Muhammad Kiai Romli pernah menasihati santrinya yang akan maju menjadi caleg beberapa bulan sebelum pemilu. Kata sang kiai, politik itu bukan matematika. Tapi, politik adalah ilmu berhitung. Karena itu, ketika seseorang akan mengikuti proses politik, baik maju sebagai caleg atau menjadi calon kepala daerah, dia harus jeli berhitung agar berpeluang besar untuk menang. Di antaranya, berhitung seberapa dia dikenal, berhitung seberapa banyak punya duit, dan berhitung bagaimana berkampanye yang efektif serta mengena. Maksud Kiai Romli memberikan nasihat seperti itu agar santrinya bukan termasuk caleg nekat, yang asal maju tanpa berhitung terlebih dahulu. Tak ada salahnya mengadopsi istilah ''ilmu berhitung dalam politik'' ala Kiai Romli itu untuk menggambarkan hiruk-pikuk koalisi sejumlah parpol menjelang pemilihan presiden (pilpres). Setidaknya saat ini ada tiga poros yang selalu menjadi perhatian media massa. Pertama, poros SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Kedua, poros Jusuf Kalla (JK). Ketiga, poros Megawati Soekarnoputri (Mega). Poros pertama, hingga kini masih terkesan adem ayem. Dan, wajar jika SBY adem ayem. Pertama, karena dia tidak akan sulit mencari teman koalisi. Bukankah perolehan partainya dalam pemilu kali ini cukup signifikan? Apalagi, di sejumlah survei, tingkat elektabilitasnya masih cukup tinggi, mengungguli tokoh-tokoh lain. Kedua, SBY sengaja pasang strategi adem ayem sambil mengamati gerakan lawan. Bisa jadi, dia nanti paling belakang mengumumkan siapa cawapres yang akan digandeng. Mengapa? Ini yang menjadi alasan ketiga, yakni SBY ingin membangun kesan bahwa menjalankan tugas kenegaraan sebagai presiden jauh lebih penting ketimbang ikut dalam arus hiruk-pikuk koalisi. Dan, itu penting bagi SBY yang selalu mementingkan politik pencitraan. Karena itu, hingga kini SBY hanya melempar kriteria untuk cawapresnya. Poros kedua adalah pasangan yang pertama mendeklarasikan capres-cawapres: Jusuf Kalla-Wiranto. Seorang JK tentulah sudah berhitung mengapa akhirnya dia menggandeng Wiranto. Muncul beberapa dugaan. Pertama, JK ingin menyatukan potensi Golkar. Bukankah kebanyakan para pengurus dan kader Hanura (partainya Wiranto) dulu berasal dari Golkar? Kedua, dengan menggandeng Wiranto, JK ingin memperkuat kesan sebagai kombinasi pasangan cepat dan kuat. JK selama ini diidentikkan dengan figur pemimpin yang cepat dalam mengambil keputusan. Sedangkan Wiranto diidentikkan dengan figur yang kuat dan tegas karena berlatar belakang militer. Ketiga, dengan deklarasi sejak awal, pasangan JK-Wiranto ingin punya waktu panjang untuk menggalang kekuatan dan mencari dukungan menjelang pilpres. Poros ketiga, masih belum jelas. Jika memang Megawati Soekarnoputri tetap akan maju sebagai capres, lantas siapa yang akan menjadi cawapresnya? Sekali lagi, ini yang belum jelas. Nama-nama yang sempat berseliweran, mulai Sri Sultan Hamengku Buwono X hingga Prabowo Subianto. Tapi, dalam perkembangannya, Prabowo tak mau menjadi cawapres pendamping Mega. Bahkan, Taufiq Kiemas mengisyaratkan sudah melupakan Prabowo. Tapi, dengan perolehan suara PDIP yang berkisar 14-16 persen, posisi Mega cukup rawan. Apakah dalam hal ini Mega sudah salah dalam berhitung, ataukah masih sedang berhitung? (kum@jawapos.co.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar