KUPANG - Tensi kampanye mulai hangat. Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkampanye di Kupang, NTT, kemarin (14/6) menyindir kandidat lain yang tak sabar ingin berkuasa. ''Ada yang tidak sabar mau mengubah negara dalam semalam. Ada yang berjanji lebih hebat, lebih baik, dan lebih cepat. Jangan mudah berjanji. Terlalu banyak janji nanti susah menepati,'' ujar SBY dalam kampanye terbatas di GOR Flobamor. Incumbent itu juga membeberkan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bisa bersaing dengan negara lain. ''Saya setuju tidak boleh ada dominasi asing dalam ekonomi kita. Kita tolak kapitalisme global. Tapi, juga jangan ada kapitalisme rambut hitam yang mendominasi negeri sendiri,'' tegasnya. Namun, SBY tidak menjelaskan lebih jauh tentang kapitalisme rambut hitam tersebut.Sebelum berkampanye di GOR Flobamor, SBY yang tiba di Kupang pukul 09.00 itu langsung menuju Pasar Kasih Naikoten. Kedatangan capres nomor urut 2 tersebut tentu menarik perhatian ribuan orang yang terdiri atas pedagang dan pengunjung pasar tradisional itu. Mereka berdesakan untuk bersalaman dengan SBY. Gara-gara berdesakan, beberapa pedagang terpaksa merelakan dagangannya diinjak-injak pengunjung. Di pasar tersebut, SBY meminta agar masyarakat bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan politik. ''Kalau terjaga, pedagang bisa berjualan dengan tenang,'' ungkapnya. Rombongan SBY berada di pasar tradisional tersebut sekitar 30 menit.Dari Pasar Kasih Naikoten, SBY menuju GOR Flobamor untuk kampanye terbatas. Di hadapan 1.500 pendukungnya, dia menekankan orasi pada kemandirian dan daya saing bangsa. ''Kalau bangsa makin mandiri dan berdaya saing, akan lebih banyak membangun,'' ujarnya.Menurut dia, kemandirian berarti tidak bergantung pada negara lain dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri. Apa yang ada di tanah air harus bisa diolah untuk kesejahteraan rakyat. ''Bukan sekarang saja saya bicara tentang kemandirian bangsa,'' tuturnya.SBY pun mencontohkan bukti adanya usaha membuat bangsa mandiri. Misalnya, melunasi utang kepada IMF empat tahun lebih cepat. Menurut dia, saat memiliki utang ke IMF, perekonomian dikontrol banyak negara. ''Demi kemandirian, saya percepat pelunasan utang. Impor beras kami stop. Tidak ada yang boleh mendikte negara kita,'' tegasnya.Contoh lain, kata dia, dalam penyelesaian masalah dengan Timor Leste, Indonesia menolak campur tangan PBB. Indonesia memilih menyelesaikan sendiri dengan Timor Leste. Hasilnya, masalah tersebut selesai dengan baik.Di bidang pertahanan, SBY menyatakan telah melarang membeli alutsista yang bisa dibuat di dalam negeri. ''Kalau terpaksa beli, harus alih teknologi,'' katanya. (tom)
Data :
Senin, 15 Juni 2009 ]
Utang Jadi Agenda Prioritas
JAKARTA - Pemerintah mendatang diminta berani mengurangi beban utang luar negeri (LN). Hanya menggunakan langkah itu, anggaran di pos-pos penting, terutama bidang pertahanan, diharapkan bisa ditingkatkan. "Idealnya, anggaran pertahanan di Indonesia Rp 127 triliun," ujar pengamat hubungan internasional UI Syamsul Hadi dalam diskusi di Kantor LP3ES, Jakarta, kemarin (14/6). Namun, kenyataannya, alokasi anggaran di bidang tersebut masih sangat jauh dari ukuran ideal. Pada 2008 alokasi anggaran di bidang pertahanan masih Rp 33,6 triliun. "Jadi, jangan heran kalau kecelakaan pesawat terus terjadi, juga provokasi Malaysia di perbatasan Ambalat," ucapnya. Menurut Syamsul, minimnya anggaran untuk pertahanan dan Mabes TNI tersebut disebabkan keterbatasan APBN. Dia menjelaskan, anggaran belanja negara yang digunakan untuk membayar utang luar negeri Indonesia masih lebih besar. Dalam APBN 2009, pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri mencapai Rp 162 triliun. "Seharusnya, jumlah sebesar itu bisa dipotong, terutama utang najis. Itulah tantangan para capres-cawapres. Beranikah mereka melakukannya kalau terpilih?" tegas Syamsul.Utang najis didapatkan dari pemerintahan yang tidak terpilih secara demokratis. Yakni, utang dari rezim Soeharto. Besarnya sekitar Rp 600 triliun.Ketua Dewan Pakar Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menambahkan, capres-cawapres yang pantas dipilih adalah yang siap mengurangi beban negara. "Bukan mereka yang justru menjadikan negara ini sebagai pengutang terus-terusan," terang dia.Dia lantas mengungkap, selama 2004 hingga 2009 jumlah utang luar negeri Indonesia terus menanjak, dari Rp 1.275 triliun pada 2004 menjadi Rp 1.667 triliun pada 2008 atau bertambah Rp 392 triliun. Sepanjang pemerintahan SBY (2004-2009), penambahan jumlah utang rata-rata telah mengalahkan utang pada era Orde Baru (Orba). (dyn/agm)
Data :
Senin, 15 Juni 2009 ]
Istana Wakil Presiden di Masa Kampanye Pilpres
Majunya Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi calon presiden membuat agenda resmi di Istana Wakil Presiden berkurang. Kalla lebih banyak menggunakan hari kerjanya untuk melakukan kegiatan dinas di luar kota atau menghadiri acara-acara yang digelar organisasi-organisasi masyarakat.Ibnu Yunianto, Jakarta ---Seorang pejabat di Istana Wakil Presiden menuturkan, sejak Jusuf Kalla (JK)-Wiranto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, undangan kepada Wapres untuk mengikuti rapat kabinet jarang diterima dari Sekretaris Kabinet. Praktis, sejak mengumumkan diri sebagai capres, JK hanya sekali mengikuti rapat kabinet paripurna. Soal rapat kabinet terbatas, Wapres sudah tak pernah lagi diundang. Tak hanya itu, menteri yang datang ke Istana Wapres juga semakin sepi. ''Sejak deklarasi, banyak menteri tidak berani datang ke Istana Wapres. Mereka takut dituduh berpihak kepada Pak JK,'' ujar pejabat tersebut. Padahal, sebelum deklarasi, pada saat tensi pilpres belum meningkat, sehari paling tidak dua atau tiga menteri melakukan rapat di Istana Wapres. Terutama, para menteri di pos ekonomi. Sepanjang pekan lalu, wartawan hanya menyaksikan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang datang ke Istana Wapres. Purnomo diundang karena Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi membahas neraca gas nasional. Tak seperti biasanya, rapat yang diikuti sejumlah pejabat BUMN itu tidak diakhiri dengan keterangan pers. Purnomo yang datang dari pintu depan istana tak bisa dimintai keterangan oleh wartawan.Wartawan pun terpaksa mengejar hasil rapat dari sumber utamanya, Jusuf Kalla, di Posko Slipi II, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng. Setelah rapat membahas neraca gas yang berakhir petang hari, Kalla memang dijadwalkan bertemu dengan 40 mantan perwira tinggi TNI-Polri di Posko Tim Nasional Pemenangan JK-Wiranto di kediaman pribadi Solichin Kalla. Karena kegiatan kenegaraan berkurang, sepanjang pekan lalu Kalla menggunakan lebih banyak waktunya untuk menerima wawancara khusus dari berbagai media. Dalam sehari, Kalla bisa melayani dua hingga tiga wawancara khusus atau melakukan rekaman acara dialog politik di berbagai stasiun televisi. Setelah kampanye terbuka dimulai, Kalla langsung menggelar kegiatan kenegaraan di luar kota. Kamis lalu, Kalla berfungsi sebagai wakil presiden menutup Kongres HMI MPO di Jogjakarta. Sehari kemudian, Kalla yang juga berperan sebagai wakil presiden kembali lagi ke Jogja untuk menutup Tanwir Aisyiah dan terbang ke Semarang untuk meresmikan rusun mahasiswa dan pertemuan Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Jawa Tengah. Ketika meresmikan rumah susun, Kalla didampingi Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Menteri Perumahan Rakyat M. Yusuf Asyari.Pada hari libur Sabtu kemarin, Kalla menanggalkan statusnya sebagai wakil presiden dan menjalankan tugas sebagai calon presiden. Kalla menggelar pertemuan dengan Partai Aceh dan berkampanye dialogis di Anjong Mon Mata di kediaman dinas gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Mengingat kesibukannya yang beragam, Kalla kini dibantu tiga sekretaris. Untuk urusan kenegaraan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dibantu Seswapres Tursandi Alwi. Mantan pejabat di Departemen Dalam Negeri itu juga yang mengatur protokoler perjalanan dinas Wapres ke luar kota. Untuk urusan administrasi kepartaian, Jusuf Kalla yang juga ketua umum Partai Golkar dibantu oleh Sekjen Golkar Letjen TNI (pur) Soemarsono. Mantan wakil KSAD itu mengendalikan protokoler Kalla sebagai ketua umum Golkar. Untuk urusan kampanye, Jusuf Kalla dibantu Irsan Johan. Anggota tim kampanye SBY-JK pada Pemilu 2004 itu mengendalikan protokoler dan seluruh kegiatan JK sebagai calon presiden. Karena dalam satu perjalanan JK bisa berperan dalam tiga posisi, ketiga tangan kanannya itu hampir selalu ada dalam daftar pejabat yang dibawa JK ke berbagai kota. (noe/tof)
Data :
Minggu, 14 Juni 2009 ]
SBY: Jangan Pilih Yang Belum Teruji
Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim sebagai kandidat yang sudah terbukti dan teruji. Sebab, SBY merasa selama lima tahun memimpin negara, banyak sekali kemajuan yang dicapai. Karena itu, SBY meminta rakyat Indonesia tidak coba-coba dalam memilih seorang pemimpin. ''Jangan ambil risiko memilih pemimpin yang belum teruji dan terbukti. Barangkali masih penuh dengan janji,'' kata SBY saat kampanye terbatas di GOR KONI, Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin. Di depan sekitar 500 peserta kampanye, SBY menjabarkan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai pemerintahannya selama lima tahun ini. Mulai ekonomi, pemberantasan korupsi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. (tom/tof)
Data :
Sabtu, 13 Juni 2009 ]
Bawaslu Undang Empat Pejabat BUMN
Yang Jadi Tim Sukses Capres-Cawapres JAKARTA - Kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata dinilai lebih empuk daripada kursi tim sukses calon presiden (capres). Karena itu, saat posisi rangkap memicu protes, beberapa komisaris BUMN mengundurkan diri dari daftar tim sukses.Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengakui sudah menerima laporan komisaris BUMN yang akan mengundurkan diri dari tim sukses salah satu pasangan calon presiden. ''Secara lisan, sudah ada dua yang siap mengundurkan diri dari tim sukses,'' ujar Said setelah pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kantor Kementerian BUMN kemarin (12/6).Namun, Said belum bersedia menyebutkan dua nama komisaris BUMN itu dan capres yang didukung mereka. ''Sebenarnya, kalau (pejabat BUMN) konsisten seperti saat pemilu legislatif, itu bagus. Tapi, ada juga yang tidak tahu peraturannya,'' katanya.Data Kementerian BUMN menunjukkan, ada 45 pejabat dan karyawan BUMN yang mengundurkan diri karena memilih tetap menjadi calon legislatif. Bahkan, ada tiga orang yang akhirnya dipecat karena tidak memberi tahu Kementerian BUMN.Meski demikian, ada pula pejabat BUMN yang lebih memilih mundur dari jabatan komisaris BUMN karena ingin tetap berada di tim sukses. Meneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan sudah menerima surat pengunduran diri Komisaris Utama PT Kereta Api Jabodetabek Farid Haryanto. ''Farid Haryanto mengundurkan diri karena menjadi tim sukses pasangan SBY-Boediono,'' ujarnya.Pejabat BUMN lain yang kemarin sore mengajukan surat pengunduran diri adalah Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Raden Pardede. Saat ini Raden masuk dalam tim sukses pasangan SBY-Boediono.Terkait pejabat BUMN lain yang menjadi tim sukses, Sofyan mengatakan belum bisa memberikan keputusan. Sebab, lanjut dia, beberapa pejabat tersebut hanya terdaftar sebagai relawan dan tidak masuk dalam daftar tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. ''Saya tidak bisa menilai. Ini kewenangan Bawaslu,'' tuturnya.Ditemui setelah bertemu dengan Said Didu, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan, pihaknya sudah mengantongi empat nama pejabat BUMN yang masuk dalam tim inti pendukung capres. ''Kami akan undang mereka untuk klarifikasi. Pilihannya adalah mundur (dari tim sukses) atau terus. Tentu kami akan menindaklanjuti sesuai koridor UU No 42,'' ujarnya.Keempat pejabat BUMN tersebut adalah Tanri Abeng (komisaris utama PT Telkom), Raden Pardede (komisaris utama PT PPA), Umar Said (komisaris PT Pertamina), dan Mayjen TNI (pur) Achdari (ketua Dewan Pengawas PT Peruri).Sebelumnya, Bawaslu menyebut ada 12 pejabat BUMN yang ikut menjadi tim sukses. Namun, Bawaslu belum menjelaskan secara rinci ke-12 nama tersebut. ''Salah satunya adalah Pak Sutanto (komisaris utama Pertamina),'' kata Wahidah.Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya menambahkan, Bawaslu juga akan menelusuri tim sukses capres yang ada di daerah. Karena itu, pihaknya akan memverifikasi nama-nama tim sukses di daerah dengan daftar pejabat 14 BUMN yang sudah diserahkan Kementerian BUMN. ''Mudah-mudahan pekan depan sudah ada hasilnya,'' ujarnya.Terkait pejabat BUMN yang masuk sebagai tim sukses di pusat, Wahidah sudah mendapatkan klarifikasi dari beberapa pejabat yang akan mengundurkan diri dari tim sukses capres. ''Satu atau dua hari nanti kami umumkan,'' katanya. (owi/agm)
Data :
[ Sabtu, 13 Juni 2009 ]
Iklan Pilpres oleh LSD Bernuansa Politis
JAKARTA - Iklan di sejumlah media massa oleh salah satu lembaga survei yang menyebutkan pemilu presiden (pilpres) berlangsung satu putaran menuai kecaman. Iklan yang diluncurkan Lembaga Studi Demokrasi (LSD) pimpinan Denny J.A. itu sangat kental nuansa politis.''Bisa mengarah ke penggiringan (opini), cenderung menyesatkan," tegas mantan Ketua RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan saat diskusi pilpres di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kemarin. Iklan tersebut ditayangkan bersamaan dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang membawahkan LSD. Dalam surveinya, LSI memublikasikan duet SBY-Boediono punya elektabilitas hingga 63 persen. Karena itu, pasangan Koalisi Cikeas tersebut berpeluang menang dalam satu putaran. ''Yang menentukan itu rakyat, satu putaran atau dua putaran," tandas Ferry. Anggota DPD Muspani menambahkan, Bawaslu harus turun tangan menyikapi pemuatan iklan tersebut.Di tempat yang sama, pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, pilpres dua putaran jauh lebih baik karena blok koalisi akan semakin jelas. Legitimasi bagi presiden serta Wapres terpilih akan semakin kuat. ''Kalau saya sih lebih menyukai bila pilpres nanti dua putaran,'' ujar Syamsuddin. Pengamat politik UI Rocky Gerung menambahkan, pilpres satu putaran seharusnya sebagai keinginan ''politik efisiensi'' dari satu fraksi kekuasaan. ''Tapi, kita juga boleh membacanya dengan cara terbalik, yaitu sebagai reaksi tersembunyi dari kecemasan menghadapi kemungkinan pilpres dua putaran,'' ujar Rocky. (dyn/agm)
Data :
[ Senin, 15 Juni 2009 ]
Kampanye Megawati, Janji Jadikan Lapindo Bencana Nasional
SIDOARJO - Capres-cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kemarin mulai berkampanye di Jawa Timur. Mereka datang ke dua kota, yakni Malang dan Sidoarjo. Di Sidoarjo, capres-cawapres PDIP dan Partai Gerindra itu menemui ribuan pendukungnya di Dukuh Sari, Kecamatan Jabon, Sidoarjo.Mega dan Prabowo bergiliran berorasi dan membuat kontrak politik dengan warga yang mayoritas korban semburan Lumpur Lapindo. Salah satunya, akan menetapkan status kasus lumpur sebagai bencana nasional. Janji tersebut disampaikan Prabowo sebelum Mega naik ke panggung kampanye.Mega dan Prabowo bersama rombongan tiba di lokasi kampanye pukul 13.45. Hadir bersama rombongan, antara lain, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung. Mereka disambut beberapa tokoh PDIP seperti mantan Sekjen PDIP Soetjipto, Saleh Mukadar, dan Indah Kurnia. Sebelum maju ke panggung, Mega dan Prabowo mendengarkan keluhan warga. Terutama menyangkut bencana lumpur Lapindo yang tidak kunjung selesai. Warga juga mendesak pemerintah agar segera bertindak. "Lumpur ini menyembur karena pengeboran, kami ingin (pelaku) segera ditindak," ucap Suharso, salah seorang korban lumpur yang berorasi. Keluhan itu disambut teriakan warga yang memenuhi lokasi tersebut. Sesudah mendengarkan keluhan, orasi capres-cawapres dimulai. Prabowo naik ke panggung lebih dulu sekitar pukul 14.00. Dalam orasinya, Prabowo tidak henti-hentinya menyosialisasikan ekonomi kerakyatan. "Kami peduli terhadap rakyat. Jadi, jangan salah pilih," kata mantan Danjen Kopassus itu.Dia juga mengkritik kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, pemerintahan saat ini tidak berkiblat pada wong cilik. Mereka lebih berpihak kepada pengusaha dan konglomerat sehingga ada perlakuan khusus bagi mereka yang punya modal. "Ini termasuk kepada (pemilik) Lapindo," ucap dia. Menurut Prabowo, status kasus lumpur harus menjadi bencana nasional. Dengan demikian, penanganannya akan diambil alih pemerintah. "Ini supaya cepat dan rakyat tidak terlalu lama menderita. Tidak seperti yang terjadi sekarang," ujar dia. Orasi Prabowo disambut cukup antusias pendukungnya. Mereka mengelu-elukan. Tidak jarang berteriak "Hidup Prabowo" setiap kali Prabowo mengeluarkan kritik terhadap situasi ekonomi saat ini. Sekitar satu jam dia berorasi, Mega melanjutkan. Sama halnya dengan Prabowo, Mega juga mengkritik kinerja pemerintah saat ini. Mega berbicara di depan pendukungnya sekitar 30 menit. Dia bersama rombongan melanjutkan safari. Mega mengaku akan melanjutkan ke Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Prabowo akan melanjutkan safari politiknya ke Jakarta. (riq/nuq/agm)
Data Tulian OPINI :
[ Senin, 15 Juni 2009 ]
Investasi Gerakkan Ekonomi
Perdebatan tentang bagaimana mengelola ekonomi bangsa ini seolah tak ada habis-habisnya. Kita masih saja mencari sistem ataupun mazhab yang dianggap terbaik untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Khususnya terkait dengan masih tingginya pengangguran dan kemiskinan serta semakin tertinggalnya kita dibandingkan negara-negara tetangga. Tak heran bila banyak warga negara kita yang terpaksa mengais rezeki di luar negeri untuk menjadi pembantu rumah tangga.Berbagai perdebatan publik terkait pengelolaan ekonomi juga masuk ke kampus. Tentu saja, itu bagus untuk perkembangan daya pikir anak muda kita. Namun, banyaknya benturan kepentingan yang mewarnai perdebatan di ranah publik, kalau tidak hati-hati, juga akan memengaruhi daya kritis anak-anak muda. Sangat tidak baik bagi anak-anak di kampus kalau dalam pemikiran akademik, analisis yang mereka buat sudah sarat dengan berbagai kepentingan. Dengan begitu, anak-anak muda tersebut tidak bisa menganalisis sesuatu masalah secara objektif.Investasi Swasta Saya yakin banyak di antara kita yang cukup memahami bahwa investasi sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Demikian pula, mahasiswa ekonomi sejak tingkat pertama tentu sudah belajar bagaimana pentingnya investasi dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Investasi, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, akan memacu aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja (pendapatan bagi masyarakat). Bahkan, bisa meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu, ekonomi yang semakin maju banyak ditentukan oleh besar kecilnya investasi. Karena itu, pembangunan ekonomi suatu bangsa ataupun di daerah memerlukan investasi agar masyarakat semakin maju dan sejahtera.Dampak investasi pemerintah maupun swasta secara umum tidak banyak berbeda. Meski, tentu saja hal tersebut juga bergantung pada pengaturan dan pengawasan dari otoritas terkait. Jika pengaturan dan pengawasan pada dunia usaha swasta berjalan baik, kita tidak perlu khawatir atas timbulnya eksploitasi atau dampak negatif lainnya yang dapat merusak alam, ekonomi, dan sosial.Sayangnya, berbagai perdebatan pada tingkat elite sering membuat masyarakat, khususnya di daerah, cenderung anti terhadap peran swasta dalam dunia usaha (juga investasi), khususnya asing. Hal tersebut juga muncul dalam suatu diskusi di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, pekan lalu. Yakni, generasi muda kita cenderung tidak percaya terhadap investasi asing. Pada kesempatan lain, kadang muncul ketidaksenangan pada usaha swasta domestik besar (investasi swasta dalam negeri). Sentimen negatif itu, jika terus berkembang tanpa kendali, akan membahayakan masa depan ekonomi Indonesia.Sebab, berkurangnya investasi di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah membuat kualitas pembangunan ekonomi merosot. Demikian pula, berbagai infrastruktur dasar yang penting untuk menggerakkan ekonomi tidak tersedia dengan cukup. Tanpa investasi yang memadai, ekonomi Indonesia tidak akan maju. Demikian juga, kehidupan masyarakat tidak akan sejahtera.Keuangan Negara Cekak Berbagai proyek pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, pasar, waduk, dan listrik) atau berbagai pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) sebaiknya memang didanai negara. Namun, kita ketahui bahwa keuangan negara terbatas. Bahkan, tiap tahun masih terus defisit yang dibiayai dari utang luar negeri atau melalui pasar modal dengan penerbitan surat perbendaharaan negara (SPN). Selain itu, sejak reformasi, banyak kebijakan publik kita yang tersandera kepentingan jangka pendek untuk kepentingan politik, baik dari pusat sampai ke daerah. Karena itu, berbagai prioritas pengeluaran pemerintah mulai pusat hingga daerah cenderung bersifat populis, khususnya yang menyenangkan rakyat dalam jangka pendek.Hal tersebut membuat berbagai program atau proyek yang bersifat jangka panjang. Misalnya, pembangunan infrastruktur kurang mendapatkan prioritas. Tak heran bila krisis listrik masih saja berlangsung (dunia usaha dipaksa beroperasi pada hari libur secara bergiliran). Kondisi jalan, pelabuhan, atau infrastruktur terkait dengan irigasi pun sangat memprihatinkan.Karena keuangan negara mulai pusat sampai daerah terbatas dan tuntutan pembangunan ekonomi yang berkualitas agar dapat memberikan kesejateraan bangsa terus meningkat, tidak bisa tidak, investasi swasta diperlukan. Jika investor dalam negeri kekurangan dana serta memiliki hambatan dalam teknologi, pasar, produksi, ataupun manajemen, itu bisa dipenuhi investor asing. Kehadiran investor asing diperlukan, meski perlu pengaturan dan pengawasan supaya berdampak positif bagi masyarakat.Kabupaten Purbalingga termasuk salah satu daerah di Indonesia yang sukses memanfaatkan investor asing (khususnya dari Korea) dalam membangunan ekonomi daerahnya. Tingkat pengangguran di sana hanya 3 persen (bandingkan dengan Indonesia yang lebih dari 8 persen). Rakyatnya juga semakin sejahtera karena banyak industri yang berkembang yang banyak didukung investor asing. Kehadiran investor asing yang disertai pengaturan serta pengawasan yang baik terbukti bisa memajukan Kabupaten Purbalingga hingga saat ini. Karena itu, kita jangan melihat investasi swasta yang dilakukan asing secara negatif. (*)Jogjakarta, 13 Juni 2009
Jum'at, 12 Juni 2009 ]
Visi-Misi Antikorupsi Capres Minim
Oleh : Jabir AlfaruqiSelama kampanye ini, para calon presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla dan Megawati) ramai-ramai menyampaikan visi-misi. Visi-misi ketiganya yang mendapat perhatian publik dan diekspose besar-besaran oleh media adalah bidang ekonomi.Tampaknya masalah ekonomi menjadi prioritas ketiga capres Pemilu 2009 ini. Prioritas ini bukanlah hal yang salah. Sebab, masalah ekonomi bukan sekadar mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang dialami jutaan warga negara, tetapi juga peningkatan pendapatan dan pelestarian sumber daya alam. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun, berarti siapa pun yang memimpin negeri ini akan dinilai gagal.Namun, ada benang merah yang dilupakan para capres bahwa untuk membangun sistem perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tidak berangkat dari akar permasalahan hakiki yang menyebabkan bangsa Indonesia jatuh miskin dan mengalami krisis yang berkepanjangan. Akar dari semua masalah ekonomi semestinya bersumber dari mengguritanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di negeri ini. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan sekadar menjadi jargon politik kalau tidak dimulai dari pemberantasan korupsi secara baik.Visi Antikorupsi Mungkin oleh sebagian pihak capres bervisi antikorupsi dianggap hal yang biasa dan sepele. Namun, bila kita mau belajar dari negara-negara yang sukses pertumbuhan ekonominya, hal itu selalu dimulai dari keberhasilan di bidang pemberantasan korupsi. Ambil contoh China yang saat ini pertumbuhan ekonominya menakjubkan masyarakat dunia. China bisa memiliki pertumbuhan ekonomi seperti sekarang karena negeri ini cukup berhasil mengatasi masalah korupsi.Di China tokoh terdepan pemberantasan korupsi adalah perdana menteri, bukan komisi antikorupsi atau kalau di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, seorang perdana menteri bersumpah untuk disediakan peti mati bila dirinya terlibat korupsi. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi benar-benar bervisi antikorupsi. Apa yang disampaikan sang perdana menteri itu bukan sekadar kampanye politik, tetapi benar-benar menjadi garis perjuangannya. Karena itu, tidak heran kalau di China para koruptor bisa dihukum mati. Ini sangat berbeda dengan di negeri ini. Pemberantasan korupsi belum benar-benar menjadi visi yang akan menjadi garis perjuangan para capres bila terpilih.Di China, partai berkuasa yakni Partai Komunis China (PKC) telah bertahun-tahun dan terus-menerus mendoktrinkan semua kadernya di semua level bahwa negeri China akan bisa diselamatkan dari kebangkrutan bila korupsi bisa diberantas. Karena itu, kalau Partai Komunis China dan China tidak mau porak poranda seperti negara-negara penganut sistem komunis lainnya, tidak ada pilihan lain korupsi harus dibabat habis. Dari fakta ini kita bisa mengambil hikmahnya. Lemahnya visi pemberantasan korupsi di negeri ini di semua level pemerintahan menjadikan pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat kemiskinan absolut masih tinggi. Kita masih setengah-setengah dalam pemberantasan korupsi sehingga hasil yang ditunjukan belum bisa maksimal. Kita bisa membandingkan peningkatan anggaran untuk kabupaten dan kota di era reformasi dengan era Orde Baru. Dari jumlah anggaran yang tersedia, saat ini anggaran kabupaten dan kota sudah mengalami peningkatan minimal lima kali lipat dibandingkan era Orde Baru. Namun, benarkah besarnya anggaran daerah bisa menyelesaikan lima kali lipat permasalahan ekonomi di daerah? Jawabnya belum. Ini terjadi karena pemberantasan korupsi baru sebatas isu kampanye politik, belum menjadi garis perjuangan.Yang lebih tragis, kini pemberantasan korupsi sedang dalam ancaman. Rancangan Undang-Undang Tipikor yang semestinya diselesaikan oleh DPR pada 2009 hingga kini belum ada kabar beritanya. Secara matematis RUU Tipikor yang habis masanya pada Desember nanti tidak mungkin diselesaikan tahun ini. Memang tanpa ada Undang-Undang Tipikor pun pemberantasan korupsi tetap berlanjut. Sebab, kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dilimpahkan ke pengadilan umum. Hanya, perlu disadari bahwa pengadilan umum semakin hari cenderung sangat familier dengan para koruptor.Kita bisa mengukur kecenderungan tersebut dari beberapa kasus korupsi yang divonis oleh lembaga tersebut. Selain menjatuhkan hukuman rendah, kini Mahkamah Agung (MA) mewacanakan hukuman percobaan. Ini bukan sekadar wacana, tetapi MA telah memvonis dua ketua DPRD Provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Kalimatan Timur, untuk kasus korupsi APBD provinsi dengan hukuman percobaan. Patut disayangkan, dalam kondisi pemberantasan korupsi yang dalam bahaya tersebut ternyata para capres masih ragu-ragu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai visi utama. Capres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono juga belum berani secara terang-terangan seperti kampanyenya Ppartai Demokrat menjelang pemilihan legislatif lalu yang dengan tegas mengangkat pemberantasan korupsi sebagai salah satu program utama. Mengpaa hal yang sama menjadi melemah di saat menjelang pilpres? Di saat RUU Tipikor tidak mungkin diselesaikan DPR masa bakti 2004-2009, sesungguhnya menjadi peluang bagi SBY untuk segera memunculkan perpu. Pemunculan perpu akan menjadi kredit poin bagi SBY untuk bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2009. Sebab, menyegerakan mengeluarkan perpu akan memberi harapan bagi publik bahwa pemberantasan korupsi masih terus dilanjutkan.(*)*). Jabir Alfaruqi, Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.
Data Tulisan Opini :
[ Sabtu, 13 Juni 2009 ]
Masa Kampanye, Ujian bagi Negarawan Sejati
Masa kampanye pemilu presiden (pilpres) dimulai Kamis lalu (11/6). Tiga pasangan capres-cawapres -Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, dan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto- bergerak cepat dalam menemui para simpatisannya. Mereka tidak sekadar melakukan tebar pesona selama 30 hari masa kampanye, tetapi menyosialisasikan program kerja apabila kelak menang pilpres.Ada tren menarik pada masa kampanye pilpres. Para pasangan capres-cawapres lebih memilih kampanye dialogis daripada pengerahan massa melalui kampanye terbuka. Kampanye terbuka dianggap tidak efektif lagi untuk menggaet suara. Sebaliknya, bagi calon pemilih, kampanye dialogis memudahkan menangkap secara langsung visi dan misi para kandidat RI 1 dan RI 2. Melalui kampanye terbuka, para capres-cawapres juga dibelejeti secara terbuka dari segala aspek, termasuk urusan pribadi.Strategi capres-cawapres memilih kampanye dialogis patut diacungi jempol. Sebab, mereka memprioritaskan model komunikasi dua arah untuk menyampaikan pesan politiknya. Ini jelas lebih maju jika dibandingkan dengan kampanye para calon legislatif (caleg) pada pemilu legislatif lalu yang banyak menggunakan pengerahan massa. Bagi para capres-cawapres, kampanye dialogis, idealnya, tak sekadar memenuhi aspek formalitas. Apalagi, mengikuti tren model kampanye politik dalam pilpres di Amerika Serikat (AS). Mereka sebaiknya memberikan target yang jelas bahwa pesan politik capres-cawapres memang dapat masuk ke kepala calon pemilih. Para capres-cawapres juga harus jujur dengan platform program kerjanya. Dengan informasi yang jelas dan detail, kampanye dialogis akan mencapai sasaran apabila calon pemilih punya kesempatan membandingkan dan mempertentangkan posisi-posisi kebijakan para kandidat.Dengan demikian, calon pemilih memiliki alternatif pilihan yang cukup sebelum melaksanakan pemungutan suara. Ini jelas lebih baik daripada para calon pemilih hanya disuguhi fakta-fakta pelengkap sang calon, seperti pesona fisik para capres-cawapres. Misalnya, capres A menjanjikan pemerataan kue ekonomi melalui slogan ekonomi kerakyatan, capres B kompromistis dengan ekonomi jalan tengah, serta capres C dengan kemandirian ekonomi. Tiga tawaran itu tentu akan bergumul di benak pemilih, apakah para capres-cawapres itu diramal akan konsisten terhadap janji-janji tersebut. Pada gilirannya, hanya akal sehat yang menentukan bahwa tawaran-tawaran itu tak sekadar janji yang normatif. Bagi tim sukses, masa kampanye sebaiknya tidak dijadikan ajang cari muka. Tindakan berlebihan mengampanyekan capres-cawapresnya justru bisa menjadi bumerang. Tim sukses juga tidak elok mengunggulkan jagonya dengan melempar isu-isu negatif dan menjelek-jelekkan kandidat lain. Sebab, strategi kampanye hitam (black campaign) seperti itu jelas akan mencederai hasil akhir pilpres. Mereka seharusnya menyadari bahwa menang pilpres tidak dapat dilalui dengan menghalalkan segala cara. Tim kampanye tidak bisa seenaknya menganggap capres pesaingnya seperti musuh bebuyutan yang harus dihabisi. Tim sukses maupun capres-cawapres harus tetap menganggap ajang demokrasi lima tahunan itu sebagai ujian apakah kita mampu menjadi seorang negarawan sejati atau tidak. (*)
Data TUlisan Opini :
Sabtu, 13 Juni 2009 ]
Apa Yang Salah dengan Neoliberal?
Oleh : Bambang NurosoMemanasnya suhu menjelang pemilu presiden disertai hangatnya jargon politik yang mengangkat bahaya ''neolib'' berhasil menggiring semua capres dan cawapres berusaha menghindari label tersebut. Pertanyaan kemudian, apa yang salah dengan neoliberal?Founding father ''Laissez Faire'' pernah mengatakan, ''The best economic policy is to let business make their own decision without government interference'' (Grolier: 167). Intinya, kegiatan ekonomi sebaiknya sekecil mungkin terlibat campur tangan pemerintah. Kerangka dasar pemikiran seperti itu mengilhami lahirnya liberalisasi di sektor ekonomi awal abad ke-18 hingga kini. Physiocrat yang hidup pada abad ke-18 tersebut mengemukakan reaksinya atas larangan praktik ''Mercantilism'' pada awal perjalanan sejarah AS waktu itu. Kebangkitan ekonomi pada masa kolonial ini mengilhami Adam Smith (abad ke-19) dengan klasik ekonominya yang oleh John Stuart Mill disebut sebagai Laissez Faire Capitalism serta lahirnya Individualistic political theory (Grolier: 167). Abad ke-19 ditengarai Laissez Faire menjadi kekuatan atau serial liberalisasi hingga kini. Masih di medio abad ke-19, sejalan dengan gelombang era liberalisasi ekonomi dan bangkitnya industrialisasi, pada waktu bersamaan, muncul berbagai permasalahan baru yang lazim disebut cartelism, monopoly, oligopoly, dan lain-lain yang melahirkan berbagai penyimpangan liberalisasi. Ujungnya, pemerintah masuk dalam permasalahan ekonomi untuk mencegah penyimpangan yang dimaksud. Akibatnya kemudian, muncul ''Sherman Anti-Trust'' yang lebih dikenal dengan ''Sherman Act'' (1890). Disusul ''Clayton Anti-Trust'' atau ''Clayton Act'' (1914) serta ''Robinson_Patmant Anti-Trust'' atau ''Robinson_Patmant Act'' (1936). Semua aturan tersebut lebih fokus pada upaya pencegahan berbagai praktik curang pada era liberalisasi dan revolusi industri abad ke-19 yang diprakarsai pemerintah.Konsep Neolib Melengkapi konstruksi mazhab Laissez Faire yang sangat propasar bebas dan peran kecil pemerintah dalam ekonomi, ''Kynes'' justru sebaliknya menyebutkan, ''...an active government fiscal policy of deficit spending on public works and other projects'' (TR.DYE:225). Dia lebih jauh menggarisbawahi bahwa peran penting pemerintah dalam ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai prakarsa kebijakan. Kebijakan fiskal dengan toleransi defisit anggaran federal bisa dilakukan demi mengatasi pengangguran (ketika AS dilanda depresi besar 1930-an). Peran pemerintah dalam permasalahan ekonomi ini disebut neoliberal. Retorika konservatif (Presiden Ronald Reagan) ketika itu menyebut, neoliberal search new solution to the problem of social injustice, poverty and unmet human need. Neoliberal menyentuh bagaimana mencari solusi baru atas berbagai problem, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan apa yang menjadi kebutuhan dasar kemanusiaan. Kepentingan pemerintah atas keberlangsungan industrialisasi mutlak diperlukan bagi setiap pembangunan ekonomi negara. Yakni, menstimulasi kekuatan industri seirama dengan pencarian pasar internasional bagi barang-barang industri, apakah melalui kerangka bilateral maupun multilateral.Neolib melihat pentingnya peran pemerintah dalam konteks kerja sama ekonomi internasional untuk lebih menstimulasi proses produksi, mendorong investasi, menciptakan inovasi, serta menggali pasar internasional maupun pasar domestik. New liberal mendorong pemerintah bisa berperan langsung melalui berbagai bantuan (grants), menciptakan kemudahan proses perbankan untuk pembangunan ekonomi, revitalisasi sektor industri, menciptakan lapangan kerja baru, dan menekan/menjaga stabilitas harga. Neoliberal berkepentingan erat dengan berbagai subsidi di sektor pertanian dan bantuan oleh pemerintah untuk small-medium enterprises.Keadilan Distribusi Ekonomi Presiden Barack Obama merupakan model tokoh identik dengan kekuatan visi neolib. Dia mencoba membongkar hambatan ekonomi yang menjadi kepentingan masyarakat luas. Berhasil meyakinkan kongres bahwa paket ekonomi yang diluncurkan dengan kebijakan fiskalnya mengalirkan keadilan distribusi ekonomi.Meringankan beban pajak masyarakat luas, meningkatkan beban tanggung jawab pajak kepada kelompok ekonomi kuat/raksasa, melindungi pemegang kartu kredit dari praktik predator lembaga perbankan, serta menghindarkan praktik saling kanibal ekonomi di lingkungan raksasa-raksasa ekonomi di AS.Kasus terakhir, mengancam AIG (American Insurance Group) yang sempat menyalahgunakan paket bantuan federal untuk segera mengembalikan ke kas federal. Lemahnya pengawasan pemerintah dalam permasalahan ekonomi pada masa pemerintahan Bush merupakan simbol penyimpangan neolib, sehingga menyeret AS pada krisis ekonomi serius.Pemulihan pernah dilakukan pendahulu Presiden Obama seperti F.D. Roosevelt dan Bill Clinton yang berhasil memompa kembali ekonomi AS yang ambruk ketika itu. Praktik neolib sekali lagi lebih mewakili bagaimana pemerintah melindungi, memprakarsai, sekaligus menjadi regulator di tengah badai krisis. Liberalisasi sebagai roh neolib juga telah banyak memberikan manfaat bagi Indonesia. Berbagai preferensi yang selama ini diperoleh Indonesia dari negara-negara maju merupakan hasil dari liberalisasi. Banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia dan terserap jutaan lapangan kerja juga karena liberalisasi. Terbukanya lapangan kerja TKI di luar negeri karena liberalisasi dan banyak lagi nilai tambah liberalisasi yang kemudian menjadi wawasan neolib. Konsep ekonomi kerakyatan bagus, konsep ekonomi jalan tengah baik, dan konsep neoliberal tidak jelek, asalkan berjalan pada masing-masing rel tanpa menciptakan kanibalisme ekonomi.Pengalaman tersebut merupakan cermin neolib yang sering dianggap monster di Indonesia, tapi kurang dipahami sebagai solusi. Tidak harus dijauhi, tidak harus ditakuti, tapi perlu adanya kewajiban moral para petinggi negara untuk menjelaskannya kepada masyarakat luas betapa besar dan pentingnya peran pemerintah dalam ekonomi. (*)*). Bambang Nuroso, dosen Program Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika, UI, Jakarta
Data Tulisan Opni :
[ Senin, 15 Juni 2009 ]
Beban Utang Warisan
BEBAN utang pemerintah hingga kini terus menyandera anggaran. Tiap tahun porsi pembayaran cicilan pokok plus bunga tercatat sekitar 15 persen dari APBN. Porsi sebesar itu hanya bisa dikalahkan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari total anggaran negara. Cicilan utang jauh di atas anggaran militer, kesehatan, dan sejumlah pos penting lain.Dan, yang mengkhawatirkan, jumlah utang naik tiap tahun. Mulai zaman Orde Baru hingga Orde Reformasi. Memang, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun. Tapi, itu lebih banyak disebabkan membesarnya jumlah PDB dari tahun ke tahun.Menurut data terbaru, posisi utang pemerintah secara keseluruhan pada 2004 tercatat Rp 1.294,8 triliun. Jumlah itu melonjak hampir Rp 400 triliun pada 2009 menjadi Rp 1.667 triliun. Peningkatan terjadi baik pada utang luar negeri maupun surat berharga negara. Ya, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah memang agresif menerbitkan obligasi di dalam dan luar negeri untuk menutup defisit.Kini isu membesarnya utang pemerintah kembali menyeruak. Isu utang menjadi komoditas politik menjelang pemilu presiden. Merasa perlu meluruskan isu membengkaknya jumlah utang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin menggelar jumpa pers secara mendadak.Menurut Sri Mulyani, utang adalah isu yang ada di semua negara. Dia bilang, tak hanya di negara berkembang, negara maju pun tetap punya utang. Bahkan, utang mereka jauh lebih besar ketimbang Indonesia. Yang terpenting, pemerintah yang mengelola transparan dan akuntabel.Memang apa yang disebut Menkeu. Tapi, itu tak bisa dijadikan pembenar untuk terus berutang. Eskalasi utang justru menunjukkan pemerintah tak punya strategi jitu untuk mencari alternatif pendanaan. Pemerintah juga tak punya komitmen untuk mengurangi kebergantungan terhadap utang.Dalam bahasa sederhana, kita selalu gali lubang tutup lubang dengan lubang yang kian dalam. Itu mulai terlihat dalam anggaran bahwa cicilan pokok plus bunga sudah lebih besar ketimbang utang baru.Terus meningkatnya utang adalah akibat tak adanya keberanian pemerintah merombak struktur anggaran. Jika membiarkan anggaran negara terus ditutupi dengan utang, pada satu titik tertentu kita tak akan pernah bisa keluar lagi dari lingkaran utang.Karena itu, harus dicarikan solusi yang komprehensif untuk memecahkan persoalan utang. Mumpung sekarang menjelang pilpres, ada baiknya para kandidat membeberkan seperti apa strategi mereka mengelola utang. Misalnya, untuk utang luar negeri, apakah bisa dimintakan korting atau haircut kepada kreditor secara bilateral atau multilateral. Sebab, kita tahu bahwa utang pada masa lalu banyak yang tak tepat sasaran.Dengan begitu, utang yang sebagian besar merupakan warisan rezim sebelumnya tidak menjadi beban generasi saat ini dan mendatang. Bagaimanapun, cicilan utang yang sangat besar itu harus dibayar lewat pajak yang dipungut dari keringat rakyat. Dan, itu tetap harus dibayar oleh anak cucu kita.Berkurangnya pos cicilan utang otomatis melonggarkan anggaran belanja negara. Dana yang selama ini digunakan untuk mencicil bisa dialokasikan ke kesehatan, infrastruktur, atau militer yang akhir-akhir ini kerap ditimpa musibah. Dengan demikian, pemanfaatkan APBN benar-benar optimal. (*)
Data Tulisaan Opini :[ Senin, 15 Juni 2009 ]
Kalah sebelum Berperang
PEMERINTAH RI saat ini dipusingkan dengan masalah Ambalat yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI. Banyak lontaran dari masyarakat agar kita mempertahankan harga diri bangsa. Tujuannya, kita tidak diremehkan oleh bangsa lain. Kelompok itu menginginkan, kalau masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi, berperang adalah jalan terakhir untuk memperingatkan Malaysia.Hanya, yang jadi pertanyaan, bagaimana itu bisa kita lakukan? Pesawat tempur kita sudah tua dan banyak yang jatuh. Berapa lagi korban yang akan jatuh jika perang dilakukan? Pada 2009 saja sudah lima pesawat TNI yang jatuh sendiri, padahal perang belum dimulai! Harapan saya, semoga tragedi jatuhnya pesawat TNI pada 12 Juni lalu menjadi kecelakaan terakhir dan perang pun tidak terjadi.ALFIAN, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Data Tulisan Ekonomi :
Senin, 15 Juni 2009 ]
Salah Paham Neoliberalisme
Oleh: Fahrul MuzaqqiIsu neoliberalisme belakangan santer diperdebatkan. Dalam perdebatan itu, Bambang Nuroso, dosen Program Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika UI Jakarta, mencoba membela neoliberalisme dari perspektif keadilan distribusi ekonomi (Jawa Pos, 13 Juni).Bambang membela visi neoliberal dengan catatan bahwa peran pemerintah diperbesar dalam wilayah ekonomi melalui berbagai prakarsa kebijakan. Secara sederhana, dia menceritakan sejarah neoliberalisme sebagai perbaikan dari liberalisme klasik yang telah mengidap banyak kelemahan, terutama dalam praktiknya.Bambang tentu memiliki sederet alasan yang kuat dan masuk akal. Namun, terdapat kesalahpahaman atas neoliberalisme sebagai diskursus ekonomi-politik. Neoliberal sebagai sebuah mainstream ekonomi-politik perlu kiranya ditilik kembali dari kemunculan pada awalnya.Bukan Konsep Keynesian Kesalahpahaman Bambang terletak ketika dia menyamakan konsep neoliberal dengan mainstream pasca-neoklasik yang dimotori John Maynard Keynes (1883-1946), pemimpin aliran Cambridge pada 1920-1930-an atau populer disebut mazhab Keynesian.Memang benar, Keynes-lah yang menyelamatkan bangunan teoretis liberalisme klasik yang didirikan Adam Smith (1723-1790). Bangunan itu hampir runtuh menghadapi depresi besar pada 1930-an yang diderita negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.Nilai-nilai klasik penghematan, anggaran berimbang, pajak rendah, standar emas, dan Hukum Say (formula ekonomi yang dipopulerkan Jean Baptiste Say) sedang mengalami serangan yang dahsyat (Skousen, 2006: 395). Akibatnya, para ekonom Anglo-Amerika mempertanyakan kembali ekonomi laissez faire.Keynes dalam bukunya pada 1936 yang berjudul The General Theory of Employment mendiagnosis bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak stabil dan tidak berkecenderungan ke arah full employment. Tanpa harus mengadopsi model komunisme, ia menawarkan formula negara kesejahteraan (welfare state) yang diterima banyak negara maju Eropa saat itu. Formula tersebut menghendaki adanya intervensi pemerintah terhadap pasar ketika regulasi pasar sudah tidak mampu mengatur diri sendiri.Akhir 1940-an, pemerintah Inggris yang dikendalikan Partai Buruh memeluk ekonomi Keynesian. AS baru secara eksplisit menerima program Keynesian pada era Kennedy dan Johnson pada 1960-an. Negara-negara maju yang lain mengikuti setelah itu. Namun, doktrin Keynesian hanya mampu bertahan selama lebih dari tiga puluh tahun sebelum kemudian digantikan doktrin neoliberal.Resesi ekonomi, pengangguran, dan inflasi yang kembali terjadi pada paro akhir 1970-an membuat Keynesian kehilangan legitimasi teoretisnya dan akhirnya masuk dalam catatan kaki sejarah (Heertz, dalam Wibowo & Wahono, 2003: 20). Runtuhnya Keynesian memaksa para ekonom berpikir keras mencari rumusan ekonomi baru. Nah, gelombang neoliberal mengemuka menggantikan dominasi welfare state melalui ekonom asal Chicago, Milton Friedman (1912-...) dan ekonom asal Inggris kelahiran Austria, Friedrich A. Hayek (1899-1992). Keduanya merupakan tokoh peraih Nobel Ekonomi 1976 dan 1974.Kembalinya Invisible Hand Salah paham neoliberalisme terjawab. Yakni, ekonomi neoliberal bukannya model welfare state ala Keynesian yang menghendaki intervensi pemerintah dalam pasar, melainkan kritik atas model itu dengan membangkitkan kembali the invisible hand ala Smith. Formula Friedman dan Hayek diadopsi pertama oleh Inggris pada masa Margaret Thatcher dan AS pada masa Ronald Reagan 1980-an. Keduanya sering disebut aliran kanan baru, yakni Thatcherism dan Reaganomics.Negara tidak lagi memiliki tanggung jawab atas pasar karena keyakinan bahwa pasar dapat mengatur diri sendiri dengan ''tangan-tangannya'' yang tak terlihat (the invisible hand). Konsekuensinya, negara tidak lagi memberikan kompensasi kepada orang miskin, apa pun alasannya. Sebab, mentalitas welfare state hanya akan melahirkan kelambanan serta ketergantungan (Heertz: 22).Neoliberal meyakini teori trickle down yang menghendaki pajak rendah, privatisasi, efisiensi, minimalisasi (bahkan penghapusan) subsidi, dan deregulasi ekonomi. Pendeknya, liberalisme klasik menemukan mantelnya yang baru yang lebih radikal (Wibowo: 2).Ignatius Wibowo (Wibowo: 3-5) merangkum sedikitnya empat faktor yang memengaruhi dan mengiringi kemunculan neoliberalisme. Pertama, munculnya perusahaan-perusahaan multinasional (multinational corporations-MNC) dengan aset lebih besar daripada kekayaan negara-negara kecil di dunia.Perusahaan-perusahaan itu mampu menembus batas teritori negara-negara sekaligus memanfaatkan infrastruktur negara tersebut. Kedua, munculnya rezim-rezim internasional sebagai surveillance system untuk menjamin negara-negara patuh dan tunduk pada hukum pasar bebas. Rezim-rezim tersebut adalah World Trade Organization (WTO), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF). Ketiga, revolusi teknologi komunikasi dan transportasi yang dahsyat. Keempat, perspektif realis bahwa negara-negara kuat (maju) memakai kekuatannya untuk menaklukkan negara-negara lemah (umumnya negara berkembang). Imbas (praktiknya) di Indonesia sangat terasa pascakrisis ekonomi 1997-1998. Penandatanganan LoI antara Indonesia dengan IMF pada akhir 1997 memaksa diberlakukannya kebijakan liberalisasi, deregulasi, serta privatisasi. LoI sebenarnya merupakan pemampatan Konsensus Washington yang meliputi sepuluh elemen bagi negara yang sedang krisis.Yakni, disiplin fiskal, perbaikan distribusi anggaran, reformasi pajak, liberalisasi finansial, iklim kompetisi, liberalisasi perdagangan, kebijakan nilai tukar yang kredibel, privatisasi, deregulasi, dan hak intelektual.Alhasil, neoliberal yang menuai banyak kontroversi memang harus dipandang secara hati-hati. Jangan sampai kita salah paham (apalagi tersesat) dan gegabah untuk menjustifikasi neoliberalisme. (*) *). Fahrul Muzaqqi, asisten dosen mata kuliah ekonomi politik FISIP Unair
Data :
Senin, 15 Juni 2009 ]
Utang Jadi Agenda Prioritas
JAKARTA - Pemerintah mendatang diminta berani mengurangi beban utang luar negeri (LN). Hanya menggunakan langkah itu, anggaran di pos-pos penting, terutama bidang pertahanan, diharapkan bisa ditingkatkan. "Idealnya, anggaran pertahanan di Indonesia Rp 127 triliun," ujar pengamat hubungan internasional UI Syamsul Hadi dalam diskusi di Kantor LP3ES, Jakarta, kemarin (14/6). Namun, kenyataannya, alokasi anggaran di bidang tersebut masih sangat jauh dari ukuran ideal. Pada 2008 alokasi anggaran di bidang pertahanan masih Rp 33,6 triliun. "Jadi, jangan heran kalau kecelakaan pesawat terus terjadi, juga provokasi Malaysia di perbatasan Ambalat," ucapnya. Menurut Syamsul, minimnya anggaran untuk pertahanan dan Mabes TNI tersebut disebabkan keterbatasan APBN. Dia menjelaskan, anggaran belanja negara yang digunakan untuk membayar utang luar negeri Indonesia masih lebih besar. Dalam APBN 2009, pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri mencapai Rp 162 triliun. "Seharusnya, jumlah sebesar itu bisa dipotong, terutama utang najis. Itulah tantangan para capres-cawapres. Beranikah mereka melakukannya kalau terpilih?" tegas Syamsul.Utang najis didapatkan dari pemerintahan yang tidak terpilih secara demokratis. Yakni, utang dari rezim Soeharto. Besarnya sekitar Rp 600 triliun.Ketua Dewan Pakar Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menambahkan, capres-cawapres yang pantas dipilih adalah yang siap mengurangi beban negara. "Bukan mereka yang justru menjadikan negara ini sebagai pengutang terus-terusan," terang dia.Dia lantas mengungkap, selama 2004 hingga 2009 jumlah utang luar negeri Indonesia terus menanjak, dari Rp 1.275 triliun pada 2004 menjadi Rp 1.667 triliun pada 2008 atau bertambah Rp 392 triliun. Sepanjang pemerintahan SBY (2004-2009), penambahan jumlah utang rata-rata telah mengalahkan utang pada era Orde Baru (Orba). (dyn/agm)
Data :
Senin, 15 Juni 2009 ]
Istana Wakil Presiden di Masa Kampanye Pilpres
Majunya Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi calon presiden membuat agenda resmi di Istana Wakil Presiden berkurang. Kalla lebih banyak menggunakan hari kerjanya untuk melakukan kegiatan dinas di luar kota atau menghadiri acara-acara yang digelar organisasi-organisasi masyarakat.Ibnu Yunianto, Jakarta ---Seorang pejabat di Istana Wakil Presiden menuturkan, sejak Jusuf Kalla (JK)-Wiranto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, undangan kepada Wapres untuk mengikuti rapat kabinet jarang diterima dari Sekretaris Kabinet. Praktis, sejak mengumumkan diri sebagai capres, JK hanya sekali mengikuti rapat kabinet paripurna. Soal rapat kabinet terbatas, Wapres sudah tak pernah lagi diundang. Tak hanya itu, menteri yang datang ke Istana Wapres juga semakin sepi. ''Sejak deklarasi, banyak menteri tidak berani datang ke Istana Wapres. Mereka takut dituduh berpihak kepada Pak JK,'' ujar pejabat tersebut. Padahal, sebelum deklarasi, pada saat tensi pilpres belum meningkat, sehari paling tidak dua atau tiga menteri melakukan rapat di Istana Wapres. Terutama, para menteri di pos ekonomi. Sepanjang pekan lalu, wartawan hanya menyaksikan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang datang ke Istana Wapres. Purnomo diundang karena Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi membahas neraca gas nasional. Tak seperti biasanya, rapat yang diikuti sejumlah pejabat BUMN itu tidak diakhiri dengan keterangan pers. Purnomo yang datang dari pintu depan istana tak bisa dimintai keterangan oleh wartawan.Wartawan pun terpaksa mengejar hasil rapat dari sumber utamanya, Jusuf Kalla, di Posko Slipi II, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng. Setelah rapat membahas neraca gas yang berakhir petang hari, Kalla memang dijadwalkan bertemu dengan 40 mantan perwira tinggi TNI-Polri di Posko Tim Nasional Pemenangan JK-Wiranto di kediaman pribadi Solichin Kalla. Karena kegiatan kenegaraan berkurang, sepanjang pekan lalu Kalla menggunakan lebih banyak waktunya untuk menerima wawancara khusus dari berbagai media. Dalam sehari, Kalla bisa melayani dua hingga tiga wawancara khusus atau melakukan rekaman acara dialog politik di berbagai stasiun televisi. Setelah kampanye terbuka dimulai, Kalla langsung menggelar kegiatan kenegaraan di luar kota. Kamis lalu, Kalla berfungsi sebagai wakil presiden menutup Kongres HMI MPO di Jogjakarta. Sehari kemudian, Kalla yang juga berperan sebagai wakil presiden kembali lagi ke Jogja untuk menutup Tanwir Aisyiah dan terbang ke Semarang untuk meresmikan rusun mahasiswa dan pertemuan Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Jawa Tengah. Ketika meresmikan rumah susun, Kalla didampingi Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Menteri Perumahan Rakyat M. Yusuf Asyari.Pada hari libur Sabtu kemarin, Kalla menanggalkan statusnya sebagai wakil presiden dan menjalankan tugas sebagai calon presiden. Kalla menggelar pertemuan dengan Partai Aceh dan berkampanye dialogis di Anjong Mon Mata di kediaman dinas gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Mengingat kesibukannya yang beragam, Kalla kini dibantu tiga sekretaris. Untuk urusan kenegaraan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dibantu Seswapres Tursandi Alwi. Mantan pejabat di Departemen Dalam Negeri itu juga yang mengatur protokoler perjalanan dinas Wapres ke luar kota. Untuk urusan administrasi kepartaian, Jusuf Kalla yang juga ketua umum Partai Golkar dibantu oleh Sekjen Golkar Letjen TNI (pur) Soemarsono. Mantan wakil KSAD itu mengendalikan protokoler Kalla sebagai ketua umum Golkar. Untuk urusan kampanye, Jusuf Kalla dibantu Irsan Johan. Anggota tim kampanye SBY-JK pada Pemilu 2004 itu mengendalikan protokoler dan seluruh kegiatan JK sebagai calon presiden. Karena dalam satu perjalanan JK bisa berperan dalam tiga posisi, ketiga tangan kanannya itu hampir selalu ada dalam daftar pejabat yang dibawa JK ke berbagai kota. (noe/tof)
Data :
Minggu, 14 Juni 2009 ]
SBY: Jangan Pilih Yang Belum Teruji
Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim sebagai kandidat yang sudah terbukti dan teruji. Sebab, SBY merasa selama lima tahun memimpin negara, banyak sekali kemajuan yang dicapai. Karena itu, SBY meminta rakyat Indonesia tidak coba-coba dalam memilih seorang pemimpin. ''Jangan ambil risiko memilih pemimpin yang belum teruji dan terbukti. Barangkali masih penuh dengan janji,'' kata SBY saat kampanye terbatas di GOR KONI, Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin. Di depan sekitar 500 peserta kampanye, SBY menjabarkan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai pemerintahannya selama lima tahun ini. Mulai ekonomi, pemberantasan korupsi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. (tom/tof)
Data :
Sabtu, 13 Juni 2009 ]
Bawaslu Undang Empat Pejabat BUMN
Yang Jadi Tim Sukses Capres-Cawapres JAKARTA - Kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata dinilai lebih empuk daripada kursi tim sukses calon presiden (capres). Karena itu, saat posisi rangkap memicu protes, beberapa komisaris BUMN mengundurkan diri dari daftar tim sukses.Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengakui sudah menerima laporan komisaris BUMN yang akan mengundurkan diri dari tim sukses salah satu pasangan calon presiden. ''Secara lisan, sudah ada dua yang siap mengundurkan diri dari tim sukses,'' ujar Said setelah pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kantor Kementerian BUMN kemarin (12/6).Namun, Said belum bersedia menyebutkan dua nama komisaris BUMN itu dan capres yang didukung mereka. ''Sebenarnya, kalau (pejabat BUMN) konsisten seperti saat pemilu legislatif, itu bagus. Tapi, ada juga yang tidak tahu peraturannya,'' katanya.Data Kementerian BUMN menunjukkan, ada 45 pejabat dan karyawan BUMN yang mengundurkan diri karena memilih tetap menjadi calon legislatif. Bahkan, ada tiga orang yang akhirnya dipecat karena tidak memberi tahu Kementerian BUMN.Meski demikian, ada pula pejabat BUMN yang lebih memilih mundur dari jabatan komisaris BUMN karena ingin tetap berada di tim sukses. Meneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan sudah menerima surat pengunduran diri Komisaris Utama PT Kereta Api Jabodetabek Farid Haryanto. ''Farid Haryanto mengundurkan diri karena menjadi tim sukses pasangan SBY-Boediono,'' ujarnya.Pejabat BUMN lain yang kemarin sore mengajukan surat pengunduran diri adalah Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Raden Pardede. Saat ini Raden masuk dalam tim sukses pasangan SBY-Boediono.Terkait pejabat BUMN lain yang menjadi tim sukses, Sofyan mengatakan belum bisa memberikan keputusan. Sebab, lanjut dia, beberapa pejabat tersebut hanya terdaftar sebagai relawan dan tidak masuk dalam daftar tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. ''Saya tidak bisa menilai. Ini kewenangan Bawaslu,'' tuturnya.Ditemui setelah bertemu dengan Said Didu, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan, pihaknya sudah mengantongi empat nama pejabat BUMN yang masuk dalam tim inti pendukung capres. ''Kami akan undang mereka untuk klarifikasi. Pilihannya adalah mundur (dari tim sukses) atau terus. Tentu kami akan menindaklanjuti sesuai koridor UU No 42,'' ujarnya.Keempat pejabat BUMN tersebut adalah Tanri Abeng (komisaris utama PT Telkom), Raden Pardede (komisaris utama PT PPA), Umar Said (komisaris PT Pertamina), dan Mayjen TNI (pur) Achdari (ketua Dewan Pengawas PT Peruri).Sebelumnya, Bawaslu menyebut ada 12 pejabat BUMN yang ikut menjadi tim sukses. Namun, Bawaslu belum menjelaskan secara rinci ke-12 nama tersebut. ''Salah satunya adalah Pak Sutanto (komisaris utama Pertamina),'' kata Wahidah.Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya menambahkan, Bawaslu juga akan menelusuri tim sukses capres yang ada di daerah. Karena itu, pihaknya akan memverifikasi nama-nama tim sukses di daerah dengan daftar pejabat 14 BUMN yang sudah diserahkan Kementerian BUMN. ''Mudah-mudahan pekan depan sudah ada hasilnya,'' ujarnya.Terkait pejabat BUMN yang masuk sebagai tim sukses di pusat, Wahidah sudah mendapatkan klarifikasi dari beberapa pejabat yang akan mengundurkan diri dari tim sukses capres. ''Satu atau dua hari nanti kami umumkan,'' katanya. (owi/agm)
Data :
[ Sabtu, 13 Juni 2009 ]
Iklan Pilpres oleh LSD Bernuansa Politis
JAKARTA - Iklan di sejumlah media massa oleh salah satu lembaga survei yang menyebutkan pemilu presiden (pilpres) berlangsung satu putaran menuai kecaman. Iklan yang diluncurkan Lembaga Studi Demokrasi (LSD) pimpinan Denny J.A. itu sangat kental nuansa politis.''Bisa mengarah ke penggiringan (opini), cenderung menyesatkan," tegas mantan Ketua RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan saat diskusi pilpres di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kemarin. Iklan tersebut ditayangkan bersamaan dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang membawahkan LSD. Dalam surveinya, LSI memublikasikan duet SBY-Boediono punya elektabilitas hingga 63 persen. Karena itu, pasangan Koalisi Cikeas tersebut berpeluang menang dalam satu putaran. ''Yang menentukan itu rakyat, satu putaran atau dua putaran," tandas Ferry. Anggota DPD Muspani menambahkan, Bawaslu harus turun tangan menyikapi pemuatan iklan tersebut.Di tempat yang sama, pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, pilpres dua putaran jauh lebih baik karena blok koalisi akan semakin jelas. Legitimasi bagi presiden serta Wapres terpilih akan semakin kuat. ''Kalau saya sih lebih menyukai bila pilpres nanti dua putaran,'' ujar Syamsuddin. Pengamat politik UI Rocky Gerung menambahkan, pilpres satu putaran seharusnya sebagai keinginan ''politik efisiensi'' dari satu fraksi kekuasaan. ''Tapi, kita juga boleh membacanya dengan cara terbalik, yaitu sebagai reaksi tersembunyi dari kecemasan menghadapi kemungkinan pilpres dua putaran,'' ujar Rocky. (dyn/agm)
Data :
[ Senin, 15 Juni 2009 ]
Kampanye Megawati, Janji Jadikan Lapindo Bencana Nasional
SIDOARJO - Capres-cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kemarin mulai berkampanye di Jawa Timur. Mereka datang ke dua kota, yakni Malang dan Sidoarjo. Di Sidoarjo, capres-cawapres PDIP dan Partai Gerindra itu menemui ribuan pendukungnya di Dukuh Sari, Kecamatan Jabon, Sidoarjo.Mega dan Prabowo bergiliran berorasi dan membuat kontrak politik dengan warga yang mayoritas korban semburan Lumpur Lapindo. Salah satunya, akan menetapkan status kasus lumpur sebagai bencana nasional. Janji tersebut disampaikan Prabowo sebelum Mega naik ke panggung kampanye.Mega dan Prabowo bersama rombongan tiba di lokasi kampanye pukul 13.45. Hadir bersama rombongan, antara lain, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung. Mereka disambut beberapa tokoh PDIP seperti mantan Sekjen PDIP Soetjipto, Saleh Mukadar, dan Indah Kurnia. Sebelum maju ke panggung, Mega dan Prabowo mendengarkan keluhan warga. Terutama menyangkut bencana lumpur Lapindo yang tidak kunjung selesai. Warga juga mendesak pemerintah agar segera bertindak. "Lumpur ini menyembur karena pengeboran, kami ingin (pelaku) segera ditindak," ucap Suharso, salah seorang korban lumpur yang berorasi. Keluhan itu disambut teriakan warga yang memenuhi lokasi tersebut. Sesudah mendengarkan keluhan, orasi capres-cawapres dimulai. Prabowo naik ke panggung lebih dulu sekitar pukul 14.00. Dalam orasinya, Prabowo tidak henti-hentinya menyosialisasikan ekonomi kerakyatan. "Kami peduli terhadap rakyat. Jadi, jangan salah pilih," kata mantan Danjen Kopassus itu.Dia juga mengkritik kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, pemerintahan saat ini tidak berkiblat pada wong cilik. Mereka lebih berpihak kepada pengusaha dan konglomerat sehingga ada perlakuan khusus bagi mereka yang punya modal. "Ini termasuk kepada (pemilik) Lapindo," ucap dia. Menurut Prabowo, status kasus lumpur harus menjadi bencana nasional. Dengan demikian, penanganannya akan diambil alih pemerintah. "Ini supaya cepat dan rakyat tidak terlalu lama menderita. Tidak seperti yang terjadi sekarang," ujar dia. Orasi Prabowo disambut cukup antusias pendukungnya. Mereka mengelu-elukan. Tidak jarang berteriak "Hidup Prabowo" setiap kali Prabowo mengeluarkan kritik terhadap situasi ekonomi saat ini. Sekitar satu jam dia berorasi, Mega melanjutkan. Sama halnya dengan Prabowo, Mega juga mengkritik kinerja pemerintah saat ini. Mega berbicara di depan pendukungnya sekitar 30 menit. Dia bersama rombongan melanjutkan safari. Mega mengaku akan melanjutkan ke Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Prabowo akan melanjutkan safari politiknya ke Jakarta. (riq/nuq/agm)
Data Tulian OPINI :
[ Senin, 15 Juni 2009 ]
Investasi Gerakkan Ekonomi
Perdebatan tentang bagaimana mengelola ekonomi bangsa ini seolah tak ada habis-habisnya. Kita masih saja mencari sistem ataupun mazhab yang dianggap terbaik untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Khususnya terkait dengan masih tingginya pengangguran dan kemiskinan serta semakin tertinggalnya kita dibandingkan negara-negara tetangga. Tak heran bila banyak warga negara kita yang terpaksa mengais rezeki di luar negeri untuk menjadi pembantu rumah tangga.Berbagai perdebatan publik terkait pengelolaan ekonomi juga masuk ke kampus. Tentu saja, itu bagus untuk perkembangan daya pikir anak muda kita. Namun, banyaknya benturan kepentingan yang mewarnai perdebatan di ranah publik, kalau tidak hati-hati, juga akan memengaruhi daya kritis anak-anak muda. Sangat tidak baik bagi anak-anak di kampus kalau dalam pemikiran akademik, analisis yang mereka buat sudah sarat dengan berbagai kepentingan. Dengan begitu, anak-anak muda tersebut tidak bisa menganalisis sesuatu masalah secara objektif.Investasi Swasta Saya yakin banyak di antara kita yang cukup memahami bahwa investasi sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Demikian pula, mahasiswa ekonomi sejak tingkat pertama tentu sudah belajar bagaimana pentingnya investasi dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Investasi, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, akan memacu aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja (pendapatan bagi masyarakat). Bahkan, bisa meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu, ekonomi yang semakin maju banyak ditentukan oleh besar kecilnya investasi. Karena itu, pembangunan ekonomi suatu bangsa ataupun di daerah memerlukan investasi agar masyarakat semakin maju dan sejahtera.Dampak investasi pemerintah maupun swasta secara umum tidak banyak berbeda. Meski, tentu saja hal tersebut juga bergantung pada pengaturan dan pengawasan dari otoritas terkait. Jika pengaturan dan pengawasan pada dunia usaha swasta berjalan baik, kita tidak perlu khawatir atas timbulnya eksploitasi atau dampak negatif lainnya yang dapat merusak alam, ekonomi, dan sosial.Sayangnya, berbagai perdebatan pada tingkat elite sering membuat masyarakat, khususnya di daerah, cenderung anti terhadap peran swasta dalam dunia usaha (juga investasi), khususnya asing. Hal tersebut juga muncul dalam suatu diskusi di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, pekan lalu. Yakni, generasi muda kita cenderung tidak percaya terhadap investasi asing. Pada kesempatan lain, kadang muncul ketidaksenangan pada usaha swasta domestik besar (investasi swasta dalam negeri). Sentimen negatif itu, jika terus berkembang tanpa kendali, akan membahayakan masa depan ekonomi Indonesia.Sebab, berkurangnya investasi di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah membuat kualitas pembangunan ekonomi merosot. Demikian pula, berbagai infrastruktur dasar yang penting untuk menggerakkan ekonomi tidak tersedia dengan cukup. Tanpa investasi yang memadai, ekonomi Indonesia tidak akan maju. Demikian juga, kehidupan masyarakat tidak akan sejahtera.Keuangan Negara Cekak Berbagai proyek pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, pasar, waduk, dan listrik) atau berbagai pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) sebaiknya memang didanai negara. Namun, kita ketahui bahwa keuangan negara terbatas. Bahkan, tiap tahun masih terus defisit yang dibiayai dari utang luar negeri atau melalui pasar modal dengan penerbitan surat perbendaharaan negara (SPN). Selain itu, sejak reformasi, banyak kebijakan publik kita yang tersandera kepentingan jangka pendek untuk kepentingan politik, baik dari pusat sampai ke daerah. Karena itu, berbagai prioritas pengeluaran pemerintah mulai pusat hingga daerah cenderung bersifat populis, khususnya yang menyenangkan rakyat dalam jangka pendek.Hal tersebut membuat berbagai program atau proyek yang bersifat jangka panjang. Misalnya, pembangunan infrastruktur kurang mendapatkan prioritas. Tak heran bila krisis listrik masih saja berlangsung (dunia usaha dipaksa beroperasi pada hari libur secara bergiliran). Kondisi jalan, pelabuhan, atau infrastruktur terkait dengan irigasi pun sangat memprihatinkan.Karena keuangan negara mulai pusat sampai daerah terbatas dan tuntutan pembangunan ekonomi yang berkualitas agar dapat memberikan kesejateraan bangsa terus meningkat, tidak bisa tidak, investasi swasta diperlukan. Jika investor dalam negeri kekurangan dana serta memiliki hambatan dalam teknologi, pasar, produksi, ataupun manajemen, itu bisa dipenuhi investor asing. Kehadiran investor asing diperlukan, meski perlu pengaturan dan pengawasan supaya berdampak positif bagi masyarakat.Kabupaten Purbalingga termasuk salah satu daerah di Indonesia yang sukses memanfaatkan investor asing (khususnya dari Korea) dalam membangunan ekonomi daerahnya. Tingkat pengangguran di sana hanya 3 persen (bandingkan dengan Indonesia yang lebih dari 8 persen). Rakyatnya juga semakin sejahtera karena banyak industri yang berkembang yang banyak didukung investor asing. Kehadiran investor asing yang disertai pengaturan serta pengawasan yang baik terbukti bisa memajukan Kabupaten Purbalingga hingga saat ini. Karena itu, kita jangan melihat investasi swasta yang dilakukan asing secara negatif. (*)Jogjakarta, 13 Juni 2009
Jum'at, 12 Juni 2009 ]
Visi-Misi Antikorupsi Capres Minim
Oleh : Jabir AlfaruqiSelama kampanye ini, para calon presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla dan Megawati) ramai-ramai menyampaikan visi-misi. Visi-misi ketiganya yang mendapat perhatian publik dan diekspose besar-besaran oleh media adalah bidang ekonomi.Tampaknya masalah ekonomi menjadi prioritas ketiga capres Pemilu 2009 ini. Prioritas ini bukanlah hal yang salah. Sebab, masalah ekonomi bukan sekadar mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang dialami jutaan warga negara, tetapi juga peningkatan pendapatan dan pelestarian sumber daya alam. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun, berarti siapa pun yang memimpin negeri ini akan dinilai gagal.Namun, ada benang merah yang dilupakan para capres bahwa untuk membangun sistem perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tidak berangkat dari akar permasalahan hakiki yang menyebabkan bangsa Indonesia jatuh miskin dan mengalami krisis yang berkepanjangan. Akar dari semua masalah ekonomi semestinya bersumber dari mengguritanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di negeri ini. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan sekadar menjadi jargon politik kalau tidak dimulai dari pemberantasan korupsi secara baik.Visi Antikorupsi Mungkin oleh sebagian pihak capres bervisi antikorupsi dianggap hal yang biasa dan sepele. Namun, bila kita mau belajar dari negara-negara yang sukses pertumbuhan ekonominya, hal itu selalu dimulai dari keberhasilan di bidang pemberantasan korupsi. Ambil contoh China yang saat ini pertumbuhan ekonominya menakjubkan masyarakat dunia. China bisa memiliki pertumbuhan ekonomi seperti sekarang karena negeri ini cukup berhasil mengatasi masalah korupsi.Di China tokoh terdepan pemberantasan korupsi adalah perdana menteri, bukan komisi antikorupsi atau kalau di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, seorang perdana menteri bersumpah untuk disediakan peti mati bila dirinya terlibat korupsi. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi benar-benar bervisi antikorupsi. Apa yang disampaikan sang perdana menteri itu bukan sekadar kampanye politik, tetapi benar-benar menjadi garis perjuangannya. Karena itu, tidak heran kalau di China para koruptor bisa dihukum mati. Ini sangat berbeda dengan di negeri ini. Pemberantasan korupsi belum benar-benar menjadi visi yang akan menjadi garis perjuangan para capres bila terpilih.Di China, partai berkuasa yakni Partai Komunis China (PKC) telah bertahun-tahun dan terus-menerus mendoktrinkan semua kadernya di semua level bahwa negeri China akan bisa diselamatkan dari kebangkrutan bila korupsi bisa diberantas. Karena itu, kalau Partai Komunis China dan China tidak mau porak poranda seperti negara-negara penganut sistem komunis lainnya, tidak ada pilihan lain korupsi harus dibabat habis. Dari fakta ini kita bisa mengambil hikmahnya. Lemahnya visi pemberantasan korupsi di negeri ini di semua level pemerintahan menjadikan pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat kemiskinan absolut masih tinggi. Kita masih setengah-setengah dalam pemberantasan korupsi sehingga hasil yang ditunjukan belum bisa maksimal. Kita bisa membandingkan peningkatan anggaran untuk kabupaten dan kota di era reformasi dengan era Orde Baru. Dari jumlah anggaran yang tersedia, saat ini anggaran kabupaten dan kota sudah mengalami peningkatan minimal lima kali lipat dibandingkan era Orde Baru. Namun, benarkah besarnya anggaran daerah bisa menyelesaikan lima kali lipat permasalahan ekonomi di daerah? Jawabnya belum. Ini terjadi karena pemberantasan korupsi baru sebatas isu kampanye politik, belum menjadi garis perjuangan.Yang lebih tragis, kini pemberantasan korupsi sedang dalam ancaman. Rancangan Undang-Undang Tipikor yang semestinya diselesaikan oleh DPR pada 2009 hingga kini belum ada kabar beritanya. Secara matematis RUU Tipikor yang habis masanya pada Desember nanti tidak mungkin diselesaikan tahun ini. Memang tanpa ada Undang-Undang Tipikor pun pemberantasan korupsi tetap berlanjut. Sebab, kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dilimpahkan ke pengadilan umum. Hanya, perlu disadari bahwa pengadilan umum semakin hari cenderung sangat familier dengan para koruptor.Kita bisa mengukur kecenderungan tersebut dari beberapa kasus korupsi yang divonis oleh lembaga tersebut. Selain menjatuhkan hukuman rendah, kini Mahkamah Agung (MA) mewacanakan hukuman percobaan. Ini bukan sekadar wacana, tetapi MA telah memvonis dua ketua DPRD Provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Kalimatan Timur, untuk kasus korupsi APBD provinsi dengan hukuman percobaan. Patut disayangkan, dalam kondisi pemberantasan korupsi yang dalam bahaya tersebut ternyata para capres masih ragu-ragu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai visi utama. Capres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono juga belum berani secara terang-terangan seperti kampanyenya Ppartai Demokrat menjelang pemilihan legislatif lalu yang dengan tegas mengangkat pemberantasan korupsi sebagai salah satu program utama. Mengpaa hal yang sama menjadi melemah di saat menjelang pilpres? Di saat RUU Tipikor tidak mungkin diselesaikan DPR masa bakti 2004-2009, sesungguhnya menjadi peluang bagi SBY untuk segera memunculkan perpu. Pemunculan perpu akan menjadi kredit poin bagi SBY untuk bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2009. Sebab, menyegerakan mengeluarkan perpu akan memberi harapan bagi publik bahwa pemberantasan korupsi masih terus dilanjutkan.(*)*). Jabir Alfaruqi, Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.
Data Tulisan Opini :
[ Sabtu, 13 Juni 2009 ]
Masa Kampanye, Ujian bagi Negarawan Sejati
Masa kampanye pemilu presiden (pilpres) dimulai Kamis lalu (11/6). Tiga pasangan capres-cawapres -Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, dan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto- bergerak cepat dalam menemui para simpatisannya. Mereka tidak sekadar melakukan tebar pesona selama 30 hari masa kampanye, tetapi menyosialisasikan program kerja apabila kelak menang pilpres.Ada tren menarik pada masa kampanye pilpres. Para pasangan capres-cawapres lebih memilih kampanye dialogis daripada pengerahan massa melalui kampanye terbuka. Kampanye terbuka dianggap tidak efektif lagi untuk menggaet suara. Sebaliknya, bagi calon pemilih, kampanye dialogis memudahkan menangkap secara langsung visi dan misi para kandidat RI 1 dan RI 2. Melalui kampanye terbuka, para capres-cawapres juga dibelejeti secara terbuka dari segala aspek, termasuk urusan pribadi.Strategi capres-cawapres memilih kampanye dialogis patut diacungi jempol. Sebab, mereka memprioritaskan model komunikasi dua arah untuk menyampaikan pesan politiknya. Ini jelas lebih maju jika dibandingkan dengan kampanye para calon legislatif (caleg) pada pemilu legislatif lalu yang banyak menggunakan pengerahan massa. Bagi para capres-cawapres, kampanye dialogis, idealnya, tak sekadar memenuhi aspek formalitas. Apalagi, mengikuti tren model kampanye politik dalam pilpres di Amerika Serikat (AS). Mereka sebaiknya memberikan target yang jelas bahwa pesan politik capres-cawapres memang dapat masuk ke kepala calon pemilih. Para capres-cawapres juga harus jujur dengan platform program kerjanya. Dengan informasi yang jelas dan detail, kampanye dialogis akan mencapai sasaran apabila calon pemilih punya kesempatan membandingkan dan mempertentangkan posisi-posisi kebijakan para kandidat.Dengan demikian, calon pemilih memiliki alternatif pilihan yang cukup sebelum melaksanakan pemungutan suara. Ini jelas lebih baik daripada para calon pemilih hanya disuguhi fakta-fakta pelengkap sang calon, seperti pesona fisik para capres-cawapres. Misalnya, capres A menjanjikan pemerataan kue ekonomi melalui slogan ekonomi kerakyatan, capres B kompromistis dengan ekonomi jalan tengah, serta capres C dengan kemandirian ekonomi. Tiga tawaran itu tentu akan bergumul di benak pemilih, apakah para capres-cawapres itu diramal akan konsisten terhadap janji-janji tersebut. Pada gilirannya, hanya akal sehat yang menentukan bahwa tawaran-tawaran itu tak sekadar janji yang normatif. Bagi tim sukses, masa kampanye sebaiknya tidak dijadikan ajang cari muka. Tindakan berlebihan mengampanyekan capres-cawapresnya justru bisa menjadi bumerang. Tim sukses juga tidak elok mengunggulkan jagonya dengan melempar isu-isu negatif dan menjelek-jelekkan kandidat lain. Sebab, strategi kampanye hitam (black campaign) seperti itu jelas akan mencederai hasil akhir pilpres. Mereka seharusnya menyadari bahwa menang pilpres tidak dapat dilalui dengan menghalalkan segala cara. Tim kampanye tidak bisa seenaknya menganggap capres pesaingnya seperti musuh bebuyutan yang harus dihabisi. Tim sukses maupun capres-cawapres harus tetap menganggap ajang demokrasi lima tahunan itu sebagai ujian apakah kita mampu menjadi seorang negarawan sejati atau tidak. (*)
Data TUlisan Opini :
Sabtu, 13 Juni 2009 ]
Apa Yang Salah dengan Neoliberal?
Oleh : Bambang NurosoMemanasnya suhu menjelang pemilu presiden disertai hangatnya jargon politik yang mengangkat bahaya ''neolib'' berhasil menggiring semua capres dan cawapres berusaha menghindari label tersebut. Pertanyaan kemudian, apa yang salah dengan neoliberal?Founding father ''Laissez Faire'' pernah mengatakan, ''The best economic policy is to let business make their own decision without government interference'' (Grolier: 167). Intinya, kegiatan ekonomi sebaiknya sekecil mungkin terlibat campur tangan pemerintah. Kerangka dasar pemikiran seperti itu mengilhami lahirnya liberalisasi di sektor ekonomi awal abad ke-18 hingga kini. Physiocrat yang hidup pada abad ke-18 tersebut mengemukakan reaksinya atas larangan praktik ''Mercantilism'' pada awal perjalanan sejarah AS waktu itu. Kebangkitan ekonomi pada masa kolonial ini mengilhami Adam Smith (abad ke-19) dengan klasik ekonominya yang oleh John Stuart Mill disebut sebagai Laissez Faire Capitalism serta lahirnya Individualistic political theory (Grolier: 167). Abad ke-19 ditengarai Laissez Faire menjadi kekuatan atau serial liberalisasi hingga kini. Masih di medio abad ke-19, sejalan dengan gelombang era liberalisasi ekonomi dan bangkitnya industrialisasi, pada waktu bersamaan, muncul berbagai permasalahan baru yang lazim disebut cartelism, monopoly, oligopoly, dan lain-lain yang melahirkan berbagai penyimpangan liberalisasi. Ujungnya, pemerintah masuk dalam permasalahan ekonomi untuk mencegah penyimpangan yang dimaksud. Akibatnya kemudian, muncul ''Sherman Anti-Trust'' yang lebih dikenal dengan ''Sherman Act'' (1890). Disusul ''Clayton Anti-Trust'' atau ''Clayton Act'' (1914) serta ''Robinson_Patmant Anti-Trust'' atau ''Robinson_Patmant Act'' (1936). Semua aturan tersebut lebih fokus pada upaya pencegahan berbagai praktik curang pada era liberalisasi dan revolusi industri abad ke-19 yang diprakarsai pemerintah.Konsep Neolib Melengkapi konstruksi mazhab Laissez Faire yang sangat propasar bebas dan peran kecil pemerintah dalam ekonomi, ''Kynes'' justru sebaliknya menyebutkan, ''...an active government fiscal policy of deficit spending on public works and other projects'' (TR.DYE:225). Dia lebih jauh menggarisbawahi bahwa peran penting pemerintah dalam ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai prakarsa kebijakan. Kebijakan fiskal dengan toleransi defisit anggaran federal bisa dilakukan demi mengatasi pengangguran (ketika AS dilanda depresi besar 1930-an). Peran pemerintah dalam permasalahan ekonomi ini disebut neoliberal. Retorika konservatif (Presiden Ronald Reagan) ketika itu menyebut, neoliberal search new solution to the problem of social injustice, poverty and unmet human need. Neoliberal menyentuh bagaimana mencari solusi baru atas berbagai problem, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan apa yang menjadi kebutuhan dasar kemanusiaan. Kepentingan pemerintah atas keberlangsungan industrialisasi mutlak diperlukan bagi setiap pembangunan ekonomi negara. Yakni, menstimulasi kekuatan industri seirama dengan pencarian pasar internasional bagi barang-barang industri, apakah melalui kerangka bilateral maupun multilateral.Neolib melihat pentingnya peran pemerintah dalam konteks kerja sama ekonomi internasional untuk lebih menstimulasi proses produksi, mendorong investasi, menciptakan inovasi, serta menggali pasar internasional maupun pasar domestik. New liberal mendorong pemerintah bisa berperan langsung melalui berbagai bantuan (grants), menciptakan kemudahan proses perbankan untuk pembangunan ekonomi, revitalisasi sektor industri, menciptakan lapangan kerja baru, dan menekan/menjaga stabilitas harga. Neoliberal berkepentingan erat dengan berbagai subsidi di sektor pertanian dan bantuan oleh pemerintah untuk small-medium enterprises.Keadilan Distribusi Ekonomi Presiden Barack Obama merupakan model tokoh identik dengan kekuatan visi neolib. Dia mencoba membongkar hambatan ekonomi yang menjadi kepentingan masyarakat luas. Berhasil meyakinkan kongres bahwa paket ekonomi yang diluncurkan dengan kebijakan fiskalnya mengalirkan keadilan distribusi ekonomi.Meringankan beban pajak masyarakat luas, meningkatkan beban tanggung jawab pajak kepada kelompok ekonomi kuat/raksasa, melindungi pemegang kartu kredit dari praktik predator lembaga perbankan, serta menghindarkan praktik saling kanibal ekonomi di lingkungan raksasa-raksasa ekonomi di AS.Kasus terakhir, mengancam AIG (American Insurance Group) yang sempat menyalahgunakan paket bantuan federal untuk segera mengembalikan ke kas federal. Lemahnya pengawasan pemerintah dalam permasalahan ekonomi pada masa pemerintahan Bush merupakan simbol penyimpangan neolib, sehingga menyeret AS pada krisis ekonomi serius.Pemulihan pernah dilakukan pendahulu Presiden Obama seperti F.D. Roosevelt dan Bill Clinton yang berhasil memompa kembali ekonomi AS yang ambruk ketika itu. Praktik neolib sekali lagi lebih mewakili bagaimana pemerintah melindungi, memprakarsai, sekaligus menjadi regulator di tengah badai krisis. Liberalisasi sebagai roh neolib juga telah banyak memberikan manfaat bagi Indonesia. Berbagai preferensi yang selama ini diperoleh Indonesia dari negara-negara maju merupakan hasil dari liberalisasi. Banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia dan terserap jutaan lapangan kerja juga karena liberalisasi. Terbukanya lapangan kerja TKI di luar negeri karena liberalisasi dan banyak lagi nilai tambah liberalisasi yang kemudian menjadi wawasan neolib. Konsep ekonomi kerakyatan bagus, konsep ekonomi jalan tengah baik, dan konsep neoliberal tidak jelek, asalkan berjalan pada masing-masing rel tanpa menciptakan kanibalisme ekonomi.Pengalaman tersebut merupakan cermin neolib yang sering dianggap monster di Indonesia, tapi kurang dipahami sebagai solusi. Tidak harus dijauhi, tidak harus ditakuti, tapi perlu adanya kewajiban moral para petinggi negara untuk menjelaskannya kepada masyarakat luas betapa besar dan pentingnya peran pemerintah dalam ekonomi. (*)*). Bambang Nuroso, dosen Program Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika, UI, Jakarta
Data Tulisan Opni :
[ Senin, 15 Juni 2009 ]
Beban Utang Warisan
BEBAN utang pemerintah hingga kini terus menyandera anggaran. Tiap tahun porsi pembayaran cicilan pokok plus bunga tercatat sekitar 15 persen dari APBN. Porsi sebesar itu hanya bisa dikalahkan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari total anggaran negara. Cicilan utang jauh di atas anggaran militer, kesehatan, dan sejumlah pos penting lain.Dan, yang mengkhawatirkan, jumlah utang naik tiap tahun. Mulai zaman Orde Baru hingga Orde Reformasi. Memang, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun. Tapi, itu lebih banyak disebabkan membesarnya jumlah PDB dari tahun ke tahun.Menurut data terbaru, posisi utang pemerintah secara keseluruhan pada 2004 tercatat Rp 1.294,8 triliun. Jumlah itu melonjak hampir Rp 400 triliun pada 2009 menjadi Rp 1.667 triliun. Peningkatan terjadi baik pada utang luar negeri maupun surat berharga negara. Ya, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah memang agresif menerbitkan obligasi di dalam dan luar negeri untuk menutup defisit.Kini isu membesarnya utang pemerintah kembali menyeruak. Isu utang menjadi komoditas politik menjelang pemilu presiden. Merasa perlu meluruskan isu membengkaknya jumlah utang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin menggelar jumpa pers secara mendadak.Menurut Sri Mulyani, utang adalah isu yang ada di semua negara. Dia bilang, tak hanya di negara berkembang, negara maju pun tetap punya utang. Bahkan, utang mereka jauh lebih besar ketimbang Indonesia. Yang terpenting, pemerintah yang mengelola transparan dan akuntabel.Memang apa yang disebut Menkeu. Tapi, itu tak bisa dijadikan pembenar untuk terus berutang. Eskalasi utang justru menunjukkan pemerintah tak punya strategi jitu untuk mencari alternatif pendanaan. Pemerintah juga tak punya komitmen untuk mengurangi kebergantungan terhadap utang.Dalam bahasa sederhana, kita selalu gali lubang tutup lubang dengan lubang yang kian dalam. Itu mulai terlihat dalam anggaran bahwa cicilan pokok plus bunga sudah lebih besar ketimbang utang baru.Terus meningkatnya utang adalah akibat tak adanya keberanian pemerintah merombak struktur anggaran. Jika membiarkan anggaran negara terus ditutupi dengan utang, pada satu titik tertentu kita tak akan pernah bisa keluar lagi dari lingkaran utang.Karena itu, harus dicarikan solusi yang komprehensif untuk memecahkan persoalan utang. Mumpung sekarang menjelang pilpres, ada baiknya para kandidat membeberkan seperti apa strategi mereka mengelola utang. Misalnya, untuk utang luar negeri, apakah bisa dimintakan korting atau haircut kepada kreditor secara bilateral atau multilateral. Sebab, kita tahu bahwa utang pada masa lalu banyak yang tak tepat sasaran.Dengan begitu, utang yang sebagian besar merupakan warisan rezim sebelumnya tidak menjadi beban generasi saat ini dan mendatang. Bagaimanapun, cicilan utang yang sangat besar itu harus dibayar lewat pajak yang dipungut dari keringat rakyat. Dan, itu tetap harus dibayar oleh anak cucu kita.Berkurangnya pos cicilan utang otomatis melonggarkan anggaran belanja negara. Dana yang selama ini digunakan untuk mencicil bisa dialokasikan ke kesehatan, infrastruktur, atau militer yang akhir-akhir ini kerap ditimpa musibah. Dengan demikian, pemanfaatkan APBN benar-benar optimal. (*)
Data Tulisaan Opini :[ Senin, 15 Juni 2009 ]
Kalah sebelum Berperang
PEMERINTAH RI saat ini dipusingkan dengan masalah Ambalat yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI. Banyak lontaran dari masyarakat agar kita mempertahankan harga diri bangsa. Tujuannya, kita tidak diremehkan oleh bangsa lain. Kelompok itu menginginkan, kalau masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi, berperang adalah jalan terakhir untuk memperingatkan Malaysia.Hanya, yang jadi pertanyaan, bagaimana itu bisa kita lakukan? Pesawat tempur kita sudah tua dan banyak yang jatuh. Berapa lagi korban yang akan jatuh jika perang dilakukan? Pada 2009 saja sudah lima pesawat TNI yang jatuh sendiri, padahal perang belum dimulai! Harapan saya, semoga tragedi jatuhnya pesawat TNI pada 12 Juni lalu menjadi kecelakaan terakhir dan perang pun tidak terjadi.ALFIAN, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Data Tulisan Ekonomi :
Senin, 15 Juni 2009 ]
Salah Paham Neoliberalisme
Oleh: Fahrul MuzaqqiIsu neoliberalisme belakangan santer diperdebatkan. Dalam perdebatan itu, Bambang Nuroso, dosen Program Pascasarjana Kajian Wilayah Amerika UI Jakarta, mencoba membela neoliberalisme dari perspektif keadilan distribusi ekonomi (Jawa Pos, 13 Juni).Bambang membela visi neoliberal dengan catatan bahwa peran pemerintah diperbesar dalam wilayah ekonomi melalui berbagai prakarsa kebijakan. Secara sederhana, dia menceritakan sejarah neoliberalisme sebagai perbaikan dari liberalisme klasik yang telah mengidap banyak kelemahan, terutama dalam praktiknya.Bambang tentu memiliki sederet alasan yang kuat dan masuk akal. Namun, terdapat kesalahpahaman atas neoliberalisme sebagai diskursus ekonomi-politik. Neoliberal sebagai sebuah mainstream ekonomi-politik perlu kiranya ditilik kembali dari kemunculan pada awalnya.Bukan Konsep Keynesian Kesalahpahaman Bambang terletak ketika dia menyamakan konsep neoliberal dengan mainstream pasca-neoklasik yang dimotori John Maynard Keynes (1883-1946), pemimpin aliran Cambridge pada 1920-1930-an atau populer disebut mazhab Keynesian.Memang benar, Keynes-lah yang menyelamatkan bangunan teoretis liberalisme klasik yang didirikan Adam Smith (1723-1790). Bangunan itu hampir runtuh menghadapi depresi besar pada 1930-an yang diderita negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.Nilai-nilai klasik penghematan, anggaran berimbang, pajak rendah, standar emas, dan Hukum Say (formula ekonomi yang dipopulerkan Jean Baptiste Say) sedang mengalami serangan yang dahsyat (Skousen, 2006: 395). Akibatnya, para ekonom Anglo-Amerika mempertanyakan kembali ekonomi laissez faire.Keynes dalam bukunya pada 1936 yang berjudul The General Theory of Employment mendiagnosis bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak stabil dan tidak berkecenderungan ke arah full employment. Tanpa harus mengadopsi model komunisme, ia menawarkan formula negara kesejahteraan (welfare state) yang diterima banyak negara maju Eropa saat itu. Formula tersebut menghendaki adanya intervensi pemerintah terhadap pasar ketika regulasi pasar sudah tidak mampu mengatur diri sendiri.Akhir 1940-an, pemerintah Inggris yang dikendalikan Partai Buruh memeluk ekonomi Keynesian. AS baru secara eksplisit menerima program Keynesian pada era Kennedy dan Johnson pada 1960-an. Negara-negara maju yang lain mengikuti setelah itu. Namun, doktrin Keynesian hanya mampu bertahan selama lebih dari tiga puluh tahun sebelum kemudian digantikan doktrin neoliberal.Resesi ekonomi, pengangguran, dan inflasi yang kembali terjadi pada paro akhir 1970-an membuat Keynesian kehilangan legitimasi teoretisnya dan akhirnya masuk dalam catatan kaki sejarah (Heertz, dalam Wibowo & Wahono, 2003: 20). Runtuhnya Keynesian memaksa para ekonom berpikir keras mencari rumusan ekonomi baru. Nah, gelombang neoliberal mengemuka menggantikan dominasi welfare state melalui ekonom asal Chicago, Milton Friedman (1912-...) dan ekonom asal Inggris kelahiran Austria, Friedrich A. Hayek (1899-1992). Keduanya merupakan tokoh peraih Nobel Ekonomi 1976 dan 1974.Kembalinya Invisible Hand Salah paham neoliberalisme terjawab. Yakni, ekonomi neoliberal bukannya model welfare state ala Keynesian yang menghendaki intervensi pemerintah dalam pasar, melainkan kritik atas model itu dengan membangkitkan kembali the invisible hand ala Smith. Formula Friedman dan Hayek diadopsi pertama oleh Inggris pada masa Margaret Thatcher dan AS pada masa Ronald Reagan 1980-an. Keduanya sering disebut aliran kanan baru, yakni Thatcherism dan Reaganomics.Negara tidak lagi memiliki tanggung jawab atas pasar karena keyakinan bahwa pasar dapat mengatur diri sendiri dengan ''tangan-tangannya'' yang tak terlihat (the invisible hand). Konsekuensinya, negara tidak lagi memberikan kompensasi kepada orang miskin, apa pun alasannya. Sebab, mentalitas welfare state hanya akan melahirkan kelambanan serta ketergantungan (Heertz: 22).Neoliberal meyakini teori trickle down yang menghendaki pajak rendah, privatisasi, efisiensi, minimalisasi (bahkan penghapusan) subsidi, dan deregulasi ekonomi. Pendeknya, liberalisme klasik menemukan mantelnya yang baru yang lebih radikal (Wibowo: 2).Ignatius Wibowo (Wibowo: 3-5) merangkum sedikitnya empat faktor yang memengaruhi dan mengiringi kemunculan neoliberalisme. Pertama, munculnya perusahaan-perusahaan multinasional (multinational corporations-MNC) dengan aset lebih besar daripada kekayaan negara-negara kecil di dunia.Perusahaan-perusahaan itu mampu menembus batas teritori negara-negara sekaligus memanfaatkan infrastruktur negara tersebut. Kedua, munculnya rezim-rezim internasional sebagai surveillance system untuk menjamin negara-negara patuh dan tunduk pada hukum pasar bebas. Rezim-rezim tersebut adalah World Trade Organization (WTO), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF). Ketiga, revolusi teknologi komunikasi dan transportasi yang dahsyat. Keempat, perspektif realis bahwa negara-negara kuat (maju) memakai kekuatannya untuk menaklukkan negara-negara lemah (umumnya negara berkembang). Imbas (praktiknya) di Indonesia sangat terasa pascakrisis ekonomi 1997-1998. Penandatanganan LoI antara Indonesia dengan IMF pada akhir 1997 memaksa diberlakukannya kebijakan liberalisasi, deregulasi, serta privatisasi. LoI sebenarnya merupakan pemampatan Konsensus Washington yang meliputi sepuluh elemen bagi negara yang sedang krisis.Yakni, disiplin fiskal, perbaikan distribusi anggaran, reformasi pajak, liberalisasi finansial, iklim kompetisi, liberalisasi perdagangan, kebijakan nilai tukar yang kredibel, privatisasi, deregulasi, dan hak intelektual.Alhasil, neoliberal yang menuai banyak kontroversi memang harus dipandang secara hati-hati. Jangan sampai kita salah paham (apalagi tersesat) dan gegabah untuk menjustifikasi neoliberalisme. (*) *). Fahrul Muzaqqi, asisten dosen mata kuliah ekonomi politik FISIP Unair
Tulisan-tulisan diatas bersumber dari jawa pos.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar