Biaya produksi manufaktur bisa melonjak 20%

JAKARTA: Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 15%-20% pada tahun depan diperkirakan mendongkrak biaya produksi di industri manufaktur hingga di atas 20%.Terkait dengan rencana tersebut, mayoritas pelaku usaha di sektor riil menyatakan keberatan, mengingat kenaikan TDL kontraproduktif terhadap upaya memacu kinerja industri nasional.Mayoritas para pelaku usaha menolak rencana PLN itu, sebab kenaikan TDL di tengah kondisi krisis ini sangat tidak tepat. Pada saat yang sama kualitas pasokan listrik dan layanan PLN masih sangat buruk," kata Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Agro dan Kimia Achmad Widjaya, kemarin.Menurut dia, pemadaman bergilir yang diberlakukan PLN hingga Desember menyebabkan sektor industri kimia di sejumlah kawasan industri di Tangerang mengalami kerugian cukup besar.Padahal, di kawasan itu beroperasi ratusan perusahaan padat modal seperti pabrik besi dan baja, industri hulu pertekstilan berbasis serat sintetis (polyester staple fibre), otomotif, dan petrokimia yang membutuhkan pasokan daya listrik ratusan megawatt.Terlebih, sebagian besar industri yang beroperasi di wilayah itu bergantung besar terhadap pasokan PLN dari gardu induk Cawang yang sampai saat ini belum selesai diperbaiki."Kalau biaya produksi manufaktur rerata naik 20%, produsen akan sulit menentukan kenaikan harga jual karena pada saat bersamaan daya beli masyarakat masih lemah," katanya.Kinerja eksporDia menambahkan ekspansi ke pasar ekspor pada tahun depan juga semakin sulit dilakukan karena produk domestik menjadi tidak kompetitif. Keadaan itu bisa memperburuk kinerja industri secara umum.Widjaya yang juga menjabat ketua umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan realisasi ekspor keramik nasional sepanjang Januari-Oktober 2009 anjlok 75% menjadi hanya sekitar US$30 juta dibandingkan dengan kondisi pada periode yang sama 2008 yang sebesar US$120 juta.Penurunan ekspor besar-besaran itu terjadi karena imbas krisis ekonomi global yang memperlemah daya beli global.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman menilai rencana kenaikan TDL bertentangan dengan komitmen bersama antara pemerintah dan pengusaha yang dicetuskan pada National Summit 2009."Kalau pemerintah masih bertahan dengan upaya-upaya lama menekan industri dengan berbagai kebijakan yang tidak proindustri, percuma saja forum tersebut diadakan. Industri membutuhkan kepastian usaha di antaranya pasokan listrik yang memadai," katanya.Dia mengatakan kenaikan TDL berpotensi meningkatkan kerugian industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengingat PLN juga mengenakan pajak penerangan jalan umum (PPJU) di daerah."Kebijaan ini merupakan cermin dari kegagalan pelayanan publik oleh pemerintah. Ironisnya, kami yang harus menanggung semua beban itu," terangnya.Saat ini, kata Ade Sudrajat, biaya listrik per kWh di Indonesia merupakan yang terbesar di Asean. "Kalau terjadi kenaikan TDL lagi, industri TPT yang menjadi andalan ekspor akan hidup terpasung."Oleh Yusuf Waluyo JatiBisnis Indonesia