Mahkamah Konstitusi menggelar sejumlah sidang perselisihan hasil pemlihan umum (PHPU)

PHPU: CALON DPD JAMBI MENDUGA TERJADI PEMBONGKARAN KOTAK SUARA

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pemlihan umum (PHPU) calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang Pleno III, Jumat (22/5) dipimpin oleh Maruarar Siahaan. Perkara bernomor 48 tersebut dimohonkan caleg DPD Provinsi Jambi, Abu Bakar Jamaliah, memperkarakan dugaan penggelembungan rekapitulasi suara di beberapa kecamatan di Provinsi Jambi. Menurut Pemohon, terjadi penggelembungan suara calon nomor 14 dari semestinya 56.273 suara menjadi 58.497 suara. ”Terjadi perubahan signifikan penggelembungan suara yang menguntungkan seseorang,” katanya dalam penyampaian pokok permohonannya.

Abu Bakar juga menjelaskan telah terjadi beberapa tindakan yang tak sepantasnya dilakukan KPU. ”Seharusnya kotak suara sampai ke KPU tanggal 24 April. Faktanya, baru tanggal 25 April 2009,” kata Pemohon tersebut. Abu Bakar juga mengungkapkan telah terjadi pembongkaran kotak suara sepihak. ”Anggota KPUD atas nama Muchlis, S.Ag membongkar kotak suara pada Kecamatan Mersam di malam hari di luar ketentuan,” kata Abu Bakar menjelaskan praduganya.

Abu Bakar juga menerangkan terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Mersam, Kecamatan Tebo Hulu, Kecamatan Batang Hari, dan Kecamatan Tebo Hilir. Bahkan terjadi penghitungan suara namun terhadap suara DPD tak dilakukan penghitungan ulang. ”Saudara Pik Ariadi telah meminta penghitungan ulang suara namun tidak ditanggapi. Beliau nanti akan memberikan kesaksian, tapi saat ini masih di Jambi,” kata Abu Bakar lagi. ”Belum lagi ada kertas-kertas penghitungan suara yang di tip-ex,” katanya bersemangat.

Dalam petitum-nya Pemohon meminta hakim mengabulkan permohonannya, membatalkan keputusan KPU, dan memerintahkan KPU mengadakan penghitungan ulang. ”Kami meminta putusan seadil-adilnya Yang Mulia,” kata Abu Bakar tegas. Hakim Maruarar juga mempersilahkan KPU melakukan tanggapan terhadap permohonan. ”Silahkan KPU ada tanggapan terhadap hal tersebut,” kata Maruarar.

KPU dalam tanggapannya menganggap permohonan Pemohon tidak beralasan. ”Tidak ada Kecamatan Batang Hari di Provinsi Jambi dan juga tidak ada Desa Tembangan di Kabupaten Batang Hari, jadi permohonan ini mengada-ada,” kata KPU. Dalam tanggapan tersebut KPU meminta hakim menolak seluruh permohonan Pemohon.

Sebelum menutup persidangan, Hakim Maruarar Siahaan meminta masing-masing pihak menghadirkan saksi-saksi. ”Karena ini perkara membuktikan pernyataan masing-masing maka harus ada alat buktinya, apakah ada alat-alat buktinya,” kata Maruarar. Menariknya, dalam perkara ini terungkap satu anggota KPU (Hasbi Anshori) memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Tanjung Jabung Zairin. (Feri Amsari/NTA)

Senin , 25 Mei 2009 08:32:18
PHPU: KPU SURABAYA MINTA PERMOHONAN PARTAI DEMOKRAT DIKABULKAN

Di dapil 3 Kota Surabaya di Kecamatan Rungkut, Partai Demokrat mengklaim memperoleh 294 suara, sedangkan versi KPU memperoleh 220 suara. Pengurangan sebesar 74 suara berakibat akibat kehilangan 1 kursi, sehingga Partai Demokrat dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menuntut suara yang benar adalah 294 suara. Menanggapi keberatan perolehan suara ini KPU Surabaya justru dalam keterangannya memohon permohonan ini dikabulkan.

Partai Demokrat pada sesi pertama sekitar pukul 10 WIB membacakan pokok-pokok permohonannya di 38 daerah pemilihan (dapil), termasuk di dapil 3 Surabaya pada pemeriksaan pertama, Jumat (22/5). Sidang diteruskan pada sesi kedua habis sholat jum’at dengan dengan agenda mendengar jawaban Termohon/Turut Termohon. Sidang panel hakim II kembali dipimpin A. Mukhtie Fadjar, beranggotakan Muhammad Alim dan Maria Farida Indrati.

Partai Demokrat hadir diwakili kuasanya Amir Syamsuddin dkk dan dihadiri pula kuasa KPU dari Jaksa Pengacara Negara (JPN), dan KPU dari berbagai daerah. Beberapa KPU dari daerah yang hadir dan siap dengan tanggapan memberikan keterangan bergantian pada sidang sengketa hasil pemilu (PHPU) ini. Salah satu anggota KPU dari daerah yang memberikan keterangan adalah KPU Surabaya yang terkait persoalan di dapil 3 Kota Surabaya.

Klaim Suara Lebih Kecil
Eko Sasmito, anggota KPU Kota Surabaya memberi tanggapan atas keberatan di dapil 3 kota tersebut yang diklaim adanya pengurangan suara. Eko Sasmito menyampaikan duduk persoalannya dengan cukup tenang. Eko menyatakan permohonan Pemohon tidak terperinci dan hanya mendalilkan uraian fakta secara umum. ”Menanggapi gugatan Partai Demokrat, pertama gugatan ini membingungkan, karena tidak detil. Kemudian, gugatan ini sangat umum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Eko mengemukakan dengan berdasar dalil yang dikemukakan Partai Demokrat dalam permohonannya, khususnya di Kecamatan Rungkut, semestinya suara Partai Demokrat adalah lebih besar, bukan sebagaimana didalilkan. ”Maka dengan cara berpikir Partai Demokrat di dapil 3, khususnya Kecamatan Rungkut yang mendapatkan 294 suara. Padahal menurut catatan kita, Partai Demokrat semestinya mendapatkan 10.149 suara. Ini Ini ada beberapa ketidakkonsisten,” ujar Eko Sasmito dengan tenang memberikan keterangan.

Amir Syamsuddin menanggapi keterangan KPU Surabaya setelah diberikan kesempatan Ketua Panel Hakim, bahwa menurutnya di dapil 3 Kota Surabaya yang diperkarakan adalah hanya di Kec. Rungkut dengan 294 suara itu. ”Tolong dibaca, walaupun permohonan singkat, jadi 293 suara itu hanya di Kecamatan Rungkut,” kata advokat senior ini.

Kemudian selain klaim suara yang justru jauh lebih kecil dari yang seharusnya didapatkan, menurut Eko di persidangan, bermula dari dicantumkannya suara dan nama partai yang tidak memiliki calon di legislatif. Perubahan dilakukan setelah KPU Surabaya mendapatkan petunjuk KPU Pusat untuk menghilangkan partai-partai tersebut. Dengan tidak menghitung partai tersebut, berpengaruh besar terhadap perolehan Partai Demokrat.

”Sehingga partai yang tidak memiliki calon legislatif nilainya nol, sehingga suara sah berkurang. Maka Karena suara sah berkurang, maka BPP menjadi berkurang. Pada saat BPP berkurang perolehan sisa suara yang dipersolkan Partai Demokrat menajadi naik,” jelas Eko.

Selanjutnya, Eko juga mengemukakan berdasar Keputusan KPU, partai yang tidak memiliki calon di parlemen maka tidak sah. Rekap di tingkat II ada kekeliruan nama dan suara ini masih dicantumkan. Oleh KPU minta dinol-kan. Bersama dengan Panwas kita sudah menjadikan tidak sah. Sehingga jumlah suara sah menjadi menurun karena suara partai yang dinol-kan tersebut. Sehingga Partai Demokrat yang mendapatkan kursi dengan kekeliruan tersebut.

Merugikan Diri Sendiri
Hal demikian menurut Eko ternyata menguntungkan Partai Demokrat sehingga memperoleh kursi. Permohonan PHPU oleh Partai Demokrat saat ini di dapil 3 Surabaya justru merugikan diri sendiri, karena dengan menghilangkan suara partai menjadi nol yang tidak memiliki calon di legislatif maka justru Partai Demokrat diuntungkan dengan itu. Dengan menjadikan suara tidak sah, jumlah suara sah menjadi menurun.

”Penetapan peroleh kursi oleh KPU Surabaya yang dilupakan bahwa yang memberikan suara adalah teman-teman Partai Demokrat. Sehingga gugatan ini tidak perlu ada. Karena kalau gugatan diterima, saya pikir sangat merugikan Partai Demokrat. Sehingga suara Partai Demokrat menjadi sangat minim menjadi 294,” jelasnya.

Berdasarkan proses persidangan terungkap berdasarkan kesaksian KPU Surabaya bahwa di dapil III Kota Surabaya, tidak hanya Rungkut saja, akan tetapi terdiri dari beberapa kecamatan, yakni Rungkut, Sukolilo, Mulyorejo, Gununganyar dan Tenggilis Mejoyo. Sedangkan 10.149 suara yang dikemukakan KPU Surabaya itu hanya di Kecamatan Rungkut saja, sedangkan penghitungan versi Partai Demokrat justru 294 suara. ”Jadi Rungkut dapat 10.145 suara. Kalo Pemohon minta ditulis 294 gakpapa,” ujar Eko di persidangan.

Eko menambahkan Kecamatan Rungkut itu mendapat 3 kursi. Di dapil 3 Kota Suara itu Partai Demokrat mendapatkan 39.985 suara. Menurutnya yang dipersoalkan kuasa Pemohon adalah tidak ada yang dipersoalkan, karena partai ini yang mendapat kursi. Eko tercatat berkali-kali mengemukakan jika MK mengabulkan dengan menurunkan suara Partai Demokrat sesuai versinya sendiri adalah tidak menjadi masalah.

Sebagai pihak yang dituntut, terhitung Eko beberapakali justru meminta permohonan dikabulkan. Bertahannya pendirian kuasa Pemohon atas perolehan 294 suara di Kecamatan Rungkut, ditanggapi KPU Surabaya dengan memohon agar permohonan yang yang sengketakan dikabulkan. “Saya meminta gugatan ini dikabulkan”, Eko meminta kepada penel hakim II. Pada akhir keterangannya, ia juga kembali memohon mengabulkan gugatan Partai Demokrat yang mengklaim 294 suara tersebut. (Miftakhul Huda)

Senin , 25 Mei 2009 08:24:24
PHPU: KPU SEMARANG ANGGAP PARTAI DEMOKRAT KLAIM SUARA LEBIH KECIL

Sidang lanjutan pemeriksaan perkara permohonan Partai Demokrat kali ini mengagendakan jawaban oleh KPU maupun KPU dari Daerah, pada Jumat (22/5). Sebelumnya pada sesi pertama pukul 10.00 WIB, kuasa Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil permohonan keberatan atas penetapan dan pengumuman hasil pemilu anggota legislatif pada 9 Mei 2009 lalu yang ditetapkan KPU terkait khususnya di 38 daerah pemilihan (dapil).

Sidang Panel Hakim II ini kembali dipimpin A. Mukhtie Fadjar. Sidang kali ini menentukan bagi semua pihak, karena ukuran kebenaran awal permohonan ditentukan apakah KPU apakah membenarkan atau menolaknya. Muktie setelah membuka persidangan, kemudian mempersilahkan KPU untuk mengajukan jawaban dan juga terhadap KPU dari beberapa daerah untuk mengemukakan data pembanding.

Tampak hadir dalam persidangan, Tim Advokasi Hukum DPP-Partai Demokrat, Amir Syamsuddin dkk, kuasa KPU, dan kuasa/anggota KPU dari berbagai daerah yakni dari KPU Cilacap, Semarang, Magelang Jawa Tengah, Sumba Barat Daya, Ende NTT, Ronte Dao, Sumenep, Surabaya dan Madiun, dan Dapil VIII, Batam, Samosir Sumatera Utara, dan Manado.

Suara Lebih Kecil
KPU Semarang yang telah siap memberikan keterangan kedua merasa tidak mengerti dengan keberatan yang diajukan oleh Partai Demokrat di dapil III Kota Semarang. Karena menurutnya keterangannya, data yang dikemukan Partai Demokrat tidak jelas dan bahkan justru suara yang berkurang. “Justru data yang disampaikan Pemohon suara berkurang dengan data yang kami sajikan, baik C-1 di setiap TPS, maupun data lampiran DA-B dan lampiran DA-1,” jelas wakil KPU Semarang.

Perwakilan KPU Semarang juga membeber data yang diklaim suara PD adalah justru lebih kecil dari yang ditetapkan KPU. Beberapa contoh di Kelurahan Muktiharjo di beberapa TPS banyak suara yang dikemukan Pemohon berkurang.

“Sebagai contoh, di Kel. Muktiharjo Kidul, pada TPS 18, justru data versi PD, ia hanya memperoleh 7, sedangkan versi KPU pada TPS 18, justru Partai Demokrat memperoleh 27. Dari dasar ini menjadi dasar rekap pada lampiran DA-B dan DA-1, sehingga justu terjadi pengurangan perolehan suara oleh Pemohon sendiri,” jelasnya.

“Sebuah contoh lagi, Di TPS 30, Partai Demokrat memperoleh 55, pada C-1 versi KPU justru Partai Demokrat memperoleh 56. Kemudian, pada TPS 34, Pemohon menyebut perolehannya adalah 52, justru C-1 dan DA-B yang ada pada kami, Partai Demokrat mendapat suara 64. Maka. Atas dasar ini KPU membuat penetapan perolehan suara sebagaimana jumlah yang ada pada lampiran DA-B yaitu untuk Kec. Pedurungan memperoleh 20.994 suara. Nah, ini kami sebagai Turut Termohon tidak mengerti dengan lampiran yang disajikan oleh Pemohon,” jelasnya lebih lanjut.

”Sebuah contoh lagi yang terakhir, Kel Muktiharjo Kidul pada TPS 74, Partai Demokrat menyebut 67 suara, sementara itu versi KPU Semarang Partai Demokrat memperoleh 68 suara. Ini baru satu kelurahan. Kemudian Telogomulyo adalah tak ubahnya sebagaimana yang disampaikan di keluran lain,” jelasnya.

“Yang prinsip atas dasar perolehan suara yang tercantum dalam model C-1, kemudian DA-B dan lampiran DA-1, KPU Semarang menetapkan perolehan suara Partai Demokrat, justru Pemohon yang menyampaikan data yang berkurang seperti yang kami sampaikan,” pungkas perwakilan KPU Semarang ini. (Miftakhul Huda)

Senin , 25 Mei 2009 08:15:05
PHPU: PARTAI DEMOKRAT SENGKETAKAN PEROLEHAN SUARANYA DI 38 DAPIL

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pemeriksaan permohonan Partai Demokrat mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di gedung MK, Jumat (22/5) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diperiksa Panel Hakim II yang dipimpin A. Mukhtie Fadjar dengan anggota Muhammad Alim dan Maria Farida Indrati. PD mempersoalkan penetapan dan pengumumam KPU mengenai hasil pemilu anggota legislatif 9 Mei lalu di 38 daerah pemilihan (dapil) di Indonesia.

Tampak hadir dalam persidangan, Tim Advokasi Hukum DPP-Partai Demokrat, yakni Amir Syamsuddin, Yosef B. Badoeda, Wahyudin, Utomo A. Karim, Didi Irawadi Syamsuddin, Inu Kertapati dan lainnya. Hadir pula Jaksa Pengacara Negara (JPN) Purwani Utami, Ifan Damanik dan Nur Tamam mewakili KPU dan KPU dari berbagai daerah sebagai Turut Termohon juga hadir, yakni dari KPU Cilacap, Semarang, Magelang Jawa Tengah, Sumba Barat Daya, Ende NTT, Ronte Dao, Sumenep, Surabaya dan Madiun, dan Dapil VIII, Batam, Samosir Sumatera Utara, dan Manado.

Persidangan sesi pertama ini diagendakan sampai pukul 11.30 WIB. Atas kesempatan yang diberikan hakim, Amir Syamsuddin, Koordinator Tim menyampaikan pokok-pokok permohonan dengan uraian permasalahan di masing-masing dapil yang diperselisihkan. Kuasa Partai Demokrat juga menyampaikan perbaikan sistematika permohonan dan substansi kecil dalam persidangan.

Dalil-dalil Pemohon yang disusun dan dikemukakan dalam persidangan dalam sistematikanya terbagi dalam tiga kelompok, yakni untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupatan/ Kota. Untuk pemilu anggota DPR, semula Pemohon mengemukakan 6 dapil, akan tetapi kemudian di Dapil X Jawa Timur dikeluarkan dari permohonan, karena menurut Pemohon overlapping dengan Dapil II Jawa Timur.

Sebagaimana sesuai permohonan yang dibacakan di persidangan, di Dapil X Jawa Timur, berdasar data KPU, Partai Demokrat memperoleh 436.555 suara, sedangkan PAN 105.872 suara. Sedangkan perolehan Partai Demokrat menurut versinya adalah 436.555, sedangkan PAN tidak memperoleh suara sama sekali. Atas kejanggalan tersebut, Muktie mengklarifikasi angka tersebut. ”Apakah masuk akal, PAN hanya mendapat 1 suara?” tanya Mukhtie kepada kuasa Pemohon. ”Soalnya anda harus membuktikan hilangnya 105.872 suara? Jadi, harus masuk akal juga permohonan,” lanjut Muktie meminta kejelasan. Akhirnya kemudian, Pemohon mengeluarkan Dapil X sebagai daerah yang disengketakan. ”Dapil X tidak jadi, tolong dicatat ya,” tegas Muktie dalam sidang.

Kemudian, untuk dapil Sulawesi Tengah, Pemohon menyatakan menurut KPU perolehan Partai Demokrat adalah 213.637 suara, seharusnya sebanyak 221.595 suara. Hal ini mempengaruhi kursi, karena terdapat selisih 7.958 suara. Menurut Pemohon terjadi pengurangan suara Partai Demokrat khususnya caleg nomor urut 1 antara TPS dengan PPK di Kecamatan Dolo, Sindue Tobata, Sindue Induk, Sojol, Banawa pada dapil Kab Donggala sebesar 4.9333 suara. Saat ditanya Mukhtie berapa kursi yang di dapat di Sulteng, kuasa Partai Demokrat menyatakan memperoleh 1 kursi. ”Dengan klaim ini, maka menurut Partai Demokrat dapat 2, maka itu perlu di pertegas. Jadi 1 dan 2 tidak mungkin kursi sendiri-sendiri,”ujar Muktie.

Selanjutnya, untuk dapil III Jawa Timur, menurut KPU suara Partai Demokrat sebesar 213.063 suara, sedangkan PAN memperoleh 105.872 suara. Menurut Pemohon, terjadi penggelembungan suara PAN yang dilakukan oknum KPU Provinsi Jawa Timur, seharusnya Partai Demokrat memperoleh 223.288 suara, sedangkan PAN mendapatkan 34.000 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat dari dapil dengan kehilangan 1 kursi.

Di dapil Bengkulu, suara Partai Demokrat menurut KPU Provinsi adalah 168.963, namun menurut KPU sebesar 148.963 suara. Menurut Pemohon, peolehan Partai Demokrat seharusnya 168.963 sebagaimana ditetapkan KPU Provinsi Bengkulu karena sesuai yang ditetapkan KPU Kabupaten. Menurut Pemohon, ada penggelembosan suara Partai Demokrat di Kabupaten Kaur. Menurut Pemohon, di Dapil ini Partai Demokrat memperoleh 1 kursi dan menghendaki 2 kursi.

Di dapil Sumatera Utara II, suara Partai Demokrat menurut KPU sebesar 209.571 suara. Menurut Pemohon, suara tersebut lebih banyak dari jumlah DPT sebanyak 198.000 suara, sehingga peringkat Pemohon turun menjadi nomor urut 4.

Kemudian, untuk dapil Papua, menurut data KPU, Partai Demokrat memperoleh 337.302 suara, seharusnya memperoleh 387.152 suara. Hal ini terjadi karena ada pengurangan suara di Kabupaten Paniai dan Dogiai atas nama caleg Nomor 10 sebesar 29.022 suara, dan di Kabupaten Yahukimo caleg Nomor 5 sebesar 25.547. Hal ini menurut Pemohon mempengaruhi kursi Partai Demokrat di Papua.

Untuk pemilu DPR Provinsi, terdapat tiga dapil yang dipermasalahkan, yaitu dapil VI NTT I, menurut KPU Ende, suara Partai Demokrat sebesar 4.454 suara, menurut versi Partai Demokrat seharusnya 4.551 suara, sehingga mempengaruhi perolehan kursinya atas nama caleg Nomor 2 yang kehilangan 1 kursi. Kemudian, di dapil IV Papua, menurut KPU perolehan Partai Demokrat adalah 0 suara, seharusnya menurut Pemohon perolehannya adalah 4.026 suara. Hal ini terjadi karena ada pengurangan suara Partai Demokrat di Distrik Kella dan diberikan kepada PIS dan PAN.

Selanjutnya, di dapil II Sulawesi Tenggara, perolehan Partai Demokrat di Kab. Konawe dan Konawe Utara menurut form DC Prov. Sulawesi Tenggara sebesar 24.757 suara, sedangkan PAN 27.790 suara. Menurut Pemohon, Partai Demokrat memperoleh 21.721, sedangkan PAN memperoleh 24.237 suara. Menurut Pemohon, penggelembungan suara PAN diduga dilakukan oknum KPUD Sulawesi Tenggara.

Kemudian, disamping pemilu DPR dan DPRD Provinsi, Pemohon juga keberatan untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemohon umumnya dalam dalil-dalil permohonannya merasa kehilangan satu kursi di dapil-dapil tersebut. Pemohon juga mengklaim terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan partai lain, pengurangan suaranya di tingkat PPK dan KPU Kabupaten/Kota, dan adanya kesalahan penjumlahan suara.

Beberapa dapil yang disengketakan dan dibacakan di persidangan, yaitu: dapil 3 Kab. Sidrap Sulsel, dapil 3 Kab. Ketapang, dapil 2 Kab. Pulang Pisau Kalteng, dapil 3 Bitung Sulut, dapil 1 Kota Manado, dapil Kab. Minahasa Utara, dapil 3 Kab. Lahat, dapil 2 Kota Sibolga, dapil 3 Kab. Samosir, dapil 2 Kab. Batubara, dapil 5 Kab. Sumenep, dapil 3 Kota Surabaya, dapil 5 Kab. Jember, dapil Kab. Cilacap, dapil 5 Kab Magelang, dapil 3 Kota Semarang, dapil 6 Kota Bekasi, dapil 4 Kab. Aceh Utara, dapil 1 Kota Subussalam Aceh, dapil 2 Kab. Dompu, dapil 1 Sumba Barat Daya, dapil 2 Kab. Rote Ndao, dapil 1 Kab Rote Ndao, dapil 2 Kab Memberamo Tengah, dapil 3 Kab. Memberamo Tengah, dapil 3 Kab Mammasa, dan dapil 3 Kota Batam, dan Dapil 1 Kab. Nias Selatan.

Untuk permohonan di dapil II Sumatera Utara.di-drop karena kesalahan sistematika, sebab di dapil tersebut telah masukkan sengketa anggota DPR. Sedangkan di Dapil Nabire dikeluarkan dari permohonan, karena menurut Pemohon, data pendukungnya tidak lengkap.

Perbaikan permohonan terdapat kejanggalan teknis berdasar permohonan lama saat dibacakan. Atas hal demikian, Muktie menasihati, ”Yang baru belum ada ya? Jadi yang baru harap diserahkan setelah jum’atan.Untuk perbaikan, harap dicocokkan dengan permohonan yang lama, biar tidak ada penyelundupan dapil baru. Yang keliru-keliru kecil tadi juga diperbaiki.”

Ketua Panel Hakim Muktie Fadjar kemudian melakukan skors pada pukul 11.30 WIB dan sidang dilanjutkan untuk sesi kedua dengan agenda jawaban Termohon dan Turut Termohon yang dimulai kembali sekitar jam 14.00 WIB. (Nur R/Miftakhul Huda)