Hipmi pesimistis ekonomi tumbuh melebihi 6%

JAKARTA (bisnis.com): Hipmi pesimistis pertumbuhan ekonomi Tanah Air melebihi 6% bila pemerintah masih mengandalkan kekuatan domestik.

Ketua II Hipmi Silmy Karim menilai kalau perekonomian Tanah Air hanya mengandalkan pada kekuatan domestik, maka pertumbuhannya tidak akan signifikan. Karenanya harus juga memerhatikan aktivitas perekonomian yang terkait faktor global, seperti investasi dan ekspor.

"Jadi kalau hanya mengandalkan kekuatan domestik, akan sulit menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 6%," jelasnya kepada Bisnis hari ini.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7% pada 2014 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun berkisar 6,3%-6,8% untuk lima tahun ke depan. Selain masih akan mengandalkan konsumsi domestik, pemerintah juga akan mendorong investasi sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi dengan menghapus berbagai hal yang menghambat.

Terkait hal tersebut, Silmy mengatakan kendati investasi digenjot hingga rata-rata Rp2.100 triliun per tahun, tetapi harus juga diperhatikan adalah pemasaran dari hasil produksi. Artinya, ekspor juga harus jadi perhatian, tidak hanya terfokus pada menarik investor masuk.

"Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang akan menyerap output dari pada investasi. Artinya kan harus ada orientasi ekspor."

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 4,3% pada tahun ini harus dicermati mendalam dari segala aspek. Penurunan ekspor yang cukup dalam pada tahun ini harusnya menjadi titik balik bagi pemerintah guna menyeimbangkan peran eksternal dari perekonomian. "Bayangkan Malaysia saja (ekspor) 120% dari PDB, sedangkan kita hanya 28%."

Lebih lanjut Silmy mengungkapkan hasil tesisnya terkait investasi Tanah Air pada 2007 yang mencapai Rp2.060 triliun guna mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3%. Apabila untuk lima tahun ke depan rata-rata per tahun hanya Rp2.100 triliun, maka pertumbuhan investasi yang ditargetkan pemerintah terlalu rendah. (tw)

Intinya, lanjut dia, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, maka ada sejumlah hal yang menjadi pekerjaan rumah yang sifatnya mendesak bagi pemerintah di bidang investasi. Tugas mendesak tersebut a.l. meningkatkan belanja negara atau meningkatkan porsi swasta dalam proyek pemerintah melalui skema Public Private Patnership (PPP), membenahi regulasi dan infrastruktur yang selama ini menghambat, dan mengupayakan pendanaan. (tw)