Di era Orde Baru, sejumlah BUMN banyak yang dilaporkan merugi, namun para pejabat dan kroninya semakin kaya raya. Karena itu, sempat muncul istilah: perusahaan boleh bangkrut, tapi pengelolanya tetap hidup berlebihan. Dan, kenyataannya memang begitu. Perusahaan pelat merah itu menjadi sebuah contoh kehidupan yang ironi. Di tengah booming ekonomi (era Orba) dan menguasai lini bisnis secara monopoli, tetap saja mereka tak mampu berkembang. H.S. Dillon, pengamat ekonomi lulusan Harvard University, menyebut BUMN sebagai sapi perah. BUMN dianggap tempat para kroni kekuasaan mengambil keuntungan secara pribadi. Tak hanya itu, sudah bukan rahasia lagi kalau sejumlah BUMN saat itu menjadi mata rantai dalam mendanai kepentingan politik penguasa. Itulah yang menjadi biang kerok ruginya sebagian besar perusahaan milik negara itu. Lihat saja, Pertamina kalah besar dibanding Petronas Malaysia, padahal potensi alam Indonesia jauh lebih besar. Sejatinya, era Orde Reformasi ini merupakan momentum untuk membawa BUMN ke orbit profesional. Secara sisi ekonomi sebagai institusi bisnis, BUMN harus menjadi perusahaan yang berorientasi profit. Secara politik, sebagai perusahaan yang sahamnya dikuasai secara mayoritas oleh negara, BUMN harus bersikap netral serta pengurusnya, baik komisaris maupun direksi, tak boleh berkecimpung dalam politik aktif. Namun, semangat untuk menempatkan BUMN sebagai perusahaan milik negara belum mampu kita lakukan. Masih ada juga pengurus BUMN yang terlibat aktif dalam politik praktis. Termasuk menjadi anggota tim sukses para capres yang bertarung. Kalau ada yang risau dengan keterlibatan para pengurus BUMN, itu sangat wajar. Mereka khawatir BUMN dimanfaatkan kelompok tertentu di tengah semangat menjalankan pemilu yang adil dan fair. Bayangkan, betapa banyak keuntungan yang dipetik pasangan capres tertentu bila mereka mampu "menguasai' BUMN. Keuntungan pertama, dari sisi finansial bisa saja ada aliran dana dari BUMN itu kepada pasangan capres itu. Kedua, BUMN mempunyai properti yang banyak seperti gedung dan lapangan yang bisa dimanfaatkan untuk kampanye atau pertemuan. Keuntungan ketiga, tentu masalah pengarahan suara dari karyawan BUMN. Rata-rata BUMN mempunyai ribuan karyawan yang bisa menjadi potensi dalam setiap pemilihan presiden. Karena itu, jangan heran bila BUMN selalu menjadi target kelompok-kelompok kepentingan politik. Sungguh tidak adil kalau petinggi BUMN itu tiba-tiba bergabung dengan tim sukses capres tertentu. Apalagi, menguasai resources yang kemudian diarahkan untuk capres yang didukung. Sementara BUMN adalah milik rakyat lewat negara. Mari kita dukung upaya Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang kini berusaha menertibkan keterlibatan para komisaais dan direksi dalam politik praktis. Mari kita dukung semangat yang berusaha agar aset milik negara tidak dikuasai kelompok politik tertentu. Upaya Bawaslu juga merupakan semangat untuk menciptakan pemilu yang berkeadilan. Lebih dari itu, kita semua harus menjaga BUMN itu sendiri untuk menjadi profesional. Kita tak ingin para direksi atau komisaris, melangkah mundur seperti era masa lalu yang menjadikan BUMN sebagai sapi perah bagi kelompok politik. Apa sih sulitnya para bos BUMN itu bersikap profesional dan netral? (*)
sumber : jawapos.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar