Adakah hubungan linear antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi? Berbagai riset cross-section tentang pertumbuhan ekonomi menyimpulkan bahwa hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi tidak robust (University of Groningen).Untuk negara-negara di Asia, tampaknya, hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, juga tidak bersifat linear.Di Asia, hanya tiga negara yang ekonominya masih bertahan menghadapi krisis global saat ini yaitu China, India, dan Indonesia. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berjalan linear dengan pertumbuhan demokrasi.Di China, misalnya, meski pertumbuhan ekonominya positif, demokrasinya berjalan di tempat, bahkan negatif.Sebaliknya di India, pertumbuhan ekonominya positif sejalan dengan pertumbuhan demokrasinya. Di bawah pemerintahan Manmohan Singh, keterbukaan India terhadap investasi asing dan pemberian peluang lebih besar kepada swasta untuk berperan dalam pengembangan perekonomian, telah menjadikan India sebagai 'macan ekonomi' baru di Asia dengan pertumbuhan rata-rata di atas 6%.Di pihak lain, demokrasi di India pun semakin matang dan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari perkembangan demokrasi tersebut.Kita berharap perkembangan ekonomi dan demokrasi di Indonesia mengikuti pola seperti di India, dan tidak seperti China.Bagaimana dengan Indonesia? Fenomena hubungan ekonomi dan demokrasi di Indonesia tampaknya cukup menarik. Boediono yang pernah mengulas hubungan ekonomi dan demokrasi dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ekonomi UGM pada Februari 2007 di Yogyakarta, menyatakan demokrasi di Indonesia akan rawan jika pembangunan ekonomi tidak berhasil.Indonesia saat ini, tulis Boediono, masih berada pada zona risiko tinggi untuk kehidupan demokrasi. Hal ini terlihat dari segi pendapatan per kapitanya yang masih kurang mendukung terselenggaranya demokrasi secara baik.Dengan pendapatan per kapita sekitar US$3.987 (International Monetary Fund, 2008) GDP Purchasing Power Parity (PPP) per kapita Indonesia masih berada bahkan di bawah negara-negara seperti Vanuatu dan Fiji. Indonesia masih berada di zona rawan dalam demokrasi.Kenapa? Menurut penelitian, batas kritis bagi kelangsungan demokrasi di dunia adalah apabila pendapatan per kapita sebuah negara mencapai US$6.600.Dari sebuah studi ekonomi dan demokrasi, tercatat bahwa pada kurun 1950-1990, rezim demokrasi di negara-negara dengan penghasilan per kapita US$1.500 (dihitung berdasarkan PPP tahun 2001) hanya mempunyai harapan hidup 8 tahun.Pada tingkat penghasilan per kapita US$1.500-US$3.000, rezim demokrasi dapat bertahan rata-rata 18 tahun. Dan pada tingkat penghasilan per kapita di atas US$6.000, daya hidup sistem demokrasi di sebuah negara jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1:500.Posisi IndonesiaLalu di mana posisi Indonesia? Dengan pendapatan per kapita Indonesia yang diperkirakan sekitar US$4.000, di mana batas kritis bagi demokrasi sekitar US$6.600, maka Indonesia belum mencapai 2/3 jalan menuju batas aman bagi demokrasi.Oleh karena itu, menurut Boediono, pada tahap awal kehidupan demokrasi, Indonesia sebaiknya memberikan prioritas tertinggi bagi upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan sejauh mungkin menghindari krisis.Hal itu akan sangat mengurangi risiko kegagalan demokrasi. Hal terbaik yang harus dilakukan, kata Boediono, adalah secepatnya membangun perekonomian agar income per kapita bangsa Indonesia mencapai batas aman bagi pemerintahan demokrasi, yaitu US$6.600.Saat ini, Indonesia sedang menghadapi tuntutan reformasi, yang terdiri dari perbaikan ekonomi, perbaikan tata kelola pemerintahan (governance), supremasi hukum, dan demokrasi.Dari keempat tuntutan reformasi tersebut, yang perlu mendapatkan prioritas adalah pembangunan ekonomi. Ini karena pembangunan ekonomi dapat mengurangi kegagalan demokrasi yang menjadi pilar utama semua tuntutan reformasi tersebut.Boediono percaya, interaksi antara ekonomi dan demokrasi makin erat dan saling mendukung jika ekonomi berjalan dengan baik. Ini terjadi, karena, meski kedua term ini mempunyai spesifikasi pertumbuhan yang berbeda, tetapi secara alamiah saling membutuhkan.Ekonomi adalah tanaman jangka pendek, sedangkan demokrasi adalah tanaman jangka panjang. Dalam istilah Boediono, demokrasi itu bersifat short term pain for long term gain.Membangun demokrasi membutuhkan biaya besar dan terkadang prosesnya pahit dan menyakitkan. Namun, hasil dari pembangunan demokrasi akan dirasakan dalam jangka panjang.Dalam kaitan ini sebagian negara-negara Asia seperti Singapura dan Malaysia tampaknya lebih mementingkan pembangunan ekonomi, ketimbang demokrasi.Hasilnya, memang terasa secara ekonomi. Namun patut diperhatikan, pembangunan ekonomi ini akan mudah hancur jika di negara-negara tersebut terjadi kekacauan akibat munculnya tuntutan demokrasi. Padahal, demokrasi adalah kebutuhan fitrah manusia-sebuah kebutuhan yang niscaya harus ada pada manusia yang ingin hidup di sebuah negara yang maju dan modern.Dalam konteks pembangunan demokrasi, bangsa Indonesia kini tengah menghadapi dilema tentang bagaimana memadukan rasionalisme dan populisme, pemerintahan yang efektif dan pemerintahan yang representatif, serta teknokrasi dengan demokrasi. Semua ini harus menjadi fokus perhatian kaum pembaharu Indonesia yang mengawal reformasi.Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi akan membantu tumbuhnya kelompok pembaharu, dengan catatan: pertama, pertumbuhan itu menyentuh dan broad-based; dan kedua prosesnya mengandalkan kegiatan berdasarkan hasil kerja, inisiatif, dan kekuatan sumber daya manusia-bukan dari penjualan kekayaan alam, utang luar negeri, atau 'rezeki nomplok' lainnya.Dalam konteks ini, Indonesia tidak boleh mengandalkan satu-dua kelompok pembaharu saja, tetapi harus mendorong terbentuknya koalisi yang luas; terdiri dari para pengusung demokrasi dari beragam segmen dan unsur reformis dari kaum pengusaha, intelektual, profesional, birokrat, pemuda, aktivis LSM.Mereka harus terikat oleh platform yang sama, yaitu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi seperti hak asasi manusia, keterbukaan, kebebasan bependapat, kebebasan berusaha, menghargai kebhinekaan budaya dan agama, good governance, rule of law, pemerintahan yang bersih.Tanpa itu semua, percayalah, kehidupan demokrasi di Indonesia akan berjalan tertatih-tatih, kalau tak bisa dikatakan lumpuh! Boediono, jika terpilih sebagai wakil presiden RI, harus berusaha membuktikan tesisnya itu dalam kehidupan nyata ekonomi dan demokrasi di sini.
Oleh Mustoha IskandarPengajar Program Pascasarjana Ekonomi Unpad, Bandung
sumber : bisnis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar