Hari-hari ini kita disuguhi tontonan yang menggelikan sekaligus menyedihkan. Begitu terang benderang praktik busuk makelar perkara di institusi penegak hukum dipertontonkan secara vulgar. Selain mengusik rasa keadilan, hal itu mengonfirmasikan persepsi Indonesia sebagai negeri terkorup, yang benar-benar nyata di depan mata.
Kita khawatir pertunjukan yang disaksikan dari panggung politik dan hukum nasional itu tidak saja akan mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-yang kembali dinilai tidak tegas dan cepat dalam mengambil langkah yang diperlukan-sekaligus membalik persepsi tentang keseriusan pemerintah menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
Dari indikasi dini, tampak bahwa pemerintah seperti kedodoran dalam menangani kasus perseteruan polisi versus komisi antikorupsi (KPK), yang kemudian sangat populer dengan analogi 'cicak' versus 'buaya' ini.
Kesan itu sulit dibantah, apalagi kemudian hajatan besar seperti National Summit terkubur oleh 'ulah' polisi menahan pejabat nonaktif KPK dalam kasus 'cicak' versus 'buaya' itu. Jelas bahwa Presiden berada dalam situasi yang sungguh sulit, seperti maju kena mundur pun kena.
Bahkan 'Tim Delapan' bentukan Presiden Yudhoyono untuk mencari fakta berkaitan dengan kasus itu pun seperti ragu-ragu dan gamang. Publik pun menduga-duga, jangan-jangan, rekomendasi tim yang dipimpin Adnan Buyung Nasution itu sama saja nasibnya, tak bertaring pula.
Apalagi timing pengungkapan kasus ini telah menyedot perhatian masyarakat luas termasuk pejabat negara. Akibatnya, masalah-masalah yang semestinya membutuhkan penyelesaian di depan mata, termasuk program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, tenggelam begitu saja.
Kita bahkan mendengar, jadwal sejumlah rapat menteri sejak awal pekan ini 'kacau' karena perhatian Kepala Negara banyak tersedot untuk mengurus perseteruan 'cicak-buaya' itu. Terlebih kasus tersebut menyimpan banyak misteri, termasuk oknum pejabat polisi yang terkesan begitu 'kuat dan istimewa', yang seolah tidak tersentuh bahkan oleh Presiden sekalipun.
Hal inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya. Tak mengherankan jika lantas mulai muncul persepsi baru, yang dikhawatirkan akan memicu krisis kepercayaan kepada pemerintahan.
Sungguh di situlah kita khawatir. Kita sungguh khawatir modal politik Presiden Yudhoyono yang begitu kuat, disertai legitimasi yang tinggi, dapat tergerus secara perlahan tapi pasti, jika tidak segera, setidaknya, mengesankan tindakan yang tegas dan cepat.
Di sinilah sebenarnya tantangan bagi Presiden Yudhoyono untuk menjadi man of action, sekaligus sebagai upaya untuk mencegah meluasnya krisis kepercayaan. Inilah bahaya persepsi. Bukan apa-apa. Kita tidak ingin situasi kondusif perekonomian yang telah terbentuk akhir-akhir ini berbalik arah karena penanganan kasus korupsi dan penegakan hukum yang salah arah!
bisnis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar