SEMARANG: Kalangan peneliti mengeluhkan minimnya penggunaan hasil survei tata kelola ekonomi daerah untuk dijadikan acuan reformasi oleh pemda, seperti yang terjadi di Jawa Tengah.Direktur Eksekutif Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pambudhi mengakui hasil survei yang dilakukan lembaganya baru sebatas dijadikan referensi."Survei yang kami lakukan memang bersifat nasional, 16 provinsi dengan 243 kabupaten/kota sehingga tidak terfokus pada Jateng. Di beberapa daerah lain muncul permintaan untuk diseminasi hasil survei," jelasnya kemarin. (Bisnis/k44)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar