'Menteri jangan tunduk pada pimpinan partai' Wapres: Jangan perdagangkan informasi di Setwapres

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II agar tunduk kepada presiden dan bukan kepada pimpinan partai politik.

Penegasan itu disampaikan Yudhoyono dalam sambutan acara pengambilan sumpah anggota KIB II di Ruang Upacara Istana Negara, Jakarta, kemarin.

"Saya ingin mengingatkan pula bahwa kita menganut sistem kabinet presidensial. Presiden adalah nahkoda. Loyalitas dan garis pertanggungjawaban saudara adalah ke presiden, bukan ke pimpinan-pimpinan parpol dalam hubungan tugas pemerintahan. Saya berharap camkan benar. Mari kita jalankan bersama," ujarnya.

Presiden meminta agar seluruh menteri meletakkan kepentingan pemerintah, bangsa, dan negara di atas kepentingan partai politik, kelompok, ataupun golongan.

"Jangan di balik. Rakyat secara cerdas akan mengawasi terhadap komitmen ini," katanya.

Kepala Negara kembali mengingatkan bahwa tugas pemerintah tidak ringan karena gejolak yang terjadi di tataran global dan di dalam negeri kian kompleks dan rumit. Yudhoyono berharap para menteri dapat mempersiapkan mental dan fisik untuk bekerja keras dan cerdas.

Dia kembali mengungkapkan soal pro kontra di masyarakat atas nama-nama yang masuk di kabinet.

"Itulah indahnya demokrasi, itulah wujud dari kebebasan yang makin mekar di negeri ini. Terhadap itu semua saya mengajak, tidak perlu harus dilawan dengan kata-kata, tetapi jawablah dengan kerja nyata."

Mengenai tiga pos lainnya, yaitu Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, tidak mengalami penggantian pimpinan. "Ketiganya tetap menjalankan tugasnya sampai satu saat nanti saya lakukan pergantian sesuai dengan ketentuan UU."

Presiden juga akan menetapkan Dewan Pertimbangan Presiden dan sejumlah wakil menteri untuk mendampingi menteri yang dinilai memerlukan wakil.

Menata birokrasi

Pakar birokrasi dari Univeritas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Miftah Thoha, menilai Presiden Yudhoyono harus memperbaiki dan menata sistem birokrasi di segala lini dalam menjalankan tugas awal pemerintahannya.

"Jika hal itu tidak segera dilakukan, setidaknya pada kuartal pertama pemerintahannya, akan terjadi banyak kendala dalam tata kelola pemerintahan, dan praktik korupsi dikhawatirkan akan merajalela," katanya tulis Antara.

Wapres Boediono mengingatkan stafnya di Sekretariat Wapres untuk tidak memperdagangkan informasi guna kepentingan pribadi dan tertib dalam penggunaan anggaran.

"Informasi itu sangat penting dan nilainya bisa miliaran rupiah kalau dilepaskan kepada orang yang memanfaatkan informasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan," ujarnya saat bertemu dengan jajaran Setwapres kemarin. (ratna ariyanti/bisnis. com/s)