'3 Capres tak miliki program di migas dan tambang'

JAKARTA: Ketiga kandidat calon presiden dinilai tak memiliki komitmen dalam transparansi pengelolaan dana migas dan pertambangan menyusul tidak adanya program operasional terkait dengan hal tersebut.Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Ridaya Laodengkowe mengatakan ketiga calon presiden memiliki visi dan misi yang sangat lemah terkait pengelolaan sumber daya alam. Apalagi, sambungnya, minimnya transparansi di sektor migas dan pertambangan tak lantas membuat ketiganya melakukan perubahan soal ini"Kami mempertanyakan bagaimana komitmen ketiganya soal pengelolaan sektor ekstraktif. Semuanya tidak memiliki agenda operasional dalam hal ini," ujar Ridaya kepada pers di Jakarta, kemarin.Dia mencontohkan buruknya pengelolaan industri itu dengan adanya perbedaan data produksi perusahaan migas asing dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral maupun Badan Pengelola Migas.Bahkan, dia menambahkan, susahnya mendapatkan informasi dan data terkait dengan produksi maupun pendapatan negara merupakan persoalan berikutnya. Padahal, produksi minyak nasional terus mengalami penurunan dalam 15 tahun terakhir. Namun, hal itu tidak menjadikan para kandidat menyadari persoalan itu sehingga kini tak memiliki tawaran strategi yang tajam.“Sektor ini seharusnya memiliki daya tarik politik yang serius. Pemberian izin kepada swasta maupun asing masih menimbulkan sentimen serta prasangka politik. Prasangka ini juga dibangun oleh tata kelola pendapatan nasional yang tidak transparan dan akuntabel,” kata Ridaya.Peneliti Pattiro Maryati Abdullah mengatakan publik tak pernah mengetahui mengenai penerimaan negara dari sektor migas karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, tidak diketahuinya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hingga tidak diberikannya data ke pemerintah daerah, menjadi salah satu persoalan pula.“Transparansi penerimaan sektor migas selama ini hanya menjadi agenda elitis. Hanya segelintir orang saja yang tahu dan berkutat di isu tersebut, sehingga kebijakan migas cenderung tertutup,” kata Maryati. “Ini bisa jadi sarat dengan kepentingan dan intervensi politik.”Transparansi dan akuntabilitas menjadi penting, demikian Maryati, untuk memastikan sejumlah hal macam penerimaan negara di pusat dan daerah, pencatatan aliran dana kontraktor untuk pemerintah dan pembagian hasil.Dia mengungkapkan sejumlah daerah penghasil migas seperti Bekasi, Blora dan Indramayu menyatakan ketidakpuasannya karena tak adanya transparansi.Walaupun menjadi hal yang sangat krusial, Maryati menambahkan, pasangan calon presiden dan wakilnya pada Pemilu kali ini sangat jarang menyinggung soal transparansi.Oleh Anugerah PerkasaBisnis Indonesia