JAKARTA - Capres Jusuf Kalla (JK) menjanjikan perubahan kontrak-kontrak pertambangan yang merugikan negara. Dia juga akan mendorong transparansi produksi pertambangan, utamanya migas, sehingga meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor tersebut."Kontrak pertambangan yang merugikan negara dan rakyat akan kami ubah. Kontrak yang menguntungkan akan dilindungi," kata JK dalam dialog dengan guru, pedagang kaki lima, buruh, dan pengusaha UKM di bengkel kerja PT Indonesia Heavyequipment, Jakarta, kemarin (14/6). JK optimistis mampu mengubah kontrak-kontrak tersebut. Sebab, sebelumnya dia berhasil mengubah kontrak pertambangan yang merugikan negara di blok Natuna, Kepulauan Riau, dan lapangan Tangguh di Teluk Bintuni, Papua. Kontrak baru yang ditandatangani lebih menguntungkan pemerintah. Sebab, harga ekspor gas lebih tinggi sehingga mampu menambah pendapatan negara dan meningkatkan dana pemberdayaan masyarakat yang hidup di sekitar areal pertambangan. "Setelah kontrak-kontrak itu diperbaiki, kita punya kemandirian untuk memproduksi beras, senjata untuk tentara, memberikan jaminan kesehatan, meningkatkan keamanan, menyejahterakan guru, dan mengurangi kemiskinan," tuturnya. JK juga berjanji memberdayakan lagi program penggerak kesejahteraan keluarga (PKK) dan merevitalisasi program posyandu yang pernah jaya di masa Orde Baru. Dua program itu dinilai berperan terhadap kesejahteraan keluarga, meningkatkan rasa gotong royong, serta mampu menekan angka kematian ibu dan balita. "Saya bakal perintah gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala desa agar memberikan perhatian lebih besar pada PKK. Istri saya nanti yang memimpin PKK di tingkat nasional," tegas dia. Selain itu, JK berupaya memberdayakan UKM melalui peningkatan dana kredit usaha rakyat (KUR), yang bunganya disubsidi pemerintah. Dia menambahkan, KUR adalah salah satu program yang digagas, dirancang, dan diawasi oleh kantor Wapres. Sektor UKM bakal menjadi penggerak pertumbuhan karena terbukti mampu memberikan lapangan kerja yang luas kepada rakyat. Terkait dengan program konversi minyak tanah ke elpiji, JK berjanji menambah satu tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram untuk setiap rumah tangga miskin. Berbeda dengan pembagian gratis di masa pemerintahan sekarang, tabung gas kedua yang akan dibagikan itu diangsur selama sepuluh bulan. "Harga tabung nanti Rp 100 ribu dan diangsur Rp 10 ribu per bulan. Itu tentu tidak memberatkan. Sebab, saat ini masyarakat diuntungkan Rp 30 ribu per bulan dengan mengganti minyak tanah ke elpiji 3 kilogram," ucapnya. Apabila program konversi dianggap berhasil, JK meminta masyarakat memilihnya. Sebab, dia menjamin program tersebut dilanjutkan di masa kepemimpinannya. "Kalau orang lain yang memimpin, mungkin konversi gas dihentikan karena dianggap membebani keuangan negara," imbuhnya. Menjawab pertanyaan buruh, JK menjanjikan upah mereka meningkat setelah pemerintahnya menyelesaikan empat program efisiensi industri. Yakni, menurunkan suku bunga perbankan, memperbaiki infrastruktur penunjang logistik, meningkatkan kapasitas listrik dengan harga yang lebih murah, dan mereformasi birokrasi agar lebih cepat melayani rakyat. "Kalau empat hal itu sudah diperbaiki, gaji buruh otomatis naik. Sebab, beban perusahaan menjadi lebih ringan. UMR juga pasti meningkat ketika pertumbuhan ekonomi meningkat," papar dia. (noe/agm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar