Konsep Tanya Antar Capres Diubah untuk Jaga Etika

Saling Tanya AntarCapres Dihapus JAKARTA - Momen pertama debat pasangan capres yang ber­langsung tadi malam semestinya memberikan kesempatan kepada setiap calon untuk saling bertanya. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiba-tiba menghapus hal tersebut dari susun­an acara debat. Alasannya, hal itu tidak beretika.Perubahan tersebut memang diumumkan mendadak oleh anggota KPU I Gusti Putu Artha di kantor KPU kemarin (18/6). Me­nurut dia, konsep tersebut akan diganti dengan meminta tanggapan calon atas ja­waban yang telah diberikan capres lain. ''Mo­derator bertanya kepada salah satu capres, lalu dijawab. Setelah itu, moderator meminta pendapat capres lain ter­kait jawab­an capres tersebut,'' katanya.Dia menyampaikan, mekanisme tersebut sudah cukup. Sebab, masih ada ruang interaksi antarcalon. Jadi, tidak berarti dihapus sama sekali. Dia menjamin keputusan itu sudah didukung tim kampanye capres lain. Lagi pula, kata dia, konsep tersebut tidak akan mengganggu esensi debat yang mengadu visi dan misi. Hal senada diungkapkan Burhanuddin Napitupulu dari kubu pasangan JK-Win. Menurut dia, konsep tersebut diubah untuk menjaga etika antarcalon. Sebab, bila diberlakukan, hal itu akan membuat tiap-tiap calon saling menjatuhkan. ''Ja­ngan sampai debat jadi sarat emosi. Kami kan hanya menghindarkan agar debat tetap berjalan baik,'' katanya.Perubahan mendadak tersebut kembali dikritik kubu Mega-Pra­bowo. Sekretaris II Tim Kampanye Na­sio­nal Mega-Prabowo Hasto Kristiyanto mengungkapkan, penolakan terhadap tahap saling bertanya antar pasangan ca­lon kali pertama dilontarkan tim SBY.Megawati siap dengan format debat yang lebih interaktif antarcapres? ''Pada prinsipnya, kami siap-siap saja. Toh, ka­lau SBY mengajukan klaim keberhasilan secara berlebihan, Bu Mega tinggal bertanya kepada Pak JK, apa itu betul?'' ujar Hasto lantas tersenyum. Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie membantah keras bila dihapuskannya kesempatan saling bertanya antarkandidat disebabkan SBY takut untuk berdebat secara interaktif antarcapres. Menurut dia, sebelum pengambilan nomor urut pasangan calon, hal itu sudah menjadi kesepakatan tiga Sekjen partai.Ketiganya adalah Sekjen DPP PDIP Pra­mono Anung, Sekjen DPP Partai Gol­kar Sumarsono, dan Marzuki selaku Sek­jen DPP Partai Demokrat. "Waktu disam­paikan kepada KPU, mereka bilang tidak ada masalah," papar Marzuki.Hanya, lanjut dia, KPU meminta peru­bahan tersebut diumumkan menjelang wak­tu pelaksanaan debat capres. "Jadi, bu­kan baru berubah sekarang," tegasnya.Marzuki mengatakan, kubunya sama sekali tidak mengkhawatirkan kualitas kecerdasan SBY. Pertimbangan mereka semata-mata menghindari kemungkinan aksi saling menyudutkan antarcapres. "Kami cuma bertanya-tanya, apa republik ini sudah siap saat masih banyak persoalan di belakang. Tunggulah sampai sepu­luh tahun lagi," ucapnya.Pengamat politik dari UI Ibramsyah menyatakan, debat yang diselenggarakan oleh KPU kali ini masih jauh dari harapan masyarakat. Menurut dia, masyarakat hanya diberi tontotan para capres menjawab pertanyaan panelis."Tak ada debat dan lontaran ide-ide ori­sinal dalam arti sesungguhnya di an­tara para capres, layaknya debat capres di Amerika Serikat. Sepi sekali, tak ada bantahan. Apa beda itu dengan penyampaian visi misi," kritiknya.Dia juga mempertanyakan apakah agen­da tersebut sudah sejalan dengan pengertian debat capres yang dimaksud dalam UU Pilpres. Ibramsyah mengingatkan dua klausul yang berbeda, yakni debat dan dialog. Dengan demikian, ada dua hal berbeda yang harus dilakukan. "Kalau praktiknya sama saja, ngapain para pembuat UU memasukkan dua kata yang berbeda tersebut," tegasnya. (aga/pri/tof)

sumber: jawapos.com