BERGULIRNYA hak angket Bank Century di DPR menjadi tekanan bagi pemerintahan SBY-Boediono. Dalam perkembangan di gedung parlemen, pendukung angket itu menjadi bola salju. Semakin menggelinding semakin besar gumpalannya.
Para pendukung terus membengkak. Yang membubuhkan tanda tangan bukan hanya fraksi yang tidak bergabung di pemerintah: Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, dan Fraksi Gerindra. Kecuali Fraksi Partai Demokrat, semua fraksi yang menjadi mitra koalisi juga sudah ada anggota yang meneken tanda dukungan untuk angket itu.
Memang, anggota FPKS, FPPP, FPAN, FPKB, dan FPG yang membubuhkan tandan tangan atas nama individu. Bukan suara fraksi karena fraksi mereka belum bersikap.
Melihat perkembangan ini, bukan tidak mungkin hak angket itu akan lolos bila dilakukan lewat voting dalam paripurna mendatang. Saat ini saja pendukung sudah mencapai lebih dari 200 orang.
Gejolak di Senayan tersebut sekaligus untuk menguji loyalitas para anggota DPR. Apakah mereka yang bergabung dengan koalisi akan loyal dengan sikap pemerintah? Sikap pemerintah tecermin dengan pandangan Demokrat yang tak akan menghadang angket di paripurna.
Wajar bila pemerintah ingin menggembosi karena akan sangat berbahaya. SBY dan Demokrat tentu tidak mau apabila kasus tersebut berbelok menjadi masalah politik pelik. Mereka pasti tidak ingin Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani menjadi sasaran. Sebab, hampir pasti kedua petinggi itu dimintai kesaksiannya karena merekalah pemegang otoritas saat dana talangan Rp 6,7 triliun mengalir ke Century. Aliran dana itulah yang menjadi fokus angket nanti.
Kini loyalitas anggota DPR benar-benar diuji. Terutama para anggota koalisi. Apakah mereka loyal kepada SBY-Boediono yang telah memberikan kursi menteri untuk partainya. Misalnya, apakah Wakil Ketua DPR Anis Matta yang telah meneken angket harus berubah haluan mendukung Demokrat? Apakah Anis akan mengikuti kemauan SBY-Boediono yang telah memberikan empat kursi menteri untuk PKS. Ataukah, Anis akan loyal kepada sikapnya sebagai wakil rakyat yang telah memilih untuk menyidik kasus Century?
Senayan kini benar-benar menjadi panggung pertarungan para politisi itu. Rakyat tentu tak ingin pertarungan tersebut berakhir antiklimaks, seperti angket yang lain. Jangan sampai pengajuan angket itu berakhir dengan kompensasi politik atau hanya menjadi tawar-menawar para elite politik.
Masih ingat pansus kenaikan harga BBM yang dulu sangat didukung rakyat, tapi hasilnya tak pernah terdengar begitu para politisi sibuk berbicara koalisi dan bagi kekuasaan menjelang pemilu lalu. Apakah angket Century ini juga akan redup? (*)
Para pendukung terus membengkak. Yang membubuhkan tanda tangan bukan hanya fraksi yang tidak bergabung di pemerintah: Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, dan Fraksi Gerindra. Kecuali Fraksi Partai Demokrat, semua fraksi yang menjadi mitra koalisi juga sudah ada anggota yang meneken tanda dukungan untuk angket itu.
Memang, anggota FPKS, FPPP, FPAN, FPKB, dan FPG yang membubuhkan tandan tangan atas nama individu. Bukan suara fraksi karena fraksi mereka belum bersikap.
Melihat perkembangan ini, bukan tidak mungkin hak angket itu akan lolos bila dilakukan lewat voting dalam paripurna mendatang. Saat ini saja pendukung sudah mencapai lebih dari 200 orang.
Gejolak di Senayan tersebut sekaligus untuk menguji loyalitas para anggota DPR. Apakah mereka yang bergabung dengan koalisi akan loyal dengan sikap pemerintah? Sikap pemerintah tecermin dengan pandangan Demokrat yang tak akan menghadang angket di paripurna.
Wajar bila pemerintah ingin menggembosi karena akan sangat berbahaya. SBY dan Demokrat tentu tidak mau apabila kasus tersebut berbelok menjadi masalah politik pelik. Mereka pasti tidak ingin Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani menjadi sasaran. Sebab, hampir pasti kedua petinggi itu dimintai kesaksiannya karena merekalah pemegang otoritas saat dana talangan Rp 6,7 triliun mengalir ke Century. Aliran dana itulah yang menjadi fokus angket nanti.
Kini loyalitas anggota DPR benar-benar diuji. Terutama para anggota koalisi. Apakah mereka loyal kepada SBY-Boediono yang telah memberikan kursi menteri untuk partainya. Misalnya, apakah Wakil Ketua DPR Anis Matta yang telah meneken angket harus berubah haluan mendukung Demokrat? Apakah Anis akan mengikuti kemauan SBY-Boediono yang telah memberikan empat kursi menteri untuk PKS. Ataukah, Anis akan loyal kepada sikapnya sebagai wakil rakyat yang telah memilih untuk menyidik kasus Century?
Senayan kini benar-benar menjadi panggung pertarungan para politisi itu. Rakyat tentu tak ingin pertarungan tersebut berakhir antiklimaks, seperti angket yang lain. Jangan sampai pengajuan angket itu berakhir dengan kompensasi politik atau hanya menjadi tawar-menawar para elite politik.
Masih ingat pansus kenaikan harga BBM yang dulu sangat didukung rakyat, tapi hasilnya tak pernah terdengar begitu para politisi sibuk berbicara koalisi dan bagi kekuasaan menjelang pemilu lalu. Apakah angket Century ini juga akan redup? (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar