Akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan calon wakil presidennya: Gubernur Bank Indonesia Boediono, sosok yang dikenal sebagai teknokrat bersih, berpengalaman, dan tidak berpolitik.
Di satu sisi ada pertanyaan: Apakah pilihan cawapresnya SBY ada dampaknya, mengingat hampir semua survei mengindikasi kemenangan SBY dalam pemilihan presiden nanti, siapa pun cawapresnya?
Di sisi lain, dipilihnya Boediono menunjukkan posisi politik SBY jauh lebih kuat dibanding dalam Pilpres 2004, di mana dia harus berkompromi dengan partai politik, terutama Golkar, untuk membangun pemerintah koalisi. Artinya, jika SBY terpilih lagi, kebijakan ekonominya nanti bukan lagi hasil kompromi dengan wapresnya.
SBY bebas memilih kebijakan, tentu dengan masukan dari tim ekonominya.
SBY-Boediono
Di sinilah pertanyaan krusial timbul. Boediono adalah teknokrat yang efektif jika jabatan dan wewenangnya diberi payung hukum yang kuat, seperti gubernur BI atau menteri keuangan. Pasar sempat menyayangkan posisinya sebagai menteri koordinator ekonomi (posisi yang memang tidak ada dalam konstitusi) karena dia tidak leluasa menggerakkan menteri ekonominya, yang bisa langsung "lapor" ke presiden dan, sering kali, memiliki kepentingan politis dan agenda sendiri.
Selain itu, pasar finansial, dunia perbankan dan banyak kalangan di BI menghargai reformasi di bank sentral oleh Boediono. Kekhawatirannya adalah jika SBY-Boediono terpilih, dan wewenang Boediono sebagai wapres hanya sesuai dengan konstitusi, maka dikhawatirkan dia akan menjadi "figur simbolis" belaka.
Sementara tanpa adanya gubernur BI, pimpinan BI akan vakum dan bisa berdampak negatif terhadap kebijakan perbankan, moneter dan moril dalam bank sentral sendiri. Seperti ucapan seorang investor: "Indonesia loses a great BI governor, but gains a great but only symbolic VP".
Jika gubernur BI yang baru tidak sekompeten Boediono, maka timbul risiko makro, mengingat masih adanya krisis finansial global. Untuk mengurangi risiko ini, jika SBY-Boediono terpilih, SBY harus memberi wapres Boediono wewenang politis dalam menjalankan kebijakan ekonomi, seperti SBY memberi wewenang ke Wapres Jusuf Kalla.
Masalahnya, ada persepsi bahwa terlalu dominannya JK sebagai wapres (terutama dalam kebijakan ekonomi) adalah salah satu alasan mengapa koalisi SBY-JK pecah. Kelihatannya SBY cenderung menginginkan wapres yang mengerti batas wewenangnya sesuai dengan konstitusi.
Megawati-Prabowo
Bagi saya pribadi, tidak "fair" membandingkan kinerja ekonomi pemerintah Megawati Soekarnoputri (2001-2004) dengan pemerintah SBY (2004-2009) karena kondisinya sangat berbeda. Pemerintah Megawati masih menghadapi volatilitas politik yang dipicu oleh krisis politik 1998 dan masih mudanya demokrasi (yang sering dibilang "kebablasan") di Indonesia.
Selain itu, Megawati menghadapi ekonomi yang rusak parah karena krisis moneter, yang sempat membuat rupiah melemah tajam, dari 2.300 per US$ ke 16.000, membangkrutkan sektor perbankan, serta membawa Indonesia ke unit gawat-daruratnya International Monetary Fund (IMF).
Pemerintah Megawati sering dikritik karena menjual aset negara, padahal itulah langkah satu-satunya untuk membantu menombok kerugian ekonomi akibat krisis moneter, langkah yang juga merupakan persyaratan untuk bantuan IMF, yang diundang pemerintah Soeharto pada 1997.
Pada tahun 2003 pemerintah Megawati mengakhiri program IMF, kebijakan yang dieksekusi oleh Menteri Keuangan Boediono. Pemerintah SBY kemudian mempercepat pembayaran utang IMF. Intinya, pemerintah Megawati mereparasi ekonomi, sementara pemerintah SBY mengembangkannya-walaupun tidak sepesat yang dijanjikan-berdasarkan fondasi yang telah dibentuk oleh pemerintah Megawati.
Lalu datanglah Letjen (purnawirawan) Prabowo Subianto, sebagai cawapresnya Megawati, dengan Partai Gerindra yang, sebagai partai baru, spektakuler kinerjanya. Walaupun dari keluarga intelektual (ayahnya adalah begawan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan iparnya mantan Gubernur BI Sudrajad Jiwandono), Prabowo diingat sebagai perwira militer yang kariernya naik pesat dan memiliki peran politik di zaman Soeharto.
Dengan membawa moto ekonomi kerakyatan, dia merupakan muka baru, dan di mata pendukungnya, harapan baru, setelah lama hilang di kancah politik. Karena pelaku pasar belum mengenal Prabowo dalam pemerintahan sipil, maka mereka masih menduga-duga.
Apakah salah satu dari manifesto kebijakan ekonominya untuk menegosiasi ulang utang pemerintah yang membebankan ekonomi negara akan dilakukan secara sepihak? Karena sikap ini rawan dianggap "gagal bayar" bahkan "menunggak" oleh kreditur internasional dan akan memengaruhi peringkat risiko Indonesia dan kemampuan Indonesia untuk menggalang dana di pasar modal internasional.
Selain itu, pasar juga bertanya-tanya makna ekonomi kerakyatan. Masalahnya, untuk sebagian kaum kapitalis, moto ini berbau sosialis-termasuk nasionalisasi dan penerapan pajak pendapatan yang tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan dan pendidikan-walaupun belum tentu benar. Pada intinya, pasar mengenal Megawati tetapi belum begitu mengenal Prabowo, yang tentunya harus menyosialisasikan paket kebijakan ekonominya ke pelaku pasar.
Jusuf Kalla-Wiranto
Bagi pelaku pasar, terutama yang aktif sewaktu krisis moneter 1997/98, pada saat itulah Wiranto memiliki peluang terbesar untuk menjadi presiden. Kritikus menyatakan bahwa kerusuhan Mei 1998 dan Timor Timur paska referendum pada 1999 adalah kesalahannya.
Sementara pendukungnya berkeras bahwa Wiranto, sebagai panglima ABRI (pangab), berjasa memuluskan transformasi politik Indonesia dari rezim otoriter ke demokrasi. Apa pun faktanya, di mata pelaku pasar, dalam sejarah Indonesia peran Wiranto lebih dominan dari JK karena alur sejarah, sehingga sewaktu JK maju sebagai capres dan Wiranto cawapresnya, ada saja yang mempertanyakan logikanya.
Namun, bukan berarti JK tidak mampu memimpin Indonesia. Sebagai saudagar dia terbiasa mengambil keputusan secara cepat. Pendukungnya menyatakan bahwa karakter inilah yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
Sementara kritikus menilai bahwa yang dibutuhkan adalah implementasi yang cepat dan bukan keputusan yang tergesa-gesa yang bisa melabrak tata dan peraturan negara, yang akhirnya menghambat implementasi kebijakan itu sendiri.
Mana yang terbaik?
Semua capres dan cawapres memiliki kelebihan dan kekurangan. Lucunya, hampir semua capres dan cawapres pernah bekerja sama atau memiliki hubungan dengan "rivalnya". SBY dan JK pernah berkoalisi. SBY, JK dan Boediono pernah menjadi menterinya Megawati. SBY, JK dan Wiranto pernah menjadi menterinya mantan Presiden Abdurachman Wahid, saat Megawati masih wapres.
Dalam sejarah politik, Wiranto, sebagai pangab, pernah melindungi Megawati sebagai ketua PDI dan pemimpin oposisi terhadap mantan Presiden Soeharto. Iparnya Prabowo, Sudrajad Jiwandono, pernah menjadi atasannya Boediono di BI. Wiranto pernah jadi atasannya SBY dan Prabowo di ABRI.
Di mata pasar global ada satu kesan yang tidak bisa dipungkiri: Semua capres dan cawapres berlatar belakang sekuler nasionalis-bukan dari partai Islam. Dan bagi sebagian besar investor asing dan kalangan pengusaha, selama Indonesia dipimpin oleh pemimpin sekuler dan parlemennya dikuasai oleh partai sekuler, tidak ada kekhawatiran yang dapat memicu pelarian modal. Karena tidak ada pemilahan ideologi, di antara capres dan cawapres tidak ada perbedaan politik yang dapat memicu kebencian di antara para pendukungnya, seperti di Thailand.
Pendek kata, jika SBY terpilih lagi sebagai presiden, ada kontinuitas dan stabilitas yang disukai pasar. Namun, jika Megawati atau JK terpilih, pasar finansial pun tetap akan menguat selama proses pemilihan presiden aman dan damai.
Pada saat ini, pilpres merupakan ajang persepsi karakter para capres dan cawapres, dan bukan ajang pertarungan ideologi. Ironisnya, fakta inilah yang membuat pemilihan umum di Indonesia aman dan damai. How I love to be an Indonesian!
Di satu sisi ada pertanyaan: Apakah pilihan cawapresnya SBY ada dampaknya, mengingat hampir semua survei mengindikasi kemenangan SBY dalam pemilihan presiden nanti, siapa pun cawapresnya?
Di sisi lain, dipilihnya Boediono menunjukkan posisi politik SBY jauh lebih kuat dibanding dalam Pilpres 2004, di mana dia harus berkompromi dengan partai politik, terutama Golkar, untuk membangun pemerintah koalisi. Artinya, jika SBY terpilih lagi, kebijakan ekonominya nanti bukan lagi hasil kompromi dengan wapresnya.
SBY bebas memilih kebijakan, tentu dengan masukan dari tim ekonominya.
SBY-Boediono
Di sinilah pertanyaan krusial timbul. Boediono adalah teknokrat yang efektif jika jabatan dan wewenangnya diberi payung hukum yang kuat, seperti gubernur BI atau menteri keuangan. Pasar sempat menyayangkan posisinya sebagai menteri koordinator ekonomi (posisi yang memang tidak ada dalam konstitusi) karena dia tidak leluasa menggerakkan menteri ekonominya, yang bisa langsung "lapor" ke presiden dan, sering kali, memiliki kepentingan politis dan agenda sendiri.
Selain itu, pasar finansial, dunia perbankan dan banyak kalangan di BI menghargai reformasi di bank sentral oleh Boediono. Kekhawatirannya adalah jika SBY-Boediono terpilih, dan wewenang Boediono sebagai wapres hanya sesuai dengan konstitusi, maka dikhawatirkan dia akan menjadi "figur simbolis" belaka.
Sementara tanpa adanya gubernur BI, pimpinan BI akan vakum dan bisa berdampak negatif terhadap kebijakan perbankan, moneter dan moril dalam bank sentral sendiri. Seperti ucapan seorang investor: "Indonesia loses a great BI governor, but gains a great but only symbolic VP".
Jika gubernur BI yang baru tidak sekompeten Boediono, maka timbul risiko makro, mengingat masih adanya krisis finansial global. Untuk mengurangi risiko ini, jika SBY-Boediono terpilih, SBY harus memberi wapres Boediono wewenang politis dalam menjalankan kebijakan ekonomi, seperti SBY memberi wewenang ke Wapres Jusuf Kalla.
Masalahnya, ada persepsi bahwa terlalu dominannya JK sebagai wapres (terutama dalam kebijakan ekonomi) adalah salah satu alasan mengapa koalisi SBY-JK pecah. Kelihatannya SBY cenderung menginginkan wapres yang mengerti batas wewenangnya sesuai dengan konstitusi.
Megawati-Prabowo
Bagi saya pribadi, tidak "fair" membandingkan kinerja ekonomi pemerintah Megawati Soekarnoputri (2001-2004) dengan pemerintah SBY (2004-2009) karena kondisinya sangat berbeda. Pemerintah Megawati masih menghadapi volatilitas politik yang dipicu oleh krisis politik 1998 dan masih mudanya demokrasi (yang sering dibilang "kebablasan") di Indonesia.
Selain itu, Megawati menghadapi ekonomi yang rusak parah karena krisis moneter, yang sempat membuat rupiah melemah tajam, dari 2.300 per US$ ke 16.000, membangkrutkan sektor perbankan, serta membawa Indonesia ke unit gawat-daruratnya International Monetary Fund (IMF).
Pemerintah Megawati sering dikritik karena menjual aset negara, padahal itulah langkah satu-satunya untuk membantu menombok kerugian ekonomi akibat krisis moneter, langkah yang juga merupakan persyaratan untuk bantuan IMF, yang diundang pemerintah Soeharto pada 1997.
Pada tahun 2003 pemerintah Megawati mengakhiri program IMF, kebijakan yang dieksekusi oleh Menteri Keuangan Boediono. Pemerintah SBY kemudian mempercepat pembayaran utang IMF. Intinya, pemerintah Megawati mereparasi ekonomi, sementara pemerintah SBY mengembangkannya-walaupun tidak sepesat yang dijanjikan-berdasarkan fondasi yang telah dibentuk oleh pemerintah Megawati.
Lalu datanglah Letjen (purnawirawan) Prabowo Subianto, sebagai cawapresnya Megawati, dengan Partai Gerindra yang, sebagai partai baru, spektakuler kinerjanya. Walaupun dari keluarga intelektual (ayahnya adalah begawan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan iparnya mantan Gubernur BI Sudrajad Jiwandono), Prabowo diingat sebagai perwira militer yang kariernya naik pesat dan memiliki peran politik di zaman Soeharto.
Dengan membawa moto ekonomi kerakyatan, dia merupakan muka baru, dan di mata pendukungnya, harapan baru, setelah lama hilang di kancah politik. Karena pelaku pasar belum mengenal Prabowo dalam pemerintahan sipil, maka mereka masih menduga-duga.
Apakah salah satu dari manifesto kebijakan ekonominya untuk menegosiasi ulang utang pemerintah yang membebankan ekonomi negara akan dilakukan secara sepihak? Karena sikap ini rawan dianggap "gagal bayar" bahkan "menunggak" oleh kreditur internasional dan akan memengaruhi peringkat risiko Indonesia dan kemampuan Indonesia untuk menggalang dana di pasar modal internasional.
Selain itu, pasar juga bertanya-tanya makna ekonomi kerakyatan. Masalahnya, untuk sebagian kaum kapitalis, moto ini berbau sosialis-termasuk nasionalisasi dan penerapan pajak pendapatan yang tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan dan pendidikan-walaupun belum tentu benar. Pada intinya, pasar mengenal Megawati tetapi belum begitu mengenal Prabowo, yang tentunya harus menyosialisasikan paket kebijakan ekonominya ke pelaku pasar.
Jusuf Kalla-Wiranto
Bagi pelaku pasar, terutama yang aktif sewaktu krisis moneter 1997/98, pada saat itulah Wiranto memiliki peluang terbesar untuk menjadi presiden. Kritikus menyatakan bahwa kerusuhan Mei 1998 dan Timor Timur paska referendum pada 1999 adalah kesalahannya.
Sementara pendukungnya berkeras bahwa Wiranto, sebagai panglima ABRI (pangab), berjasa memuluskan transformasi politik Indonesia dari rezim otoriter ke demokrasi. Apa pun faktanya, di mata pelaku pasar, dalam sejarah Indonesia peran Wiranto lebih dominan dari JK karena alur sejarah, sehingga sewaktu JK maju sebagai capres dan Wiranto cawapresnya, ada saja yang mempertanyakan logikanya.
Namun, bukan berarti JK tidak mampu memimpin Indonesia. Sebagai saudagar dia terbiasa mengambil keputusan secara cepat. Pendukungnya menyatakan bahwa karakter inilah yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
Sementara kritikus menilai bahwa yang dibutuhkan adalah implementasi yang cepat dan bukan keputusan yang tergesa-gesa yang bisa melabrak tata dan peraturan negara, yang akhirnya menghambat implementasi kebijakan itu sendiri.
Mana yang terbaik?
Semua capres dan cawapres memiliki kelebihan dan kekurangan. Lucunya, hampir semua capres dan cawapres pernah bekerja sama atau memiliki hubungan dengan "rivalnya". SBY dan JK pernah berkoalisi. SBY, JK dan Boediono pernah menjadi menterinya Megawati. SBY, JK dan Wiranto pernah menjadi menterinya mantan Presiden Abdurachman Wahid, saat Megawati masih wapres.
Dalam sejarah politik, Wiranto, sebagai pangab, pernah melindungi Megawati sebagai ketua PDI dan pemimpin oposisi terhadap mantan Presiden Soeharto. Iparnya Prabowo, Sudrajad Jiwandono, pernah menjadi atasannya Boediono di BI. Wiranto pernah jadi atasannya SBY dan Prabowo di ABRI.
Di mata pasar global ada satu kesan yang tidak bisa dipungkiri: Semua capres dan cawapres berlatar belakang sekuler nasionalis-bukan dari partai Islam. Dan bagi sebagian besar investor asing dan kalangan pengusaha, selama Indonesia dipimpin oleh pemimpin sekuler dan parlemennya dikuasai oleh partai sekuler, tidak ada kekhawatiran yang dapat memicu pelarian modal. Karena tidak ada pemilahan ideologi, di antara capres dan cawapres tidak ada perbedaan politik yang dapat memicu kebencian di antara para pendukungnya, seperti di Thailand.
Pendek kata, jika SBY terpilih lagi sebagai presiden, ada kontinuitas dan stabilitas yang disukai pasar. Namun, jika Megawati atau JK terpilih, pasar finansial pun tetap akan menguat selama proses pemilihan presiden aman dan damai.
Pada saat ini, pilpres merupakan ajang persepsi karakter para capres dan cawapres, dan bukan ajang pertarungan ideologi. Ironisnya, fakta inilah yang membuat pemilihan umum di Indonesia aman dan damai. How I love to be an Indonesian!
Oleh Fauzi IchsanSenior Vice President Standard Chartered Bank
Tidak ada komentar:
Posting Komentar