JAKARTA - Sebelum bersama-sama mengantarkan pasangan SBY-Boediono mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), para anggota koalisi menandatangani kontrak politik di Kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor. Total ada 23 parpol yang bergabung di blok incumbent itu. Disaksikan SBY secara langsung, penandatanganan itu diwakili ketua umum dan Sekjen masing-masing parpol. Apa saja poin inti yang disetujui? ''Kami sepakat berkoalisi di parlemen dan mendukung pemerintah sejak ditandatangani sampai lima tahun ke depan,'' kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Jakarta kemarin (16/5).Bukan hanya itu. Menurut Syarief, koalisi tersebut juga terbuka untuk dikembangkan di level DPRD, mulai DPRD provinsi sampai DPRD kabupaten dan kota. Komitmen itu, lanjut Syarief, didasari pertimbangan untuk menjaga efektivitas pemerintahan yang dibentuk nanti.''Kami banyak belajar dari pengalaman pemerintahan SBY lima tahun yang lalu,'' ujarnya lantas tertawa.Untuk membangun komunikasi politik yang lebih efektif antarmitra koalisi, juga disepakati pembentukan sekretariat bersama di DPR. ''Dengan begini, setiap kebijakan pemerintah bisa dikomunikasikan secara terpadu ke semua anggota koalisi,'' cetus Syarief yang saat ini menjadi'ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR itu.Selain itu, tuntutan parpol-parpol agar ada komunikasi rutin turut diloloskan. Menurut Syarief, opsi itu sangat positif demi terwujudnya koalisi yang permanen. ''Kalau ada sesuatu, harus dibicarakan bersama.'' Meski begitu, Syarief mengakui bahwa pada akhirnya semua kembali kepada konsistensi masing-masing parpol. Sebab, kontrak politik itu tidak mematok sanksi apa pun kalau ada yang berbalik arah di tengah jalan. ''Hanya moral obligation,'' tandasnya.Sekjen PKS Anis Matta menuturkan, masing-masing parpol sebenarnya memiliki kesepakatan bilateral dengan SBY dan Demokrat. PKS sendiri mengajukan sepuluh agenda prioritas pembangunan, mulai yang bersifat internal, regional, sampai internasional.Untuk mengawalnya, PKS memang meminta manajemen koalisi yang jelas. ''Kami siap mendukung pemerintah dalam konteks pemerintah menjalankan sepuluh agenda itu,'' katanya.Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menegaskan, PKS akhirnya luluh dan bergabung ke Partai Demokrat setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersedia menandatangani isi kontrak politik yang disodorkan PKS.''Kader PKS itu tidak bisa disuruh-suruh saja, mereka harus tahu alasannya kenapa PKS mendukung SBY yang menggandeng Boediono. Dukungan koalisi ini akhirnya diberikan kepada SBY-Boediono setelah Pak SBY menandatangani kontrak politik dengan PKS," beber Tifatul di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.Menurut dia, sebenarnya Tim 5 PKS dan Tim 9 Partai Demokrat sudah melaksanakan komunikasi politik sejak sebulan lalu. "Sejak sebulan lalu, rencana koalisi ini sudah digodok, tapi kesempatan bertemunya baru kemarin (Jumat, 15/5). Saya juga sudah bertemu langsung dengan Pak Boediono. Penolakan terhadap dirinya selama ini karena beliau dikatakan seperti itu (penganut neoliberalisme). Ternyata, itu sama sekali tidak betul," terangnya. (pri/gus/jpnn/nw/agm)
Sumber : Jawa Pos
Tidak ada komentar:
Posting Komentar