi, Minggu (24/5) itu adalah Mega-Prabowo Pro Rakyat. Substansi deklarasi dan kampanye itu, kata dia, adalah kebangkitan ekonomi kerakyatan. ''Akan ada 8 ribu hingga 10 ribu orang yang hadir,'' katanya.Rapat kemarin langsung dipimpin oleh Megawati dan Prabowo. Rapat tersebut fokus pada strategi pencitraan dan pemenangan duet itu, termasuk pembentukan struktur di bawah. Puan Maharani mengatakan, tim terbagi dalam tim lapangan dan tim pendalaman pemikiran. ''Kami akan langsung terjun ke lapangan soal ekonomi kerakyatan. Tim merupakan gabungan PDIP dan Gerindra,'' katanya. Namun, rapat kemarin belum membicarakan kabinet dan bagi-bagi jatah kursi. "Yang terpenting adalah bagaimana merangkul rakyat."(wir/iw/aga/agm)
Mega Berani Target Pertumbuhan Ekonomi 10 Persen
Lebih Optimistis Dibanding JK dan SBY JAKARTA - Megawati Soekarnoputri tak mau kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla. Capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)-Gerindra itu mematok target pertumbuhan dua digit pada 2013 atau lebih tinggi daripada capres lain.''Saya sudah tanya ke Mas Bowo (Prabowo Subianto). Dia bilang dua digit. Kami menyebutnya itu bukan target, kalau semua program bisa kami laksanakan. Dan, kami yakin dua digit bukan hal yang mustahil,'' ujar Mega -sapaan Megawati- setelah dialog bertema Pilihan Presiden Bersama Kalangan Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Hotel Shangri-La, Jakarta, kemarin.Selama dialog, Mega tampak santai. Meski datang bersama cawapresnya, Prabowo, Mega tampil sendirian menjawab pertanyaan pengusaha. Mega juga memanfaatkan acara itu untuk menjelaskan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep itu adalah keinginan mengangkat potensi rakyat kecil sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. "Saya melihat kadang-kadang saya sebagai ibu rumah tangga suka kesel. Kenapa sekrup sekecil ini buatan Tiongkok, bukan Indonesia. Kita harusnya malu, kita punya anak-anak yang menang di olimpiade fisika," lanjutnya.Dia juga menyorot tindakan represif aparat pemda yang main paksa dalam menggusur PKL (pedagang kali lima) di beberapa tempat, termasuk di Surabaya. Dia mengaku kurang sreg dengan tindakan seperti itu. "Kok nggak bisa seperti di Singapura, dibuatkan tempat yang rapi dan baik bagi PKL. Toh perputaran bisnis mereka cepat,'' kata Mega.Seusai acara, Prabowo menambahkan, apabila kelak terpilih, dirinya tidak akan membuat target 100 hari pertama pemerintahan. Sebab, pemerintah bekerja selama lima tahun. Target 100 hari itu sekadar pencitraan. Soal target pertumbuhan ekonomi dua digit, Prabowo optimistis terwujud. ''Minimal 10 persen, saya perkirakan itu tercapai setelah empat tahun (2013). Tim ekonomi sudah kita siapkan,'' tutur ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.Di tempat sama, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa meragukan target pertumbuhan ekonomi dua digit yang diusung Mega-Prabowo. Menurut dia, target tersebut amat sulit tercapai dalam waktu dekat. ''Yang penting adalah implementasinya ke depan bagaimana? Kalau efisiensi bisa dilakukan, subsidi bisa dikurangi, kemudian dialihkan ke hal produktif, hal itu bisa saja tercapai," katanya.Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sutrisno Iwantono menambahkan, tema ekonomi kerakyatan yang diusung capres-cawapres belum rinci. ''Bagi saya, ekonomi kerakyatan itu riilnya mengangkat kesejahteraan pengusaha UMKM dan petani. Karena itu, diperlukan program konkret untuk UKM dan kaum tani," ujarnya.Sementara itu, dari kediaman Mega dilaporkan, tim sukses terus berkoordinasi menyiapkan deklarasi pencapresan di Bantar Gebang pada 24 Mei mendatang. Salah satunya, menyiapkan isu penyusunan APBN tandingan yang lebih memihak kepada petani, nelayan, dan buruh. ''Soal ekonomi kerakyatan adalah gabungan dari program PDIP dan Gerindra. Kami ini kan koalisi prinsip, bukan bagi-bagi kekuasaan. Karena itu, kami akan membuat APBN yang berpihak kepada petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil lain,'' kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui sebelum rapat kemarin. Beberapa pejabat teras kedua partai itu turut hadir. Dari PDIP, antara lain, Sekjen Pramono Anung, Wakil Sekretaris I Tim Kampanye Nasional Hasto Kristianto, Ketua DPP Puan Maharani. Sedangkan dari Gerindra ada Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto, Halida Hatta, dan Moerdiono. Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat Mochtar Pakpahan juga ikut hadir.Komitmen APBN yang pro wong cilik juga disuarakan Hasto Kristianto. Dia menegaskan, ekonomi kerakyatan tidak sekadar jargon. Tapi, program-program yang dibuat harus mampu mewujudkan perubahan bagi rakyat banyak. ''APBN kami akan sangat berbeda dengan yang dibuat SBY-JK selama ini. Kami lebih pro rakyat,'' katanya. Hasto menambahkan, tagline yang diusung pada deklarasi di Bantar Gebang, Bekasi, Minggu (24/5) itu adalah Mega-Prabowo Pro Rakyat. Substansi deklarasi dan kampanye itu, kata dia, adalah kebangkitan ekonomi kerakyatan. ''Akan ada 8 ribu hingga 10 ribu orang yang hadir,'' katanya.Rapat kemarin langsung dipimpin oleh Megawati dan Prabowo. Rapat tersebut fokus pada strategi pencitraan dan pemenangan duet itu, termasuk pembentukan struktur di bawah. Puan Maharani mengatakan, tim terbagi dalam tim lapangan dan tim pendalaman pemikiran. ''Kami akan langsung terjun ke lapangan soal ekonomi kerakyatan. Tim merupakan gabungan PDIP dan Gerindra,'' katanya. Namun, rapat kemarin belum membicarakan kabinet dan bagi-bagi jatah kursi. "Yang terpenting adalah bagaimana merangkul rakyat."(wir/iw/aga/agm)
[ Sabtu, 23 Mei 2009 ]
Dana Kampanye Mega-Prabowo Rp 15 M
JAKARTA - Capres-cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto merupakan yang pertama mengumumkan laporan awal dana kampanye. Berdasar laporan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin (22/5), capres PDIP-Partai Gerindra itu memiliki modal awal kampanye Rp 15 miliar.Anggota Tim Kampanye Nasional Megawati-Prabowo Arif Wibowo mengatakan, saldo awal tersebut merupakan gabungan dana milik PDIP dan Gerindra. ''Spesifiknya, saldo awal kampanye Rp 15,005 miliar ini berasal dari internal partai dan simpatisan,'' kata Arif di media center KPU, Jakarta, kemarin (22/5).Laporan yang disampaikan tim kampanye Megawati-Prabowo itu melengkapi berkas yang belum disampaikan saat pendaftaran 16 Mei lalu. Arif menyatakan, besar kemungkinan pasangan Megawati-Prabowo adalah yang pertama menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada publik.'Ini demi transparansi kepada publik,'' terangnya. Sesuai dengan pasal 99 ayat 1 UU Pilpres, pasangan calon dan tim kampanye wajib menyetorkan ke KPU laporan dana kampanye sehari sebelum pelaksanaan kampanye dan sehari setelah kampanye.Secara terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin menyerahkan berkas laporan harta kekayaan capres-cawapres kepada KPU. Namun, tidak dijelaskan lebih detail soal kekayaan harta bakal calon presiden dan wakil presiden tersebut. Deputi Pencegahan KPK Eko S Tjiptadi menjelaskan, yang berhak mengumumkan adalah KPU. Hal itu, kata dia, sesuai dengan amanat UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.Menurut Eko, KPK sudah mengklarifikasi harta kekayaan para bakal calon presiden dan wakil presiden Selasa dan Rabu pekan ini. Yang dilakukan KPK hanya mengklarifikasi harta kekayaan yang telah dilaporkan calon. ''Kami tidak berani memastikan apakah ada kekayaan dari para bakal calon yang tidak dilaporkan,'' ujar Eko.Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, KPU akan memplenokan apakah bakal mengumumkan kekayaan para capres-cawapres. ''Kalau saya, karena asas pemilu transparan, ya diungkapkan saja. Tapi, nanti itu kita plenokan dulu,'' ujarnya. Kekayaan pasangan capres sebelumnya dilaporkan meningkat. Kekayaan Jusuf Kalla (JK) naik Rp 50 miliar dari sebelumnya Rp 253,912 miliar dan USD 14.928 pada 31 Mei 2007 menjadi Rp 303 miliar. Kekayaan Megawati meningkat Rp 60 miliar, dari Rp 86,265 miliar pada 9 Desember 2004 menjadi Rp 146 miliar lebih. Demikian juga, kekayaan capres SBY naik 15-20 persen, dari Rp 7,144 miliar yang dilaporkan pada 2007 menjadi sekitar Rp 8,5 miliar. Kekayaan Prabowo Subianto Rp 1,57 triliun dan USD 7,5 juta. Sementara kekayaan cawapres Wiranto Rp 81 miliar. Dan, kekayaan cawapres Boediono Rp 22,06 miliar. (bay/agm)
Dana Kampanye Mega-Prabowo Rp 15 M
JAKARTA - Capres-cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto merupakan yang pertama mengumumkan laporan awal dana kampanye. Berdasar laporan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin (22/5), capres PDIP-Partai Gerindra itu memiliki modal awal kampanye Rp 15 miliar.Anggota Tim Kampanye Nasional Megawati-Prabowo Arif Wibowo mengatakan, saldo awal tersebut merupakan gabungan dana milik PDIP dan Gerindra. ''Spesifiknya, saldo awal kampanye Rp 15,005 miliar ini berasal dari internal partai dan simpatisan,'' kata Arif di media center KPU, Jakarta, kemarin (22/5).Laporan yang disampaikan tim kampanye Megawati-Prabowo itu melengkapi berkas yang belum disampaikan saat pendaftaran 16 Mei lalu. Arif menyatakan, besar kemungkinan pasangan Megawati-Prabowo adalah yang pertama menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada publik.'Ini demi transparansi kepada publik,'' terangnya. Sesuai dengan pasal 99 ayat 1 UU Pilpres, pasangan calon dan tim kampanye wajib menyetorkan ke KPU laporan dana kampanye sehari sebelum pelaksanaan kampanye dan sehari setelah kampanye.Secara terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin menyerahkan berkas laporan harta kekayaan capres-cawapres kepada KPU. Namun, tidak dijelaskan lebih detail soal kekayaan harta bakal calon presiden dan wakil presiden tersebut. Deputi Pencegahan KPK Eko S Tjiptadi menjelaskan, yang berhak mengumumkan adalah KPU. Hal itu, kata dia, sesuai dengan amanat UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.Menurut Eko, KPK sudah mengklarifikasi harta kekayaan para bakal calon presiden dan wakil presiden Selasa dan Rabu pekan ini. Yang dilakukan KPK hanya mengklarifikasi harta kekayaan yang telah dilaporkan calon. ''Kami tidak berani memastikan apakah ada kekayaan dari para bakal calon yang tidak dilaporkan,'' ujar Eko.Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, KPU akan memplenokan apakah bakal mengumumkan kekayaan para capres-cawapres. ''Kalau saya, karena asas pemilu transparan, ya diungkapkan saja. Tapi, nanti itu kita plenokan dulu,'' ujarnya. Kekayaan pasangan capres sebelumnya dilaporkan meningkat. Kekayaan Jusuf Kalla (JK) naik Rp 50 miliar dari sebelumnya Rp 253,912 miliar dan USD 14.928 pada 31 Mei 2007 menjadi Rp 303 miliar. Kekayaan Megawati meningkat Rp 60 miliar, dari Rp 86,265 miliar pada 9 Desember 2004 menjadi Rp 146 miliar lebih. Demikian juga, kekayaan capres SBY naik 15-20 persen, dari Rp 7,144 miliar yang dilaporkan pada 2007 menjadi sekitar Rp 8,5 miliar. Kekayaan Prabowo Subianto Rp 1,57 triliun dan USD 7,5 juta. Sementara kekayaan cawapres Wiranto Rp 81 miliar. Dan, kekayaan cawapres Boediono Rp 22,06 miliar. (bay/agm)
[ Sabtu, 23 Mei 2009 ]
JK Cari Dukungan dari Pemilih Sunda
JAKARTA - Pasangan Jusuf Kalla (JK) dan Wiranto dua pekan terakhir menggarap pemilih di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja. Kemarin (22/5) capres dan cawapres Partai Golkar dan Hanura itu mencari dukungan dari pemilih Sunda di Bandung.JK mengawali safarinya dengan mengunjungi Pasar Induk Caringin. Di pasar tradisional terbesar di Jawa Barat tersebut, JK meninjau dan berdialog dengan para pedagang dan pembeli. Selama ini JK memang rajin blusukan ke pasar di daerah. ''Kunjungan ini adalah wujud komitmen kami untuk tetap membangun ekonomi kerakyatan dan mempertahankan pasar tradisional dari gempuran ritel asing," ujar JK dalam dialog dengan Badan Pengelola Pasar Caringin.Setelah meninjau Pasar Caringin, JK bersilaturahmi dengan sekitar seribu warga Paguyuban Pasundan di Jalan Sumatera, Bandung. JK disambut Ketua Umum Paguyuban Pasundan Syafei dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Dalam sambutannya, JK memperkenalkan dirinya dan Wiranto sebagai pasangan nusantara yang mencerminkan persatuan dari keberagaman budaya, adat istiadat, agama, dan suku bangsa. ''Kami adalah pasangan pilpres, bukan pasangan pilkada," katanya menyindir pasangan SBY-Boediono yang keduanya berasal dari Jawa Timur.Ketua DPD I Partai Golkar Uu Rukmana optimistis akan mampu merebut kemenangan di pemilu presiden (pilpres) setelah dikalahkan Partai Demokrat di pemilu legislatif. Sebab, mayoritas warga Sunda melihat JK-Wiranto sebagai pasangan yang memperhatikan aspek geopolitis ketika memutuskan berkoalisi. ''Itu terlihat dalam deklarasi pasangan SBY-Boediono, tidak ada tokoh Pasundan yang hadir. Semua tokoh impor," tandasnya. (noe/agm)
JK Cari Dukungan dari Pemilih Sunda
JAKARTA - Pasangan Jusuf Kalla (JK) dan Wiranto dua pekan terakhir menggarap pemilih di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja. Kemarin (22/5) capres dan cawapres Partai Golkar dan Hanura itu mencari dukungan dari pemilih Sunda di Bandung.JK mengawali safarinya dengan mengunjungi Pasar Induk Caringin. Di pasar tradisional terbesar di Jawa Barat tersebut, JK meninjau dan berdialog dengan para pedagang dan pembeli. Selama ini JK memang rajin blusukan ke pasar di daerah. ''Kunjungan ini adalah wujud komitmen kami untuk tetap membangun ekonomi kerakyatan dan mempertahankan pasar tradisional dari gempuran ritel asing," ujar JK dalam dialog dengan Badan Pengelola Pasar Caringin.Setelah meninjau Pasar Caringin, JK bersilaturahmi dengan sekitar seribu warga Paguyuban Pasundan di Jalan Sumatera, Bandung. JK disambut Ketua Umum Paguyuban Pasundan Syafei dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Dalam sambutannya, JK memperkenalkan dirinya dan Wiranto sebagai pasangan nusantara yang mencerminkan persatuan dari keberagaman budaya, adat istiadat, agama, dan suku bangsa. ''Kami adalah pasangan pilpres, bukan pasangan pilkada," katanya menyindir pasangan SBY-Boediono yang keduanya berasal dari Jawa Timur.Ketua DPD I Partai Golkar Uu Rukmana optimistis akan mampu merebut kemenangan di pemilu presiden (pilpres) setelah dikalahkan Partai Demokrat di pemilu legislatif. Sebab, mayoritas warga Sunda melihat JK-Wiranto sebagai pasangan yang memperhatikan aspek geopolitis ketika memutuskan berkoalisi. ''Itu terlihat dalam deklarasi pasangan SBY-Boediono, tidak ada tokoh Pasundan yang hadir. Semua tokoh impor," tandasnya. (noe/agm)
[ Sabtu, 23 Mei 2009 ]
SBY Safari Politik di Bali, Boediono di Menteng
DENPASAR - Tensi safari politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin meninggi. Kali ini capres dari koalisi Cikeas itu datang ke Bali. Selain melaksanakan tugas kenegaraan, SBY berada di Pulau Dewata untuk merayakan ulang tahun mertuanya di Istana Tampaksiring, Gianyar.Perayaannya berlangsung tadi malam setelah rombongan SBY tiba di Bandara Ngurah Rai sekitar pukul 16.30 Wita. Acaranya tertutup untuk wartawan. Yang jelas, selama berada di Bali, SBY dijemput Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Ketua DPD Partai Demokrat Bali IGB Alit Putra, dan Ketua OKK Partai Demokrat Bali Made Mudarta.Mudarta mengatakan, agenda SBY di Bali ada dua. Selain merayakan ulang tahun ke-79 mertuanya, Ny Sarwo Edhie Wibowo, bersama keluarga besarnya di Istana Tampak Siring, SBY melaksanakan tugas negara menghadiri peringatan 50 tahun persahabatan Indonesia-Jepang di Garuda Wisnu Kencana (GWK) hari ini. ''Ini menunjukkan bahwa jalinan keluarga Pak SBY masih sangat harmonis. Sekaligus ingin melepas penat di Bali dengan mengajak keluarga berada di daerah wisata ini," kata Mudarta. Sumber Radar Bali menyebutkan, Ny Sarwo Edhie sebenarnya berulang tahun pada 20 Mei lalu, namun baru dirayakan kemarin karena padatnya kesibukan SBY. Sesuai rencana, rombongan SBY meninggalkan Bali Minggu besok (24/5). Sementara itu, cawapres untuk SBY, Boediono, kemarin membaur dengan jamaah salat Jumat di Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat. Mantan gubernur BI yang mengenakan baju koko putih dan bersandal jepit itu terlihat santai di antara para jamaah.(art/jpnn/agm)
SBY Safari Politik di Bali, Boediono di Menteng
DENPASAR - Tensi safari politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin meninggi. Kali ini capres dari koalisi Cikeas itu datang ke Bali. Selain melaksanakan tugas kenegaraan, SBY berada di Pulau Dewata untuk merayakan ulang tahun mertuanya di Istana Tampaksiring, Gianyar.Perayaannya berlangsung tadi malam setelah rombongan SBY tiba di Bandara Ngurah Rai sekitar pukul 16.30 Wita. Acaranya tertutup untuk wartawan. Yang jelas, selama berada di Bali, SBY dijemput Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Ketua DPD Partai Demokrat Bali IGB Alit Putra, dan Ketua OKK Partai Demokrat Bali Made Mudarta.Mudarta mengatakan, agenda SBY di Bali ada dua. Selain merayakan ulang tahun ke-79 mertuanya, Ny Sarwo Edhie Wibowo, bersama keluarga besarnya di Istana Tampak Siring, SBY melaksanakan tugas negara menghadiri peringatan 50 tahun persahabatan Indonesia-Jepang di Garuda Wisnu Kencana (GWK) hari ini. ''Ini menunjukkan bahwa jalinan keluarga Pak SBY masih sangat harmonis. Sekaligus ingin melepas penat di Bali dengan mengajak keluarga berada di daerah wisata ini," kata Mudarta. Sumber Radar Bali menyebutkan, Ny Sarwo Edhie sebenarnya berulang tahun pada 20 Mei lalu, namun baru dirayakan kemarin karena padatnya kesibukan SBY. Sesuai rencana, rombongan SBY meninggalkan Bali Minggu besok (24/5). Sementara itu, cawapres untuk SBY, Boediono, kemarin membaur dengan jamaah salat Jumat di Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat. Mantan gubernur BI yang mengenakan baju koko putih dan bersandal jepit itu terlihat santai di antara para jamaah.(art/jpnn/agm)
Senin, 25 Mei 2009 ]
PKS dapat Jatah Kursi Kabinet Kedua Terbanyak setelah Demokrat
JAKARTA - Jatah kursi kabinet parpol pendukung SBY- Boediono mulai terkuak. PKS, parpol pendukung dengan saham terbesar setelah Partai Demokrat, hampir dipastikan mendapatkan jatah kursi terbanyak kedua setelah partai yang didirikan SBY itu.Jika menang, kabinet SBY-Boediono berencana memiliki 33 menteri. Jatah untuk parpol adalah 17 kursi menteri, sisanya 16 menteri akan diisi profesional.Menurut sumber di internal PKS, pembicaraan tentang pembagian kursi antarpeserta koalisi sebenarnya telah dilakukan. Bahkan, personal yang akan mengisi pun sebenarnya sudah dikantongi. Di antaranya, posisi menteri pertahanan akan diisi dari angkatan darat dan menteri keuangan tetap dipegang Sri Mulyani. "Kalau alokasi, PKS minimal dapat empat. Yang terbanyak tetap Demokrat," ujar sumber itu saat dihubungi tadi malam (24/5). Menurut dia, pembagian kursi tersebut dilakukan SBY dengan asas proporsionalitas. Dengan didasarkan pada perolehan kursi di DPR, hal itu diharapkan meminimalisasi potensi masalah di kemudian hari. Jika mengacu pada persentase perolehan kursi hasil penetapan KPU, PKS diperkirakan mendapatkan empat kursi. PAN, PPP, dan PKB diperkirakan hanya mendapatkan masing-masing dua kursi. Demokrat akan mendapatkan tujuh kursi. "Namun, kemungkinan jatah Demokrat itu akan dikurangi kalau ada partai di putaran kedua ikut bergabung, minimal jadi lima," tambahnya. Sayang, dia tak bersedia mengungkapkan pos apa saja yang akan didapat partainya. PKS, seperti pernah diberitakan, disebut mengincar delapan menteri. Salah satu pos menteri yang mereka inginkan adalah Mendiknas. Dikonfirmasi terpisah akan hal itu, anggota Majelis Syura PKS Soeripto tak menampik bahwa ada pembicaraan soal alokasi kursi untuk setiap parpol. Termasuk cara pembagian dengan didasari perolehan kursi tersebut. "Tapi, itu urusan ketua majelis syura (Hilmi Aminuddin, Red) dan SBY langsung, kita tidak ikut-ikut," ujarnya. Pengurus dan kader PKS lainnya, kata dia, cukup berkonsentrasi untuk menyukseskan pemenangan SBY-Boediono. Sebab, menurut Soeripto, ukuran hak untuk mendapatkan jatah kabinet juga akan mengacu pada seberapa besar sumbangsih parpol memenangkan pilpres. "Itu menjadi salah satu kesepakatan di antara parpol koalisi," tambahnya. PKS termasuk parpol yang mempunyai banyak kader yang bisa dipasang di kursi menteri. Selain Soeripto, ada Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, Anis Matta, dan Irwan Prayitno. (dyn/tof)
PKS dapat Jatah Kursi Kabinet Kedua Terbanyak setelah Demokrat
JAKARTA - Jatah kursi kabinet parpol pendukung SBY- Boediono mulai terkuak. PKS, parpol pendukung dengan saham terbesar setelah Partai Demokrat, hampir dipastikan mendapatkan jatah kursi terbanyak kedua setelah partai yang didirikan SBY itu.Jika menang, kabinet SBY-Boediono berencana memiliki 33 menteri. Jatah untuk parpol adalah 17 kursi menteri, sisanya 16 menteri akan diisi profesional.Menurut sumber di internal PKS, pembicaraan tentang pembagian kursi antarpeserta koalisi sebenarnya telah dilakukan. Bahkan, personal yang akan mengisi pun sebenarnya sudah dikantongi. Di antaranya, posisi menteri pertahanan akan diisi dari angkatan darat dan menteri keuangan tetap dipegang Sri Mulyani. "Kalau alokasi, PKS minimal dapat empat. Yang terbanyak tetap Demokrat," ujar sumber itu saat dihubungi tadi malam (24/5). Menurut dia, pembagian kursi tersebut dilakukan SBY dengan asas proporsionalitas. Dengan didasarkan pada perolehan kursi di DPR, hal itu diharapkan meminimalisasi potensi masalah di kemudian hari. Jika mengacu pada persentase perolehan kursi hasil penetapan KPU, PKS diperkirakan mendapatkan empat kursi. PAN, PPP, dan PKB diperkirakan hanya mendapatkan masing-masing dua kursi. Demokrat akan mendapatkan tujuh kursi. "Namun, kemungkinan jatah Demokrat itu akan dikurangi kalau ada partai di putaran kedua ikut bergabung, minimal jadi lima," tambahnya. Sayang, dia tak bersedia mengungkapkan pos apa saja yang akan didapat partainya. PKS, seperti pernah diberitakan, disebut mengincar delapan menteri. Salah satu pos menteri yang mereka inginkan adalah Mendiknas. Dikonfirmasi terpisah akan hal itu, anggota Majelis Syura PKS Soeripto tak menampik bahwa ada pembicaraan soal alokasi kursi untuk setiap parpol. Termasuk cara pembagian dengan didasari perolehan kursi tersebut. "Tapi, itu urusan ketua majelis syura (Hilmi Aminuddin, Red) dan SBY langsung, kita tidak ikut-ikut," ujarnya. Pengurus dan kader PKS lainnya, kata dia, cukup berkonsentrasi untuk menyukseskan pemenangan SBY-Boediono. Sebab, menurut Soeripto, ukuran hak untuk mendapatkan jatah kabinet juga akan mengacu pada seberapa besar sumbangsih parpol memenangkan pilpres. "Itu menjadi salah satu kesepakatan di antara parpol koalisi," tambahnya. PKS termasuk parpol yang mempunyai banyak kader yang bisa dipasang di kursi menteri. Selain Soeripto, ada Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, Anis Matta, dan Irwan Prayitno. (dyn/tof)
Sumber : Jawa Pos
Tidak ada komentar:
Posting Komentar