JAKARTA: Pengembangan sektor pariwisata nasional dinilai kurang mendapatkan perhatian dari seluruh pasangan calon presiden/wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilihan presiden 8 Juli mendatang.Para capres/cawapres cenderung mengabaikan sektor pariwisata yang sebenarnya merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan yang selama ini diandalkan dalam upaya mendulang suara rakyat."Jujur saja, kami belum melihat komitmen ketiga capres bicara soal pariwisata. Belum ada yang secara spesifik menyinggung soal infrastruktur pariwisata dan pengembangan sektor ini nantinya," ujar Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Jakarta Rudiana kepada Bisnis, baru-baru ini.Orang-orang yang menjadi tim sukses capres/cawapres juga sebagian besar merupakan pakar politik dan ekonomi yang tidak terlalu memahami industri pariwisata. "Padahal ada banyak orang-orang berpengalaman di bidang itu yang bisa memberikan pandangan soal sektor ini."Menurut dia, pariwisata merupakan salah satu pilar untuk dapat mengurangi angka kemiskinan. Seperti diketahui, masalah kemiskinan merupakan topik utama yang sering dijadikan bahan kampanye para capres/cawapres.Pariwisata mempunyai dampak berantai pada sejumlah sektor usaha mulai dari restoran atau penjual makanan, hotel, hingga penjual cendera mata (souvenir)."Seharusnya pariwisata merupakan isu yang sangat seksi untuk dibawa dalam masalah ekonomi. Untuk masyarakat yang sudah mapan, pariwisata itu bukan lagi want [keinginan], tetapi sudah menjadi need [kebutuhan]," katanya.Program capres/cawapres dalam pengembangan daerah tujuan wisata merupakan hal penting yang ingin diketahui oleh para pelaku industri pariwisata. Hingga saat ini, objek wisata yang berkembang masih sangat terbatas, padahal Indonesia memiliki banyak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi favorit wisatawan.Hingga saat ini, menurut Rudiana, fokus pengembangan industri pariwisata nasional belum dilakukan dengan optimal. "Pendapatan dari sektor pariwisata itu cukup signifikan kok. Memang mungkin belum terlalu sebanding dengan pemasukan dari sektor TKI. Untuk itu perlu digarisbawahi bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak turis asing masuk ke sini," jelas Rudiana.Pemasukan menyebarBen Sukma, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asita, juga memberikan penilaian senada. Menurut dia, capres/cawapres yang akan berebut suara rakyat pada 8 Juli mendatang telah melupakan sektor pariwisata."Sampai dengan saat ini, tidak ada satu capres pun yang bicara soal pariwisata, padahal itu yang paling cepat menyejahterakan rakyat. Uang yang masuk dari sektor pariwisata ini kan menyebar, tidak hanya masuk ke orang-orang tertentu. Itulah mungkin sebabnya tidak ada yang tertarik bicara soal ini," ujarnya.Menurut Ben, masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari pengembangan sektor pariwisata karena belanja turis yang datang akan menyebar, tidak hanya masuk ke kantong-kantong golongan tertentu.Dia menambahkan kebijakan pengembangan pariwisata nasional sebenarnya hanya membutuhkan kebijakan yang tepat untuk bisa mendongkrak pendapatan dari sektor tersebut. "Sebenarnya tidak perlu kapital, tetapi cukup dengan kebijakan. Pemerintah cukup membuat kebijakan yang bisa mendorong sektor ini, tanpa harus mengeluarkan anggaran yang besar," katanya.Sebelumnya, Direktur Pengembangan Potensi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Wiediarni mengatakan salah satu kendala penanaman modal di bidang pariwisata adalah pemerintah daerah yang kurang fokus dalam menawarkan potensi yang ada kepada calon investor.
Oleh Yeni H. SimanjuntakBisnis Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar